2014 TENTANG

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 188.4 / 14.6 /2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014 – 2015 BUPATI PURWOREJO, Menimbang

: a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja yang dibawahnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purworejo tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 – 2015;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689) 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17); Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 – 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 6 Januari 2014 BUPATI PURWOREJO, Cap ttd. MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 188.4 / 14.6 /2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014 - 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014 - 2015

No. 1 I. 1.

Urusan Pemerintahan 2 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Utama

SKPD Penanggungjawab

Keterangan

3

4

5

6

1. Meningkatnya 1. Angka Partisipasi Kasar pemerataan dan (APK) : perluasan akses a. APK PAUD formal memperoleh b. APK SD/MI/Paket A kesempatan pendidikan c. APK SMP/MTs/Paket B (Ketersediaan, d. APK SMA/SMK/MA/ Keterjangkauan, dan Paket C Kesetaraan Pendidikan) 2. Angka Partisipasi Murni (APM) : a. APM PAUD formal b. APM SD/MI/Paket A c. APM SMP/MTs/ Paket B d. APM SMA/SMK/MA/ Paket C 1

Dindikbudpora

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

Sasaran RPJMD



3 4 5 2. Meningkatnya mutu 1. Rasio layanan tenaga Dindikbudpora relevansi dan daya pendidik berkualifikasi saing pendidikan S1/D4 : (Kualitas mutu & a. Jenjang PAUD relevansi serta b. Jenjang SD/SDLB Kesetaraan Pendidikan) c. Jenjang SMP/SMPLB d. Jenjang SMA/SMK/SMALB 2. Rasio layanan tenaga pendidik telah bersertifikasi a. Jenjang PAUD b. Jenjang SD/SDLB c. Jenjang SMP/SMPLB d. Jenjang SMA/SMK/SMALB 3. Angka melek huruf 4. Rata-rata lama sekolah (tahun) 5. Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal 6. Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal 7. Angka putus sekolah maksimal : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB 2

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD


1

2

3

4 8. Prosentase kelulusan : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/ SMALB 9. Lulusan yang melanjutkan : a.Jenjang SD/SDLB b.Jenjang SMP/ SMPLB 10. Rasio guru dengan siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/ SMALB 11. Peningkatan sarana prasarana pendidikan : a. Ruang Kelas SD/SDLB baik b. Ruang Kelas SMP/SMPLB baik c. Ruang Kelas SMA/SMK/ SMALB baik d. Ketersediaan Ruang Perpustakaan SD e. Ketersediaan Laboratorium IPA Lengkap SMP 3


Keterangan

5

6

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

2. KESEHATAN


Sasaran RPJMD


3 3. Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pendidikan (Kepastian/ Kerterjaminan Pendidikan)

4 1. Satuan pendidikan telah terakreditasi : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/ SMALB 2. Satuan pendidikan dengan nilai akreditasi minimal B : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/ SMALB 3. SMK yang telah memiliki standar ISO 9001:2008 4. Jumlah regulasi tentang biaya pendidikan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pencegahan dan peningkatan kualitas)

1. Angka kematian ibu (AKI) Dinas Kesehatan dan (per 100.000 kelahiran RSUD hidup) 2. Kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 3. Prevalensi gizi buruk 4. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota 4

5 Dindikbudpora

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3

Indikator Kinerja Utama 4 5. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 8. Cakupan pelayanan nifas 9. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 10. Cakupan kunjungan bayi 11. Cakupan pelayanan anak balita 12. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 13. Cakupan peserta KB Aktif 14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : a. Acude Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b. Pneumonia Balita c. Pasien baru TB BTA positif 5


Keterangan

5

6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3



4 5 d. Penderita DBD yang ditangani e. Penderita diare 15. Usia harapan hidup (tahun) 16. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya (MDG's) 17. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten 18. Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani 19. Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani 20. Pencapaian RSUD Saras Husada terakreditasi menjadi RSUD Tipe BPendidikan 2. Meningkatnya kualitas 1. Cakupan desa siaga aktif Dinas Kesehatan dan pelayanan kesehatan RSUD (pemberdayaan 2. Cakupan desa/kelurahan masyarakat dalam mengalami KLB yang pelayanan kesehatan) dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 3. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 6

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

3. PEKERJAAN UMUM

Sasaran RPJMD


3 4 3. Meningkatnya kualitas 1. Cakupan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat (bagi penduduk miskin) miskin (Peserta Askeskin) 2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin 1. Meningkatkan kualitas 1. Prosentase jalan dengan sarana prasarana kualitas baik pendukung aktivitas 2. Prosentase jembatan ekonomi (jalan dengan kondisi baik jembatan, irigasi listrik, 3. Rasio layanan irigasi sarana air bersih dan (Daerah Irigasi tercukupi) lain-lain ) 4. Akses air bersih (dari 181 desa rawan air bersih tertangani) 5. Akses sanitasi (rumah tangga bersanitasi) (%) 6. Prosentase cakupan layanan air limbah 7. Prosentase cakupan layanan persampahan 8. Luas genangan air hujan/ banjir yang tertangani 7

SKPD Penanggungjawab 5 Dinas Kesehatan dan RSUD

Dinas Pekerjaaan Umum, Dinas SDA ESDM

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3

4. PERUMAHAN RAKYAT

5. PENATAAN RUANG

6.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN



4 5 9. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air (3 Daerah Aliran Sungai) 10. Cakupan ketersediaan Dinas Pekerjaan Umum rumah layak huni 11. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 12. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 1. Meningkatnya kualitas 1. Jumlah perencanaan Bappeda penataan ruang tentang Tata Ruang yang diPerda-kan 2. Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 1. Meningkatnya kualitas 1. Rasio rencana Bappeda manajemen pembangunan yang pembangunan meliputi terealisir perencanaan 2. Rasio perencana dengan pembangunan pada kompetensi standar tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah 8

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3

7. PERHUBUNGAN

8. LINGKUNGAN HIDUP


4 3. Prosentase effisiensi kinerja SKPD 4. Prosentase efektivitas kinerja SKPD 1. Meningkatkan kualitas 1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana sarana prasarana pendukung aktivitas perhubungan sesuai ekonomi (jalan kebutuhan jembatan, irigasi listrik, 2. Prosentase sarana sarana air bersih dan perhubungan dengan lain-lain ) kondisi baik 3. Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan 1. Meningkatnya 1. Pencegahan pencemaran air penggunaan pola 2. Pencegahan pencemaran pendanaan yang udara dari sumber yang efisien, efektif sehingga tidak bergerak memperkecil 3. Pelayanan informasi status eksternalitas (tingkat kerusakan lahan dan/atau pencemaran tanah untuk produksi lingkungan) Biomassa 4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 9


Keterangan

5

6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kantor Lingkungan Hidup

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3

9. PERTANAHAN

10. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


4 5. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan 1. Meningkatnya 1. Prosentase tanah yang manajemen memiliki bukti kepemilikan pengelolaan NJOP tanah resmi berupa sertifikat 2. Prosentase rata-rata pertumbuhan konstibusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD 1. Meningkatkan kualitas 1. Lamanya waktu yang pelayanan administrasi diperlukan untuk pelayanan kependudukan dan kependudukan (hari) : catatan sipil a. KK b. KTP c. Pindah Datang d. Akte Kelahiran e. Akte Kematian f. Keterangan Lahir Mati g. Akte Perkawinan h. Akte Perceraian i. Pengakuan anak j. Pengesahan Anak k. Perubahan Nama l. Perubahan Status Kewarganegaraan 10


Keterangan

5

6

Sekretariat Daerah, DPPKAD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD


1

2

3

11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Meningkatnya kesetaraan gender (GDI) 2. Meningkatnya perlindungan keamanan terhadap perempuan dan anak 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

4 m.Pembatalan Perkawinan n. Pembatalan Perceraian 2. Prosentase Penduduk yang memiliki KTP 3. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran 4. Prosentase terpeliharanya data base kependudukan 1. Ketimpangan antara IPM dan IPG 2. IPG 1. Prosentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani 1. Berkurangnya Jumlah keluarga sejahtera I (KS I) dan keluarga pra sejahtera (pra KS) 2. Berkurangnya Jumlah keluarga pra sejahtera (pra KS) 3. Prosentase partisipasi aktif masyarakat dalam ber-KB 1. Turunnya angka kemiskinan/tingkat kemiskinan

13. SOSIAL

1. Menurunnya angka kemiskinan

11


Keterangan

5

6

Badan KBPM

Badan KBPM

Dinsosnakertrans

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

14. KETENAGAKERJAAN

15.

Sasaran RPJMD 3 2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteran sosial

1. Menurunnya angka kemiskinan

KOPERASI DAN USAHA 1. Optimalisasi kualitas KECIL DAN dan peran BUMD, MENENGAH koperasi dan UMKM



4 5 1. Prosentase proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk 2. jumlah wanita rawan sosial ekonomi 3. Jumlah lansia terlantar 4. Jumlah penyandang cacat 5. Jumlah wanita tuna susila 1. Jumlah pengemis 2. Jumlah gelandangan 3. Jumlah eks narapidana 4. Jumlah Keluarga Rumah Tidak Layak Huni 5. Jumlah Masyarakat Korban Bencana (KK) 6. Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi 1. Turunnya jumlah Dinsosnakertrans pengangguran (orang) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 1. Prosentase bagian laba Dinsosnakertrans BUMD 2. Prosentase jumlah koperasi Dikoperindagpar sehat 3. Prosentase peningkatan jumlah UMKM

12

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

1 2 16. PENANAMAN MODAL

17. KEBUDAYAAN

18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Sasaran RPJMD


3 4 1. Meningkatnya nilai 1. Prosentase peningkatan investasi pembangunan jumlah investor daerah 2. Prosentase peningkatan nilai investasi 3. Jumlah perijinan investasi yang diterbitkan 1. Meningkatnya 1. Jumlah bangunan perlindungan dan bersejarah yang dilindungi pemanfaatan aset dengan perda budaya 2. Jumlah event/pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan 3. Jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara 1. Meningkatnya prestasi 1. Jumlah prestasi olahraga dan kreativitas pemuda 2. Jumlah kelompok dan olahraga. kepemudaan berprestasi 2. Meningkatnya kualitas 1. Prosentase penduduk usia penduduk usia produktif yang memiliki produktif kompetensi 1. Meningkatnya peran 1. Prosentase tingkat serta masyarakat partisipasi masyarakat dalam menyapaikan dalam Pemilu (PILPRES, pendapat di pemilu PILLEG, PILKADA) 1. Prosentase penanganan pelanggaran peraturan perda dan perbup 13


Keterangan

5

6

KPMPT

Dindikbudpora

Dindikbudpora

Kantor Kesbangpol

Satpol PP

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3

20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. Optimalisasi pemanfaatan sumbersumber pendapatan serta aset-aset pemerintah daerah 2. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, operasi dan UMKM 3. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur

Indikator Kinerja Utama 4 2. Prosentase penangan konflik yang terjadi di masyarakat 1. Prosentase pelayanan penanggulangan bencana alam 1. Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD, Bagi Hasil, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan) 1. Prosentase bagian laba BUMD


Keterangan

5

6

BPBD DPPKAD

Sekretariat Daerah

1. Rasio pegawai dengan Badan Kepegawaian kompetensi teknis dan Daerah mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Prosentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya) 2. Prosentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM 14

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3

4. Meningkatnya akuntanbilitas kinerja pemerintahan 5. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



4 5 3. Prosentase tingkat pendidikan aparat 4. Prosentase tingkat pelanggaran disiplin PNS 5. Prosentase aparat yang mendapatkan penghargaan 6. Prosentase penempatan aparat sesuai dengan kompetensinya 7. Prosentase Aparatur yang bebas dari Praktek KKN 8. Prosentase Tingkat disiplin dan etos kerja Aparatur 9. Prosentase Tingkat tertib administrasi kepegawaian 1. Prosentase SKPD yang Sekretariat Daerah menyusun LAKIP 2. Prosentase SKPD yang Inpektorat predikat akuntanbilitas baik 1. Prosentase kesesuaian Sekretariat Daerah bentuk lembaga perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

15

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD


1

2

3

4 2. Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/ instansi

6. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

1. Prosentase SKPD yang menerapkan SPM 2. Prosentase SKPD yang memiliki SOP 3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah memiliki IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)


Keterangan

5

6

Sekretariat Daerah

4. Berkurangnya tindak komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS) 7. Meningkatnya 1. Jumlah Peraturan Daerah mekanisme dan tata yang disusun berdasarkan hubungan antar kerjasama aktif Pemerintah eksekutif dan legislatif Daerah dan DPRD sehingga mendorong 2. Waktu Penetapan APBD efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 16

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

Sasaran RPJMD 3 8. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 9. Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan



4 5 1. Prosentase tertib DPPKAD administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK 1. Prosentase tertib Kecamatan administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat) 17

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

Sasaran RPJMD 3 10. Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

11. Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 12. Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan



4 5 1. Prosentase tertib Kelurahan administrasi kelurahan (terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat) 1. Tingkat ketersedian produk- Sekretariat Daerah produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1. Prosentase jumlah kasus yang tertangani 2. Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke Kas negara/daerah 18

Inspektorat

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

1 2 21. KETAHANAN PANGAN

Sasaran RPJMD 3 1. Meningkatnya ketersediaan pangan

4 1. Prosentase cadangan pangan daerah 2. Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan (ton/1000 penduduk) 3. Jumlah produksi padi/beras (ton) 4. Jumlah desa rawan pangan (desa) 2. Meningkatnya 1. Prosentase kestabilan harga distribusi dan beras kerterjangkauan bahan 2. Prosentase kemudahan pangan akses distribusi pangan sampai ke tingkat keluarga 3. Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan

22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


SKPD Penanggungjawab 5 DPPKP, Kantor Ketahanan Pangan

DPPKP, Kantor Ketahanan Pangan

1. Prosentase jumlah gizi yang dikonsumsi/kapita/ hari (gizi=kalori, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang dikonsumsi penduduk)

1. Meningkatnya swadaya 1. Tingkat swadaya Badan KBPM masyarakat dalam masyarakat dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan pertumbuhannya meningkat (dari nilai hibah/bantuan) 19

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD

1

2

3

2. Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarkat dalam pelaksanaan pembangunan 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahaan dan pembangunan di desa

23. STATISTIK

1. Peningkatan ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan



4 5 2. Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa 1. Temuan inovasi dan Badan KBPM kreativitas masyarakat pertumbuhannya meningkat 1. Prosentase masyarakat yang Sekretariat Daerah berpartisipasi dalam musrenbangdes 2. Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Desa (RPJMD-Des) 3. Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa (hasil lomba desa) 1. Prosentase ketersediaan Bappeda data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan

20

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD



1 2 24. KEARSIPAN

3 1. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal

4 1. Jumlah berkas (dokumen/arsip negara) yang dikelola dengan baik

25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

1. Prosentase pem publish-an Dinas Perhubungan, data dan informasi Komunikasi dan pemerintahan dan Informatika pembangunan yang akurat dan terbaru 2. Jumlah Sistem Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis TI 3. Prosentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN 4. Prosentase pengendalian tower telekomunikasi

26. KEPERPUSTAKAAN

1. Meningkatnya 1. Jumlah masyarakat yang pelayanan berkunjung ke keperpustakaan daerah perpustakaan daerah 2. Jumlah sekolah/tempat yang di singgahi perpustakaan keliling 3. Jumlah koleksi bahan pustaka 21

5 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

1 2 II. URUSAN PILIHAN 1. PERTANIAN

Sasaran RPJMD



Keterangan

3

4

5

6

1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas

1. Produktivitas lahan DPPKP, Kantor budidaya pertahun padi, Ketahanan Pangan palawija, dan holtikultura meningkat (ha/tahun) 2. Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat (orang/tahun

2. Penguatan 1. Prosentase kelompok tani kelembagaan pertanian berbadan hukum (kelompok dalam arti luas tani) (kelompok tani) 3. Penguatan permodalan 1. Jumlah kelompok usaha usaha pertanian dalam pertanian dalam arti luas arti luas yang diberi permodalan (kelompok) 4. Pembatasan alih fungsi 1. Luas alih fungsi lahan lahan pertanian pertanian menjadi non menjadi non pertanian pertanian (ha) 5. Meningkatnya jenjang 1. Jumlah jenjang kelompok kelas kelompok tani tani utama, madya, lanjutan, dan pemula : Pemula Lanjut Madya Utama 22

DPKP, Kantor Ketahanan Pangan DPPKP

DPPKP

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

2. KEHUTANAN

Sasaran RPJMD


3 4 6. Meningkatnya cakupan 1. Panjang jaringan irigasi pelayanan irigasi pedesaan dalam kondisi perdesaan baik (m) 7. Meningkatnya produksi 1. Jumlah produksi padi (ton) komoditas pertanian 2. Jumlah produksi jagung (ton) 3. Jumlah produksi kedelai (ton) 8. Meningkatnya produksi 1. Jumlah produksi daging (kg) hasil ternak, populasi 2. Jumlah produksi telor (ton) ternak, kelahiran IB, 3. Jumlah populasi ternak dan penangan teknak besar (ekor) sakit 4. Jumlah populasi ternak kecil (ekor) 5. Jumlah populasi ternak unggas (ekor) 6. Jumlah populasi aneka ternak (ekor) 7. Jumlah kelahiran IB (ekor) 8. Jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor) 9. Jumlah penanganan pencegahan penyakit hewan (ekor) 1. Meningkatnya 1. Luas hutan rakyat (ha) pertumbuhan hutan rakyat dan konservasi 2. Luas lahan kritis (ha) sumber daya hutan 23


Keterangan

5

6

DPPKP DPPKP

DPPKP

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

No.

Urusan Pemerintahan

Sasaran RPJMD


1

2

3

4 3. Luas lahan pengembangan hasil hutan bukan kayu (ha)

3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan) 2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih Dll)

1. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan


Keterangan

5

6

Dinas SDA ESDM

1. Dusun tanpa akses listrik Dinas SDA ESDM 2. Jumlah pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan (unit) 3. Prosentase rumah tangga dengan akses listrik

4. PARIWISATA

1. Berkembangnya dan 1. Prosentase pertumbuhan meningkatnya daya jual PDRB atas dasar harga potensi wisata konstan untuk sektor hotel dan restoran. 2. Konstribusi pariwisata terhadap PAD

Dikoperindagpar

5. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Meningkatnya produksi 1. Jumlah produksi tangkap tangkap nelayan Kab. laut (ton) Purworejo di 5 TPI

DPPKP

24

No.

Urusan Pemerintahan

1

2

6. PERDAGANGAN

7. INDUSTRI

Sasaran RPJMD



3 4 5 2. Meningkatnya produksi 1. Jumlah produksi perikanan perikanan budidaya budidaya (ton) 2. Jumlah produksi benih ikan (ekor) 3. Meningkatnya kualitas 1. Jumlah pengolah ikan yang dan produksi dibina (orang) pengolahan ikan 1. Meningkatnya jaringan 1. Prosentase peningkatan Dikoperindagpar pemasaran produktransaksi produk lokal produk lokal dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor perdagangan 2. Prosentase pertumbuhan ekspor 2. Meningkatnya nilai 1. Prosentase rata-rata tambah produk-produk pertumbuhan PDRB lokal 1. Meningkatnya 1. Prosentase pertumbuhan Dikoperindagpar penggunaan pola jumlah industri pengolahan agribisnis dan hasil pertanian agroindustri dalam pengelolaan potensi pertanian 2. Berkembangnya 1. Prosentase peningkatan potensi daerah melalui jumlah kluster yang pendekatan klaster dan terbentuk kawasan 25

Keterangan 6

No.

Urusan Pemerintahan

1 2 8. KETRANSMIGRASIAN

Sasaran RPJMD 3 1. Menurunnya angka kemiskinan


Indikator Kinerja Utama 4 2. Jumlah keluarga miskin yang bertransmigrasi

5 Dinsosnakertrans

BUPATI PURWOREJO Cap ttd MAHSUN ZAIN

26

Keterangan 6

27

2014 TENTANG

Recommend Documents