2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK, UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III)

JAKARTA SELASA, 15 MARET 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan [Pasal II angka 1], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Nizarman Aminuddin ACARA Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) Selasa, 15 Maret 2016 Pukul 14.10 – 14.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Anwar Usman Suhartoyo Wahiduddin Adams Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna

Fadzlun Budi SN

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Munathsir Mustaman B. Pemerintah: 1. Yunan Hilmy 2. Tio Siahaan 3. Mulyanto 4. Didik Hariyanto 5. Dodik Samsu Hidayat 6. Sigit Danang Joyo 7. Untung 8. Andi Batara

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden, namun demikian dipersilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dari Pemohon.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pemohon, Munathsir Mustaman, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Dari DPR berhalangan, dari Kuasa Presiden siapa saja yang hadir, silakan.

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Kami perkenalkan sebelah kiri kami, Pak Yunan. Kemudian, Ibu Tio Siahaan. Saya sendiri Pak Mulyanto. Sebelah kanan saya, Pak Didik dan Pak Dodik. Kemudian Pak Sigit, dan Pak Untung, dan Pak Andi Batara, (suara tidak terdengar jelas) Kemenkumham dan Kemenkeu. Terima kasih, Pak.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Karena dari DPR berhalangan, langsung ke Kuasa Presiden, Pak Yunan Hilmy, ya? Yang membacakan, silakan.

6.

PEMERINTAH: YUNAN HILMY Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama : Yasonna H. Laoly ( Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) 2. Bambang PS. Brodjonegoro ( Menteri Keuangan)

1

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya disebut UU KUP Tahun 2007. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman. Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 20H ayat (2), dan Pasal 20H ... I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebut UUD Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Ir. Nizarman Aminuddin, dalam hal ini memberi Kuasa kepada M. Said Bakhrie, S. Sos, S.H., M.H., dkk. Tim Penasehat Hukum yang beralamat di Gedung Ahmad Cikini Blok 60 N, Jalan Cikini Raya 60, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUUXIII/2015, tanggal 30 Oktober 2015. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang KUP Tahun 2007, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut. Pokok permohonan Pemohon, Yang Mulia, mohon izin untuk tidak membacakan pokok permohonan karena sudah dianggap dimengerti dan dipahami oleh Pemohon sendiri maupun Pemerintah. II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Menurut Pemerintah, kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara keberlakuan ketentuan a quo dengan kerugian yang dialami Pemohon karena ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak hanya berlaku pada wajib pajak yang mengajukan banding ke pengadilan pajak dengan objek berupa keputusan keberatan Direktur Jenderal Pajak atas: a. Surat ketetapan pajak kurang bayar. b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. c. Surat keterangan pajak nihil. d. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Atau, 2

III.

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. 2. Surat pemblokiran oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur tidak termasuk surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. Oleh karena itu, apabila Pemohon keberatan atas pemblokiran tersebut, maka tidak dipersyaratkan adanya jaminan sebesar 50% dari pajak terutang. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Oleh karena itu, Pemerintah adalah tepat ... oleh karena … menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji. Sehubungan dengan dalil dan anggapan Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan seolah-olah Pemohon terganggu hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan a quo Undang-Undang Pengadilan Pajak dan UU KUP Tahun 2007. Pemerintah tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut. a. Terkait dengan berlakunya Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bahwa pasal a quo mengatur salah satu syarat banding ke pengadilan pajak, yakni kewajiban untuk membayar pajak terutang yang disengketakan sebesar 50%. b. Kapan saat timbulnya kewajiban atau jatuh tempo bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal itu telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU KUP Tahun 2007, yakni sejumlah pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dengan demikian, pada saat wajib pajak mengajukan keberatan 3

banding ke pengadilan pajak, maka pada saat itu utang pajaknya telah jatuh tempo, sehingga wajar apabila kemudian dipersyaratkan untuk membayar pajak terutangnya sebesar 50%. Oleh karena itu, menurut Pemerintah adanya persyaratan jaminan sebesar 50% dari pajak terutang bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, melainkan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak. 2. Terkait dengan berlakunya ketentuan dan terhalangnya keinginan Pemohon karena berlaku ... karena keberlakuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. a. Bahwa pengaturan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak terlepas dari landasan filosofis dibentuknya pengadilan pajak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil, yang prosedur dan prosesnya dilakukan secara cepat dan sederhana dengan biaya murah. b. Menurut Pemerintah apabila dibuka peluang pengajuan peninjauan kembali untuk sengketa pajak dapat dilakukan lebih dari satu kali, baik bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak, maka menjadi tidak sejalan dengan filosofi penyelesaian sengketa pajak yang cepat dan sederhana. b. Sebagai gambaran dalam sengketa pajak yang tidak ... dalam sengketa pajak tidak dikenal adanya berbagai eksepsi seperti halnya dalam sengketa lembaga peradilan lain. c. Pengaturan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali tersebut tidak terlepas dari asas kepastian hukum, di mana kepastian merupakan tujuan utama dari sengketa pajak. d. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan uji atas Pasal 268 ayat (3) KUHP adalah putusan yang mengatur mengenai peninjauan kembali atas perkara pidana. e. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

4

3. Terkait dengan berlakunya Pasal II.1 UU KUP tahun 2007 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah berpendapat: a. Bahwa pasal a quo merupakan ketentuan peralihan yang dibentuk dalam rangka menjalankan amanat sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang. Pemerintah berpendapat bahwa pembentukan ketentuan peralihan tersebut telah sesuai dengan bab 1 lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni menyuap … memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk: 1. menghindari terjadinya kekosongan hukum; 2. menjamin kepastian hukum; 3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, dan; 4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. b. Bahwa pengaturan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam pembentuk undang-undang … dari pembentuk undang-undang. c. Dalam sistem hukum dan penyusunan peraturan perundangundangan di Indonesia adalah hal yang lazim jika suatu peraturan peralihan memberlakukan peraturan perundangundangan yang lama pada hubungan-hubungan hukum yang mulai terjadi atau yang belum selesai terjadi pada masa-masa atau waktu transisi. d. Bahwa bab 1 lampiran II angka 129 dan angka 135 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 memperbolehkan substansi peraturan peralihan memuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu yang dalam perkara a quo penyimpangan tersebut diberlakukan atas semua hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan. e. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pun memiliki ketentuan peralihan yang pada intinya adalah satu kebijakan pengaturan guna menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum. 5

f. Bahwa jiwa atas peraturan perpajakan yang termuat dalam UU KUP Nomor 12 Tahun 2000 adalah mengutamakan pemenuhan atas hak mendahulu negara dalam hal terjadinya pengajuan keberatan dan/atau banding oleh wajib pajak, hak mendahulu negara atas pemenuhan kewajikan … kewajiban perpajakan atas, tetap diutamakan. Sehingga dalam hal ini tidak mengakibatkan tertundanya kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. g. Bahwa ketentuan tidak tertundanya kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak bertujuan agar penerimaan kas negara tidak terhambat atau tertunda, apabila terdapat pengajuan keberatan dan/atau banding oleh wajib pajak. h. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial yang digunakan untuk meningkatkan sektor pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk menjamin rasa keadilan seluruh masyarakat dan melindungi kesejahteraan umum hak mendahulu negara atas pelaksanaan pembayaran pajak wajib dijunjung tinggi termasuk dalam hal terjadinya permohonan keberatan dan/atau banding. 4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dengan berlakunya ketentuan Pasal II angka 1 UU KUP 2000 … Tahun 2007 mengakibatkan Pemohon masih dikenakan aturan banding dan dengan adanya ketentuan yang menyatakan permohonan banding tidak menunda pembayaran yang (suara tidak terdengar jelas) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. a. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon karena dalam hal wajib pajak tidak menyetujui besaran atau nominal utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak, maka dalam rangka memberikan akses untuk mencari keadilan UU KUP Tahun 2007 telah mengatur secara jelas dan tegas terkait upaya hukum yang dapat diajukan oleh wajib pajak yaitu berupa keberatan dan banding. b. Dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dinyatakan bahwa permohonan banding tidak menunda pelaksaan pembayaran dan penagihan pajak. Sehingga walaupun terdapat pengajuan banding, kewajiban pembayaran pajak tetap berjalan. Apabila wajib pajak tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, mengakibatkan timbulnya sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang dibayar. Dalam hal putusan banding menyebabkan kelebihan bayar wajib … pada wajib pajak, maka Pemerintah wajib 6

mengembalikan kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan. Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 tidak memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak dalam hal permohonan banding tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan pengajuan banding sebagaimana terdapat Undang-Undang KUP Tahun 2007 yang memberikan konsekuensi terdapat … konsekuensi hukum, kami ulangi, dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dalam hal permohonan banding tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian. c. Sehingga dapat dilihat bahwa besaran sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan banding dalam Undang-Undang KUP Tahun 2007 pada dasarnya telah sebanding dengan penerapan sanksi administrasi dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000. d. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan terkait banding sebagaimana diatur dalam UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun 2000 telah melindungi hak konstitusional Pemohon dan memberikan keadilan bagi wajib pajak maupun pemerintah. Sehingga keberadaan Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 5. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan dengan adanya Ketentuan Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP Tahun 2007 mengakibatkan masih diberlakukannya ketentuan terkait pelaksanaan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000. Pemerintah berpendapat: a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan karena ketentuan tersebut tidak membeda-bedakan wajib pajak dan berlaku bagi seluruh wajib pajak yang masih memiliki hak dan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri (equality before the law). Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak mengandung ketentuan diskriminatif yang menyebabkan ketidakadilan. b. Mengingat perpajakan merupakan suatu rangkaian proses yang sangat panjang, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, keberatan, banding, peninjauan kembali, gugatan, dan 7

IV.

rangkaian proses penagihan pajak, dan sebagian besar penyelesaiannya membutuhkan jangka waktu cukup lama, dan mengingat bahwa proses perpajakan untuk tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 belum tuntas diselesaikan pada saat Undang-Undang KUP Tahun 2007 ditetapkan, maka pemberlakuan Ketentuan Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP Tahun 2007 ditujukan untuk menghindari kekosongan hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007 yang belum terselesaikan. Sehingga pasal a quo Undang-Undang KUP Tahun 2007 telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2007, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah dalam kedudukannya sebagai fiskus. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP Tahun 2007 mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi warga negara adalah tidak beralasan dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 6. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah berpendapat bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal II angka 1 Undang-Undang KUP Tahun 2007 berlaku untuk seluruh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri yang masih memiliki hak dan kewajiban perpajakan untuk tahun 2001 sampai tahun … sampai dengan tahun pajak 2007 dengan tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak mengandung aspek diskriminatif dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Pajak … ulangi, a quo UndangUndang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

8

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan penjelasan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 15 Maret 2016. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro. Terima kasih. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Pak Direktur. Ya, perlu disampaikan bahwa seharusnya sidang ini Pleno minimal tujuh orang Hakim, tapi karena satu dan lain hal sehingga hanya bisa dihadiri oleh enam orang Hakim. Jadi, Panel yang diperluas istilahnya, ya. Ya, jadi perlu disampaikan. Mungkin dari meja Hakim ada yang perlu didalami? Enggak ada. Jadi, sudah cukup jelas, ya. Pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN Untuk saksi, kami enggak mengajukan, Yang Mulia. Saksi dengan ahli tidak, Yang Mulia.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, baik. Ha? Dari Pemerintah?

9

10.

PEMERINTAH: MULYANTO Tidak, Pak.

11.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak juga, ya, dari Pemerintah, ya, Pak? Tapi sebenarnya Mahkamah ingin mendalami sedikit tentang argumentasi Pemerintah tadi bahwa satu untuk mengajukan … yang pertama tadi bahwa Pasal 36 ayat (4) itu, ini kan Pemohon mendalilkan bahwa ini harus bayar 50% dulu, baru bisa mengajukan banding. Sementara yang di Pemerintah, tidak. Ini yang mestinya Mahkamah diberi pendalaman. Apakah ini ada tafsir-tafsir yang mempunyai apa … angel yang berbeda ataukah memang normanya seperti itu. Normanya sih masih debatable kalau begini. Tapi Bapak dari kantor pajak, ya? Kantor keuangan? Kementerian Keuangan? Ya. Atau paling tidak, ya, siapapunlah, Pak, nanti Mahkamah diberi … kalau bisa ajukan ahli sebenarnya. Tertulis boleh. Satu itu, ya, Pak. Dengarkan dulu, Pak. Yang kedua, mengenai pengajuan peninjauan kembali dalam pengadilan pajak itu kan bukan semata-mata yang Bapak sampaikan tadi alasannya hanya karena sifat dari perkaranya yang memerlukan waktu yang cepat dengan alasan memberi contoh tidak ada eksepsi segala macam. Sebenarnya pengadilan pajak ini kan hanya ada dua tingkatan, kan? Pengadilan pajak ini statusnya pengadilan banding, ya kan? Kemudian kasasinya dibaca peninjauan kembali itu, kan? Jadi yang di Mahkamah Agung pun bukan kasasi, tapi PK. Ya, kan? Bukan kasasi, Pak. Ya, artinya ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi terlalu simpel dan tidak sepadan dengan sebenarnya, kenapa kok hanya dibuat dua tingkat itu. Satu tingkat di tingkat bawah itu sudah langsung banding, di Mahkamah Agung langsung PK. Tidak melalui pengadilan tinggi pajak, memang lembaganya tidak ada, tapi pengadilan tingkat satunya sudah banding, terus pengadilan berikutnya sudah langsung PK. Nah, itu yang dimintakan anu ... kenapa kalau PK ini mestinya dibaca kasasi, mestinya masih ada PK yang original, kan mestinya begitu. Sehingga Bapak kalau kemudian meng-counter dengan tidak ada esepsi perlu cepat itu kan argumentasinya enggak pas, Pak, enggak nendang gitu, mesti harus cara yang … kenapa perlu cepat itu. Kalau nanti ada keterangan tambahan, supaya itu dimasukkan, kenapa alasan tidak ada step-step dengan banding dalam arti pengadilan tinggi, tidak ada kasasi dalam arti upaya hukum di Mahkamah Agung, yang ada hanya banding di tingkat pertama dan langsung dua step dilompati langsung PK, dan tidak ada PK lagi yang kemudian itulah yang dipersoalkan, dan memang tidak sebanding juga kalau Bapak-Bapak 10

menyamakan dengan PK yang diputuskan oleh MK, kalau PK di perkara pidana tadi yang Bapak rujukan tadi memang ada putusan PN, putusan PT, putusan kasasi, putusan PK, empat tingkatan, Pak, baru PK berikutnya itu oleh Mahkamah Konstitusi pun masih boleh. Jadi bisa lima tingkatan atau bahkan enam tingkatan kalau kita merujuk putusan MK, tapi kalau pajaknya hanya dua, Pak, dua tok, peradilan pertama dan Mahkamah Agung PK itu. Nah, itu yang mengapa itu tidak di ... untuk seorang pencari keadilan kan mestinya keinginan untuk disamakan itu kan ... Pasal 28 Konstitusi bagaimana mendapatkan akses keadilan perlakuan yang sama itu kan. Coba nanti bentuknya apa saya tidak tahu apakah Bapak datangkan ahli ataukah keterangan tambahan yang menyinggung tentang itu yang bisa kami jadikan kazanah. Kalau kayak gini mandek di tengah kan belum ada pembuktian dari ahli sudah ... ya, Pak Ketua. 12.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, silakan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

13.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Suhartoyo tadi. Pemerintah kan sekarang juga sedang mengajukan perubahan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Mahkamah Agung, apakah ada hal-hal seperti ini juga sudah di apa ... revisi, kemudian digagas, artinya yang ke depan, gitu kan. Tadi kan lebih banyak, ya, beginilah keadaannya begitu saja tapi sementara kan pertanyaan-pertanyaan walaupun apa mungkin terkait tidak persis sama dengan apa ... uji MK di 268 KUHAP dulu, ya. Tapi mungkin juga sudah ada pemikiran-pemikiran di dalam prolegnas itu kan ada undang-undang perubahan MA, undang-undang perubahan kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang pengadilan pajak yang akan diubah. Nah, apakah ada, ya, pemikiran-pemikiran ke depan bagaimana pengadilan pajak ini, tidak saja terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Kami merasa apa yang disampaikan tadi, ya, perlu pengayaan, apa … bahan-bahan sehingga komprehensif keterangan dari Pemerintah. Jadi tidak hanya yang ada sekarang, tapi perkembangan-perkembangan yang sudah digagas oleh Pemerintah yang mungkin sudah lebih jelas masuk dalam rancangan undang-undang, atau sedang disiapkan. Nah, itu kan apa ... memperluas wawasan kita ke depan, ya. Saya kira itu, Pak Ketua.

11

14.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Kalau memang Pemohon dan Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli atau saksi maka MK akan mendatangkan ahli atas inisiatif Majelis Mahkamah. Untuk itu (...)

15.

PEMERINTAH: MULYANTO Pak, mohon izin, Pak.

16.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan.

17.

PEMERINTAH: MULYANTO Jadi dari pemerintah mengajukan keterangan ahli.

18.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, boleh juga.

19.

PEMERINTAH: MULYANTO Ya, Pak. Terima kasih, Pak.

20.

KETUA: ANWAR USMAN Boleh juga, keterangan tertulis boleh tapi Mahkamah akan juga tetap mendatangkan ahli juga. Ya, pembanding, ya, silakan ya, mengajukan. Jadi sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 7 April 2016, jam 11.00 WIB. Sudah jelas, ya, Pihak Kuasa Presiden, ya? Ya. Itu keterangannya keterangan ahli nanti dibawa tanggal 7, kalau ada ahli hadirkan saja sekalian, ya toh. Ya baik, di Kementerian Keuangan itu ahlinya paling banyak biasanya itu.

21.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Keuangan itu ya sepi ahlinya. Biasanya kalau terkait undangundang yang menyangkut keuangan, ya cukup banyak ditampilkan ahli sehingga lebih komprehensif kita mendapat pengayaan bahan-bahannya.

12

22.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Barangkali tambahan sedikit, Yang Mulia.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Untuk Pemerintah barangkali, saya ingin menambahkan. Mungkin bisa juga ditambahkan dalam keterangannya nanti atau apakah misalnya mau disampaikan lewat ahli atau apa. Model pengadilan pajak yang diterapkan di Indonesia sekarang ini atau yang sedang dipersoalkan oleh Pemohon ini, misalnya ada enggak acuan perbandingan dari negara lain yang digunakan. Sehingga itu barangkali untuk lebih menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo tadi. Ya, itu kan gudangnya ada di Kementerian Keuangan biasanya kalau soal itu kan. Nah, mohon diberikan kejelasan, kalau alasan normatif seperti tadi tentu saja bisa kami akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, tetapi kita ingin mendalami lebih jauh mengenai soal itu. Karena biasanya kalau menyinggung soal perpajakan, itu isunya kan agak sensitif kan. Sensitif dalam pengertian karena itu pengaruhnya terhadap pendapatan negara. Ya itu tetapi kemudian ada kewajiban yang dibebankan kepada warga negara. Nah itu menjadikan telaahan yang komprehensif menjadi sangat penting saya kira bagi Mahkamah. Nah, oleh karena itu, Pemerintah mestinya juga mempersiapkan sebaik-baiknya dan itulah kami dari Mahkamah juga memandang penting untuk menghadirkan mungkin ahli yang lain yang berkaitan dengan itu. Tapi keterangan Pemerintah dalam hal ini tetap akan menjadi fokus utama yang berkaitan dengan ini. Sebab … apa namanya … sekali lagi ahlinya ada pada Pemerintah sebenarnya. Terima kasih.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN Mohon izin, Yang Mulia.

26.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN Kami ada keterangan ahli tambahan nanti yang akan kami masukkan dalam bentuk tertulis nanti, Yang Mulia. 13

28.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti ya.

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN Terima kasih, Yang Mulia.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Sekalian tanggal 7 April itu. Kira-kira berapa orang ahlinya?

31.

PEMERINTAH: MULYANTO Dua orang, Pak.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Nanti CV-nya diserahkan lebih dulu ya. Kemudian Mahkamah juga menganggap perlu untuk menjadikan pengadilan pajak sebagai Pihak Terkait. Ya, jadi nanti sidang hari Kamis tanggal 7 April 2016 itu agendanya adalah mendengarkan keterangan DPR, kemudian nanti mungkin pengadilan pajak sebagai Pihak Terkait, dan keterangan ahli dari Kuasa Presiden. Serta melihat perkembangan apakah Mahkamah jadi memanggil ahli atau tidak. Toh kan sudah ada juga dari Pihak Pemerintah, lihat perkembangan nanti. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB Jakarta, 15 Maret 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14