SOSIALISASI PMK NO.25/PMK.01/2014 Tentang AKUNTAN BEREGISTER NEGARA Malang, 13 Mei 2014
VISI IAI
“Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.”
MISI IAI
Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan lingkungan hidup; Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, nonatestasi, dan akuntansi bagi masyarakat; dan Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.
KEGIATAN IAI Pendaftaran dan Pelayanan Keanggotaan Pengembangan Standar Akuntansi
Pelaksanaan Sertifikasi
Pusat Pengetahuan dan Pengembangan Profesi
Peningkatan Kompetensi Akuntan
KEGIATAN IAI Kontribusi Kebijakan Publik
Penegakan Etika
Kontribusi kepada Komunitas
Hubungan Internasional Publikasi
JENIS KEANGGOTAAN IAI ANGGOTA IAI
ANGGOTA MADYA
ANGGOTA UTAMA Akuntan Profesional yang: • memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • memiliki pengalaman dan /atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik; • menaati dan melaksanakan Standar Profesi; dan • menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.
•
•
•
•
memiliki register Akuntan namun belum memenuhi ketentuan sebagai Anggota Utama; atau lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi; atau memiliki sertifikat lulus ujian akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI; atau merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI.
ANGGOTA MUDA Mahasiwa DIII, DIV, dan S1 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi.
Pertimbangan Penerbitan PMK • memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik; • pembinaan terhadap profesi akuntan; • mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia untuk menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global; dan • kesiapan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) tahun 2015.
10
Potensi dan Posisi Strategis 398 93 34
34 28 141
Ladang Amal yang Terbuka…
Pemerintah kabupaten
1.007
BUMD
Pemerintah kota
4.042
Perusahaan Publik
Provinsi
> 10.000 LSM
Kementrian
100.000 Yayasan
LPNK
108.000 Koperasi
BUMN
4.000
14
Perguruan TInggi
Partai Politik
Jumlah Anggota Asosiasi Akuntan di Negara ASEAN No
Negara
1
Brunei
2
Asosiasi
2008
2010
2014
BICPA
79
81
58
Cambodia
KICPAA
799
256
284
3
Indonesia
IAI
7.171
9.624
17.649
4
Lao PDR
LICPA
166
172
176
5
Malaysia
MIA
25.309
27.920
30.503
6
Phillipines
PICPA
20.486
21.939
22.072
7
Singapore
ICPAS
20.257
24.758
27.394
8
Thailand
FAP
49.244
60.365
57.244
9
Vietnam
VAA
7.500
8.000
8.000
10
Myanmar
MAC
502
1.232
1.492
Pertumbuhan Ekonomi VS Jumlah Akuntan dan AP 6.422 T
GDP 2.678T
1.200 T 1.389T 995 T 502T 495 T
233T
205 T
42 T
71 T
1990
1995
2000
2005
APBN 2010
2012
DATA AKUNTAN, AP DAN KAP Uraian
2010
2011
2012
2013
49.348
50.879
52.270
53.500
Akuntan Publik
928
995
1.016
1.019
Kantor Akuntan Publik
408
417
396
394
Cabang Kantor Akuntan Publik
106
110
119
110
KAP yang bekerjasama dengan KAPA/OAA
48
49
45
47
Akuntan Beregister
14
Universitas
Negeri Swasta TOTAL
2006 3.032 25.956 28.988
2007 3.834 23.501 27.335
Tahun 2008 3.754 21.895 25.649
2009 3.234 21.168 24.402
2010 2.072 33.232 35.304
15
Penataan peta alur profesi akuntansi Indonesia
Penataan ulang peta alur profesi akuntansi Indonesia: • Menciptakan pilihan karir bagi seluruh lapisan unsur profesi • Meningkatkan daya tarik karir profesi akuntan di mata publik • Mengantisipasi liberalisasi jasa akuntansi
AP Ak TA
Kegiatan: • Penyusunan RPP pelaksanaan UU/5/2011 • Penyusunan PMK Akuntan Beregister Negara • Penyusunan RUU Pelaporan Keuangan
• Penataan pathways menjadi Akuntan Publik. • Penyegaran posisi Akuntan beregister • Penataan prospek karir Teknisi Akuntan
Tujuan Penerbitan PMK Mewujudkan terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global dengan karakteristik sebagai berikut: • • • •
memiliki kompetensi, yaitu telah melalui proses pendidikan, akumulasi pengalaman dan ujian sertifikasi kompetensi profesi di bidang akuntansi, menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan, menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan, mematuhi standar dan kode etik profesi. 17
BAB I KETENTUAN UMUM • •
•
•
Akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. Kantor Jasa Akuntansi adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi selain asurans. Register Negara Akuntan adalah suatu daftar yang memuat nomor dan nama orang yang berhak menyandang gelar Akuntan sesuai dengan Peraturan Menteri ini. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional.
BAB II REGISTER NEGARA AKUNTAN (1) •
•
•
Register Negara Akuntan merupakan pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara diberikan Piagam Register Negara Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan yang disingkat Ak. Persyaratan terdaftar dalam Register Negara untuk Akuntan: a. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional; b. Berpengalaman di bidang akuntansi; c. Sebagai anggota asosiasi profesi akuntan; dan d. Mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
BAB II REGISTER NEGARA AKUNTAN (2) Pendidikan Profesi Akuntansi: 1. Pendidikan profesi akuntansi (PPAk) mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional. 2. PPAk diselenggarakan oleh: a. Asosiasi Profesi Akuntan; atau b. perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Syarat mengikuti PPAk, harus berpendidikan min D-IV atau S-1.
CETAK BIRU PROFESI AKUNTAN INDONESIA
Syarat pendidikan
Pendidikan profesi
Uji profesi
Teknisi Akuntan si Level 6
Pengakuan
3 thn sbg praktisi
Paling Rendah DIV/S1 Akuntansi atau setara
Paling Rendah DIV/S1 Non Akuntansi atau setara
Pengalaman
CA + Ak.
Ujian CA 2 thn sbg praktisi
PPAk
Jasa
Professional Accountant in Business, Akuntan Pendidik, Akuntan Sektor Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA) (non Asurans)
MRA Asosiasi
WNI bersertifikat LN
MRA G2G
WNA bersertifikat LN
RUTE AKUNTAN PROFESIONAL INDONESIA MELALUI PPAk PPAJP
REKTOR
IAI
A D4/S1/S2/S3
Lulus
Akuntansi
PPAk
Ak*
Asso ciate CA
2 tahun Pengalaman kerja
CA
Ujian Kompe tensi CA
Lulus D4/S1/S2/S3 Non Akuntansi
Matrikulasi
Register Ak
Tidak Lulus
Mengulang
(x ?) Tidak Lulus
*) rektor mengeluarkan sertifikat, sertifikat mengikuti template IAI
A
Surat
keterangan
BAB II REGISTER NEGARA AKUNTAN (3) Ujian Sertifikasi Akuntan Profesional: 1.
Ujian sertifikasi akuntan profesional diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
2.
Syarat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional:
a.
Pendidikan min D-IV atau S-1 di bidang akuntansi; atau
b.
Pendidikan S-2 atau S-3 yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi; atau
c.
Mengikuti PPAk; atau
d.
Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
CHARTERED ACCOUNTANT Adalah Akuntan Profesional Anggota Utama IAI yang memenuhi seluruh kriteria berikut: • memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan • memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik; dan • menaati dan melaksanakan Standar Profesi; dan • menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.
LATAR BELAKANG PELUNCURAN CA 1. Memenuhi kebutuhan dunia usaha terhadap profesi akuntan yang berdaya saing global • Mengacu ke standar kualifikasi akuntan menurut IFAC • Menghadapi ASEAN Economic Community 2015
2. Meningkatkan kualitas jasa profesi akuntan sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat 3. Meningkatkan nilai tambah Akuntan Beregister
25
KOMPETENSI CA:
Kompetensi Lanjutan: Aplikasi, Evaluasi, Integrasi
Kompetensi Dasar: Sarjana/Diploma IV Akuntansi: Penguasaan Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen dan Biaya, Auditing, Sistem Informasi, Perpajakan, Hukum Bisnis, Keuangan, Manajemen, Ekonomi
KOMPETENSI UTAMA CA: 1. CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. 2. CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global.
Kompetensi Khusus CA
1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang berlaku. 2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang relevan dan andal. 3. Mampu mengevaluasi praktik–praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi. 4. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan optimal bagi perusahaan dalam lingkup global.
Kompetensi Khusus CA
5. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan. 6. Mampu mengembangkan pendekatan multi disiplin yang terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis. 7. Mampu mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggungjawab sosial dan lingkungan korporat. 8. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan profesional.
Kompetensi Khusus CA
9. Mampu berfikir dan bertindak sebagai pemimpin. 10. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat mempertahankan kompetensi profesionalnya. 11. Mampu menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan tulisan. 12. Mampu berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antar organisasi.
SUBJEK UJIAN CA PELAPORAN KORPORAT MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN
TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN MANAJEMEN PERPAJAKAN AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN
SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
PELAKSAAN UJIAN CA PERTAMA Hari/Tanggal Rabu, 18 Juni 2014
Kamis, 19 Juni 2014
Subyek Ujian
Waktu Ujian (WIB)
Pelaporan korporat
09.00 – 12.00
Tata kelola korporat dan Etika
13.00 – 16.00
Manajemen keuangan lanjutan
09.00 – 12.00
Manajemen
stratejik
dan 13.00 – 16.00
kepemimpinan Jum’at, 20 Juni 2014
Sabtu, 21 Juni 2014
Akuntansi manajemen lanjutan
Sistem
informasi
08.30 – 11.30
dan 09.00 – 12.00
pengendalian internal Manajemen perpajakan
13.00 – 16.30
Total waktu pengerjaan ujian CA adalah 3 jam (180 menit) per subyek Sifat Ujian: Close Book/ Close Modul
KETENTUAN UJIAN • Ujian dilaksanakan setiap tahun dalam empat periode. • Ujian dilaksanakan selama empat hari kerja dan maksimal dua subyek ujian dalam satu hari. • Peserta dapat mengambil semua subyek ujian sekaligus atau secara bertahap. • Setiap subyek ujian yang diambil memiliki masa kadaluwarsa 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan lulus. • Jika peserta belum dapat menyelesaikan seluruh subyek ujian sampai dengan batas kadaluwarsa masing-masing subyek, maka peserta wajib mengulang kembali subyek ujian yang telah kadaluwarsa ditambah dengan subyek ujian baru yang ingin diambil.
BIAYA UJIAN PESERTA • Uang Pendaftaran: Rp. 500.000,Hanya dibayarkan satu kali pada saat mendaftar pertama kali • Iuran Keanggotaan IAI: Rp. 500.000,Meliputi uang pangkal dan iuran Keanggotaan tahunan. Apabila peserta telah menjadi anggota Iai sebelumnya maka hanya membayar iuran tahunan saja. • Biaya per subjek ujian bagi peserta umum: Rp. 1.000.000,Termasuk buku pedoman dan modul ujian. Biaya bagi peserta PPAk ditetapkan khusus total meliputi seluruh subjek. • Biaya mengulang per subjek ujian: Rp. 500.000,-
BAB II REGISTER NEGARA AKUNTAN (4) Pengalaman di bidang akuntansi: 1. Pengalaman praktik di bidang Akuntansi, termasuk bekerja yang tugas utamanya di bidang Akuntansi; atau pengalaman sebagai pengajar di bidang Akuntansi. 2. Paling sedikit 3 tahun yang diperoleh dalam 7 tahun terakhir. 3. Disetarakan telah memiliki pengalaman dibidang Akuntansi selama 1 tahun bagi seseorang yang telah menyelesaikan PPAk, S-2 atau S3 yang menekankan penerapan praktik-praktik Akuntansi.
BAB II REGISTER NEGARA AKUNTAN (5) Warga Negara Asing: 1.
Warga Negara asing dapat mengajukan permohonan untuk dapat terdaftar dalam Register Negara Akuntan apabila telah ada perjanjian saling pengakuan Antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara asal tersebut. 2. Persyaratan pendaftaran antara lain: a. Memiliki sertifikat akuntan profesional; b. Berdomisili di Indonesia; c. Mempunya pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang ditunjukkan dengan lulus uji materi dimaksud yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
BAB III KANTOR JASA AKUNTANSI (1) 1. Akuntan berhak mendirikan Kantor Jasa Akuntansi. 2. Menteri memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi. 3. Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultan manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. 4. Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asurans sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 5/2011 tentang Akuntan Publik.
BAB III KANTOR JASA AKUNTANSI (2) 1. Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; c. firma: d. koperasi; atau e. perseroan terbatas. 2. Kantor Jasa Akuntansi dipimpin oleh Akuntan berkewarganegaraan Indonesia. 3. Kantor Jasa Akuntansi wajib memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
BAB IV PEMBINAAN (1) 1. Menteri (PPAJP) berwenang melakukan pembinaan terhadap Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi. 2. Dalam melaksanakan pembinaan, PPAJP dapat bekerjasama dengan asosiasi profesi akuntan. 3. Pembinaan mencakup: a. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan; b. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan profesi Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi; c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan d. Melakukan pembinaan lainnya berkaitan dengan pengembangan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
BAB IV PEMBINAAN (2) Kewajiban Akuntan & Kantor Jasa Akuntansi 1.
Kewajiban Akuntan: a. Menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan; b. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan; c. Mematuhi kode etik; d. Mematuhi standar profesi yang diterbitkan Asosiasi Profesi Akuntan; dan e. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data.
2.
Kewajiban Kantor Jasa Akuntansi: a. b. c. d.
Memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu; Memasang nama dan nomor izin di depan Kantor Jasa Akuntansi; Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data Kantor Jasa Akuntasi; Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
BAB IV PEMBINAAN (3) Pendidikan Profesional Berkelanjutan 1.
2.
PPL dapat ditempuh melalui kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPAJP, dan/atau pihak lain yang diakui Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPAJP. Kegiatan PPL meliputi: a.
b. c. d. e.
3.
Pelatihan, Kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, Konvensi atau symposium; Program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi akuntan; Program PPL dalam jaringan (online) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; Penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi akuntan dan dipublikasikan; dan Riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi akuntan.
Akuntan wajib mengikuti PPL paling sedikit 30 SKP setiap tahun paling sedikit mencakup materi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan regulasi.
BAB V PANITIA AHLI 1. Dalam rangka menentukan kelayakan seseorang didaftarkan dalam Register Negara Akuntan, Menteri dapat meminta pertimbangan kepada Panitia Ahli. 2. Panitai Ahli adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan UU 34/1954. 3. Menteri dapat memberikan tugas lain yang berkaitan dengan profesi Akuntansi kepada Panitia Ahli. 4. Susunan dan tata kerja Panitia Ahli disusun oleh Menteri bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
BAB VI ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (1) 1. Akuntan berhimpun dalam wadah asosiasi profesi akuntan. 2. Menteri menetapkan hanya 1 Asosiasi Profesi Akuntan. 3. Asosiasi Profesi Akuntan memenuhi kriteria: a. b. c. d. e. f.
Berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; Mempunyai kantor perwakilan dan pengurus paling sedikit pada 30 propinsi di Indonesia; Mempunyai susunan pengurus yang telah disyahkan oleh rapat anggota; Memiliki program dan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional serta pendidikan dan PPL bagi anggotanya; Memiliki kode etik dan standar profesi bagi anggotanya; dan Memiliki alat kelengkapan organisasi dan mekanisme untuk menegakkan disiplin anggotanya.
BAB VI ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (2) 4. Asosiasi profesi akuntan bertanggungjawab untuk: a. b. c. d. e.
menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional; menyelenggarakan PPL; Menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi; Menerapkan penegakan disiplin untuk anggota; Menerbitkan sertifikat akuntan profesional yang diberikan kepada seseorang yang lulus ujian akuntan profesional dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan f. Melakukan perjajian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi Akuntansi lain.
BAB VI ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (3) 5.
Asosiasi profesi akuntan menyampaikan: a. rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan PPL untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada PPAJP paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya. b. Laporan tahunan realisasi penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan penyelenggaraan PPL, dan jumlah SKP yang diikuti oleh Akuntan kepada PPAJP paling lambat akhir bulan Mei tahun berikutnya.
6.
Asosiasi profesi akuntan mengakui kesetaraan anggota asosiasi profesi akuntansi lain: a. pengakuan kesetaraan harus disepakati dalam suatu perjanjian saling pengakuan keseteraan; b. perjanjian saling pengakuan kesetaraan harus didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas.
BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF 1.
2.
Menteri memberikan sanksi administratif kepada Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi atas pelanggaran terhadap PMK yang ditetapkan oleh Kepala PPAJP. Sanksi administratif dapat berupa: a. b. c. d.
3. 4.
Rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu; Peringatan; Pembekuan; atau Pencabutan dari Register Negara Akuntan atau pencabutan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
Menteri dapat meminta pertimbangan kepada Asosiasi Profesi Akuntan dalam mengenakan sanksi administratif. Menteri mengenakan sanksi pencabutan dari Register Negara Akuntan apabila Asosiasi Profesi Akuntan mencabut sertifikat akuntan profesional.
BAB VIII LAPORAN 1. Kepala PPAJP menyampaikan laporan berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan, pemantauan atas penyelenggaraan PPAk, pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi, pembinaan terhadap Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansim dan pengenaan sanksi administratif. 2. Laporan semester 1 disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan dan laporan semester 2 akhir bulan Pebruari tahun berikutnya.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN (1) 1. Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK, melalui Asosiasi Profesi Akuntan dengan menyampaikan dokumen: 1) Kopi piagam Register Negara Akuntan atau surat keterangan terdaftar dalam Register Negara Akuntan; 2) Kopi kartu anggota Asosisi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti Keanggotaan lainnya; 3) 2 lembar foto 4x 6 cm; dan 4) Formulir registrasi ulang sesuai lampiran PMK.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN (2) 3.
Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang maka piagam Register Negara Akuntan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar lagi pada Register Negara Akuntan.
4.
Mahasiswa yang sedang mengikuti Program PPAk pada perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan dengan menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan.
5.
Lulusan D-IV STAN atau S-1 Akuntansi perguruan tinggi negeri yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 dan berhak untuk didaftarkan pada Register Negara Akuntan, dapat langsung mendaftar sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan.
6.
Badan usaha yang memberikan jasa akuntansi selain jasa asurans yang telah ada, diberikan waktu 2 tahun untuk menyesuaikan dan memperoleh izin sesuai PMK ini.
KOMITMEN PUBLIK 1 Jan 12
1 Jan 15
2
3
8 Desember 08
1
FASE SATU
FASE DUA
2008 – 2012
2012 – 2015
ADOPSI PENUH IFRS ?
KAPAN ?
PERTIMBANGAN
• Setelah 2015 • Masa transisi • Cetak biru jangka panjang
• Komitmen nasional • Dukungan pemangku kepentingan • Struktur SAK Indonesia
