2016 TANGGAL : 21 APRIL 2016 JALAN PRAMUKA, NOMOR 33 JAKARTA TIMUR

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015

AUDITED NOMOR TANGGAL

: LAP-323/IP/3/2016 : 21 APRIL 2016

JALAN PRAMUKA, NOMOR 33 JAKARTA TIMUR

Laporan Keuangan Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2015 (Audited)

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Basis Akuntansi A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Transaksi Antar Entitas E.5. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

i ii iii iv v 1 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 18 18 19 23 23 24 27 27 28 30 30 33 35 35 35 35 36 37 38 38

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015

18

Tabel 2

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014

19

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

19

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015

19

Tabel 5

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

20

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

21

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

21

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

22

Tabel 9

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

23

Tabel 10

:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

23

Tabel 11

:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

24

Tabel 12

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

26

Tabel 13

:

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

27

Tabel 14

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

28

Tabel 15

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015

28

Tabel 16

:

Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014

30

Tabel 17

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

31

Tabel 18

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

31

Tabel 19

:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014

32

Tabel 20

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

32

Tabel 21

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

33

Tabel 22

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

33

Daftar Tabel - iii -


DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN

Daftar Lampiran - iv -


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kantor Pusat BPKP Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan s.d. 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp43.260.470 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan. Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp33.677.295.564 atau mencapai 87,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp38.633.957.000.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.054.010.301 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp83.426.540, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp12.306.080.080, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp10.664.503.681. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp44.426.862 dan Rp23.009.583.439. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

kegiatan

operasional,

surplus/defisit

dari

kegiatan

non-operasional,

dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp19.139.561.812 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai ( Rp19.139.561.812). Kegiatan Non Operasional terjadi surplus sebesar

Ringkasan - 1 -


Rp43.260.470, sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Kantor Pusat BPKP mengalami Defisit-LO sebesar (Rp19.096.301.342). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp8.487.929.924 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp19.096.301.342, kemudian dikurangi dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai Rp1.971.087 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp33.619.925.944 sehingga Ekuitas BPKP

pada tanggal 31

Desember 2015 adalah senilai Rp23.009.583.439. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan

Operasional, dan L aporan

Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan

disajikandengan basis akrual.

Ringkasan - 2 -


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BPKP LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN

CATA-

%

TAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

TA 2014 REALISASI

THD ANGGARAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

43.260.470

-

25.561.800

22.759.415.000

21.108.115.564

92,74

14.785.495.509

■ Belanja Pegawai

8.710.923.000

8.200.211.641

94,14

7.054.621.639

■ Belanja Barang

9.619.942.000

8.617.896.023

89,58

7.658.950.370

■ Belanja Modal

4.428.550.000

4.290.007.9000

96,87

71.923.500

15.874.542.000

12.569.180.000

79,18

2.021.618.000

-

-

-

-

■ Belanja Barang

2.436.542.000

-

-

2.021.618.000

■ Belanja Modal

13.438.000.000

12.569.180.000

93,53

-

Jumlah Belanja

38.633.957.000

33.677.295.564

87,17

16.807.113.509

Jumlah Pendapatan BELANJA

B.2

Rupiah Murni

Pinjaman Luar Negeri ■ Belanja Pegawai

■ Belanja Pegawai

B.2.1

8.710.923.000

8.200.211.641

94,14

7.054.621.639

■ Belanja Barang

B.2.2

12.056.484.000

8.617.896.023

71,48

9.680.568.370

■ Belanja Modal

B.2.3

17.866.550.000

16.859.187.900

94,36

71.923.500

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Realisasi Anggaran - 3 -


II. N E R A C A

PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BPKP NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

ASET ASET LANCAR

C.1

■ Persediaan

C.1.1 JUMLAH ASET LANCAR

83.426.540

74.198.910

83.426.540

74.198.910

ASET TETAP

C.2

■ Peralatan dan Mesin

C.2.1

35.589.278.928

21.803.189.328

■ Aset Tetap Lainnya

C.2.2

48.804.620

48.804.620

■ Akumulasi Penyusutan

C.2.3

(23.332.003.468)

(21.038.855.916)

12.306.080.080

813.138.032

10.664.503.681

7.619.623.681

JUMLAH ASET LAINNYA

10.664.503.681

7.619.623.681

JUMLAH ASET

23.054.010.301

8.506.960.623

44.426.862

19.030.699

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

44.426.862

19.030.699

JUMLAH KEWAJIBAN

44.426.862

19.030.699

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA

C.3

■ Aset Tak Berwujud

C.3.1

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang Kepada Pihak Ketiga

EKUITAS

C.4 C.4.1

C.5

■ Ekuitas Dana Lancar

C.5.1

-

55.168.211

■ Ekuitas Dana Investasi

C.5.2

-

8.432.761.713

■ Ekuitas

C.5.3

23.009.583.439

-

JUMLAH EKUITAS

23.009.583.439

8.487.929.924

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

23.054.010.301

8.506.960.623


Neraca - 4 -

Laporan Keuangan Pust Informasi Pengawasan Tahun 2015 (Audited)

III. LAPORAN OPERASIONAL PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BPKP LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

KEGIATAN OPERASIONAL

D.1

PENDAPATAN OPERASIONAL Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) ■ Pendapatan Negara Bukan Pajak

31 DES 2015

31 DES 2014

D.1.1 D.1.1

BEBAN OPERASIONAL

D.1.2

■ Beban Pegawai

D.1.2.1

8.225.607.804

-

■ Beban Persediaan

D.1.2.2

112.787.373

-

■ Beban Barang dan Jasa

D.1.2.3

4.504.333.515

-

■ Beban Pemeliharaan

D.1.2.4

1.818.567.766

-

■ Beban Perjalanan Dinas

D.1.2.5

2.171.008.652

-

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.1.2.6

2.307.256.702

-

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)

D.1.2

19.139.561.812

-

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)

D.1

(19.139.561.812)

-

KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.2

SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR ■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar ■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYAD.2.1 Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelapsan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2) ■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.1

-

D.2.1.1

-

-

D.2.1.2

-

-

D.2.2.

-

-

D.2.2.1

43.260.470

-

-

-

■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1)

D.2.2

43.260.470

-

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)

D.2

43.260.470

-

(19.096.301.342)

-

SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)


Laporan Operasional - 5 -


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BPKP LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

EKUITAS AWAL

E.1

8.487.929.924

-

SURPLUS/(DEFISIT) – LO

E.2

(19.096.301.342)

-

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3 (1.971.087)

-

(1.971.087)

-

■ Penyesuaian Nilai Aset

E.3.1

Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.4

-

-

■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.4.1

-

-

-

-

33.619.925.944

-

14.521.653.515

-

23.009.583.439

-

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E.5

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)

E.6


Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Pusat Informasi Pengawasan merupakan Unit Eselon Mandiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

menyatakan

BPKP

berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -


Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusat Informasi Pengawasan BPKP adalah sebagai berikut: Kepala Pusinfowas Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

: Amdi Veri Darma : R. Ersi Soenarsih : Agust Yulian

Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data

: Wicaksono Widodo

Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi

: Ja’far Numeiri

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi

: Robbi Adhilni

Kepala Sub Bidang Dukungan Pengguna

: M. Fahmi Kurniawan

Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

: Padmono Fery Nurtjahjo

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ign. Budi Hartono

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 Pusat Informasi Pengawasan BPKP) mulai tahun anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.  BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.  Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015



dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuaangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang StandarAkuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam

laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 telah

mengacu pada

Kebijakan

akuntansi

Standar Akuntansi merupakan

Pemerintahan (SAP).

prinsip-prinsip,

dasar-dasar,

konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih

oleh

suatu

entitas

pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah



ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO pendapatan aliran

diakui pada saat

dan/atau

masuk sumber

pengakuan

timbulnya

hak

atas

pendapatan direalisasi, yaitu adanya daya

ekonomi.

pendapatan-LO pada

Secara

khusus

BPKP adalah sebagai

berikut:  Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.  Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan



menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. Aset Tetap

b. Aset Tetap  Aset

tetap

mencakup

seluruh

aset

berwujud

yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh



tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka

Panjang

adalah

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

negara/daerah.  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

d. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  Aset

Tak

Berwujud

merupakan

aset

yang

dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Kewajiban

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.  Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:



Kualitas

Lancar

Tarif

Uraian

Piutang

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh

Kurang

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Lancar

Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan

0,5%

tempo

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

50%

Kedua tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

 Penghitungan dilakukan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester



selama Masa Manfaat.  Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4 tahun



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Pusinfowas BPKP telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Kode

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp43.260.470

Anggaran Awal

Anggaran Revisi

Uraian

51

Belanja Pegawai

7.480.940.000

8.710.923.000

52

Belanja Barang

20.284.547.000

12.056.484.000

53

Belanja Modal

120.000.000

17.866.550.000

Jumlah

27.885.514.000

38.633.957.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp43.260.470. Keseluruhan Pendapatan Negara di Pusinfowas BPKP merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 Uraian Jenis Pendapatan Pendapatan Lain-Lain Jumlah

Estimasi (Rp)

Realisasi (Rp) -

43.260.470

-

43.260.470

% Realisasi



Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp26.483.370. Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 Uraian Jenis PNBP

Pendapatan Lain-Lain Jumlah Netto

Realisasi Belanja Negara Rp33.677.295.564

Realisasi PNBP TA 2015 (Rp)

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

43.260.470

16.777.100

26.483.370

61,22

43.260.470

16.777.100

26.483.370

61,22

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja Pusinfowas BPKP pada TA 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp33.677.295.564 atau 87,17 persen dari anggaran sebesar Rp38.633.957.000. Anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Kode

Uraian

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

14.558.947.000

13.589.405.679

93,34

06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

24.075.010.000

20.087.889.885

83,44

38.633.957.000

33.677.295.564

87,17

Jumlah

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini: Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 Jenis Belanja Kode

Uraian

51

Belanja Pegawai

52 53

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

8.710.923.000

8.200.211.641

94,14

Belanja Barang

12.056.484.000

8.617.896.023

71,48

Belanja Modal

17.866.550.000

16.859.187.900

94,36

Jumlah

38.633.957.000

33.677.295.564

87,17



Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1 berikut ini: Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp16.870.182.055,dibandingkan TA 2014 disebabkan anggaran tahun 2015 mengalami kenaikan. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 Jenis Belanja

Realisasi Belanja TA 2015 (Rp)

Naik /(Turun)

Kode

Uraian

51

Belanja Pegawai

8.200.211.641

7.054.621.639

1.145.590.002

16,24

52

Belanja Barang

8.617.896.023

9.680.568.370

1.145.590.002 (1.062.672.347)

(10,98)

53

Belanja Modal

16.859.187.900

71.923.500

16.787.264.400 (1.062.672.347)

23.340,44

33.677.295.564

16.807.113.509

16.870.182.055

100,38

Jumlah

TA 2014 (Rp)

Rp

%

16.787.264.400 Belanja Pegawai Rp8.200.211.641

B.2.1. Belanja Pegawai

16.870.182.055

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp8.200.211.641 dan Rp7.054.621.639. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.145.590.002 atau 16,24 persen disebabkan karena adanya kenaikan gaji pokok PNS dan pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan akibat kenaikan pangkat dan jabatan. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:



Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Uraian


TA 2014 (Rp)

Rp

%

3.934.356.437

3.604.441.642

329.914.795

9,15

95.244.000

98.260.000

-3.016.000

-3,07

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

4.230.014.253

3.352.390.715

877.623.538

26,18

Realisasi Belanja Bruto

8.259.614.690

7.055.092.357

1.204.522.333

17,07

59.403.049

470.718

-58.932.331

12519,67

8.200.211.641

7.054.621.639

1.145.590.002

16,24

Belanja Gaji dan Tunj. PNS Belanja Lembur

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Belanja Barang Rp8.617.896.023

Naik / (Turun)

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp8.617.896.023 dan Rp9.680.568.370. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.062.672.347 atau 10,98 persen antara lain disebabkan antara lain adanya kegiatan yang belum dapat direalisasikan s.d Desember 2015 dan adanya penurunan anggaran belanja barang sebesar Rp 411.275.000 (3,3%) dari anggaran 2014. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan


Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

530.377.813

584.944.037

(54.566.224)

(9,33)

422.062.936

298.725.564

123.337.372

41,29

-

125.840.790

125.840.790

Belanja Jasa

3.570.195.316

5.101.045.800

(1.530.850.484)

(30,01)

Belanja Pemeliharaan

1.816.713.066

1.409.331.294

407.381.772

28,91

Belanja Perj. Dalam Negeri

2.230.867.028

2.308.072.882

(77.205.854)

(3,35)

Belanja Perjalanan Luar Negeri

-

-

0

Realisasi Belanja Bruto

8.696.056.949

9.702.119.577

(1.006.062.628)

(10,37)

78.160.926

21.551.207

56.609.719

262,68

8.617.896.023

9.680.568.370

(1.062.672.347)

(10,98)




Belanja Modal Rp16.859.187.900

B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp16.859.187.900 mengalami

dan

kenaikan

Rp71.923.500. sebesar

Realisasi

Belanja

Rp16.787.264.400

Modal

antara

lain

disebabkan adanya luncuran anggaran PHLN TA 2014 yang belum terserap dan penambahan anggaran belanja modal (revisi ke-3). Rincian realisasi Belanja Modal Semester I TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja

Uraian

TA 2015 (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

16.859.187.900

71.923.500

16.787.264.400

23.340

Belanja Modal Lainnya

-

-

-

-

Realiasi Belanja Bruto

16.859.187.900

71.923.500

16.787.264.400

23.340

-

-

-

-

16.859.187.900

71.923.500

16.787.264.400

23.340


Dalam realisasi Belanja Modal sebesar Rp16.859.187.900 termasuk realisasi

Pinjaman

Luar

Negeri

(ADB

2927-INO)

sebesar

Rp12.569.180.000. Realisasi

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

Rp16.859.187.900 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.814.307.900

dan Aset Tak

Berwujud sebesar Rp3.044.880.000.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp83.426.540

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp83.426.540 dan Rp74.198.910. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No. 1

Aset Lancar

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

83.426.540

74.198.910

83.426.540

74.198.910

Persediaan Jumlah

Persediaan Rp83.426.540

C.1.1. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp83.426.540 dan Rp74.198.910. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 10 Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode

Jenis Persediaan

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan untuk Pemeliharaan Jumlah

31 Des 2015 (Rp) 31 Des 2014 (Rp) 83.426.540

73.532.310

-

666.600

83.426.540

74.198.910

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp83.426.540 berada dalam kondisi baik.



Aset Tetap Rp12.306.080.080

C.2. Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp12.306.080.080 dan Rp813.138.032, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini: Tabel 11 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

1

Peralatan dan Mesin

2

Aset Tetap Lainnya

31 Des 2015 (Rp) 35.589.278.928

21.803.189.328

48.804.620

48.804.620

Nilai Perolehan

35.638.083.548

Akumulasi Penyusutan

(23.332.003.468)

(21.038.855.916)

12.306.080.080

813.138.032

Nilai Buku

Peralatan dan Mesin Rp35.589.278.928

31 Des 2014 (Rp)

21.851.993.948

C.2.1. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp35.589.278.928 dan Rp21.803.189.328. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp12.257.275.460. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

21.803.189.328

Mutasi Tambah: - Pembelian

13.478.308.560

- Pengembangan Nilai Aset

335.999.340

Jumlah Mutasi Tambah

13.814.307.900

Mutasi Kurang: - Transfer Keluar

(28.218.300)

Jumlah Mutasi Kurang

(28.218.300)


35.589.278.928

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

(23.332.003.468) 12.257.275.460



Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Mutasi Tambah melalui Pembelian Rp13.814.307.900 yang berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar

Rp13.478.308.560 dan Pengembangan Nilai Aset

sebesar Rp335.999.340. 

Mutasi Kurang melalui Transfer Keluar sebesar Rp28.218.300 merupakan transfer dengan rincian sebagai berikut: Satker Penerima

Jumlah (Rp)

Perw. BPKP Prov. Lampung

7.579.000

Perw. BPKP Prov. Jawa Barat

20.639.300

Jumlah

28.218.300

Pada tahun 2015 terdapat pengadaan WAN Optimizer merk Riverbed dimana sebanyak satu unit dikirim ke Pusdiklatwas dan 33 unit ke Kantor Perwakilan. Perangkat WAN Optimizer yang dikirimkan tersebut dengan Tipe CX 770 dan CX 255 yang bernilai total masing-masing Rp207.251.000 dan Rp 1.337.945.400. Fisik barang saat ini ditempatkan di lokasi masing-masing namun tidak ada transfer keluar, karena biaya pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pusat Informasi Pengawasan.

Aset Tetap Lainnya Rp48.804.620

C.2.2. Aset Tetap Lainnya Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp48.804.620

yang

merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas koleksi buku perpustakaan sejumlah Rp48.804.620. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Uraian

Jumlah (Rp)


48.804.620

Mutasi Tambah:

-

Mutasi Kurang: Penghentian dari Penggunaan

-


48.804.620

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

-

Nilai Buku per 31 Desember 2015

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp25.583.962.468)

48.804.620

C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp23.332.003.468 dan Rp21.038.855.916. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

yang

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian

atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 14, sedangkan rincian lebih lanjut akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran. Tabel 12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No 1

Uraian

Nilai Perolehan (Rp)

Akumulasi Penyusutan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

Peralatan dan Mesin

35.589.278.928

(23.332.003.468)

12.257.275.460

Jumlah

35.589.278.928

(23.332.003.468)

12.257.275.460



Aset Lainnya Rp10.664.503.681,00

C.3. Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp10.664.503.681,00 dan Rp7.619.623.681,00, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut disajikan pada Tabel 16 berikut ini: Tabel 13 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

1

Aset Tak Berwujud

2

Aset Lain-Lain Nilai Perolehan

31 Desember 2015 (Rp) 10.664.503.681

7.619.623.681

-

-

10.664.503.681

7.619.623.681

-

-

10.664.503.681

7.619.623.681

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Aset Tak Berwujud Rp10.664.503.681

31 Des 2014 (Rp)

C.3.1. Aset Tak Berwujud Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp10.664.503.681 dan Rp7.619.623.681. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, antara lain berupa software. Selama tahun 2015, tidak terdapat mutasi nilai perolehan Aset Tak Berwujud.

Kewajiban Jangka Pendek Rp44.426.862

C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp44.426.862 dan Rp19.030.699. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:



Tabel 14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No. 1

31 Desember 2015 (Rp)

Uraian Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp44.426.862,00


44.426.862

19.030.699

44.426.862

19.030.699

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp44.426.862 dan tidak ada saldo di 31 Desember 2014. Tabel 15 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Ekuitas Rp23.009.583.439



No.

Uraian

1

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

44.426.862

19.030.699

Jumlah

44.426.862

19.030.699

C.5. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar Rp0,00

C.5.1. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp55.168.211,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset lancar, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

 Cadangan Persediaan

74.198.910

 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(19.030.699)

Jumlah

Ekuitas Dana Investasi Rp0,00

55.168.211

C.5.1. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.432.761.713,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain, dengan rincian sebagai berikut:



Jenis Akun  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap  Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

Ekuitas Rp23.009.583.439,00

Nilai (Rp) 813.138.032 7.619.623.681 8.432.761.713

C.5.3. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp23.009.583.439 dan Rp8.487.929.924. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp19.139.561.812)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp19.139.561.812 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp19.139.561.812. D.1.1. Beban Operasional

Beban Operasional Rp19.139.561.812

Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp19.139.561.812 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan

operasional

selama

Tahun

2015.

Rincian

Beban

Operasional disajikan pada Tabel 23 berikut ini: Tabel 16 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Pegawai

Tahun 2014

Jumlah

%

8.225.607.804

-

-

-

112.787.373

-

-

-

Beban Barang dan Jasa

4.504.333.515

-

-

-

Beban Pemeliharaan

1.818.567.766

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas

2.171.008.652

-

-

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

2.307.256.702

-

-

-

19.139.561.812

-

-

-

Beban Persediaan

Jumlah

Beban Pegawai Rp8.225.607.804

Naik / (Turun)

D.1.1.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp8.225.607.804 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk

uang

berdasarkan

maupun peraturan

barang

yang

ditetapkan

perundang-undangan

yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan



dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 24 berikut ini: Tabel 17 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Jumlah

Beban Persediaan Rp112.787.373

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

3.959.736.884

-

-

-

94.619.000

-

-

-

4.171.251.920

-

-

-

8.225.607.804

-

-

-

D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp112.787.373 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barangbarang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi

baik

yang

dipasarkan

maupun

tidak

dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 25 berikut ini: Tabel 18 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Realisasi Tahun 2015

Beban Persediaan Konsumsi Jumlah

Beban Barang dan Jasa Rp4.504.333.515

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

112.787.373

-

-

-

112.787.373

-

-

-

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing

Rp4.504.333.515

dan

Rp0,00.

Beban

Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 26 berikut ini:



Tabel 19 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Jumlah

%

Beban Barang Operasional

530.297.813

-

-

-

Beban Barang Non Operasional

410.092.936

-

-

-

3.563.942.766

-

-

-

4.504.333.515

-

-

-

Beban Jasa Jumlah

Beban Pemeliharaaan Rp1.818.567.766,-

Naik / (Turun)

Tahun 2014

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing

Rp1.818.567.766

dan

Rp0.

Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 27 berikut ini: Tabel 20 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

105.642.166

-

-

-

Beban Pemeliharaan Jaringan

1.711.070.900

-

-

-

1.818.567.766

-

-

-

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Rp2.171.008.652,00

Realisasi

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp2.171.008.625,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada Tabel 28 berikut ini:



Tabel 21 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Perjalanan Biasa

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.307.256.702

Tahun 2014

Jumlah

%

1.353.067.652

-

-

-

13.540.000

-

-

-

804.401.000

-

-

-

2.171.008.652

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Naik / (Turun)

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp2.307.256.702 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 29 berikut ini: Tabel 22 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp43.260.470


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

2.307.256.702

-

-

-

Jumlah

2.307.256.702

-

-

-

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp43.260.470 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp43.260.470,00.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp43.260.470

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp43.260.470 dan



Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp43.260.470

D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun

2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

Rp43.260.470 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Uraian


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

9.472.970

25.561.800

(16.088.830)

(62,94)

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

33.787.500

-

-

-

Jumlah

43.260.470

-

-

-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp8.487.929.924

E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp8.487.929.924 dan Rp0. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akunakun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

EKUITAS DANA LANCAR  Cadangan Persediaan

74.198.910

 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(19.030.699)

EKUITAS DANA INVESTASI  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

813.138.032

 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

Surplus/(Defisit) LO (Rp19.096.301.342)

7.619.623.681 8.487.929.924

E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp19.096.301.342 dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp19.139.561.812, dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp43.260.470 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Aset (Rp1.971.087)

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.971.087 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:



Jenis Persediaan Barang Konsumsi Jumlah

Transaksi Antar Entitas Rp33.619.925.944

Nilai Penyesuaian (Rp) 1.971.087 1.971.087

E.4. Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp33.619.925.944 dan Rp0. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian Ditagihkan ke Entitas Lain Diterima dari Entitas Lain

33.677.295.564 (43.260.470)

Transfer Masuk

-

Transfer Keluar

(14.109.150)

Jumlah

Ditagihkan ke Entitas Lain Rp33.677.295.564

Jumlah (Rp)

33.619.925.944

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp33.677.295.564 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

Diterima dari Entitas Lain Rp43.260.470

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp43.260.470 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Transfer Keluar Rp14.109.150

E.4.3. Transfer Keluar Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp14.109.150 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan realisasi pengurangan nilai aset karena pertukaran aset kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.



Ekuitas Akhir Rp23.009.583.439

E.5. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2104 adalah masing-masing sebesar Rp23.009.583.439 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp23.054.010.301 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp44.426.862.


Laporan Keuangan Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2015 (Audited) Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja Selama tahun 2015 sampai dengan bulan Desemebr 2015 tidak terdapat kegiatan atau penugasan yang menggunakan mitra kerja.


2016 TANGGAL : 21 APRIL 2016 JALAN PRAMUKA, NOMOR 33 JAKARTA TIMUR

Recommend Documents