NOMOR : 023 /Kpts/KORNAS.GEMPITA/V/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KORDINATOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT PELAKSANA PROGRAM GERAKAN PEMUDA TANI INDONESIA (GEMPITA) DALAM UPAYA REGENERASI PETANI MELALUI MEKANISASI PERTANIAN DAN PEMANFATAAN LAHAN TIDUR UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA JAGUNG BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KORDINATOR NASIONAL GERAKAN PEMUDA TANI INDONESIA Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bahwa Dalam Rangka Pelibatan Peran Pemuda Meningkatkan Produktifitas Pertanian, Menjaga Swasembada Pangan Berkelanjutan Untuk Merawat Identitas Nusantara Sebagai Bangsa Agraris; Bahwa Untuk Menambah Luas Areal Pertanian Melalui Pemanfaatan Lahan Tidur Sekaligus Menjadi Akses Kesejahteraan Bagi Pemuda dan Masyarakat Pedesaan Sesuai Amanah Nawa Cita; Bahwa Pengembangan Pemuda Sebagai Pelanjut Pertanian Melalui Pemanfaatan Lahan Tidur Mendukung Tujuan Pengelolaan Pertanahan, Khususnya Guna Mengatasi Kesenjangan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat Dan Mewujudkan Kedaulatan Pangan; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, b dan c, Maka Dipandang Perlu Membentuk Tim Pusat Pelaksana Program Gerakan Pemuda Tani Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran
8.
9.
10.
11.
12. 13. 14. 15. 16.
17. 18.
19.
20.
21.
22. 23. 24. 25.
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014- 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: : Membentuk Kordinator Wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pelaksana Program Regenerasi Petani Dan Pemanfataan Lahan Tidur Untuk Mendukung Swasembada Jagung Berkelanjutan Melalui Gerakan Pemuda Tani Indonesia
KEDUA
: Menunjuk dan menugaskan Kepada Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini dengan Tugas Khusus Melaksanakan Program Regenerasi Petani dan Pemanfaatan Lahan Tidur Untuk Swasembada Jagung Berkelanjutan.
KETIGA
: Tim Pelaksana Program Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KEDUA Dalam Melaksanakan Tugasnya Bertanggungjawab Kepada Kornas Gempita dan Wajib Menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Yang Baik dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat : Keputusan Ini Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan
KEEMPAT
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 24 Mei 2017
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada YTH : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Pertanian; Gubernur Sumatera Barat; Polda Sumatera Barat Korem 032 Wirabraja Bupati/Walikota Se-Sumatera Barat Pimpinan Satuan Kerja yang menyelenggarakan Urusan pertanian di Provinsi Sumatera Barat; 7. Pimpinan Satuan Kerja yang menyelenggarakan Urusan pertanian di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KORDINATOR NASIONAL GERAKAN PEMUDA TANI INDONESIA NOMOR
: 023 /Kpts/KORNAS.GEMPITA/V/2017
TANGGAL
: 24 Mei 2017
PEMBENTUKAN KORDINATOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT PELAKSANA PROGRAM GERAKAN PEMUDA TANI INDONESIA (GEMPITA) DALAM UPAYA REGENERASI PETANI MELALUI MEKANISASI PERTANIAN DAN PEMANFATAAN LAHAN TIDUR UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA JAGUNG BERKELANJUTAN
PELAKSANA PROGRAM Koordinator
: Nurkhalis B.
Sekretaris Umum
: Indra Nespri, S.E
Bendahara Umum
: Jonpri
Bidang-Bidang 1) Koordinator Bidang Kampanye dan Publikasi Sekretaris Anggota Anggota
: Martha Suhendra, M.Pd : Jeki Lesmana, S.T : Apriadi : Ignasius Joko Mulyono
2) Koordinator Bidang Sarana dan Pengembangan SDM Sekretaris Anggota
: Ir. Syafrizal : Srimano Felia, S.P : Riri Sawgio
3) Koordinator Bidang Data, Riset dan Informasi Sekretaris Anggota
: Adrian Tuswandi, S.H : Rahman Dhuha : Yuli Safrianti
4) Koordinator Bidang Produksi Sekretaris Anggota
: DR. P.K. Dewi Hayati : Yozi Yuliardi : Arif Setiawan
5) Koordinator Bidang Usaha dan Pemasaran Sekretaris Anggota
: DR. Wedi Nasrul : Fardi Winaldi, S.H : - Aandri Saputra, S.H - Eka Dasman
6) Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Sekretaris Anggota
: Mahdianur, S.E : Silvia Sismona, S.Pd : - M. Arsyad - Tri Hamdani : Boy Martin, S.H : Hendra Putra, S.H : Medi Afrizal, S.H.i
7) Koordinator Bidang Hukum dan Litigasi Sekretaris Anggota
8) Koordinator Bidang IT dan Commerce Sekretaris Anggota
: Hendra, S.Pd : Daudi Silfianus Satoko : - Zikri Hanafi - Egit Gustian
