WARTA ANGKASAWAN Tahun I - No. 1 / 2013
BULETIN INTERNAL RRI
Independensi RRI Adalah Khitah [Pusdatin RRI]. Momen hari ulang tahun RRI, 11 September seakan menyeruak sukma setiap angkasawan RRI, mengingat angkasawanangkasawati tanpa bermaksud untuk ber-romantisme pada masa lalu. Tetapi mempelajari sejarah adalah bagian sikap untuk menghargai para tokoh di balik berdirinya RRI, sekaligus mengambil inspirasi semangat juang, kebersamaan, serta rela berkorban. Bagaimana menjaga semangat itu dalam konteks tantangan masa kini, adalah sebuah pertanyaan yang selalu mengemuka dalam berbagai diskusi. Sejak mengimplentasikan sebagai lembaga penyiaran publik mulai tahun 2005, atas dasar UU Penyiaran No. 32 tahun 2005 dan PP No. 12 tahun 2005, maka organisasi RRI berubah. Dewan Pengawas yang sebelumnya tidak dikenal dalam struktur sebelumnya – kecuali di era Perjan, dengan tugas yang berbeda maka pada tahun 2005 terpilihlah Dewan Pengawas LPP RRI untuk yang pertama kalinya untuk masa bakti 2005-2010 , melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, dan ditetapkan dengan SK Presiden. Dalam periode pertama sebagai LPP, bersama Dewan Direksi yang terpilih melalui seleksi terbuka, telah menanamkan image RRI sebagai LPP yang independen, melalui berbagai program siaran dan kegiatan lain. Dalam periode II, 2010-1015, tantangan yang diharapkan benar benar dihadapi RRI tidak semakin ringan. Menguatnya demokratisasi di Indonesia, perkembangan teknologi komunikasi dan berbagi dinamika publik terus menguji independensi RRI sebagai LPP. Belum semua stakeholder memahami posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen. Hal ini masih terjadi di beberapa daerah, bahkan di tataran lembaga pusat, dengan masih adanya sementara “pejabat “ yang seakan “memaksakan” untuk siaran secara tidak proporsional. Kasus lain adalah belum bisa menerima dengan “legawa” kritik yang disampaikan melalui siaran RRI dengan melakukan ancaman kepada jurnalis dll.
Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2010 - 2015
Diskusi Publik Optimalisasi Layanan Siaran Pemberitaan RRI Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Daerah
Belajar dan mengkaji masih adanya kasus kasus tersebut di beberapa daerah, maka Dewan Pengawas yang diamanahkan salah satunya mengawasi independensi dan netralitas siaran, malakukan komunikasi dengan berbagai pihak melalui kegiatan diskusi publik maupun diskusi terbatas, dengan melibatkan kalangan internal maupun eksternal. Independensi dan netralitas yang diformalkan dalam regulasi, sesungguhnya adalah khitah dari lahirnya RRI dengan semangat “Tri Prasetya RRI” yang telah dirumuskan para “founding fathers” RRI khususnya prasetya ke 3 yakni “Kita harus berdiri diatas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamas 17 Agustus 1945”. Oleh karena itu, Dewan Pengawas berkomitmen untuk senantiasa menjaga independensi, dan terus mendorong posisi dengan mendorong regulasi yang memperkuat kelembagaan melaui UU RTRI. Penguatan kelembagaan ini menjadi sebuah keniscayaan manakala RRI mempertahankan posisi dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik. Goyangan-goyangan terus menerpa LPP dengan dalih-dalih yang sifatnya pragmatis dan kepentingan sesaat. Oleh karena itu Dewan Pengawas menaruh harapan besar terhadap terwujudnya UU RTRI, dan kita bersama seluruh jajaran pimpinan dan angkasawan RRI bersama masyarakat berbagai kalangan, tetap solid dalam memberikan dukungan tersebut, agar tahun ini RUU RTRI ditetapkan menjadi UU RTRI sebagai sebuah produk regulasi yang berpihak pada kepentingan publik. (Nuning Poediastono). Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
1
Catatan Redaksi
WARTA ANGKASAWAN Tahun I - No. 1/2013
S
etelah sekian lama tidak terbit, Buletin Internal RRI kembali hadir pada September 2013, bulan dimana angkasawan dan angkasawati merayakan Hari Radio yang ke 68, 11 September 2013. Buletin Internal “Warta Angkasawan“ ini untuk sementara diterbitkan tiga bulan sekali sebagai forum untuk mengekspos kiprah RRI sebagai Radio Publik Milik Bangsa seperti amanat UU No 32 Tahun 2002. Diharapkan terbitnya buletin internal ini juga merupakan salah satu perwujudan dan bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta sebagai upaya pengembangan Pusat Data Siaran (Pusdatin) RRI berbasis multimedia yang sedang kami laksanakan. Dalam edisi perdana kali ini, redaksi mengangkat topik utama tentang ruh dari sebuah Lembaga Penyiaran Publik yakni Independensi. Kami juga menyorot kiprah RRI untuk menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia, dengan adanya pengakuan lembaga internasional Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik, AIBD atas karya “feature” RRI Denpasar untuk kategori konservasi air dengan judul Subak. Redaksi menyajikan “progres” pembentukan perwakilan luar negeri RRI, yang sejak Agustus 2013 , berhasil menempatkan 10 korespondennya di Kuala Lumpur, Cairo, Sydney, Jepang dan menyusul Hongkong serta 1 kontributor di KBS World Radio Seoul, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh publik. Upaya lain agar menjadi radio berkelas dunia adalah kami akan menerbitkan buletin internal ini dalam dua Bahasa, Indonesia dan Inggris agar dapat menjangkau pembaca yang lebih luas Akhir kata, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penerbitan perdana buletin internal “Warta Angkasawan” meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin. Kritik dan saran anda sangat kami harapkan demi perbaikan buletin ini agar kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Sekali Di Udara Tetap Di Udara
MAJALAH INTERNAL RRI
Daftar Isi Penanggung jawab : M. Kabul Budiono Pemimpin Redaksi : Sulistiyono Dewan Redaksi: Dwi Indra Zakaria, Nismah, Sarwono Redaktur Pelaksana : Nina Riyani, Elfrida Riyani Sani, Tiara Renata, Rabannie Diah. Fotografer : Ahmad Buchori. Widodo Desain Grafis : Dwi Indra Zakaria Promosi : Nismah Sekretaris Redaksi : Tiara Renata Alamat redaksi : Direktorat Program dan Produksi LPP RRI Jl. Medan Merdeka Barat 4-5. Lantai 5. Email :
[email protected] Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013 2
- Independensi RRI Adalah Khitah...........................................................................................1 - RRI Peroleh Penghargaan Internasional dari AIBD....................................................... 3 - Napak Tilas Perjuangan RRI Bukittinggi............................................................................4 - Diskusi Media RRI Dan KPK...... .......................................................................................... 5 - RRI Tempatkan 10 Koresponden Di Luar Negeri ...........................................................6 - Why Mobile Apps..................................................................................................................... 7 - Kunjungan Media Corp Ke RRI............................................................................................. 8 - RRI Panglima Diplomasi Luar Negeri Indonesia ............................................................ 8 - Rapat Kerja Tata Usaha ............................................................................................................9 - Rapat Konsinyasi FM RRI Dengan Kominfo.......................................................................9 - Forum Diskusi Publik RRI ......................................................................................................10 - Kisah Jurnalis RRI Perbatasan Bongkar Kampung Terisolir .......................................11 - Indeks Biaya Siaran RRI Disetujui Menteri Keuangan..................................................12
MENUJU “WORLD-CLASS BROADCASTER”
RRI Peroleh Penghargaan Internasional Dari Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik, AIBD [Pusdatin RRI]. RRI secara berturut turut memperoleh penghargaan dari Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik, AIBD. Fitur berita (news feature) karya RRI Denpasar tahun ini mengenai Subak di Bali memenangi lomba produksi siaran radio. Penyerahan Piala, Sertifikat dan uang US 500 dolar dilakukan pada acara pembukaan Konferensi Tahunan AIBD 2013 di Yangon Myanmar, Senin (12/8/2013) malam. Pengharagaan diterima oleh Ni Made Suartini dari RRI Denpasar selaku produser, acara disaksikan Direktur AIBD Yang Binyuan, Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti yang juga Pimpinan Sidang Tahunan (President of General Conference ) AIBD 2012 – 2014, serta peserta konferensi dari kawasan Asia Pasifik.
Dirut LPP RRI Niken Widiastuti saat pimpin Sidang Umum AIBD, di Yangon, Myanmar, 12-15 Agustus 2013.
Dalam lomba tahun ini RRI berhasil mengungguli 10 finalis lainnya yang terdiri dari lembaga penyiaran Asia pasifik. Tahun lalu, RRI juga menjadi juara untuk karya fitur radio mengenai dampak urbanisasi produksi RRI Siaran Luar Negeri, Voice of Indonesia. Selain program fitur berita, AIBD juga memberikan penghargaan untuk program radio mengenai masalah pedesaan yang tahun ini jatuh kepada All India Radio. AIBD yang kini tidak saja beranggotakan lembaga penyiaran di kawasan Asia Pasifik terus berupaya memfokuskan kegiatan pada upaya pengembangan sumberdaya manusia dunia penyiaran. Direktur AIBD Yan Bin Yuan, pada Konferensi di Myanmar
melaporkan, selama periode Juli 2012 sampai Juni 2013, AIBD telah menyelenggarakan 44 pelatihan yang diikuti 1084 tenaga penyiaran. Selain melalui pelatihan upaya peningkatan wawasan para professional penyiaran juga dilakukan melalui kegiatan seminar berskala internasional Asia Media Summit yang bulan Mei lalu diselenggarakan di Manado Sulawesi Utara. Direktur Utama RRI Niken Widiastuti selaku Pimpinan Sidang Tahunan AIBD menyatakan, dari tahun ketahun AIBD telah berupaya meningkatkankan upayanya mengembangkan kemampuan pengelola radio dan televisi, sehingga dirasakan manfaatnya. Konferensi tahunan AIBD 2013 di Yangon, Myanmar ditutup pada hari, selasa 13 agustus 2013, pukul 12.30 oleh DIRUT LPP RRI, selaku President of AIBD General Conference. (KBRN)
Ni Made Suartini dari RRI (Produser Paket Feature Dokumenter “Subak” ) berpose bersama dengan pemenang lainnya, Pascale Bourgaux (Perancis) dan Biju Mathew (India)
Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
3
Napak Tilas Perjuangan RRI Bukittinggi Di Masa PDRI
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melepas rombongan napak tilas RRI Bukittinggi
[Pusdatin RRI]. 19 Desember 1948. Agresi Militer II Belanda terhadap Ibu Kota Yogyakarta menyebabkan Presiden Sukarno ditangkap. Wakil Presiden Mohammad Hatta yang cemas dengan kondisi itu segera mengirimkan telegram kepada Menteri Kemakmuran RI, Syafrudin Prawiranegara, yang sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ternyata benar, tidak lama kemudian Sukarno-Hatta pun ditangkap Belanda, mereka diasingkan ke Bangka. Pemerintahan resmi lumpuh. Di sebuah dangau kecil yang belakangan dikenal sebagai “Dangau Yaya”, Syafruddin mengumumkan berdirinya PDRI, pada Rabu 22 Desember 1948. Dari sudut pandang seorang pemuda pengikutnya, Kamil Koto, mengalirlah kisah Presiden Syafruddin Prawiranegara, yang selama 207 hari nyaris melanjutkan kemudi kapal besar bernama Indonesia yang sedang oleng, dan nyaris karam. Sebuah perjuangan yang mungkin terlupakan, tetapi sangat krusial dalam memastikan keberlangsungan Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 1948 stasiun radio PDRI di Halaban untuk pertama kali dapat berhubungan dengan stasiun radio AURI yang lain, baik yang berada di Jawa maupun di Sumatera. Stasiun tersebut berhasil mengumumkan keberadan PDRI ke seluruh stasiun radio yang dapat mereka hubungi. Menurut Kepala Stasiun RRI Bukittinggi Fitra Widjaja, Radio PDRI yang turut mengawal perjalanan perjuangan PDRI, akhirnya menjelma menjadi Radio Republik Indonesia stasiun Bukit-
4
Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
pat-tempat
tinggi. Radio yang penuh dengan sejarah dan berperan penting dalam menjalin komunikasi antar daerah di Indonesia. Stasiun radio yang patut diberi label radio perjuangan dengan slogan “Sekali Di Udara Tetap Di Udara” dan layak disetarakan dengan keberadaan Stasiun Radio di Yogyakarta dan Solo. Menindaklanjuti sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa PDRI itu, Jum’at (6/9/2013) LPP RRI Bukittinggi mengadakan kegiatan Napak Tilas ke Halaban dan Koto Tinggi Kabupaten 50 Kota, yang diikuti oleh Dewas, Direksi, Stasiun Korwil X Pedang Prabu, angkasawanangkasawati, Muspida dan SKPD se kota Bukittinggi, dengan start di halaman RRI Bukittinggi yang dilepas langsung Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Diiringi forider dari Satlantas dan Dishubkominfo Kota Bukittinggi rombongan berangkat pukul 08.30 WIB, mengitari ruas jalan menuju tembersejarah perjuangan RRI dimasa PDRI.
Pada kesempatan itu Direktur Program dan Produksi LPP RRI Kabul Budiono mengatakan, sebagai generasi penerus RRI angkasawan /angkaswati RRI, melalui radio sangat bangga berada diantara para pejuang yang dulu menyatukan NKRI dalam situasi darurat menyampaikan pada dunia bahwa Republik Indonesia tetap ada. “Momen hari radio ke 68 tanggal 11 September 2013 nanti terang Kabul Budiono, sangat tepat diawali dengan melakukan napak tilas jejak sejarah perjuangan kemerdekaan dimasa PDRI yang merupakan awal dari cikal bakal lahirnya stasiun LPP RRI Bukittinggi, “jelasnya. Dikatakannya, beralihnya pemerintahan Republik Indonesia yang berpusat di Bukittinggi dibawah arahan Syafruddin Prawiranegara, dan di Kabupaten 50 Kota inilah stasiun radio PDRI di Halaban untuk pertama kali dapat menyuarakan kemerdekaan ke berbagai pelosok dunia, dan hingga RRI terus setia mengikuti perkembangan sejarah bangsa Indonesia sampai saat ini. “Namun demikian hingga saat ini masih banyak yang harus diperjuangkan LPP RRI, terutama berusaha menegakkan eksistensinya sebagai radio milik bangsa yang berusaha untuk menegakkan Negara kita Republik Indonesia, dengan mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan, dan tidak lupa rasa terima kasih pada Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota yang telah memfasilitasi Napak Tilas LPP RRI Bukittinggi berdasarkan fakta sejarah untuk dikukuhkan sebagai radio bela Negara, “katanya.
Sementara itu Bupati 50 Kota Alis Marajo pada kesempatan yang sama mengatakan, selama masa agresi militer Belanda ke 2 sejak 19 Desember 1948 hingga 8 Juli 1949, peranan radio terutama stasiun Radio Angkatan Udara Republik Indonesia sangat berperan dalam menjalin komunikasi dengan Jawa dan Luar negeri serta beberapa daerah di Sumatera dalam rangka konsolidasi, dilakukan PDRI melalui stasiun radio yang sering juga disebut dengan istilah zender radio. “Peranan masyarakat terutama di Nagari Ampalu saat Radio ini dipindahkan kesana, karena telah diketahui oleh Belanda keberadaannya, karena pemuda-pemudi ikut mengumandangkan lagu-lagu perjuangan, maka tertangkaplah siaran itu oleh Radio Malaysia, Singapura dan India, serta tanggal 17 Januari 1949 berhasil menghubungi radio PTT
India, terbukanya hubungan ini segera dilaporkan YBJ6 kepada PDRI dan Gubernur Militer Sumatera Barat, “ terangnya. Menurut Alis Marajo dengan tertangkapnya siaran ini, maka suara kemerdekaan dan kenyataan Indonesia masih ada sampai ke seluruh penjuru dunia melalui telegram pada Konferensi Negara Asia di India melalui pemancar “ZAY” meneruskan pada pemancar “ZZ” di Nagari Koto Tinggi, dan dari “ZZ” siaran diteruskan ke YBJ6 untuk ditelegramkan ke India. “Bertitik tolak dari sejarah itu sudah sepatutnya RRI Bukittinggi atau dahulunya Radio PDRI diberikan penghargaan sebagai Radio yang turut berjuang menjaga keutuhan NKRI. Radio yang mengumandangkan kepada dunia bahwa NKRI masih tetap berdiri teguh meski para pemimpinnya ditahan, “pungkasnya. (KBRN)
Diskusi Media RRI Dan KPK
Siaran Bersama PRO 3 RRI dan Radio Kanal KPK langsung dari Auditorium KPK.
[Pusdatin RRI]. “Infantri akan berhasil jika dibantu oleh serangan – serangan udara kanal Radio KPK dan RRI yang merupakan bentuk serangan KPK melalui udara untuk membangun gerakan anti korupsi,” demikian Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mengibaratkan strategi pemberantasan korupsi melalui siaran radio. Penegasan tersebut disampaikan dalam Diskusi Media RRI dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bertajuk “Berantas Korupsi Lewat Udara”, yang digelar di auditorium KPK, Jakarta, (22/8/2013). Sementara Direktur Program dan Produksi Kabul Budiono, dalam kesempatan tersebut menegaskan, RRI sangat konsern terhadap pemberantasan korupsi, baik publikasi tentang tindakan – tindakan KPK, ataupun melalui siaran pendidikan anti korupsi di RRI.
Narasumber yang hadir pada acara tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Anggota DPR Komisi I Ramadan Pohan, Direktur Program dan Produksi LPP RRI Kabul Budiono, Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, sedang moderator Johan Budi, Juru Bicara KPK. Tema “Berantas Korupsi Lewat Udara” sebagai upaya kampanye kepada masyarakat melalui media radio. Selain itu menjadi sarana media pendidikan bagi masyarakat agar kedepannya dapat ikut mengontrol perilaku – perilaku yang bersifat korupsi . Karena Radio dapat menyampaikan informasi ke berbagai daerah sampai ke pelosok – pelosok yang tidak terjangkau oleh internet dan juga televisi. (Tiara)
Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
5
[Pusdatin RRI]. Sebagai wujud partisipasi aktif dalam rangka mendorong persaingan media global dan mendorong keseimbangan tata informasi dunia, mulai Agustus 2013, RRI menempatkan 10 Korespondennya di negara dimana banyak bermukim warga negara Indonesia sebagai bentuk nyata pelayanan warga (citizen service) yakni di Malaysia, Jepang, Mesir, Australia, Korea Selatan dan menyusul Hongkong. Sebelumnya pada tahun 2012 (September-Oktober) berhasil mengirimkan 2 Koresponden, Marwan Zubaidi dan Munarsih ke Kuala Lumpur Malaysia. Seleksi nasional koresponden luar negeri RRI dimulai bulan Mei 2013, dilakukan secara terbuka dan transparan bagi PNS dan Non PNS RRI diseluruh Indonesia melalui beberapa tahapan antara lain seleksi administrasi dan tes kompetensi jurnalistiki serta kemampuan Bahasa Inggris. Dari sekitar 30 calon 10 peserta dinyatakan lulus. Selanjutnya seleksi akhir dan pembekalan terhadap 10 calon Koresponden dengan fokus kemampuan jurnalistik radio dan kemampuan Bahasa Inggris dilaksanakan di Bogor, 10 – 12 Juni 2013. Direktur Program dan Produksi Kabul Budiono ketika membuka seleksi nasional dan lokakarya pembekalan Perwakilan Luar Negeri di Bogor, mengatakan hasil liputan berita yang dikirim akan mampu memenuhi kebutuhan khalayak terhadap informasi tentang peristiwa-peristiwa penting di dunia ke Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 pasal 16 memungkinkan pembentukan sejumlah perwakilan di luar negeri dalam bentuk koresponden sesuai kebutuhan” kata Kabul Budiono. Dikatakannya, perwakilan ini juga berfungsi memberikan kontribusi bahan berita serta hal lain yang terkait dengan kegiatan penyiaran. Menurut Kabul Budiono seleksi calon koresponden dilakukan dengan standar internasional melalui penugasan dan simulasi antara lain presentasi dalam Bahasa Inggris tentang alasan negara yang dipilih, membuat, memproduksi laporan, feature dan wawancara untuk dipresentasikan, dan simulasi pengiriman berita dan foto ke KBRN. Untuk tahap pertama, 5 koresponden yang masuk Grade 1 akan diberangkatkan selama tiga bulan pertama, sedangkan 5 koresponden lainnya akan diberangkatkan berikutnya selama 2 bulan.
6
Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
Pengarahan Direktur Program dan Produksi Kabul Budiono
Sebagai narasumber pada lokakarya tersebut antara lain: Anggota Dewan Pengawas, Dwi Hernuningsih, Deputy Director Pemberitaan LKBN Antara, Bambang Purwanto , dan mantan Koresponden Antara di KL, Adi Lazuardi. Tim Seleksi terdiri dari Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Bidang Produksi Media Online, Pusat Pemberitaan, Kepala Bidang Kerjasama dan Multimedia, Dit. PP dan Kepala Bidang Pemberitaan SLN. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para penanggung jawab berita di SLN, Pusat Pemberitaan dan pejabat terkait di Direktorat TMB dan Direktorat Keuangan dan berhasil menyusun Pedoman Perwakilan Luar Negeri Tahun 2013, yang terdiri dari antara lain Standar Perwakilan Luar Negeri, Mekanisme dan SOP Penempatan Koresponden dan Mekanisme Pengiriman Laporan dari Luar Negeri. Mereka yang dinyatakan lolos seleksi akhir berupa tes kompetensi jurnalistik dan Bahasa Inggris adalah Daulat Pane Daulat Pane (SLN), Septina Trisnawati (RRI Palangkaraya) yang ditugaskan membuka Perwakilan RRI di Sydney Australia, Dewi Sukhrani (RRI Medan) , Asmawati (SLN) di Hongkong, Andi Romdoni (SLN), Jayanti Retno Mandasari (RRI Pontianak) di Mesir, Munarsih (RRI Yogyakarta) dan Besty Simatupang (Pusat Pemberitaan) di Malaysia dan Maulana Isnarto (Pusat Pemberitaan) di Jepang. Selain ditugaskan di Malaysia, Munarsih juga melanjutkan tugas sebagai koresponden RRI di Jepang hingga Desember 2013. Selain itu Nugroho yang ditugaskan RRI sebagai Editor Bahasa Indonesia di KBS Seoul selama satu tahun juga akan mengirimkan laporannya untuk disiarkan di RRI. Pembentukan Perwakilan Luar Negeri LPP RRI di sejumlah negara ini paling tidak merupakan satu langkah awal untuk mewujudkan visinya sebagai lembaga penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa dan berkelas dunia sebagaimana yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran sekaliber BBC, NHK, VOA, dan ABC . Semoga (Sulistiyono)
WHY MOBILE APPS ?
Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI Mohammad Rohanudin
[Pusdatin RRI ]. Indonesia menempati urutan ke-6 terbesar di dunia sebagai masyarakat pengguna smart phone, dan generasi terbesar sebagai pengguna diduduki oleh usia 18 – 20 tahun. Kenyataan tersebut menjadikan RRI lebih mendekatkan diri dengan wilayah segmen tersebut. “Jika RRI tidak memasuki konvergensi media pada wilayah segmen tersebut maka RRI akan kehilangan 1 – 2 generasi” Tegas Direktur Teknologi dan Media Baru RRI. Pada hari jadinya yang ke-68 RRI menghadiahkan aplikasi mobile dengan julukan “RRI PLAY”. Mobile aplikasi besutan RRI ini menggunakan platform android dan Ios, dan kini mulai tanggal 11 September 2013 masyarakat dunia dapat mengunduh langsung melalui Play Store/ Google Playdan Apple Store .
Menu-menu yang dapat dinikmati langsung berupa : • Artikel liputan RRI berupa teks dan foto terkini dalam bahasa Indonesia dan Inggris ; • Audio on Demand dari seluruh produk penyiaran RRI ; • Audio Streaming langsung dari seluruh programa RRI seIndonesia ; • Radio Picture yang berisi zona ke Indonesiaan, menghadirkan video - video budaya dari seluruh Indonesia ; • Channel 5 Number One yang terbaru hadir dengan musikmusik hits terkini. RRI tentunya tidak akan berhenti puas disini, kami berupaya memberikan produk-produk terbaik pada era digital untuk melayani masyarakat Indonesia dan dunia. Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
7
Perwakilan Media Corp Berkunjung Ke Kantor Pusat LPP RRI [Pusdatin RRI]. Program kerjasama antara LPP RRI dengan Lembaga penyiaran negara lain , khususnya di kawasan perbatasan mempunyai potensi dan peran yang cukup besar untuk mewujudkan RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, dan berkelas dunia. Karenanya diperlukan terobosan mengakselerasikan kerjasama dan jaringan siaran, terutama stasiun LPP RRI di kawasan perbatasan dengan stasiun radio negara tetangga, sebagai salah satu upaya mewujudkan saling pengertian dan pemahaman antara masyarakat dua negara yang bertetangga. Selain itu sebagi upaya melaksanakan fungsi LPP RRI sebagai sabuk pengaman informasi. Negara tetangga masyarakat Indonesia adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Philiphina, Singapura, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste, Dalam kaitan ini Kantor Pusat LPP RRI di Jakarta , Rabu (3/7/2013) menerima kunjungan Zakiah Halim ( Vice President Malay, Indian and Expatriate Programming Radio ) dan Aura Shai ( Assistant Programme Director Radio RIA 89,7 FM ) dari Media Corp Pte Ltd Singapore. Kedatangan dua tamu Singapura tersebut merupakan kunjungan balasan, setelah sebelumnya delegasi LPP RRI melakukan lawatan ke Media Corp Pte Ltd Singapore pada tanggal 3 April 2013, dalam rangka menjalin kemitraan/kerjasama program siaran. Dalam kesempatan berkunjung ke kantor pusat LPP RRI, Zakiah dan Aura melakukan pertemuan dengan Kepala Bidang Program dan Produksi Siaran Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, Drs. Nazwin Achmad (sekarang Kepsta RRI Purwokerto) membahas tindak lanjut
Zakiah Halim ( Vice President Malay, Indian and Expatriate Programming Radio) dan Aura Shai ( Assistant Programme Director Radio RIA 89,7 FM ) dari Media Corp Pte Ltd Singapore diterima Kabid Program Produksi Siaran.
program kerjasama yang akan dibangun oleh LPP RRI dan Media Corp Pte Ltd Singapore. Pada kesempatan itu, Zakiah dan Aura juga bertemu dengan Direktur Utama LPP RRI, Dra. R. Niken Widiastuti, M.Si. ( NINA )
RRI “Panglima” Diplomasi Luar Negeri Indonesia geopolitik, sosial, ekonomi dunia , mengharuskan RRI menggali dan melakukan sharing informasi dengan Kementerian Luar Negeri RI sebagai “Panglima” Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia. Untuk mempertegas peran RRI ikut menyebarluaskan, capaian, kebijakan, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, LPP RRI bersama Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Strategi dan Format Kerjasama Internasional di Jakarta, bulan Pebruari silam.
Diskusi Panel Pengembangan Strategi dan Format Kerjasama Internasional
[Pusdatin RRI]. Di bidang diplomasi dan politik luar negeri, RRI telah lama berperan dan aktif menjalankan fungsinya sebagai “second track diplomacy” atau “radio diplomacy” dengan menyampaikan berbagai informasi mengenai kebijakan politik luar negeri kepada publik baik di dalam maupun di luar negeri. Pesatnya perkembangan lingkungan
8
Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
Hadir sebagai Narasumber dalam Lokakarya ini adalah : P.L.E Priatna (Direktur Informasi dan Media Kemlu RI), Dewi Mayangsari Kusuma Astuti (Direktur KSI Amerop Kemlu RI), Michele Zaccheo (Director, UNIC Jakarta), Dwi Hernuningsih (Dewas RRI), Kabul Budiono (Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri RRI), Martoyo (Kepala Pusat Pemberitaan RRI), Masduki (staf ahli urusan LN) , dan juga dihadiri para peserta undangan lainnya baik dari Kementerian Luar Negeri, media pers dan perwakilan kampus di Jakarta. Lokakarya ini dapat menjadi media bertukar informasi dengan Kementerian Luar Negeri RI tentang program acara, atau agenda penting mengenai arah, strategi, dan kebijakan diplomasi politik luar negeri RI. (IDA)
Rapat Kerja Tata Usaha [Pusdatin RRI]. Keberadaan RRI yang tersebar diseluruh Indonesia memerlukan rentang koordinasi yang kuat agar operasionalisasi dan akselerasi organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keterpaduan dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut dalam rangka untuk mencapai visi dan misi LPP RRI diperlukan gerak langkah yang sama. Untuk itu dalam rangka untuk menyamakan persepsi serta untuk mengevaluasi tugas fungsi yang telah dilaksanakan dan menyusun program kerja untuk tahun berikutnya, Direktorat SDM dan Umum LPP RRI menyelenggarakan Raker Tata Usaha pada tanggal 17-19 April 2013 di Jakarta. Peserta diikuti oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPP RRI di seluruh Indonesia. Tema yang diangkat dalam Raker Tata Usaha yaitu “Optimalisasi Peran Tata Usaha Menuju Tata Kelola Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang Baik”. Target yang diharapkan adalah terciptanya tata keleola organisasi yang baik sesuai peraturan yang ada. Tujuan dilaksanakannya Rapat Kerja Tata Usaha yaitu : Untuk menyamakan persepsi serta untuk mengevaluasi tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan, Meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan koordinasi yang baik di bagian tata usaha.
Narasumber dalam raker tersebut antara lain : Ahmad Taufik, S.Sos, M.Si, (Jabatan Asisten pada SKP Bidang Administrasi dan Keuangan Sekneg), mengangkat topik permasalahan tentang Tata Naskah dan Protokoler LPP RRI, Tomi Hadi Lestiono (Waskon II KPP Wajib Pajak Besar IV Jakarta) mengangkat topik tentang Perpajakan LPP RRI, Direktur BMN II Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, mengangkat topik tentang Mekanisme Perencanaan dan Penetapan Status BMN, Syaiful (Kasubdit Akuntansi Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI) mengangkat topik tentang Pelaporan, Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara RI, mengangkat topik tentang Perencanaan Kebutuhan SDM dan Tata Cara Penghitungan Bezetting Pegawai / Formasi Pegawai. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi tata usaha, Evaluasi terhadap laporan tata usaha (keuangan, sdm, aset), Pemahaman terhadap aplikasiaplikasi, Pemahaman terhadap aturan-aturan kepegawaian, langkahlangkah restrukturisasi LPP RRI sesuai dengan konsep reformasi birokrasi. (SDM&Umum)
Rapat Konsinyasi FM LPP RRI Dengan Kementerian Kominfo
Para peserta rapat sedang mendengarkan pemaparan dari para Narasumber
Direktorat Teknologi dan Media Baru LPP RRI menggelar Rapat Konsinyasi FM bersama dengan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo RI di Batam, 30 Mei – 1 Juni 2013, di Jakarta. Rapat bertujuan untuk pencocokan data yang akurat antara pihak RRI dengan pihak Kemkominfo guna mendapatkan izin Frekuensi Radio. Narasumber dalam rapat Konsinyasi FM, Ir. M. Rachmat Widayana,
S.E, M.End (Direktur Operasi Sumberdaya Ditjen SDPPI Kemkominfo), Ir. Gunardi, M.Eng. (Kasubdit Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat Ditjen SDPPI Kemkominfo), Drs. Anhar Achmad, M.H. (Direktur Keuangan LPP RRI), Mohammad Rohanudin (Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI). Rapat juga melibatkan pelaksana di lapangan dari LPP RRI Medan, Pekanbaru, Takengon, Sibolga dan Gunung Sitoli (TMB) Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
9
Forum Diskusi Publik [Pusdatin RRI]. Untuk memperkuat kelembagaan dan eksistensi LPP RRI serta memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru sebagai pengganti UndangUndang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Tahun 2013, maka LPP RRI berinisiatif menyelenggarakan Forum Diskusi Publik di 10 Daerah yaitu : 1. RRI Bandung tanggal 13 Maret 2013 dengan narasumber Gubernur Jawa Barat, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI, Civitas Akademi UNPAD, Para Pakar Media, Budayawan Jawa Barat, Tokoh Agama, Mahasiswa dan Masyarakat. 2. RRI Jakarta tanggal 14 Maret 2013 dengan narasumber Dinas Kominfo DKI Jakarta, Dosen UI, Dewan Pengawas LPP RRI, Mahasiswa, Para Pemerhati RRI, dan Masyarakat. 3. Yogyakarta di Auditorium Universitas Gajah Mada tanggal 19 Maret 2013 menghadirkan narasumber Mahfudz Sidik selaku Ketua Komisi I DPR RI, Sri Sultan Hamengkubowono XI selaku Gubernur D.I. Yogyakarta, Civitas Akademi UGM, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI, Para Pakar Komunikasi dan Media, Mahasiswa, Pemerhati RRI, dan Masyarakat umum. 4. Palembang, di Auditorium Universitas Sriwijaya tanggal 25 Maret 2013 menghadirkan narasumber : Rosarita Niken Widiastuti (Direktur Utama LPP RRI), Dwi Hernuningsih (Anggota Dewan Pengawas), Sunarya Ruslan (Anggota Dewan Pengawas), Ahmad Najib (Asisten III Bidang Kesejahteraan – Sekda Sumsel ), Diah Hapsari Nugrahaeni (Dekan Fisip Unsri) , Ali Rasyid (Wakil ketua komisi I DPRD Sumsel) dan Joko Siswanto (Pengamat Media). 5. RRI Denpasar tanggal 3 April 2013 menghadirkan narasumber Mahfudz Sidik selaku Ketua Komisi I DPR RI, Nyoman Wije – Jawa Post, Paulus Widiyanto (Tim Pakar dan Perumus RUU Penyiaran), Prof. Dr. Tjokorda Gede Atmaja (Rektor Univ. Ngurah Rai) Antonio (Univ. Bali Internasional), Kepala Dinas Pariwisata Bali, Apriliani (Institut Hindu Dharma), Panji Kusuma (Univ. Denpasar) dan Univ. Udayana. 6. RRI Kendari tanggal 28 Maret 2013 menghadirkan narasumber Anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI, Para Pengamat Media, Pemerhati RRI, Mahasiwa dan Masyarakat. 7. Manado di Auditorium Universitas Sam Ratulangi tanggal 2013 menghadirkan narasumber : Anggota DPRD Sulawesi Utara, Paulus Widiyanto (Tim Pakar dan Perumus RUU Penyiaran), Civitas Akademi Univ. Sam Ratulanggi, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI, Pengamat dan Praktisi Media Massa, Mahasiswa dan Masyarakat. 8. RRI Pontianak tanggal 16 April 2013 menghadirkan narasumber : Drs. Num Suan (Kepala Biro Humas Protokol Provinsi Kalimantan Barat), Hj. Hairiah, SH, MH (Anggota DPD RI), DR. Amir Effendi Siregar, MH (Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media), Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si (Anggota
10
Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
Diskusi Publik Penguatan LPP RRI di Pontianak
Dewan Pengawas LPP RRI), Turiman, SH, M.Hum (Akademisi Untan), Mahasiswa, Penggemar RRI, Polda Kalimantan Barat. 9. RRI Jambi tanggal 26 April 2013 menghadirkan narasumber Gubernur Jambi, Anggota DPRD Jambi, Pengamat dan Praktisi Media, Mahasiswa, Tokoh Agama, Budayawan Melayu dan masyakat. 10. RRI Banda Aceh tanggal 22 Mei 2013 menghadirkan narasumber Anggota DPR I Komisi I Said Mustofa, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI, Paulus Widiyanto (Tim Pakar dan Perumus RUU Penyiaran), Para Pengamat Media, Pemerhati RRI, Mahasiwa dan masyarakat. 11. RRI Jayapura tanggal 13 Juni 2013 menghadirkan narasumber Perwakilan Pemda Papua, Anggota DPRD Papua, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI, Paulus Widiyanto (Tim Pakar dan Perumus RUU Penyiaran), Para Pengamat Media, Pemerhati RRI, Mahasiwa dan Masyarakat. Dari penyelenggaraan forum diskusi publik menghasilkan deklarasi sebagai berikut : 1. Mendukung penguatan eksistensi LPP RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada seluruh masyarakat yang mencerahkan dan mencerdaskan dalam rangka memperkokoh keutuhan bangsa dan negara, 2. Mendukung segera dibahas dan ditetapkan Undang-Undang Penyiaran yang baru, yang menegaskan mengenai penguatan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan siarannya berorientasi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI, 3. Mendukung komitmen DPR RI yang menghendaki adanya Undang-undang Khusus Lembaga Penyiaran Publik dan mendesak dimulainya pembahasan yang mengatur lebih rinci tentang eksistensi RRI sebagai Lembaga Negara yang mengemban tugas dan fungsi serta misi penyiaran publik serta menegaskan sifat independen, netral dan siarannya berorientasi untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI. (SDM&Umum)
Kisah Jurnalis RRI Perbatasan Bongkar Kampung Terisolir Saat ini, katanya, kondisi Desa Suruh Tembuwang sudah tak terisolir lagi, dan akses untuk ke wilayah perkotaan di Entikong saat ini hanya dapat ditempuh dengan cepat hanya tiga hingga empat jam dengan kendaraan motor dan mobil. Selain itu, ujar Rangga, suka dan duka dalam peliputan di perbatasan yang demografinya sudah cukup terjal, dirinya juga sempat meliput patok perbatasan di perbatasan Jago Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Saat meliput, dirinya melihat ada patok batas yang dipindah perusahaan kelapa sawit Malaysia yang mengubah patok batas sepanjang 5 km. Reporter RRI Perbatasan Jang Rangga dan Delyta.
[PUSDATIN]. Menjadi jurnalis perbatasan memiliki tantangan yang harus diterjang dan diperhatikan ketika meliput. Salah satu faktor demografi, lingkungan dan jarak jangkau yang terbatas menjadi hambatan bagi jurnalis yang meliput di perbatasan. Oktavianus Rangga, atau yang biasa disapa Jang Rangga, wartawan RRI Entikong, merupakan sosok yang berani membongkar daerah terisorir di Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Ia menjelaskan bahwa untuk membongkar daerah terisorir di Suruh Tembuwang harus melalui jalan yang terjang, berbukit dan harus ditempuh dengan waktu tujuh hari-tujuh malam. “Saya bersama wartawan Kompas mempunyai inisiatif untuk membongkar wilayah perbatasan Indonesia yang terisorir. Daerah Desa Suruh Tembawang, Entikong, pada bulan Agustus 2008 lalu merupakan daerah yang terisolir. Untuk masuk ke wilayah NKRI butuh waktu jarak tempuh 3 hari, sedangkan untuk ke Malaysia hanya ditempuh waktu tiga jam,” katanya bercerita. Angga mengaku saat itu dirinya bersama kawan jurnalis tertarik dengan adanya informasi warga Indonesia yang anaknya menjadi relawan tentara Malaysia bernama Askar Wataniah, yang menjadi relawan di perbatasan. Sebab, ada salah seorang Ayah WNI yang anaknya menjadi lascar Askar Wataniah. “Terbesit dalam pikiran saya untuk mengetahui lebih mendalam tentang lingkungan WNI yang terisorir. Mereka lebih dekat untuk menapakkan kakinya ke wilayah Malaysia. Bahkan saat tahun 2008 lalu mereka tidak mengetahui lagu Indonesia raya. Dari 900 kepala keluarga di desa tersebut, hanya 2 atau 3 orang yang bisa berbahasa Indonesia,” ungkap jurnalis RRI yang mendapatkan kehormatan hadiri Pidato Kenegaraan Presiden SBY di Gedung Parlemen, Jumat (16/8/2013).
“Ada perusahaan perkebunan sawit Malaysia yang merubah patok batas sepanjang 5 km. saya sempat meliput dan membongkar kasus tersebut, dan sempat di tembak oleh Polisi Diraja Malaysia,” jelasnya. Sementara itu, Delyta, jurnalis RRI Nunukan mengungkapkan, bahwa di perbatasan Nunukan yang seringkali terjadi adalah kasus penyeludupan narkoba, dan permasalahan TKI. “Hampir tiap bulan terjadi kasus TKI di Nunukan. Bahkan pernah tahun 2012 lalu ada kasus perdagangan manusia di Nunukan yang terjadi tahun 2012 lalu,” katanya. Untuk kasus Narkoba, jelasnya, tiap hari ada saja penyeludupan barang haram sabu yang diseludupkan. “Mereka menggunakan kurir pelajar SMA. Hampir setiap hari kasus narkoba diseludupkan dengan menggunakan perahu kecil. Bahkan pernah ada petugas yang membantu penyeludupan sabu sebesar 6 kg,” pungkasnya. Seperti diketahui, Jang Rangga dan Delyta mendapatkan kehormatan untuk hadir di Pidato Kenegaraan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Parlemen, Jakarta. Mereka mendapatkan sebagai wartawan RRI teladan yang meliput di daerah perbatasan. Ketua DPR Marzuki Alie mengapresiasi peran jurnalis di daerah perbatasan. “Rakyat harus diberikan informasi yang benar dan RRI merupakan salah satu alat informasi dalam menyebarkan informasi bagi masyarakat di daerah terpencil,”ujarnya kepada wartawan teladan yang bertugas di daerah terpencil, di Gedung DPR, Jum’at, (16/8). Menurut Marzuki, Indonesia sangat luas dan bukan hanya kota besar semata. “Karena itu, setiap sidang Parlemen Internasional, seperti Parlemen OKI yang diikuti oleh 48 negara, diadakan di Palembang, dan daerah lainnya seperti NTB, Mataram,” tambahnya. Dia menambahkan, sudah sepatutnya para Teladan dari daerah yg berada di beranda depan Indonesia mendapatkan apresiasi. “Wajar mereka mendapatkan teladan karena memang tidak semua orang mau Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
11
bertahan di tempat yang jauh,” jelasnya. Dia mengatakan, para jurnalis tersebut bertugas tanpa tunjangan khusus tidak seperti guru yang mendapatkan tunjangan khusus. “Direksi juga tengah mempertimbangkan untuk memberikan remunerasi bagi wartawan yang bekerja jauh di pelosok beranda depan,” katanya. Mereka (para jurnalis di daerah perbatasan), lanjutnya, kerap menghadapi hambatan seperti sulit mendapatkan kebutuhan seharihari, bahkan juga harga BBM yang tinggi. “kalau tidak hati-hati banyak yang pindah kewarganegaraan,” ujarnya. Dari penjelasan Direksi RRI, papar Marzuki, masih terdapat hambatan power listrik di wilayah perbatasan, karena itu guna menunjang siaran perbatasan perlu ditunjang energi listrik melalui pengadaan (Syariful/HF/
Reporter RRI Perbatasan saat diterima Ketua DPR RI Marzuki Ali.
dpr.go.id)
Direktur Keuangan : Indeks Biaya Siaran LPP RRI Disetujui Menteri Keuangan
[Pusdatin RRI]. Setelah melalui proses dan tahapan yang cukup panjang akhirnya Indeks Biaya Siaran LPP RRI berhasil disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Direktur Keuangan LPP RRI, Anhar Ahmad mengatakan standar biaya ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2014. “Dengan ditetapkannya Indeks Biaya Siaran Tahun 2014, semua stasiun RRI di seluruh Indonesia harus mengacu kepada PMK ketika memproduksi program-program acaranya, lanjut Anhar Ahmad. Selain itu, hingga Agustus 2013, RRI juga berhasil menyusun draf Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif PNBP di lingkungan LPP RRI. Selain itu dalam rangka Reformasi Birokrasi, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi: SOP Tata Cara Pembayaran/ Pertanggungjawaban Keuangan dan Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan LPP RRI, SOP Pelaksanaan Anggaran dan SOP Pengelolaan BMN. Terkait dengan sarana pendukung operasional siaran, RRI berhasil
12
Warta Angkasawan RRI Tahun I No. 1/20013
memperjuangkan Anggaran Gedung Sayap dengan disetujuinya anggaran penyelesaian pembangunan gedung sebesar Rp. 108.035.000.000;. RRI juga berhasil meningkatkan tambahan anggaran LPP RRI tahun 2014 dari penetapan pagu anggaran LPP RRI meningkat dari 798.006.179.000; menjadi 998.006.179.000,Hal lain yang perlu disoroti adalah berhasilnya predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan laporan keuangan LPP RRI tahun 2012 oleh BPK, penyelesaian PPH Badan tahun 2012 yang sudah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta, melakukan tata kelola keuangan dan pengawasan melekat untuk meminimalkan temuan audit BPK serta penyampaian Laporan Keuangan LPP RRI tahun 2012 pada harian Kompas, pada akhir bulan Maret lalu, pendirian Yayasan Kesejahteraan Pegawai LPP RRI, pendirian Dana Pensiun di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka kesejahteraan PBPNS. Kabar gembira lain bagi PBPNS, mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 mereka memperoleh uang makan. (keuangan).