2017 TENTANG

DRAF

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PERMEN-KP/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pengendalian terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

: 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5073); 1

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); Memperhatikan :

a. b.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

2

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pasal 1

Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 2 Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 881), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2017 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI

3

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …/PERMEN-KP/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan unsur pelaksana pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal KKP, baik dalam hubungan pelaksanaan tugas maupun kerja sama. Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas maupun kerjasama, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pasal 12B ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan KKP dan mewujudkan good governance dan cleangovernment yang amanah, transparan dan akuntabel, maka MenteriKelautan dan Perikanan telah mengatur pelaporan gratifikasi di lingkunganKKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan KKP. KKP menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan Pegawai KKP, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Pegawai KKP. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan KKP sebagai suatu proses bagi Pegawai KKP yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan. Mengingat hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi saat ini di lingkungan pengelola negara, dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan KKP dalam bentuk Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi diLingkungan KKP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan selaras dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan KKP.

4

B. Tujuan 1. Sebagai pedoman bagi Pegawai KKP untuk memahami, mencegah, dan menangani gratifikasi di lingkungan KKP. 2. Memberikan arah dan acuan bagi Pegawai KKP mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait gratifikasi. 3. Membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan pengendalian gratifikasi, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian, pemberian atas permintaan, klasifikasi, prinsip dasar, batasan penerimaan gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, parameter tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi, dan mekanisme pelaporan gratifikasi. D. Pengertian 1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 2. Hadiah/cinderamata adalah objek dari gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi namun tidak terbatas pada uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 3. Hiburan adalah objek dari gratifikasi berupa segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan wisata. 4. Benda Gratifikasi adalah hadiah/cinderamata dan hiburan. 5. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 7. Pegawai Kementerian adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kementerian. 8. Wajib Lapor Gratifikasi adalah pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan kementerian yang menerima dan/atau menolak gratifikasi, dan/atau melakukan pemberian atas permintaan. 9. Pelapor adalah Wajib Lapor Gratifikasi yang telah menyampaikan laporan gratifikasi kepada UPG Kementerian atau KPK. 10. Keluarga inti adalah orang, baik suami atau istri dan anak-anak maupun orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan PegawaiKementerian. 11. Atasan langsung adalah pimpinan langsung dari Pegawai Kementerian. 12. Tunas Integritas adalah pegawai kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan kementerian yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Training of Trainer (ToT) pembangunan integritas.

5

13. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau unit kerja yang menangani bidang kelautan dan perikanan di daerah. 14. Pihak Ketiga adalah perseorangan, perusahaan, maupun instansi lain yang menjalin kerjasama dengan Kementerian. 15. Pemberi adalah pegawai kementerian, mitra kerja, dan/atau pihak ketiga yang memberikan gratifikasi. 16. Penerima adalah Pegawai Kementerian yang menerima gratifikasi. 17. Suap adalah menerima sesuatu atau janji dengan mengetahui atau dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. 18. Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian yang untuk selanjutnya disebut UPG Kementerian adalah unit yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian. 19. Sistem Pengendalian Gratifikasi Online adalah sistem yang dibangun secara terintegrasi dengan sistem online yang ada di lingkunganKementerian, yang merupakan sarana bagi Wajib Lapor Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait dengan gratifikasi. 20. Register Gratifikasi adalah register data yang dikelola oleh UPG Kementerian berupa laporan gratifikasi yang masuk, hasil reviu, dan putusan pemanfaatan benda gratifikasi. 21. Buku Register Penerimaan Benda Gratifikasi adalah buku untuk mencatat penerimaan Benda Gratifikasi yang menjadi milik unit kerja/instansi atau Pelapor beserta dokumen-dokumen pendukungnya. 22. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

6

BAB II GRATIFIKASI A. Prinsip Dasar 1. Penolakan Gratifikasi Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan gratifikasi yang dianggap suap, secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada UPGKementerian. 2. Penerimaan Gratifikasi Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkunganKementerian dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Pemberian Gratifikasi Pegawai Kementerian danPenyelenggara Negara di lingkunganKementerian dilarang memberi gratifikasi yang dianggap suap kepada Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Pemberian Gratifikasi atas Permintaan Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian dilarang memberi gratifikasi yang dianggap suap kepada Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga tersebut. 5. Pelaporan Gratifikasi Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkunganKementerian wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian gratifikasi yang dianggap suap baik melalui Sistem Pengendalian Gratifikasi Online maupun dengan mengisi formulir gratifikasi danmenyerahkannya kepada UPG Kementerian dan/atau KPK. 6. Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 berlaku juga untuk keluarga inti dari Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian. 7. Pelapor yang telah menyampaikan laporan gratifikasi sesuai ketentuan berdasarkan pedoman ini tidak dikenakan ancaman tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. B. Klasifikasi Gratifikasi 1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang dianggap suap yaitu penerimaan dalam bentuk apa pun yang diterima/diperoleh Pegawai Kementerian/Penyelenggara Negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima, merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai Kementerian/Penyelenggara Negara. a. Bentuk-bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan di lingkungan Kementerian, antara lain penerimaan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan dalam: 7

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

11)

12)

13)

14)

pemberian pelayanan kepada masyarakat; proses penyusunan program, kegiatan, dan/atau anggaran; proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi dan/atau pemantauan; pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmidari instansi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara); proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya; ungkapan terima kasih dari Pejabat/PegawaiKementerian atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya; pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan; penerimaan oleh pejabat/pegawai pada suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang; pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang; pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; pemberian/penerimaan sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

b. Perlakuan: Setiap gratifikasi yang dianggap suap wajib ditolak dan dilaporkan, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan untuk menolaknya, maka perlakuannya dapat diterima dan wajib dilaporkan. Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah jika Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian yang bersangkutan tidak mengetahui pelaksanaan pemberian, waktu, dan lokasi diberikannya gratifikasi, atau tidak mengetahui identitas dan/atau alamat pemberi gratifikasi. 8

Semua ketentuan mengenai gratifikasi yang dianggap suap berlaku secara mutatis mutandis terhadap Keluarga Inti Pegawai Kementerian. 2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan a. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) berlaku umum, yaitu suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; 2) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; dan 4) merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. b. Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi: 1) penerimaan karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; 2) hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 3) pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi per pemberi dalam setiap kejadian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 4) pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 5) pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; 6) hidangan atau sajian yang berlaku umum; 7) prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan; 8) keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; 9) manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum; 10) goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai ketentuan; 9

11) penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 12) diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tusi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai; 13) fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan/atau jamuan makan, yang diterima oleh Pegawai Kementerian/Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya dan tidak ada konflik kepentingan; 14) plakat, vandel, atau cinderamata lainnya dari panitia seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis dari instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai Kementerian/Penyelenggara Negara sebagai wakil resmi dari instansi; 15) hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; 16) penerimaan honor dan/atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, dan/atau pemantauan) yang diterima oleh Pegawai Kementerian/Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi. C. Pemberian atas permintaan 1. Setiap Pegawai Kementerian apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan wajib menolak secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan Gratifikasi yang berlaku di Kementerian kepada peminta tersebut. Pemberian penjelasan tersebut dapat disampaikan dengan bantuan dariUPG Kementerian yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan gratifikasi tersebut. 2. Apabila permintaan dimaksud mengarah pada pemerasan dan/atau pemaksaan, maka Wajib Lapor Gratifikasi segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan UPG Kementerian.

10

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN

A. Prinsip Dasar Pada prinsipnya pengendalian atas penolakan, penerimaan, dan/atau pemberian gratifikasi dilakukan oleh UPG Kementerian selaku mitra dariKPK. B. Struktur Organisasi UPG Kementerian Struktur Organisasi UPG Kementerian bersifat adhoc yang ditetapkan oleh Menteri. C. Tugas UPG Kementerian 1. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman surat keputusan Pimpinan KPK kepada Pelapor serta penyimpanan salinan bukti penyetoran uang yang diterima dari Pelapor gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara. 2. Mendiseminasikan/mensosialisasikan kebijakan Kementerian terkait dengan gratifikasi kepada Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Tunas Integritas Kementerian. 3. Menerima, memverifikasi, dan mereviu laporan gratifikasi. 4. Melakukan evaluasi bersama-sama KPK atas efektivitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan Kementerian. 5. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada pimpinan Kementerian yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools.

11

BAB IV MEKANISME DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI A. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi 1. Laporan Gratifikasi Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib menyampaikan laporan dalam hal: a. telah menolak suatu pemberian gratifikasi; b. telah menerima gratifikasi; dan/atau c. telah memberikan gratifikasi. Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi tersebut. Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pelapor, terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon; b. bentuk dan jenis praktik gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan; c. spesifikasi wujud dari Benda Gratifikasi, contohnya uang, tiket perjalanan, dan sebagainya; d. waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktik gratifikasi; e. nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi; f. nilai/perkiraan nilai materi dari Benda Gratifikasi; dan g. dokumen kelengkapan pendukung lainnya seperti: foto, bukti pengiriman/penerimaan Benda Gratifikasi. 2. Media Pelaporan Gratifikasi Laporan gratifikasi disampaikan melalui Sistem Pengendalian Gratifikasi Onlinehttp://upg.kkp.go.id. Apabila di tempat Wajib Lapor Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Online, maka laporan disampaikan secara hardcopy dengan menggunakan formulir gratifikasi yang telah disiapkan oleh UPG Kementerian. Hardcopy formulir gratifikasi disampaikan kepada: UPG Kementerian Gedung Mina Bahari III Lantai 4 Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110 No. Faks. : ……………… No. Telepon (untuk konfirmasi) : ……………… Email : [email protected] 3. Tindak lanjut gratifikasi berdasarkan bentuk dan jenis gratifikasi: a. Benda Gratifikasi yang diterima wajib disimpan oleh Wajib Lapor Gratifikasi sampai ditetapkannya status Benda Gratifikasi tersebut oleh KPK; b. apabila Benda Gratifikasi yang diterima dalam bentuk makanan/minuman yang sifatnya mudah rusak, maka Benda Gratifikasi tersebut dapat diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang lebih membutuhkan; c. dokumentasi atas poin a dan b dilampirkan dalam laporan gratifikasi. 12

4. Klarifikasi Pelaporan Dalam hal diperlukan, Pelapor wajib memenuhi permintaan klarifikasi UPG Kementerian dan/atau KPK jika menurut pertimbangan UPG Kementerian dan/atau KPK diperlukan informasi lebih lanjut terkait peristiwa gratifikasi yang telah dilaporkannya. B. Mekanisme Tindak Lanjut Penanganan Laporan Gratifikasi Seluruh laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian akan dipilah dan diseleksi untuk menentukan laporan tersebut cukup ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian atau harus ditindaklanjuti oleh KPK. Mekanisme tindak lanjut atas laporan gratifikasi yang diterima UPG Kementerian adalah sebagai berikut: 1. Pelapor mengisi aplikasi dalam Sistem Pengendalian Gratifikasi Online dan/atau formulir laporan gratifikasi dan disampaikan kepada UPG Kementerian; 2. dalam hal laporan yang diterima adalah dalam bentuk hardcopy, UPG Kementerian menerima formulir laporan gratifikasi dan memasukkan(meng-input) data yang tercantum pada formulir laporan gratifikasi tersebut ke dalam Register Gratifikasi yang berisi sekurangkurangnya : a. nomor laporan; b. tanggal laporan; c. data pelapor (nama, NIK, alamat, unit kerja dan Atasan Langsung); d. nama pihak/lembaga pemberi; e. jenis dan bentuk gratifikasi; dan f. nilai/perkiraan nilai gratifikasi. 3. UPG Kementerian memastikan kelengkapan data dalam formulir laporan gratifikasi dan memverifikasinya; 4. terhadap setiap laporan gratifikasi dilakukan reviu awal oleh UPG Kementerian dengan menggunakan checklist review pada Formulir 2; 5. berdasarkan hasil reviu tersebut, UPG Kementerian akan memberikan rekomendasi penanganan tindak lanjut laporan gratifikasi oleh UPG Kementerian atau diteruskan ke KPK. 6. tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi yang ditangani KPK: a. UPG Kementerian wajib menyampaikan laporan dimaksud kepada KPK paling lambat 14 hari kerja setelah laporan diterima, dilengkapi dengan: 1) Formulir 1 Laporan Gratifikasi; dan 2) Formulir 2 Lembar Check List Review Pelaporan Penerimaan Gratifikasi. b. jika KPK menyatakan laporan gratifikasi yang diterima sudah lengkap dan benar, maka KPK akan memproses sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menetapkan status atas Benda Gratifikasi dimaksud; c. berdasarkan klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan atas laporan gratifikasi tersebut, maka KPK akan menerbitkan penetapan status atas Benda Gratifikasi dalam suatu surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, dan diserahkan kepada Pelapor melalui UPG Kementerian; d. dalam hal Pimpinan KPK menetapkan Benda Gratifikasi tersebut menjadi milik Negara, maka wajib diserahkan oleh Pelapor kepada KPK melalui UPG Kementerian;

13

e. dalam hal Pimpinan KPK menetapkan Benda Gratifikasi tersebut untuk dikelola oleh unit kerja/instansi, maka wajib diserahkan oleh Pelapor kepada UPG Kementerian; f. dalam hal Pimpinan KPK menetapkan Benda Gratifikasi tersebut menjadi milik Pelapor, maka terhitung sejak tanggal surat keputusan tersebut, Pelapor mempunyai hak milik atas Benda Gratifikasi dengan sah secara hukum; g. untuk Benda Gratifikasi yang diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara, UPG Kementerian akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1) UPG Kementerian menerima Benda Gratifikasi lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya, dan atas penyerahan tersebut, penerima akan diberikan tanda terima oleh UPG Kementerian sebagaimana Formulir 4; 2) UPG Kementerian menyerahkan Benda Gratifikasi kepada KPK dengan membuat surat penyerahan Benda Gratifikasi tersebut beserta dokumen-dokumen pendukungnya; 3) apabila Benda Gratifikasi tersebut berupa uang tunai, maka pelapor mentransfer uang tersebut kepada bank penerima yang ditunjuk oleh KPK dan bukti transfer diserahkan kepada KPK dengan salinan kepada UPG Kementerian; 4) UPG Kementerian menyimpan semua dokumentasi yang terkait hal tersebut di atas. h. untuk Benda Gratifikasi yang diputuskan oleh KPK agar dikelola oleh unit kerja/instansi, UPG Kementerian akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1) UPG Kementerian menerima Benda Gratifikasi lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan atas penyerahan tersebut Pelapor akan diberikan tanda terima oleh UPG Kementerian yang ditandatangani oleh Pelapor atau pihak yang menyerahkan dan pihak UPG Kementerian; 2) UPG Kementerian mencatat penerimaan Benda Gratifikasi dan dokumen-dokumen pendukungnya dalam suatu Buku Register Penerimaan Benda Gratifikasi; 3) UPG Kementerian memutuskan pemanfaatan Benda Gratifikasi untuk: Perpustakaan Kementerian, display Kementerian, unit kerja Pelapor, operasional UPG Kementerian, atau badan sosial; 4) UPG Kementerian mencatat dan menyimpan semua dokumentasi yang terkait peruntukan dan pemanfaatan tersebut. i. untuk Benda Gratifikasi yang diputuskan oleh KPK menjadi milik Pelapor, UPG Kementerian wajib mencatat dan menyimpan seluruh dokumentasi terkait dengan peruntukan dan pemanfaatan Benda Gratifikasi tersebut. 7. tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi yang ditangani UPG Kementerian: a. apabila hasil reviu UPG Kementerian menyatakan bahwa laporan tidak masuk ke dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan, maka UPG Kementerian melakukan analisis penentuan pemanfaatan berdasarkan laporan gratifikasi tersebut menggunakan Formulir 3; b. UPG Kementerian akan mempertimbangkan hasil analisis tersebut untuk menentukan kepemilikan atas Benda Gratifikasi; c. UPG Kementerian menyampaikan surat keputusan penentuan pemanfaatan Benda Gratifikasi kepada Pelapor: 1) Untuk Benda Gratifikasi yang menjadi milik unit kerja/instansi, UPG Kementerian akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

14

a) UPG Kementerian menerima Benda Gratifikasi lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan atas penyerahan tersebut Pelapor akan diberikan tanda terima oleh UPG Kementerian yang ditandatangani oleh Pelapor atau pihak yang menyerahkan dan pihak UPG Kementerian; b) UPG Kementerian mencatat penerimaan Benda Gratifikasi dan dokumen-dokumen pendukungnya dalam suatu Buku Register Penerimaan Benda Gratifikasi; c) UPG Kementerian memutuskan pemanfaatan Benda Gratifikasi untuk: Perpustakaan Kementerian, display Kementerian, Unit Kerja Pelapor, operasional UPG Kementerian, atau badan sosial; d) UPG Kementerian mencatat dan menyimpan semua dokumentasi yang terkait peruntukan dan pemanfaatan tersebut. 2) untuk Benda Gratifikasi yang menjadi milik Pelapor, UPG Kementerian akan mencatat dan menyimpan seluruh dokumentasi terkait dengan peruntukan dan pemanfaatan Benda Gratifikasi tersebut. C. Mekanisme Penggantian Benda Gratifikasi Pelapor dapat memiliki Benda Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara dengan mengganti sejumlah uang senilai Benda Gratifikasi tersebut dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pelapor menyampaikan keinginannya untuk memiliki Benda Gratifikasi kepada KPK dengan mengganti sejumlah uang; 2. Pelapor menyerahkan Benda Gratifikasi kepada KPK untuk keperluan penaksiran harga; 3. KPK memproses laporan; 4. KPK mengeluarkan SK Gratifikasi Milik Negara yang dapat diganti dengan sejumlah uang; 5. Pelapor menyetorkan uang pengganti kepada KPK dan memperoleh Benda Gratifikasi yang dimaksud.

15

BAB V SOSIALISASI DAN MONITORING Untuk memastikan bahwa pedoman ini diketahui oleh seluruh Pegawai Kementerian, Mitra Kerja, dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada: 1. Pimpinan Eselon I dan Kepala Unit Kerja untuk: a. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa; b. memasang larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat-tempat yang memberikan pelayanan publik; serta c. membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada hari raya keagamaan. d. melakukan sosialisasi peraturan ini secara berkala kepada seluruh Pegawai di lingkungan Unit Kerja masing-masing, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya peraturan ini di lingkungan Kementerian; 2. Tunas Integritas ditugaskan untuk menyampaikan peraturan ini dan memberikan keteladanan kepada seluruh pihak di lingkungan unit kerjanya, dalam hal ini termasuk Mitra Kerja, Pihak Ketiga, dan pihakpihak lainnya di wilayah kerjanya; 3. UPG Kementerian memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun mengenai isi peraturan ini. UPG Kementerian berkewajiban memonitor penerapan peraturan ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri.

Lembar Pengesahan No.

Pejabat

1.

Sekretaris Jenderal

2.

Inspektur Jenderal

Paraf

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI

16

Lampiran II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... /PERMEN-KP/2017 TENTANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Formulir 1 (Laporan Gratifikasi)

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 4, JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA PUSAT, 10110

Dokumen ini adalah rahasia Negara. Dilarang membuka tanpa izin UPG KKP. Formulir ini diadopsi dari formulir Laporan Gratifikasi KPK.



     

UraianUnit Kerja

Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Ruang UPG KKP atau dapat dikirimkan melalui email/fax/surat ke: Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lantai 4, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10110. Fax.: ……………………….., Telp.: ………………………….. Email pelaporan: [email protected] Email korespondensi: [email protected] Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi. Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan secara online melalui alamat: http://upg.kkp.go.id Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi KPK via Android dan iOS. Nama aplikasi “GRATis2GO” (Gratifikasi: Informasi dan Sosialisasi). Keywords: kpk, gratis. Belajar mandiri gratifikasi e-learning gratifikasi: http://www.kpk.go.id/gratifikasi

Nama EselonI : Nama Unit Kerja :

17

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada UPG KKP/KPK RI secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu, dan tempat ketika dihubungi UPG KKP/KPK RI, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada UPG KKP/KPK RI

18

Formulir 2 (Lembar Check List Review Pelaporan Penerimaan Gratifikasi)

LEMBAR CHECK LIST REVIEW PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI Apakah penerimaan tersebut termasuk ke dalam kategori berikut? (Centang pada kotak di sebelah kanan): Penerimaan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan dalam: 1.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.

Proses penyusunan program, kegiatan, dan/atau anggaran.

3.

Proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi dan/atau pemantauan.

4.

Pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara).

5.

Proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai. 


6.

Proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. 


7.

Pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya.

8.

Ungkapan terima kasih dari Pejabat/Pegawai Kementerian atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan.

9.

Pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

10.

Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan.

11.

Penerimaan oleh pejabat/pegawai pada suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.

12.

Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. 


13.

Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.


14.

Pemberian/penerimaan sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

15.

Lainnya, sebutkan! ................................................................................................................... ...

Jika gratifikasi yang dilaporkan termasuk dalam Nomor 1 s.d. 14 pada kategori di atas, maka gratifikasi yang diterima termasuk ke dalam 19

Gratifikasi yang Dianggap Suap dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada KPK, namun jika termasuk dalam kategori Nomor 15, maka tindak lanjut penanganan benda gratifikasi akan ditangani oleh UPG KKP. Kesimpulan: Rekomendasi Penanganan: UPG KKP/KPK RI* Jakarta, ....................... 20 ... Pereviu,

.............................................

Disetujui oleh:

............................................. * Coret salah satu

20

Formulir 3 (Lembar Check List Review Analisis Penentuan Pemanfaatan Atas Penerimaan Gratifikasi Yang Dikelola UPG KKP)

LEMBAR CHECK LIST REVIEW ANALISIS PENENTUAN PEMANFAATAN ATAS PENERIMAAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA UPG KKP Apakah penerimaan tersebut termasuk ke dalam kategori berikut? (Centang pada kolom Check List): No.

Kategori Gratifikasi

Pemanfaatan

1.

Penerimaan karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. 
 Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
 Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama. Hidangan atau sajian yang berlaku umum. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum. Goody bag/gimmick atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai ketentuan. Penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tusi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan/atau jamuan makan, yang diterima oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya dan tidak ada konflik kepentingan. Plakat, vandel, atau cinderamata lainnya dari panitia seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis dari instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai Kementerian/Penyelenggara Negara sebagai wakil resmi dari instansi. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi. Penerimaan honor dan/atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, dan/atau pemantauan) yang diterima oleh Pegawai Kementerian/Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

Pelapor

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14.

15. 16.

Kesimpulan:

21

Pelapor

Pelapor Pelapor

Pelapor

Pelapor Pelapor Pelapor Pelapor Pelapor

Pelapor Pelapor Pelapor

Instansi

Instansi Pelapor

Check List

Rekomendasi Pemanfaatan: Instansi/Pelapor * Catatan pemanfaatan Benda Gratifikasi jika dimanfaatkan untuk instansi:

Jakarta, ..................... 20 ... Pereviu,

............................................. Disetujui oleh:

............................................. * Coret salah satu

22

Formulir 4 (Berita Acara Penyerahan Benda Gratifikasi)

BERITA ACARA PENYERAHAN BENDA GRATIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lengkap

:

.............................................

NIP.

:

.............................................

Pangkat

:

.............................................

Jabatan

:

.............................................

Unit Kerja

:

.............................................

Menyerahkan Benda Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa:

Jakarta, ………………... 20 … Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

…………………..

……………………….

23