GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 474 /KPTS/013/2014 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TENAGA KERJA INDONESIA NON PROSEDURAL GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sehubungan masih banyaknya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur yang diberangkatkan ke Negara penempatan secara non prosedural, maka diperlukan peningkatan pelayanan perlindungan di daerah embarkasi, sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan
-2-
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.897/PPTK/VI/2014 tentang Pembentukan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural; 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Seri A); 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014; 13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/435/KPTS/013/2014.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan Instansi terkait; b. membentuk posko pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural di tempat-tempat tertentu; c. melakukan sosialisasi bersama-sama kabupaten / kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya penempatan / pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia secara non procedural; d. mengadakan koordinasi dengan provinsi/ kabupaten/ kota daerah asal Calon Tenaga Kerja Indonesia non prosedural dalam rangka pemulangan; e. menindak lanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi penempatan / pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia secara non prosedural; f. melakukan
-3-
f. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan; g. mencegah keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia secara non prosedural ke negara penempatan; h. membentuk sekretariat dan pelaksana lapangan sesuai kebutuhan; i. melakukan pengawasan dan pengendalian pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural di wilayah embarkasi; j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Program (22) Perluasan dan Penempatan Kerja, Kegiatan (026) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kode Rekening 5.2.1.01.001.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2014
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 474 /KPTS/013/2014 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN TENAGA KERJA INDONESIA NON PROSEDURAL NO JABATAN DALAM TIM 1 2
KET. JABATAN/ INSTANSI 3
1.
Pembina
Wakil Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
a. Ketua Umum
Asisten Kesejahteraan Masayarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Ketua
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua
Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
dan
Rakyat
4.
Sekretaris
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
5.
Anggota :
a. Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Divisi Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur d. Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Bagian Ketenagakerjaan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur h. Wakil dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur i. Wakil dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Surabaya j. Wakil
-2-
1
2
3 j. Wakil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur k. Wakil dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Anggota Satuan Tugas dimaksud.
