2013

38 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016

HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT. CTPI: STUDI PUTUSAN KASASI M.A.R.I. NOMOR 862 K/Pdt/2013 Rahmadi1, Noor Hafidah2, Djumadi3 1

Kejaksaan Negeri Marabahan E-Mail : [email protected] 2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail : [email protected] 3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail :

Abstrak : Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan argumentasi hukum mengenai tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan dan menyatakan tidak sah RUPSLB PT. CTPI 18 Maret 2005. Selain itu, diidentifikasi juga pihak yang harus bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan dari ketidakabsahan RUPSLB tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal (doctrinal research). Pendekatan yang digunakan merupakan gabungan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini bersifat preskriptif dalam rangka legal problem solving terhadap permasalahan sengketa kepemilikan saham PT. CTPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 memang tidak sah, dengan pertimbangan: 1) Terdapat pelanggaran prosedur batas waktu pemanggilan RUPS maupun perihal penyerahan undangan, sehingga pengambilan keputusan RUPS tidak dihadiri seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara sah dan tidak disetujui dengan suara bulat [Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995]; 2) RUPS diselenggarakan oleh Direksi PT. CTPI yang telah diberhentikan berdasarkan RUPSLB 17 Maret 2005; 3) Adanya pemblokiran akses SABH secara melawan hukum. Ketidakabsahan RUPSLB tersebut berimplikasi pada status kepemilikan saham PT. BKB di PT. CTPI menjadi tidak sah, termasuk pemindahan sahamnya kepada PT. MNC, Tbk. Pihak yang patut bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat adalah: 1) Direksi PT. BKB, atas dasar tidak hati-hati atau sembrono (carelessly) melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (onwettig, unlawful) yang dikategori sebagai PMH; 2) PT. BKB sendiri yang telah dinyatakan Pengadilan melakukan PMH atau; 3) Direksi PT. CTPI yang menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 maupun Direksi yang menyelenggarakan RUPS pemindahan saham PT. CTPI kepada PT. MNC, Tbk. Kata kunci: Arbitrase, RUPS, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, dan Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

dituangkan

dalam

bentuk

“Investment

Kisruh perebutan kepemilikan saham

Agreement” tanggal 23 Agustus 2002 antara

PT. CTPI (Televisi Pendidikan Indonesia)

PT. Berkah Karya Bersama (PT. BKB)

yang kini sudah berganti nama menjadi

sebagai investor yang diwakili oleh Hary

MNC TV sudah berlangsung sejak lama.

Tanoesoedibjo berdasarkan kuasa dari Tuan

Diawali dari kesepakatan investasi yang

Jiohan Sebastian selaku Direktur PT. BKB

Rahmadi dkk : Hubungan Kausalitas Dalam Penyelesaian Sengketa.....39

dengan Siti Hardiyanti Rukmana yang

atau dicabut (irrevocable power of attorney)

bertindak atas nama diri sendiri sekaligus

dari para pemegang saham PT. CTPI kepada

mewakili

PT. BKB.4 Isi dari surat kuasa pada

pemegang saham

PT. CTPI

lainnya.1

pokoknya memberikan kuasa kepada PT.

Berdasarkan Investment Agreement,

BKB untuk memanggil dan/atau menghadiri

PT. BKB akan melakukan pembiayaan dan

setiap Rapat Umum Pemegang Saham Luar

restrukturisasi utang-utang PT. CTPI dengan

Biasa (RUPSLB) PT. CTPI dengan agenda:

nilai maksimal US$ 55,000,000.00. Dana itu

1) Persetujuan atas perubahan susunan

digunakan untuk penyertaan modal sejumlah

Direksi dan Dewan Komisaris dari PT.

US$

CTPI;

25,000,000.00.

30,000,000.00

Sisanya

dialokasikan

US$

2) Persetujuan atas perubahan

untuk

anggaran dasar PT. CTPI; 3) Persetujuan

pembiayaan utang (refinancing)/akuisisi.2

atas kenaikan modal dasar, modal yang

Apabila

dikeluarkan dan modal yang ditempatkan

dilaksanakan

tindakan-tindakan

tersebut, PT. BKB diberikan hak atas 75

pada PT. CTPI; 4) Lain-lain.5

persen saham dari total saham PT. CTPI dengan cara penerbitan saham baru/dilusi.3 Sebagai

implementasi

Surat kuasa itulah yang menjadi awal mula terjadinya sengketa. Dengan berbekal

investment

surat kuasa tanggal 3 Juni 2003, PT. BKB

agreement, pada tanggal 3 Juni 2003

memanggil seluruh pemegang saham PT.

diberikanlah kuasa yang tidak dapat ditarik

CTPI untuk menyelenggarakan RUPSLB yang dijadwalkan pada tanggal 18 Maret

1

Vide putusan kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013, tanggal 2 Oktober 2013, hlm. 25. 2 Ibid., hlm. 16. 3 Dilusi saham adalah penurunan dalam porsi kepemilikan pemegang saham yang sudah ada sebagai hasil dari penerbitan saham baru. Lihat http://kamusbisnis.com/arti/dilusi. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015. Ilustrasi mengenai dilusi saham dapat digambarkan sebagai berikut: anggaplah sebuah bisnis sederhana yang memiliki 10 pemegang saham, setiap orang mempunyai satu lembar saham atau 10 persen perusahaan. Jika setiap investor menerima hak suara (voting) untuk setiap keputusan perusahaan berdasarkan kepemilikan saham, maka masing-masing pemegang saham mempunyai 10 persen control terhadap kebijakan perusahaan. Misalnya, perusahaan tersebut menerbitkan 10 saham baru dan semua saham baru itu dibeli oleh satu investor, maka akan ada 20 total saham beredar, dan investor baru tadi memiliki 50 persen perusahaan, sedangkan masing-masing investor awal kini hanya memiliki 5 persen perusahaan (1 dari 20 saham beredar), karena kepemilikan mereka telah terdilusi oleh saham baru. Lihat http://www.ipotnews.com/article/bahaya_dilusi_saha m. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.

2005. Undangan RUPSLB tidak ditujukan kepada

para

pemegang

saham

secara

langsung, melainkan dialamatkan kepada PT.

BKB

yang

dalam

undangan

dicantumkan sebagai penerima kuasa para pemegang saham.6 Hanya satu pemegang saham yang menerima undangan secara langsung, yakni Nyonya Niken Vijayanti.7 Menurut pihak mbak Tutut, kalaupun pernah ada surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003, akan 4

Putusan kasasi Nomor 862. Loc.Cit. Ibid., hlm. 44—45. 6 Ibid., hlm. 7. 7 Surat undangan RUPSLB dari PT. CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005. 5


tetapi melalui surat tanggal 16 Maret 2005,

RUPSLB 18 Maret 2005 versi PT. BKB bisa

para pemegang saham menegaskan dan telah

diproses melalui SABH.10

menarik

kembali/mencabut

kuasa

RUPSLB 18 Maret 2005 yang

(power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003

diselenggarakan PT. BKB memutuskan dua

terhitung sejak tanggal surat.

surat

8

hal:

Meskipun demikian, RUPSLB tetap

Persetujuan

tentang

cara

penyelesaian

dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2005,

transaksi antara Penggugat I secara pribadi

yang diselenggarakan oleh mantan Direksi

(yang dalam RUPSLB tersebut diwakili oleh

yang

berdasarkan

Tergugat I) dengan Tergugat I itu sendiri.

RUPSLB 17 Maret 2005 terhitung sejak

Keputusan tersebut kemudian dituangkan

telah

diberhentikan 9

tanggal diputuskan. Perlu diketahui, sehari

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat

sebelum diselenggarakannya RUPSLB 18

Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang

Maret 2005, mbak Tutut bersama seluruh

dibuat

pemegang saham lainnya telah mengadakan

Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV).

RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 dengan

Persetujuan

suara sah 411,7 juta suara. Hasil RUPSLB

Tergugat I (yang telah sah diubah menurut

itu merombak jajaran Direksi dan Dewan

hukum dengan keputusan RUPSLB 17

Komisaris PT.

Maret 2005). Keputusan tersebut kemudian

CTPI.

Data

perubahan

di

hadapan

Notaris

perubahan

pengurus

dituangkan

Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem

Keputusan Rapat Nomor 17 tanggal 18

Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum

Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang

atau sekarang populer disingkat SABH)

Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV),

pada hari itu juga, akan tetapi fasilitas

Notaris di Jakarta.

adanya

pemblokiran

yang

disengaja

Akta

Turut

anggaran dasar itu, kemudian dilaporkan ke

SABH tidak dapat diakses, karena disinyalir

dalam

Bambang

RUPSLB tersebut kepemilikan

saham

mbak

Pernyataan

mengakibatkan Tutut

yang

dilakukan oleh pihak Hary Tanoesoedibjo,

tadinya 100 persen terdilusi hingga tinggal

sehingga

sebagaimana

25 persen. Tindakan PT. BKB yang

RUPSLB 17 Maret 2005 tidak dapat

menggelar RUPSLB tersebut dipandang

dimasukan. Sebaliknya, anggaran dasar hasil

sebagai

anggaran

dasar

Perbuatan

Melawan

Hukum,

sehingga mbak Tutut bersama PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro

10

8 9

Putusan kasasi Nomor 862. Loc.Cit. Ibid.

Upaya Cendana Merebut Kembai TPI. http://hukumonline.com/berita/baca. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015.


Persada, dan Yayasan Purna Bakti Pertiwi

perikatan yang timbul dan juga segala akibat

selaku

hukum dari Keputusan RUPSLB tanggal 18

pemegang

(selanjutnya

saham

disebut

Para

PT.

CTPI

Penggugat)

Maret

2005

dan

Keputusan

RUPSLB

melayangkan gugatan terhadap PT. BKB

seterusnya yang diselenggarakan oleh PT.

(Tergugat I), PT Sarana Rekatama Dinamika

BKB.

(Tergugat II), dan Turut Tergugat lainnya

Dengan dinyatakan tidak sah dan

yang salah satunya adalah PT. CTPI sendiri

tidak mengikat segala akibat hukum dari

(selanjutnya disebut Para Tergugat) kepada

RUPSLB versi PT. BKB, maka terdapat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

hubungan kausalitas:

registrasi perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN

Dengan sendirinya PT. BKB bukan pemilik

Jkt.Pst.

sah atas saham PT. CTPI;

Perkara

tersebut

dikabulkan

sebagian oleh majelis hakim, namun pihak

Karena

Hary Tanoesoedibjo (PT. BKB) mengajukan

Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai

upaya banding dengan registrasi perkara

Pasal

Nomor 629/PDT/2011/PT DKI. Hasilnya,

terhadap orang yang menimbulkan kerugian

Pengadilan Tinggi membatalkan putusan

itu karena kesalahannya untuk mengganti

Pengadilan

kerugian.

Negeri.

Selanjutnya,

Para

dinyatakan

1365

telah

KUH Perdata,

melakukan

diwajibkan

Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi.

Mengacu Pasal 1365 KUH Perdata,

Mahkamah Agung melalui putusan

mestinya Tergugat I (PT. BKB) harus

Nomor

862

K/Pdt/2013

mengabulkan

mengganti rugi. Kenyataannya, Mahkamah

tuntutan Para Penggugat, kecuali tuntutan

Agung tidak mengabulkan tuntutan ganti

ganti rugi karena tidak disertai perincian

rugi tersebut. Untuk itulah penulis tertarik

jelas dan tidak didukung bukti yang cukup,

mengangkat

sehingga tuntutan ganti rugi dinyatakan

mengkajinya lebih lanjut guna melakukan

tidak dapat diterima.11 Amar penting dari

“penemuan hukum” dan menguji putusan

putusan tersebut antara lain:

hakim dari perspektif akademikus.

permasalahan

ini

dan

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

PEMBAHASAN

Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum

Penerapan Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam Menyatakan Tidak Sah RUPSLB PT. CTPI yang di Selenggarakan oleh PT. BKB Tuntutan hak berupa perkara

keputusan RUPS PT. CTPI tanggal 17 Maret 2005; Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala

contentieus

maupun

voluntair

pada

dasarnya adalah wewenang Pengadilan 11

Ibid., hlm. 94.

Negeri,

kecuali

ada

undang-undang


menentukan lain. Wewenang ini disebut

voluntair

wewenang kompetensi absolut Pengadilan

hukum eksekutorial.

Negeri.12

mengandung

kekuatan

Terdapat ketentuan undang-undang

M. Yahya Harahap memberikan ciriciri

tidak

perkara

yang

disebut

yang menutup keran penyelesaian sengketa

berbentuk

perdata ke Pengadilan, khususnya terhadap

kontentiosa: berupa sengketa atau perkara

para pihak yang telah sepakat dan terikat

yang bersifat partai (party);

perjanjian arbitrase sebagaimana ditentukan

ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

serta

Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase

proses pemeriksaannya berlangsung secara

erat

kontradiktor (contradictoir), yakni pihak

Pengadilan.

Penggugat dan Tergugat mempunyai hak

Sudikno Mertokusumo menjelaskan masalah

untuk sanggah menyanggah berdasarkan

pengaplikasian kompetensi Pengadilan:15

13

kaitannya

asas audi alteram partem. Adapun perkara voluntair

kompetensi

Sehubungan

dengan

itu,

Kalau suatu perkara diajukan kepada yang berbentuk

perkara

hakim yang secara absolut tidak wenang

berbentuk

memeriksa perkara tersebut hakim harus

“permohonan” yang mengandung pengertian

menyatakan dirinya tidak wenang secara ex

dan syarat sebagai berikut:14

officio untuk memeriksanya, dan tidak

pemohon

adalah

dengan

ke

tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi

ditetapkan

dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.

mempunyai kedudukan tertentu terhadap

Setiap saat selama persidangan berlangsung

keadaan tertentu;

dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak

tidak mengandung sengketa dengan pihak

wenang memeriksa perkara tersebut (pasal

lain, oleh karena itu tidak ada pihak yang

132 Rv, 134 HIR, 160 Rbg).

Pengadilan,

mengajukan agar

permintaan

pemohon

digugat dan pemeriksaannya berbentuk ex

Menurut

Pasal

3

UU

30/1999

parte;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk

putusan voluntair bersifat deklarator hanya

mengadili sengketa para pihak yang telah

mempunyai kekuatan hukum mengikat pada

terikat

diri pemohon sendiri. Itu sebabnya perkara

Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut melalui

dalam

perjanjian

arbitrase”.

Pasal 11 UU 30/1999 yang pada pokoknya 12

Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi VI. Cet.I. Yogyakarta: Liberty, hlm. 77—78. 13 M. Yahya Harahap. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Edisi II. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14. 14 Ibid., hlm. 15.

menyatakan

para

pihak

tidak

berhak

mengajukan sengketa ke Pengadilan apabila telah

terikat 15

perjanjian

arbitrase

dan

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.Cit., hlm. 80.


Pengadilan Negeri wajib menolak perkara

penanaman

tersebut,

kekayaan intelektual.

kecuali

undang-undang

ini

modal;

industri;

dan

hak

menetapkan lain. Ketentuan Pasal 3 UU

Untuk memahami definisi sengketa

30/1999 diberikan batasannya sekaligus

perdagangan, tidak salahnya penulis kutip

diberikan

tulisan

pula

pengecualiannya

H.M.N.

Purwosudjipto

yang

sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 UU

mengatakan hukum dagang itu terletak

30/1999 demi menjamin adanya kepastian

dalam

hukum, akan tetapi Pasal 5 ini tidak memuat

khususnya

penjelasan autentik mengenai apa yang

perusahaan. Perikatan itu bersumber dari

dimaksud dengan: (1) sengketa dibidang

perjanjian dan dari undang-undang.16

perdagangan; dan (2) hak yang menurut

yang bersumber dari perjanjian misalnya:

hukum dan peraturan perundang-undangan

pengangkutan,

dikuasai

perusahaan, makelar, komisioner, wesel, cek

sepenuhnya

oleh

pihak

yang

lapangan

hukum

yang timbul

dari

asuransi,

perikatan, lapangan

jual-beli

bersengketa. Begitu pula pengecualiannya

dan lain-lain;

yang terdapat pada ayat (2) mengenai

yang

sengketa yang tidak dapat diselesaikan

misalnya: tubrukan kapal, dan lain-lain.

bersumber

melalui arbitrase, khususnya pengertian

dari

undang-undang

Dengan demikian, hemat penulis

tentang “sengketa yang tidak dapat diadakan

yang

perdamaian”. Ketidakjelasan pengertian dan

perdagangan adalah sengketa yang muncul

konsep yang terkandung didalam Pasal 5 ini

sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap

sangat berpotensi menimbulkan multi tafsir.

perjanjian maupun terhadap undang-undang

Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999 memang

tidak

memberikan

penjelasan

tentang pengertian “perdagangan”, namun

dimaksud

dengan

sengketa

yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi, khususnya jual-beli dalam rangka mencari keuntungan.

masih beruntung pembentuk undang-undang

Sementara itu, pengertian “hak yang

tidak melupakan untuk memberikan batasan

menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh

atau ruang lingkup “hukum perdagangan”.

pihak”, dapat diartikan sebagai hak yang

Sayangnya pembatasannya tidak dimuat

penguasaan sepenuhnya ditentukan oleh

pada

undang-undang,

pihak itu sendiri tanpa ada ketergantungan

melainkan didalam penjelasan Pasal 66

dengan pihak ketiga ataupun dibawah

huruf (b) UU 30/1999, yang menjelaskan

kekuasaan publik. Hak-hak semacam ini

"ruang lingkup hukum perdagangan" adalah

seperti hak kebendaan dan hak-hak yang

batang

tubuh

kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: 16

perniagaan;

perbankan;

keuangan;

H.M.N. Purwosutjipto. 1988. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I. Cet. VII. Jakarta: Djambatan, hlm. 5.


berasal dari perikatan yang bersumber pada

dapat dikuasai oleh para pihak saja [Rv

perjanjian. Mengenai “sengketa yang tidak

pasal 615 (ayat) 1].18

dapat diadakan perdamaian” adalah setiap

Dalam

Pasal

13.2.

sengketa yang muatan materinya tidak

Agreement

memenuhi ketentuan Pasal 1851 KUH

sengketa yang timbul antara para pihak,

Perdata. Syarat perjanjian perdamaian ini

akan diselesaikan melalui musyawarah.

menurut Pasal 1852 KUH Perdata dilakukan

Kemudian menurut Pasal 13.3. apabila

dengan

mempunyai

sengketa tidak dapat diselesaikan secara

kekuasaan untuk melepaskan haknya atas

musyawarah, harus diselesaikan melalui

hal-hal yang termaktub didalam perdamaian

arbitrase sesuai dengan ketentuan BANI. Di

itu. Dengan demikian, segala sengketa yang

Pasal 13.4. ditegaskan yang dimaksud

tidak termasuk bidang itu tidak dapat

klausula arbitase adalah sesuai pengertian

diselesaikan melalui arbitrase.

UU 30/1999 dan tidak dapat dicabut serta

cara

seseorang

Berpedoman

Pasal

5

ayat

(1)

dinyatakan

Investment

bahwa

segala

mengikat para pihak.

dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66

Menurut penulis, masalah penerapan

huruf b UU 30/1999, kemudian ditarik

hukum

kembali ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU

berhubungan erat dengan penafsiran tanpa

30/1999, maka menurut Rachmadi Usman

menutup ruang adanya kemungkinan norma

apabila ketentuan tersebut ditafsirkan secara

yang kabur (vage normen). Dalam hal ini

argumentum a contrario berarti objek

peranan penafsiran terhadap bahasa yang

sengketa

kewenangan

terkandung didalam rumusan pasal-pasal

lembaga arbitrase adalah sengketa di bidang

investment agreement maupun bahasa yang

perdagangan

menurut

terangkai dalam rumusan pasal Perbuatan

dapat

Melawan Hukum eks Pasal 1365 KUH

diadakan perdamaian.17 Pasal 5 UU 30/1999

Perdata perlu dielaborasi, karena seperti

ini senafas dengan ketentuan Reglement of

pernyataan Bruggink “kegiatan mempelajari

Rechtvordering (Rv) yang menyatakan tidak

hukum itu memang lebih banyak merupakan

semua

usaha untuk menguasai bahasa hukum.

peraturan

yang

menjadi

dan

hak

yang

perundang-undangan

perselisihan

penyelesaiannya

dapat

kepada

diserahkan

seorang

wasit.

Hanya hak-hak subjektif yang sepenuhnya

Rachmadi Usman. 2002. Hukum Arbitrase Nasional. Jakarta: Grasindo, hlm. 22.

sengketa

PT.

CTPI

Didalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara

berpikir yuridik”.19

18

17

dalam

Mengelaborasi

I.G. Rai Widjaya. 2004. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting). Edisi Revisi. Cet. III. Bekasi: Kesaint Blanc, hlm. 123. 19 J.J.H. Bruggink, 1999. Refleksi Tentang Hukum, diterjemahkan oleh Arief Shidarta. Cet. II. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.


bahasa yang penulis maksud tidak sekedar

karena

mengetahui arti tiap kata dalam rumusannya.

diajukan ke Pengadilan tidak termasuk

Kata-kata yang terjalin dalam rangkaian

dalam lingkup Pasal 5 UU 30/1999.

kalimat itu harus dicari hubungannya satu

Perjanjian

sama lain melalui suatu penalaran agar

mengikat para pihak jika nanti muncul lagi

pokok pikiran yang terkandung didalamnya

sengketa yang berhubungan dengan materi

dapat dipahami dengan baik.

Pasal 5 UU 30/1999.

Sengketa Penggugat

yang

adalah

diajukan

sengketa

substansi

materi

arbitrase

tetap

perkara

yang

berlaku

dan

Para

Didalam persidangan Para Tergugat

Perbuatan

menyatakan surat kuasa dan RUPSLB 18

Melawan Hukum. Sifat Perbuatan Melawan

Maret

2005

merupakan

Hukum itu sendiri eks Pasal 1365 KUH

pelaksanaan/perjanjian

turunan/accessoir

Perdata

dari

adalah

pelanggaran

terhadap

investment

agreement

sebagai

ketentuan undang-undang, ketertiban umum,

perjanjian pokok dan merupakan satu

kepatutan,

bukan

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari

perjanjian.

investment agreement, sehingga surat kuasa

pelanggaran

dan/atau terhadap

Penyelenggaraan

kesusilaan, isi

RUPSLB

hak

ini tidak bisa dicabut atau ditarik kembali

pemegang saham, hak mana sifatnya bukan

(irrevocable).20 Secara umum pengertian

kebendaan, melainkan hak berupa privilege

kuasa termaktub didalam Pasal 1792 KUH

dan berupa kewenangan untuk bertindak

Perdata. Sifat perjanjian kuasa ini adalah

dalam rangka menentukan arah kebijakan

konsensual dalam arti:21

perusahaan.

bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan

Penyelesaian

adalah

terhadap

pelanggaran berupa Perbuatan Melawan

penerima kuasa;

Hukum in casu pelanggaran mengenai

dituangkan dalam perjanjian pemberian

mekanisme dan prosedur penyelenggaraan

kuasa,

RUPSLB tidak dapat diselesaikan secara

persetujuan diantara mereka (kedua belah

perdamaian, karena sifat pelanggarannya

pihak);

tidak berhubungan dengan objek barang

Oleh karena itu, pemberian kuasa harus

yang dapat diserahkan, dijanjikan atau

dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak

ditahan guna mengakhiri suatu perkara yang

yang tegas dari kedua belah pihak.

berkekuatan

mengikat

sebagai

sedang bergantung atau pun mencegah

Menurut Pasal 1973 KUH Perdata,

timbulnya suatu perkara seperti dimaksud

pemberian kuasa dapat dilakukan secara

Pasal 1851 KUH Perdata. Dengan demikian,

diam-diam dengan formalitas bebas dan

tindakan

Para

Penggugat

bukanlah 20

wanprestasi terhadap perjanjian arbitrase,

Putusan Kasasi No. 862. Op.Cit., hlm. 17. M. Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata. Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3. 21


mengikat

sah

(bersifat

pada

detik

konsensual).

menerbitkan

kesepakatan

Pemberian

perwakilan,

yaitu

kuasa adanya

tersebut. Konteks yang terakhir ini oleh KUH

melakukan

suatu

perbuatan

hukum.

dinyatakan

sebagai

penerimaan kuasa secara diam-diam.

seseorang yang mewakili orang lain untuk 22

Perdata,

Adakalanya mengandung

isi

kalimat

ambiguitas

memuat

pemberian kuasa yang tiada lain merupakan

Mertokusumo mensinyalir “baik undang-

bentuk khusus dari perjanjian yang diatur

undang

dalam

Perdata.

penafsiran atau penjelasan karena seringkali

Dikarenakan bagian dari perjanjian, maka

tidak jelas atau tidak lengkap”.24 Penafsiran

pemberian kuasa juga terikat dengan asas-

dilakukan guna memperjelas ada tidaknya

asas yang terkandung didalam pembentukan

pelanggaran oleh salah satu pihak yang

perjanjian.

muaranya untuk menerapkan hukumnya

1233

KUH

atau

yang

dubius.

atau

Adanya kesepakatan ini menunjukkan sifat

Pasal

frasa

perjanjian

perjanjian

Sudikno

memerlukan

Mengacu ketentuan Pasal 1793 KUH

secara tepat. Penerapan hukum dimaksud

Perdata, Gunawan Widjaya menyimpulkan

disini adalah penerapan undang-undang,

pasal tersebut sebagai berikut: 23

sebab pelanggaran terhadap isi perjanjian

(1) Lastgeving

atau

pemberian

kuasa

maupun

pelanggaran

dalam

bentuk

adalah suatu perjanjian konsensuil, yang

Perbuatan Melawan Hukum, keduanya tidak

tidak terikat dengan suatu bentuk formil

akan terlepas dari undang-undang yang

tertentu;

umumnya diatur dalam KUH Perdata.

(2) Suatu pemberian kuasa baru berlaku

Hanya

dan

ada

perjanjian, KUH Perdata bersifat hukum

penerimaan oleh penerima kuasa atas suatu

pelengkap (bersifat mengatur) yang baru

kuasa yang ditawarkan oleh pemberi kuasa;

diterapkan jika isi perjanjiannya kurang

(3) Penerimaan kuasa dapat terjadi dengan

lengkap atau terdapat penyimpangan asas

suatu bukti penerimaan yang secara tegas

hukum didalam perjanjian tersebut. Menurut

menyatakan kehendaknya untuk menerima

Herlien

kuasa tersebut dan melaksanakan kuasa

mengatur diberlakukan dalam arti negatif

yang diberikan; maupun secara langsung

(bergantung

melaksanakan

sedangkan

mengikat

manakala

kuasa

yang

telah

ditawarkan

saja,

khusus

Budiono,

pelanggaran

peraturan

keinginan peraturan

para

bersifat

isi

bersifat

pihak), memaksa

diberlakukan dalam arti positif yang tidak 22

I.G. Rai Widjaya. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting). Op.Cit., hlm. 86. 23 Gunawan Widjaja. 2004. Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa (dalam Sudut Pandang KUH Perdata). Jakarta: Kencana, hlm. 174—175.

bergantung dari keinginan para pihak, 24

Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 14.


melainkan memang sudah ditentukan dalam

ia menerima, sejak saat itulah terjadi

undang-undang dan sifatnya mengharuskan

kesepakatan dan penerima kuasa menjadi

ataupun menggariskan suatu larangan.25

terikat

untuk

melaksanakan/memenuhi

segala

urusan

yang

Berkaitkan dengan pemberian kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara

termuat

dalam

pemberian kuasa tersebut.

dalam RUPS, menurut Pasal 85 ayat (5) UU

Pasal 1816 KUH Perdata juga ada

40/2007, pemberian kuasa oleh pemegang

menyinggung tentang pencabutan kuasa,

saham

meskipun

berakhir

jika

pemberi

kuasa

tidak

secara

tegas.

Isinya

melaksanakan sendiri isi kuasa tersebut

berbicara tentang pengangkatan kuasa baru

sebelum penerima kuasa melaksanakannya.

untuk urusan sama yang menyebabkan

Dengan kata lain, pemberian kuasa itu telah

kuasa pertama ditarik secara otomatis. Pasal

gugur dan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini

tersebut dapat di interpretasikan secara

tidak

dikarenakan

ekstensif. Jika maknanya diperluas, maka

rumusannya bersifat memaksa (dwingend

tertariknya kuasa pertama secara otomatis

recht). Keberlakuan Pasal 85 UU 40/2007

tidak hanya dalam kondisi si pemberi kuasa

sifatnya

dengan

menunjuk kuasa baru, namun juga berlaku

menggariskan suatu ketentuan yang bersifat

terhadap si pemberi kuasa itu sendiri.

tetap dan tidak dapat lagi disimpangi atas

Maksudnya adalah pemberi kuasa pada

dasar keinginan para pihak.

dasarnya dapat mengakhiri suatu kuasa

dapat

disimpangi

mengharuskan

Ditilik dari sudut pandang Pasal

dengan cara ia sendiri yang melakukan

1814 KUH Perdata, pencabutan kuasa secara

urusan tersebut tanpa perlu menunjuk kuasa

sepihak adalah hak si pemberi kuasa, bahkan

baru. Dalam hal ini, kuasa yang telah

ia dapat memaksa pemegang kuasa untuk

diberikannya akan ditarik secara otomatis,

mengembalikan kuasa itu, namun harus

dengan

disertai

pencabutannya.

dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa itu

Keleluasaan mencabut kuasa secara sepihak

adalah urusan yang sama dengan urusan

menurut penulis sangat logis, mengingat

yang sebelumnya dikuasakannya kepada

kehendak memberikan kuasa datangnya juga

orang lain. Rasionya adalah, menunjuk atau

sepihak dari pemberi kuasa dan hanya untuk

mengangkat kuasa baru saja diperbolehkan

urusan pemberi kuasa. Dalam hal ini,

yang tentunya tetap untuk kepentingan

menerima ataupun menolak kuasa tidak

pemberi kuasa, apalagi dalam hal si pemberi

akan merugikan calon penerima kuasa. Jika

kuasa melakukan sendiri urusannya. Dengan

dengan

alasan

syarat

sepanjang

urusan

yang

demikian, dapat penulis simpulkan bahwa 25

Herlien Budiono. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 113.

pencabutan kuasa secara sepihak tidak


menyalahi aturan. Pemberian kuasa memang

dapat turut menentukan jalannya perusahaan

merupakan bagian dari perjanjian, namun

melalui RUPS.27

secara konseptual pemberian kuasa itu

Terlepas

dari

ketentuan

adalah tindakan hukum sepihak (perjanjian

penyelenggaraan

sepihak), sehingga pencabutannya pun dapat

Tergugat

dilakukan secara sepihak juga.

menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005

Baik

RUPS

tahunan

maupun

RUPSLB, keduanya diselenggarakan oleh

I

RUPS,

secara

hukum

memang

tidak

dapat

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni:28

Direksi [Pasal 66 ayat (1) UU 1/1995 atau

Pernyataan eksepsi tersebut sangat

Pasal 79 ayat (1) UU 40/2007]. Perbedaan

jelas menggambarkan kewenangan Tergugat

kedua

Rudhi

I (PT. BKB) selaku penerima kuasa untuk

Prasetya hanya terletak pada acara (agenda)

bertindak mewakili Penggugat I hanya

rapatnya.

dalam

RUPS

tersebut

Dalam

menurut

RUPS

dibicarakan/dibahas

biasa,

kapasitasnya

sebagai

pemegang

mengenai

saham yang disebutkan diatas. Sementara

pertanggungjawaban tahunan Direksi dan

diketahui, para pemegang saham Turut

Komisaris,

dengan

Tergugat I (PT. CTPI) tidak hanya 4 (empat)

neraca untung rugi perusahaan. Adapun

pihak diatas. Masih ada 2 (dua) pihak

RUPSLB

masalah

lainnya, yakni Ny. Niken Vijayanti pemilik

pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris.

3.150.000 lembar saham dan Tn. Mohamad

RUPSLB ini dapat diadakan setiap waktu

Jarman pemilik 780.000 lembar saham pada

sesuai

khususnya

agendanya

kebutuhan

adalah

yang

bertalian

selain

Perseroan.26

Pada

PT. CTPI yang notabene juga memiliki hak

penyelenggaraan RUPS terdapat hak hadir

suara. Berdasarkan fundamentum petendi,

dan bersuara pada diri setiap pemegang

undangan RUPSLB tidak ditujukan kepada

saham yang merupakan bagian dari fungsi

para pemegang saham secara langsung,

pemilikan saham itu sendiri. Disatu pihak

melainkan dialamatkan kepada PT. BKB

disebut beleggingsfunctie, dimana saham

yang dalam undangan tersebut dicantumkan

berfungsi sebagai sarana penanaman modal.

sebagai penerima kuasa para pemegang

Dilain pihak disebut zeggenshapsfunctie,

saham.29 Hanya satu pemegang saham yang

yakni fungsi hak suara atau ikut bersuara,

menerima undangan secara langsung, yaitu

yang dari hak suara itu, pemegang saham 27

26

Rudy Prasetya. 2011. Perseroan Terbatas Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.

Nindyo Pramono.2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta:Andi, hlm. 110. 28 Thio Yonatan. 2011. “Sengketa Kepemilikan Saham Berdasarkan Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)”. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 113. 29 Ibid., hlm. 7.


Nyonya

Vijayanti.30

Niken

Cara

Menurut pengamatan penulis, baik

menyalahi

judex factie maupun judex jurist telah benar-

ketentuan Pasal 20 ayat (2) anggaran dasar

benar secara obyektif mendalami duduknya

PT.

waktu

perkara, yang pada akhirnya menemukan

pemanggilan rapat hanya dapat dipersingkat

hukumnya dengan menyatakan sengketa ini

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya

bukan sengketa wanprestasi, melainkan

dalam hal mendesak, faktanya kenyataan

sengketa

yang terjadi tidak demikian.31

Lagipula Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal

pemanggilannya

CTPI.

Dari

pun

telah

Seharusnya

sisi

jangka

Perbuatan

Melawan

Hukum.

pelaksanaan, RUPSLB

50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya

tersebut telah menyalahi mekanisme dan

melengkapi segala alasan hukum yang tidak

prosedur batas waktu pemanggilan maupun

dikemukakan oleh para pihak. Ketentuan ini

perihal

Dengan

diformulasikan kembali didalam rumusan

demikian, RUPSLB 18 Maret 2005 dapat

Pasal 52 UU 14/1985 yang berbunyi “dalam

dikatakan tidak sah dikarenakan menurut

mengambil putusan, Mahkamah Agung

ketentuan Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995 atau

tidak

Pasal 82 ayat (5) UU 40/2007, keputusan

diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat

RUPS baru dianggap sah jika memenuhi 2

memakai alasan-alasan hukum lain”.

penyerahan

undangan.

terikat

pada

alasan-alasan

yang

(dua) syarat, yakni: 1) dihadiri oleh seluruh

Chatamarrasjid menyebutkan bahwa

pemegang saham yang mewakili saham

pada Perbuatan Melawan Hukum harus

dengan hak suara yang sah; dan 2) disetujui

selalu ada unsur pelanggaran terhadap

dengan suara bulat. Kedua syarat tersebut

kewajiban yang harus dipenuhi terhadap

bersifat kumulatif.

Penuntut/Penggugat,

Judex

factie

pelanggaran

Negeri

tersebut timbul dari kewajiban menurut

Jakarta Pusat mempertimbangkan materi

hukum, dan tidak semata-mata karena

perkara a quo sebagai Perbuatan Melawan

perjanjian para pihak.33 Semua perbuatan

Hukum,

pada

Para Tergugat, baik disengaja (wilfull) atau

dalam

karena kelalaian (negligence) melanggar UU

sebagaimana

1/1995 maupun peraturan terkait lainnya

sehingga

klausul/perjanjian Investment

Pengadilan

dan

tidak

tunduk

arbitrase

Agreement

pertimbangan hukum alinea 3 halaman 192

dapat

dikategorikan

putusan sela:32

kesalahan.

sebagai

Walaupun

bentuk

pernyataan

“kesalahan” seperti itu oleh UU 1/1995 tidak 30

Surat undangan RUPSLB dari PT. CTPI kepada pemegang saham dengan Nomor surat: 025 – 030/CTPI/CEO/III/05, tertanggal 10 Maret 2005. 31 32

Putusan kasasi Nomor 862. Loc.Cit. Ibid., hlm. 87.

33

Chatamarrasjid. 2000. Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 155.


secara eksplisit disebut sebagai Perbuatan

unsur)

Melawan Hukum, tetap saja perbuatan

Didalamnya

Tergugat I bertentangan dengan norma

(normomvang), yakni wilayah penerapan

hukum dan berakibat lebih lanjut dengan

(toepassingsgebied)

dirugikannya Para Penggugat. Mengacu

bersangkutan. Semakin sedikit isi kaidah

pendapat Hans Kelsen, parameter untuk

hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah

menyatakan suatu perbuatan bertentangan

penerapannya semakin besar. Sebaliknya,

dengan norma tidak semata-mata dilihat

semakin banyak isi kaidah hukum memuat

dari perbuatannya yang berlawanan dengan

ciri-ciri,

norma, namun juga apabila perbuatannya

semakin kecil.36 Inilah yang membuat

tidak

Perbuatan

rumusan Pasal 1365 dapat menjangkau

tersebut kemudian menjadi suatu kondisi

banyak Perbuatan Melawan Hukum diluar

spesifik menurut hukum untuk adanya suatu

KUH Perdata itu sendiri.

memenuhi

norma.

yang

mewujudkan terdapat

maka

kaidah

lingkup

kaidah

kaidah

wilayah

itu.

yang

penerapannya

konsekuensi.34 Kesalahan Para Tergugat

Pasal 1365 KUH Perdata tidak

pada akhirnya menjelma menjadi Perbuatan

membedakan sifat kesengajaan maupun

Melawan Hukum yang mengarah pada

kurang berhati-hati/lalai untuk penjatuhan

struktur norma Pasal 1365 KUH Perdata,

sanksi

dimana substansi Pasal 1365 KUH Perdata

hanya mengatakan, harus ada kesalahan

baru menjadi lengkap apabila dikaitkan

(schuld)

dengan

melanggar hukum, agar dapat diwajibkan

peraturan

perundang-undangan

mengganti

di

kerugian,

pihak

pembuat

membayar

Agustina sebagai rumusan pasal

yang

pendapat Wirjono Prodjodikoro.37 Dengan

memerlukan

KUH

mendasarkan pada teori klasik, Suharnoko

diluar

Perdata.35

menjelaskan

kerugian

perbuatan

diluar KUH Perdata yang disebut Rosa

materialisasi

ganti

melainkan

bahwa

sebagaimana

perbedaan

antara

Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata

gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan

bersifat umum. Artinya hanya memuat isi

Melawan Hukum terletak pada tujuannya.

kaidah atau unsur-unsur hukum sedikit. Isi

Pada gugatan wanprestasi, tujuannya untuk

kaidah (norminhoud) itu sendiri menurut

menempatkan

Bruggink adalah keseluruhan ciri (unsur-

seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put

34

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., hlm. 44. 35 Rosa Agustina, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, Jaap Hijma. 2012. Hukum Perikatan (Law of Obligations). Kerjasama Universitas Leiden, Universitas Groningen, Universitas Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 6.

Penggugat

pada

posisi

the plain tiff to the position if he would have been in had the contract been performed).

36

J.J.H. Bruggink. Op.Cit., hlm. 88. Wirjono Prodjodikoro. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju, hlm. 24. 37


Dengan demikian ganti ruginya berupa

Harahap, RUPS yang dimaksud bukan

kehilangan keuntungan yang diharapkan

RUPS biasa sebagaimana diatur Pasal 86

(expectation

winstderving).

UU 40/2007 atau Pasal 73 UU 1/1995, sebab

Sementara itu, tujuan gugatan Perbuatan

RUPS tentang hal ini dikategorikan sebagai

Melawan

untuk

perubahan anggaran dasar.39 Perubahan

menempatkan posisi Penggugat kepada

anggaran dasar untuk keperluan konversi

keadaan

utang menjadi saham, menurut penulis

loss

atau

Hukum

semula

adalah

sebelum

terjadinya

Perbuatan Melawan Hukum, sehingga ganti

termasuk

dalam

kategori

perubahan

rugi yang diberikan adalah kerugian yang

anggaran dasar untuk penambahan modal,

nyata atau reliance loss.38

sehingga harus memenuhi ketentuan kuorum sesuai Pasal 35 Juncto Pasal 75 UU 1/1995

PIHAK

HARUS

atau dalam UU 40/2007 mengacu pada Pasal

AKIBAT

35 ayat (3) Juncto Pasal 88 ayat (1). Adapun

YANG

BERTANGGUNG KERUGIAN

JAWAB

YANG

DITIMBULKAN

syarat

pemanggilan

RUPS-nya

harus

DARI KETIDAKABSAHAN RUPSLB

memenuhi ketentuan pasal 69 UU 1/1995

PT. CTPI 18 MARET 2005

atau Pasal 82 UU 40/2007. Jika cara ini

Merujuk ketentuan Pasal 28 ayat (2)

yang menjadi alas hak Tergugat I (PT. BKB)

UU 1/1995 Juncto PP No. 15/1999, seorang

dalam memiliki saham PT. CTPI, maka cara

kreditur hanya dapat mengkompensasikan

memiliki sahamnya belum dapat dikatakan

piutangnya

sah, dikarenakan syarat pelaksanaan RUPS-

apabila

sebelumnya

pernah

diperjanjikan oleh para pihak tentang sifat

nya

tidak

konversi dari suatu tagihan. Perjanjian yang

pemanggilan maupun dari sisi kuorum-nya.

dibuat itupun harus berdasarkan persetujuan RUPS.

Jika

diperjanjikan,

rencana

terpenuhi,

Transaksi

baik

mengenai

pemindahan/pengalihan

tersebut

belum

dari pemegang saham PT. CTPI kepada PT.

masih

dapat

BKB dilaksanakan Tergugat I melalui

kreditur

memintanya dengan cara harus disetujui

RUPSLB 18

oleh para pemegang saham melalui RUPS

dinyatakan Pengadilan tidak sah. Kalaupun

yang

RUPSLB

akan

diadakan

khusus

untuk

Maret 2002 yang telah

tersebut

sah,

penulis

tetap

menyetujui transaksi debt to equity swap ini.

berpendirian bahwa Tergugat I tidak berhak

Keputusan RUPS baru sah apabila sesuai

membeli

dengan ketentuan mengenai panggilan rapat,

pertimbangan tidak adanya penawaran jual

kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan

dari Para Penggugat dan pemindahan saham

anggaran

dasar.

Menurut

M.

PT.

CTPI

dengan

Yahya 39

38

saham

Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana, hlm. 116.

M. Yahya Harahap. 2011. Hukum Perseroan Terbatas. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 241.


itupun harus memenuhi ketentuan Pasal 48,

ayat (3) UU 40/2007 yang pada pokoknya

49, dan 50 UU 1/1995. Dengan demikian,

menyatakan pengeluaran saham lebih lanjut

transaksi yang dilakukan Tergugat I (PT.

yang dilakukan setiap kali untuk menambah

BKB)

modal yang ditempatkan harus disetor

tidak

memenuhi

syarat

sahnya

perjanjian in casu perjanjian jual-beli saham

penuh.

atau setidaknya dalam proses jual-belinya

agreement berisi tentang investasi, tidak

ada mengabaikan salah satu syarat dan

serta merta investasi tersebut langsung

ketentuan undang-undang.

diwujudkan dengan diterbitkannya saham

Butir B prembalue dan Pasal 3.1. investment

baru oleh PT. CTPI. Konsekuensinya,

agreement

hubungan

Tergugat I (PT. BKB) pada tahun 2002

hukum yang tercipta antara Para Penggugat

bukanlah pemegang saham di PT. CTPI.

dengan Tergugat I (PT. BKB) selaku

Sebagai pihak luar yang bukan pemegang

investor.

saham,

menggambarkan

Kedua

investment

rumusan

I

investment

tidak

berhak

menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005.

memuat frasa “akan mendapatkan saham”.

Dengan dinyatakan tidak sahnya

Itu berarti, investasi yang dilakukan PT.

RUPSLB 18 Maret 2005 oleh Pengadilan,

BKB tidak secara langsung dan tidak

tidak hanya status kepemilikan saham PT.

seketika itu juga. Dalam arti PT. BKB tidak

BKB di PT. CTPI yang tidak sah, tetapi juga

langsung menyetorkan seluruh uang atau

termasuk pemindahan sahamnya kepada PT.

barang untuk diinvestasikan. Selanjutnya

MNC,

PT.

yang

sandarkan dengan berpegangan pada Pasal

diterbitkannya kepada PT. BKB sebagai

48 ayat (3) UU 40/2007 yang pada

bukti penyertaan PT. BKB kedalam PT.

pokoknya

CTPI. Apabila PT. BKB murni berinvestasi

persyaratan

di PT. CTPI secara langsung, seharusnya

dipenuhi,

ketika tercapai kata sepakat untuk tujuan

kepemilikan saham tersebut tidak dapat

dimaksud, PT. CTPI segera menyerahkan

menjalankan hak selaku pemegang saham

saham

dan

dan saham tersebut tidak diperhitungkan

kewajiban PT. BKB adalah menyetor uang

dalam kuorum yang harus dicapai sesuai

yang diinvestasikan tersebut secara penuh

dengan ketentuan undang-undang dan/atau

yang besarannya (jumlah uangnya) sesuai

anggaran dasar. Hak-hak pemegang saham

dengan banyaknya lembar saham yang akan

dimaksud adalah seperti yang ditentukan

diterima PT. BKB sebagaimana ditentukan

Pasal 52 ayat (1) UU 40/2007.

baru

tersebut

Tergugat

materi

selalu

CTPI

agreement

ketentuan

Meskipun

menyerahkan

yang

saham

diterbitkannya,

Pasal 26 ayat (4) UU 1/1995 atau Pasal 33

Tbk.

Pernyataan

memuat

ketentuan

kepemilikan pihak

ini

yang

saham

penulis

apabila tidak

memperoleh


Secara implisit UU 1/1995 juga memuat

dinyatakan Pengadilan sebagai RUPS tidak

ketentuan serupa melalui Pasal 45 ayat (1)

sah atau setidak-tidaknya RUPS pemindahan

yang berbunyi “setiap saham memberikan

saham tersebut diselenggarakan oleh Direksi

kepada pemiliknya hak yang tidak dapat

yang diangkat berdasarkan RUPS berikutnya

dibagi”. Perkataan “hak” dalam pasal ini

setelah RUPSLB 18 Maret 2005.40

tiada lain adalah hak-hak dasar pemegang

Salah satu cara yang dihalalkan untuk

saham secara umum sama halnya seperti

mendapatkan suatu hak milik sesuai Pasal

yang termuat dalam Pasal 52 ayat (1) UU

584 KUH Perdata, dengan cara pemilikan

40/2007. Walaupun tidak secara eksplisit

dan karena penunjukan atau penyerahan

disebutkan hak-hak apa saja yang dimaksud

berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk

oleh Pasal 45 ayat (1) UU 1/1995, namun

memindahkan hak milik, dan dilakukan oleh

penulis memberanikan diri menafsirkan

seorang yang berhak berbuat bebas terhadap

“hak” yang dimaksud pasal ini sama halnya

kebendaan itu. Seperti yang sudah penulis

dengan “hak” yang dimaksud Pasal 52 ayat

bahas

(1)

memperkuat

tersimpul bahwa cara dan proses pemilikan

penafsiran penulis, berikut

saham PT. CTPI oleh PT. BKB tidak

UU

40/2007.

argumentasi

Untuk

pada

subbab

sebelumnya,

telah

dikutip bunyi penjelasan Pasal 46 ayat (3)

memenuhi

UU 1/1995.

undang-undang. Dengan demikian, karena

Dari penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU

persyaratan yang ditentukan

pemilikan saham yang dilakukan PT. BKB

1/1995 tentunya tergambarkan hak-hak apa

tidak

sah,

saja yang dimiliki oleh pemegang saham.

dilakukannya kepada PT. MNC, Tbk juga

Hak-hak tersebut tidak jauh berbeda seperti

tidak sah, sebab PT. BKB bukanlah pihak

bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU

yang

40/2007.

kebendaan itu (terhadap saham PT. CTPI).

Akta Pernyataan Keputusan Rapat TPI

Disini terdapat hubungan kausalitas tentang

Nomor 93, tanggal 21 Juli 2006 tentang

status kepemilikan saham PT. CTPI, yang

pemindahan/pengalihan sebanyak 75 persen

mana dari ketidakabsahan pemilikan saham

saham PT. CTPI oleh PT. BKB kepada PT.

PT. CTPI oleh PT. BKB berakibat pada

berhak

pemindahan

berbuat

saham

bebas

yang

terhadap

MNC, menurut penulis seyogyanya tidak dapat diberlakukan lagi. Hal ini didasarkan pada fakta RUPS pemindahan sahamnya diselenggarakan oleh Direksi hasil bentukan dan pengangkatan berdasarkan keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang sudah

40

Susunan pemegang saham PT. CTPI setelah adanya transaksi penjualan saham dari PT. BKB ke PT. MNC, Tbk telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkum HAM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris TPI Nomor W7-HT. 01.10- 4534 tanggal 5 April 2007.


tidak sahnya PT. MNC, Tbk memiliki saham

juga dapat didasarkan pada ketentuan Pasal

PT. CTPI hasil pembelian dari PT. BKB.

574 KUH Perdata yang menyatakan “tiap-

PT. MNC, Tbk tidak serta merta kehilangan

tiap pemilik suatu kebendaan, berhak

haknya.

menuntut

Masih

terbuka

peluang

kepada siapapun juga yang

mempertahankan hak pemilikan sahamnya.

menguasainya,

Selaku bezitter (orang yang menguasai

kebendaan itu dalam keadaan sebagaimana

barang), PT. MNC, Tbk sudah dianggap

adanya”.

sebagai pemilik sepenuhnya saham-saham

Upaya yang dapat ditempuh oleh pemegang

yang telah dibelinya melalui PT. BKB,

saham

bahkan

Penggugat)

menurut

penulis

kedudukannya

PT.

akan

CTPI untuk

pengembalian

yang

sah

mengambil

(Para kembali

bukan sekedar bezitter, tetapi lebih dari itu,

saham PT. CTPI yang dikuasai PT. MNC,

yakni selaku eigenar (pemilik barang)

Tbk

sepanjang proses pemilikan saham tersebut

tuntutan hak kepada Pengadilan atas dasar

dilakukan PT. MNC, Tbk dengan itikad baik.

Pasal 1965 KUH Perdata yang sudah

Atas dasar “itikad baik” inilah PT. MNC,

penulis singgung diatas. Alternatif lain

Tbk dapat mempertahankan haknya. Sama

melalui gugatan pembatalan perjanjian.

halnya seperti

PT. MNC, Tbk, Para

Yang digugat adalah perjanjian jual-beli

Penggugat atas dasar asas “itikad baik”

saham antara PT. BKB dengan PT. MNC,

juga masih dapat mengupayakan agar

Tbk.

saham yang sudah dikuasai PT. MNC, Tbk

perjanjian tersebut dikabulkan Pengadilan,

diserahkan kepada mereka. Hal ini dapat

maka menurut hukum perjanjian itu dinilai

dilakukan

Penggugat

tidak memiliki efek hukum. Akibat adanya

sebaliknya.

pembatalan perjanjian dijelaskan oleh Elly

sepanjang

Para

mampu

membuktikan

Maksudnya

adalah

membuktikan

tidak

adalah

dengan

Apabila

cara

gugatan

mengajukan

pembatalan

Erawati dan Herlien Budiono sebagai

adanya “itikad baik” dari PT. MNC, Tbk

berikut:41

ketika mengambil alih saham PT. CTPI.

Perjanjian yang batal demi hukum tidak

Dasar hukumnya Pasal 1965 KUH Perdata

lantas berarti perjanjiannya tidak ada atau

yang dirumuskan secara positif. Menurut

dianggap tidak ada, sebab bagaimanapun

pasal tersebut, itikad baik harus selalu

perjanjian itu telah ada atau telah terjadi,

dianggap ada, akan tetapi tidak tertutup

hanya menurut hukum perjanjian semacam

kemungkinan

itu tidak diberi akibat atau tidak berefek.

bagi

siapapun

untuk

mengajukan tuntutan hak dengan syarat mampu membuktikan adanya itikad buruk pihak yang dituntut. Tuntutan seperti ini

41

Elly Erawati dan Herlien Budiono (ed). 2010. Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 28—29.


Pada keadaan seperti itu, hukum menilai

PENUTUP

bahwa kondisi dikembalikan mundur ke

Putusan Mahkamah Agung sudah

kondisi semula seperti pada saat perikatan

sesuai peraturan perundang-undangan dalam

itu timbul atau pada saat perjanjian tersebut

membatalkan dan menyatakan tidak sah

ditutup. Karena perjanjian tidak berakibat

RUPSLB

hukum maka para pihak tidak perlu

prosedur penyelenggaraan RUPSLB tersebut

melakukan prestasi, dan kepada pihak yang

tidak sah karena tidak dihadiri seluruh

telah melakukan prestasi dianggap telah

pemegang saham yang mewakili saham

terjadi pembayaran yang tidak diwajibkan.

dengan hak suara sah dan tidak disetujui

Dalam hal perjanjian jual-beli saham

dengan suara bulat [Pasal 69 ayat (6) UU

antara PT. BKB dengan PT. MNC, Tbk

1/1995].

dibatalkan Pengadilan, maka saham PT.

PT.

CTPI.

Mengenai selalu

Mekanisme

penggantian harus

dan

kerugian

CTPI hasil dilusi yang dipersengketakan,

tidak

berwujud

dikembalikan kepada PT. BKB. Selanjutnya

Penggantian

karena pemilikan saham PT. CTPI oleh PT.

merupakan

BKB atas dasar RUPSLB 18 Maret 2005

terhadap

yang sudah dianulir atau dinyatakan tidak

keadaan semula (restitutio in integrum).

sah oleh Pengadilan, maka saham tersebut

Itulah roh konsep penggantian kerugian

harus dikembalikan lagi kepada pihak yang

yang sebenarnya menurut norma Pasal 1365

paling berhak, dalam hal ini kepada Para

KUH Perdata. Adanya klausul arbitrase

Penggugat. Dengan tersimpulnya pihak

berdasarkan Investment Agreement, tidak

yang paling berhak atas saham PT. CTPI,

meniadakan

selanjutnya tinggal menentukan siapa yang

mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena

harus bertanggung jawab atas kerugian

materi perkara ini tidak termasuk dalam

yang diderita Para Penggugat.

lingkup Pasal 5 UU 30/1999. Yang harus

Suatu kewenangan bertindak dalam hukum,

bertanggung jawab atas timbulnya kerugian

secara paralel pasti disertai pula tanggung

adalah

jawab yang harus diemban. Tanggung

mengkuasakan

jawab pada rezim PT dapat berdiri sendiri-

pelaksanaan investement agreement kepada

sendiri atau dapat pula saling kait mengkait

Hary Tanoesoedibjo atas dasar tidak hati-

antara PT itu sendiri dengan organnya

hati atau sembrono (carelessly) dalam

(RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris).

melaksanakan

sejumlah nilai

yang

pengembalian

Direksi

hak

PT.

uang

uang. hanya

equivalent

saja

penderita

pada

Para

BKB

Penggugat

yang telah

penandatanganan

kewajiban

dan

mengurus

Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (onwettig, unlawful)


yang dikategori sebagai Perbuatan Melawan

Kementerian Hukum dan HAM dan

Hukum (onrechtmatigedaad, unlawful act).

tim ahli pemantauan hukum Perseroan yang

Begitu pula PT. BKB selaku subjek hukum

mendapat amanat berdasarkan Pasal 156 UU

mandiri yang sudah jelas telah dinyatakan

40/2007 dan telah dibentuk berdasarkan

Pengadilan melakukan Perbuatan Melawan

Permenkum

Hukum.

09.AH.01.01

RUPSLB

18

Maret

2005

HAM

Nomor:

M.HH

2009

tentang

Tahun

diselenggarakan oleh Direksi PT. CTPI yang

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

telah diberhentikan dengan sah berdasarkan

Kerja

RUPSLB 17 Maret 2005, sedangkan RUPS

Perseroan.

pemindahan saham PT. CTPI kepada PT.

Keuangan (OJK) yang mengawasi bidang

MNC, Tbk diselenggarakan oleh Direksi

pasar modal, hendaknya menindaklanjuti

yang

putusan kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013,

diangkat

berdasarkan

keputusan

Tim

Ahli Begitu

Pemantauan pula

Otoritas

dengan

tidaknya

diangkat

menerbitkan instruksi kepada PT. BKB dan

setelah

PT. MNC, Tbk yang menguasai 75 persen

RUPSLB 18 Maret 2005. Dengan begitu,

saham PT. CTPI, agar yang bersangkutan

tindakan kedua Direksi PT. CTPI tersebut

segera melaksanakan putusan kasasi tersebut

tidak sah, begitu pula hasil RUPSLB-nya,

dan menyelesaikan status quo kepemilikan

karena

saham PT. CTPI.

berdasarkan

Direksi

RUPS

bukan

yang

berikutnya

pejabat

yang

berhak

menyelenggarakan RUPSLB [Pasal 66 ayat

Tidak

adanya

teguran

Jasa

RUPSLB 18 Maret 2005 atau setidakoleh

mengeluarkan

Hukum

itidak

baik

Tergugat

40/2007], sehingga yang bersangkutan harus

Nomor 862 K/Pdt/2013 secara sukarela,

bertanggung jawab pula terhadap kerugian

dapat ditindaklanjuti Para Penggugat dengan

yang di derita Para Penggugat.

mengajukan permohonan eksekusi paksa

Agung

putusan

Para

(1) UU 1/1995 atau Pasal 79 ayat (1) UU

Mahkamah

melaksanakan

ataupun

kasasi

diharapkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri [Pasal 196

mampu menertibkan peradilan sehubungan

H.I.R. juncto Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009

dualisme pendapat mengenai kewenangan

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan memeriksa perkara yang terikat perjanjian

arbitrase,

menerbitkan

S.E.M.A.

dengan atau

cara

DAFTAR PUSTAKA

berupa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

ketentuan lain, agar sengketa serupa yang

Tentang Mahkamah Agung, LN. No.

mungkin muncul dikemudian hari tidak

73 Tahun 1985, TLN. No. 3316

berpolemik lagi.

Sebagaimana

di

Ubah

Terakhir

Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun


2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Obligations). Kerjasama Universitas

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Leiden,

Tentang Mahkamah Agung, LN. No. 3

Universitas

Tahun 2009, TLN. No. 4958.

Pustaka Larasan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang

Universitas

Groningen,

Indonesia.

Denpasar:

Bruggink, J.J.H. 1999. Refleksi Tentang

Perseroan Terbatas, LN. No. 13 Tahun

Hukum,

1995, TLN. No. 3587.

Shidarta. Cet. II. Bandung: Citra

Undang-Undang Tentang

No.

30

Arbitrase

Tahun dan

1999

Alternatif

diterjemahkan

oleh

Arief

Aditya Bakti. Budiono, Herlien. 2013. Kumpulan Tulisan

Penyelesaian Sengketa, LN. No. 138

Hukum

Tahun 1999, TLN. No. 3872.

Kenotariatan: Buku Kedua. Bandung:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756. Undang-Undang

No.

48

Perdata

di

Bidang

Citra Aditya Bakti. Chatamarrasjid. 2000. Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate

Tahun

2009

Veil)

Kapita

Selekta

Hukum

Tentang Kekuasaan Kehakiman; LN.

Perusahaan. Cet. I. Bandung. Citra

No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

15

Tahun

1999

Tentang

Erawati, Elly dan Herlien Budiono (ed). 2010.

Penjelasan

Hukum

Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang

Kebatalan

Dapat

Nasional Legal Reform Program.

Dikompensasikan

Sebagai

Setoran Saham, LN. 18 Tahun 1999, TLN. No. 3812.

K/Pdt/2013, tanggal 2 Oktober 2013. Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat

Jenderal

&

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.

Hukum

M.

Tatiek

Sri

Suharnoko, Jaap

Perikatan

Hijma. (Law

Yahya.

2011.

Hukum

Perseroan Terbatas. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika. -----------. 2008. Hukum Acara Perdata. Cet. VIII. Jakarta: Sinar Grafika. -----------.

Nieuwenhuis,

dan

Yogyakarta: Gadjah Mada University

Harahap,

Rosa,

M

Press.

Buku-Buku:

Agustina,

Philipus

Jakarta:

Djatmiati. 2005. Argumentasi Hukum.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 862

Jakarta:

Hadjon,

Perjanjian.

tentang

2005.

Ruang

Lingkup

Eksekusi

Bidang

Hans

Permasalahan

2012.

Perdata. Edisi II. Cet. I. Jakarta: Sinar

of

Grafika.


Huijbers, Theo. 2005. Filsafat Hukum. Edisi Revisi. Cet. X. Yogyakarta: Kanisius. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Mertokusumo,

Sudikno.

2002.

Hukum

Acara Perdata Indonesia. Edisi VI. Cet.I. Yogyakarta: Liberty. -----------.1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Pramono, Nindyo. 2013. Hukum PT Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta: Andi. Prasetya, Rudy. 2011. Perseroan Terbatas Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. Prodjodikoro, Wirjono. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut

Hukum

Mandar Maju.

Perdata.

Bandung:

2013

Recommend Documents