BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 588, 2016
KPK. Penyadapan yang Sah. Audit. PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG
AUDIT PENYADAPAN INFORMASI YANG SAH (LAWFUL INTERCEPTION) PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN K0MISI PEMBERANTASAN K0RUPSI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi
Pemberantasan
kepastian
hukum,
Korupsi
berasaskan
keterbukaan,
pada
akuntabilitas,
kepentingan umum dan proporsionalitas; b.
bahwa salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam
penyidikan,
melaksanakan
dan
penuntutan
tugas
penyelidikan,
adalah
melakukan
penyadapan dan merekam pembicaraan; c.
bahwa sebagai salah satu bentuk perwujudan asas kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception) perlu dilakukan audit;
d.
bahwa diperlukan suatu tata cara pelaksanaan audit Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception) sebagai
bagian
dari
kegiatan
Pengawasan
Internal
sebelum ada ketentuan yang mengatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e.
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-2-
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Audit Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception) pada Komisi Pemberantasan Korupsi; Menimbang
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3209); 2.
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara
sebagaimana
Republik
telah
diubah
Indonesia dengan
Nomor
3874)
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara
sebagaimana
telah
Republik diubah
Indonesia dengan
Nomor
4250)
Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
menjadi
Undang-Undang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-3-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6.
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi
Baku
(Standard
Operating
Procedures)
di
Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; 7.
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
8.
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-02 Tahun
2015
tentang
Pedoman
Umum
Pengawasan
Internal; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG AUDIT
PENYADAPAN
INFORMASI
YANG
SAH
(LAWFUL
INTERCEPTION) PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1.
Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.
Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi
sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-4-
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang
(selanjutnya
disebut
UU
Nomor
30
Tahun 2002). 3.
Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu,
pengawasan
pemantauan, lainnya
evaluasi,
berupa
dan
asistensi,
kegiatan sosialisasi,
konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi KPK dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pencapaian visi dan misi KPK. 4.
Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.
5.
Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception) adalah kegiatan Penyadapan Informasi yang dilakukan oleh KPK untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirim ke Pusat Pemantauan (Monitoring Center) milik KPK.
6.
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah perusahaan yang
menyelenggarakan
perangkatnya
terhubung
jasa
telekomunikasi
dengan
yang
Pusat
Pemantauan
Negara
sebagaimana
(Monitoring Center) milik KPK. 7.
Pimpinan
KPK
adalah
Pejabat
dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. 8.
Pusat Pemantauan (Monitoring Center) adalah fasilitas pemantauan
yang
digunakan
untuk
melakukan
Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception). Pasal 2 Peraturan Komisi ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan
Penyadapan
Informasi
yang
Sah
(Lawful
Interception) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta peraturan internal KPK.
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-5-
Pasal 3 Peraturan Komisi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Audit
atas
Penyadapan
Informasi
yang
Sah/Lawful Interception yang selanjutnya disebut Audit LI. Pasal 4 Ruang lingkup Audit LI meliputi Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception). BAB II TIM AUDIT LI, PELAKSANAAN AUDIT LI DAN LAPORAN AUDIT LI Pasal 5 (1)
Keanggotaan
Tim
Audit
LI
berasal
dari
Direktorat
Pengawasan Internal KPK. (2)
Susunan Tim Audit LI sebagai berikut: a.
pengarah
: Pimpinan KPK;
b.
penanggungjawab : Deputi
Bidang
Pengawasan
dan
Pengaduan
Internal Masyarakat; c.
ketua (anggota)
: Direktur Pengawasan Internal KPK;
d.
anggota
: Auditor
dari
Direktorat
Pengawasan Internal KPK. (3)
Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) berlaku secara ex officio.
(4)
Tim Audit LI dibentuk berdasarkan surat perintah tugas.
(5)
Apabila
pejabat
yang
menduduki
jabatan
sedang
berhalangan dan/atau tidak ada yang memegang jabatan, maka secara ex officio digantikan oleh Pelaksana Tugas atau
Pelaksana
Harian
yang
ditunjuk
berdasarkan
Keputusan Pimpinan atau Keputusan Deputi/Sekretaris Jenderal.
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-6-
Pasal 6 (1)
Tim
Audit
Direktorat
LI
dapat
dibantu
Pengolahan
oleh
Informasi
perwakilan
dan
Data
dari
untuk
pelaksanaan teknis. (2)
Kegiatan Audit LI dapat melibatkan pihak eksternal terkait yang merupakan perwakilan dari: a. Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan b. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Pasal 7
(1)
Audit LI dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.
(2)
Pelaksanaan Audit LI dilakukan sesuai program Audit LI yang disusun oleh Ketua Tim Audit LI.
(3)
Audit LI dilakukan secara terpisah untuk masing-masing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan program kerja dan jadwal yang ditentukan oleh Ketua Tim Audit LI.
(4)
Hasil pelaksanaan Audit LI dituangkan dalam berita acara. Pasal 8
(1)
Laporan Audit LI disampaikan kepada Pimpinan KPK.
(2)
Laporan Audit LI memuat tentang kesimpulan dan hal-hal lain yang diperlukan. BAB III KERAHASIAAN Pasal 9
(1)
Tim Audit LI serta pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang diperoleh saat pelaksanaan Audit LI termasuk Laporan Audit LI.
(2)
Pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menandatangani pakta integritas dan/atau surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan sesuai
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-7-
dengan ketentuan Audit LI yang berlaku dan ditentukan oleh Tim Audit LI. BAB VII PENUTUP Pasal 10 Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, ttd TAUFIEQURACHMAN RUKI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-8-
www.peraturan.go.id
-9-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-10-
www.peraturan.go.id
-11-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-12-
www.peraturan.go.id
-13-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-14-
www.peraturan.go.id
-15-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-16-
www.peraturan.go.id
-17-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-18-
www.peraturan.go.id
-19-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-20-
www.peraturan.go.id
-21-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-22-
www.peraturan.go.id
-23-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
2016, No. 588
-24-
www.peraturan.go.id
-25-
2016, No. 588
www.peraturan.go.id
