RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 61/PUU-XIV/2016 “Perbedaan Akibat Hukum dalam Hal Jangka Waktu Terlampaui bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk Menetapkan dan/atau Melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”
I. PEMOHON 1. Damian Agata Yuvens (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I); 2. Rangga Sujud Widigda (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II); 3. Naftalia (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III); 4. Deni Daniel (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV). Pemohon I s.d IV secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap UUD 1945; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 1
4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.; 3. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan merasa norma Pasal 53 ayat 3 UU 30/2014 menimbulkan potensi kerugian bagi para Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena para Pemohon, sebagai warga negara, berinteraksi dengan sistem administrasi pemerintahan hampir setiap waktu: mulai dari pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perolehan kartu identitas, kartu bukti pembayaran pajak, izin mengemudi, pengurusan sertifikasi tanah, izin mendirikan bangunan, pembayaran pajak, dan seterusnya. 2
V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU 30/2014: Pasal 53 ayat (3): “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 mengakibatkan pertentangan arah norma dan ketidakjelasan akibat hukum sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 hanya merujuk ke Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014. Akibatnya, ruang lingkup keberlakuan norma fiktif-positif yang diatur dalam UU 30/2014 hanya meliputi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan yang demikian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana akibat hukum yang timbul atas sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. Bahwa oleh karena UU 30/2014 tidak mengatur status hukum bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan mengenai hal ini adalah ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PTUN sedangkan rumusan
3
Pasal 3 ayat (2) UU PTUN hanya mengacu pada “Keputusan”, dan tidak meliputi “Tindakan” pemerintahan; 4. Bahwa Pasal 53 UU 30/2014 pada pokoknya mengatur mengenai Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif dan upaya yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan kepastian sehubungan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 menyebabkan ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 tidak bisa berlaku untuk semua keadaan karena Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 53 ayat (1) UU UU 30/2014) dan tidak mengatur mengenai Keputusan dan/atau
Tindakan
yang
batas
waktu
untuk
menetapkan
dan/atau
melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014). Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 adalah norma yang tidak lengkap; 5. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tidaklah lengkap sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. VII. PETITUM 1. Mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: 4
“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”; 3. Menyatakan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
5
