SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 002/SK/LI-ASA/VII/2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN GERAKAN INDONESIA ASA MENIMBANG
:
1. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi misi Lembaga Indonesia ASA yakni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil, sejahtera dan aman, perlu dilakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Lembaga Indonesia ASA. 2. Bahwa sosialisasi dimaksud harus dilakukan secara masif hingga ke pelosok desa di seluruh nusantara, sehingga perlu dibentuk organ struktural dari tingkat pusat, kawasan, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa untuk membantu pelaksanaan tugas Lembaga yang diberi nama Gerakan Indonesia ASA. 3. Bahwa untuk mencapai sasaran dimaksud, maka perlu diatur Organisasi, tugas, dan tanggung jawab kepengurusan Gerakan Indonesia ASA di tingkat pusat hingga kelurahan/desa yang dtetapkan dalam sebuah Surat Keputusan. MENGINGAT
:
1. Anggaran Dasar Lembaga Indonesia ASA No.02 tanggal 3 Juli 2013 Notaris Trismorini Asmawel, SH 2. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Indonesia ASA 3. Undang-Undang Ormas, 2 Juli 2013 MEMPERHATIKAN
:
1. Masukan Rapat Dewan Pengurus Harian Lembaga Indonesia ASA tanggal 29 Mei, 5 Juni, dan 13 Juni tahun 2013. 2. Masukan-masukan anggota Dewan Pembina Lembaga Indonesia ASA, Juni 2013. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN GERAKAN INDONESIA ASA MASA BHAKTI 2013-2014. Pasal 1 Nama Gerakan ini diberi nama Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, dan Aman, disingkat Gerakan Indonesia ASA.
Pasal 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Gerakan ini mengemban Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar Lembaga Indonesia ASA. Pasal 3 Struktur Organisasi 1) Di Tingkat Pusat terdiri atas : 1.1) Dewan Pembina, 1.2) Dewan Penasehat 1.3) Dewan Pengurus Pusat 1.4) Tim Intelijen 1.5) Divisi-Divisi 2) Di Tingkat Propinsi terdiri atas : 3.1) Dewan Penasehat 3.3) Dewan Pengurus Wilayah 3.4) Tim Intelijen 3.5) Bidang-Bidang 3) Di Tingkat Kabupaten / Kota terdiri atas : 4,1) Dewan Penasehat 4.2) Dewan Pengurus Daerah 4.3) Bagian-bagian 4) Di Tingkat Kecamatan Terdiri atas : 5.1) Dewan Penasehat 5.2) Koordinator Kecamatan 5) Di Tingkat Kelurahan / Desa terdiri atas : 5.1) Dewan Pengurus Kelurahan/Desa 5.2) Anggota-Anggota Pasal 4 Susunan Kepengurusan 1) Di Tingkat Pusat, Dewan Pengurus Pusat terdiri atas : 1.1) Ketua Umum 1.2) Ketua 1 Bidang Penggalangan 1.3) Ketua 2 Bidang Komunikasi dan Informasi 1.4) Ketua 3 Bidang Logistik 1.5) Ketua Kawasan Indonesia Barat 1.6) Ketua Kawasan Indonesia Timur 1.7) Sekretaris Umum 1.8) Sekretaris 1 1.9) Sekretaris 2 1.10) Sekretaris 3 1.11) Bendahara Umum 1.12) Bendahara 1 1.13) Bendahara 2 1.14) Bendahara 3 1.15) Divisi-Divisi
2) Di Tingkat Propinsi, Dewan Pengurus Wilayah terdiri atas : 3.1) Ketua 3.2) Wakil Ketua 1 Bidang Penggalangan 3.3) Wakil Ketua 2 Bidang Komunikasi dan Informasi 3.4) Wakil Ketua 3 Bidang Logistik 3.5) Sekretaris 3.6) Wakil Sekretaris 1 3.7) Wakil Sekretaris 2 3.8) Wakil Sekretaris 3 3.9) Bendahara 3.10) Wakil Bendahara 1 3.11) Wakil Bendahara 2 3.12) Wakil Bendahara 3 3.13) Koordinator dan anggota Tim Intelijen 3.14) Bidang-Bidang 3) Di Tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Daerah terdiri atas: 2.1) Ketua 2.2) Wakil Ketua 1 Bidang Penggalangan 2.3) Wakil Ketua 2 Bidang Komunikasi dan Informasi 2.4) Wakil Ketua 3 Bidang Logistik 2.5) Sekretaris 2.6) Wakil-Wakil Sekretaris 2.7) Bendahara 2.8) Wakil Bendahara 1 2.9) Wakil Bendahara 2 2.10) Wakil Bendahara 3 2.11) Bagian-Bagian 4) Di Tingkat Kecamatan, Koordinator Kecamatan terdiri atas : 4.1) Koordinator 4.2) Wakil-Wakil Koordinator (disesuaikan kebutuhan daerah) 4.3) Sekretaris 4.4) Bendahara 5) Di Tingkat Kelurahan / Desa, Koordinator Kelurahan / Desa terdiri atas : 5.1) Koordinator 5.2) Wakil-Wakil Koordinator Tingkat RW (disesuaikan kebutuhan
Pasal 5 Tugas dan Tanggung Jawab 1) Di Tingkat Pusat, Dewan Pengurus Pusat : 1.2) Bertugas membentuk membentuk dan menerbitkan Surat Keputusan Susunan Personalia Dewan Pengurus Wilayah serta Dewan Pengurus Daerah ; 1.3) Bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pembina dalam melakukan sosialisasi secara nasional visi, misi dan propenas Indonesia ASA serta pemenangan calon presiden yang akan diperjuangkan (2014-2019).
2) Di Tingkat Propinsi, Dewan Pengurus Wilayah: 3.1) Bertugas membentuk Dewan Pengurus Daerah di Wilayahnya setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat, dan mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Susunan Personalia Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat serta menerbitkan Surat Keputusan Koordinator Kecamatan di wilayahnya. 3.2) Bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pengurus Pusat dalam melakukan sosialisasi secara nasional visi, misi dan propenas Indonesia ASA serta pemenangan calon presiden yang akan diperjuangkan (2014-2019) di wilayahnya. 3) Di Tingkat Daerah, Dewan Pengurus Daerah : 4.1) Bertugas membentuk Koordinator Kecamatan di daerahnya, dan mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Susunan Personalia Koordinator Kecamatan di daerahnya kepada Dewan Pengurus Wilayah. 4.2)
Bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pengurus Wilayah dalam melakukan sosialisasi visi, misi dan propenas Indonesia ASA serta pemenangan calon presiden yang akan diperjuangkan (2014-2019) di daerahnya.
4) Di Tingkat Kecamatan, Koordinator Kecamatan : 5.1) Bertugas membentuk Koordinator Kelurahan/Desa, dan mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Susunan Personalia Koordinator Kelurahan/Desa di kecamatannya kepada Dewan Pengurus Daerah. 5.2) Bertanggung jawab penuh kepada Dewan Pengurus Daerah dalam melakukan sosialisasi visi, misi dan propenas Indonesia ASA serta pemenangan calon presiden yang akan diperjuangkan (2014-2019) di kecamatannya. 5) Di Tingkat Kelurahan/Desa : 6.1) Bertugas dan bertanggung jawab penuh kepada Koordinator Kecamatan dalam melakukan sosialisasi visi, misi dan propenas Indonesia ASA serta pemenangan calon presiden yang akan diperjuangkan (2014-2019) di kelurahan / desanya.
Pasal 6 Kualifikasi Kepengurusan Dalam melakukan rekrutmen susunan personalia kepengurusan di semua tingkatan, harus diperhatikan kualifikasi sebagai berikut: 6.1) Memahami dan siap memperjuangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Indonesia ASA sebagaimana diatur dalam AD/RT Lembaga Indonesia ASA 6.2) Siap berjuang secara mandiri dan sukarela (relawan) 6.3) Siap membangun loyalitas dalam perjuangan Gerakan Indonesia ASA 6.4) Memiliki jaringan pendukung di masyarakat sesuai tingkatannya.
Pasal 7 Masa Bhakti Kepengurusan Masa bhakti kepengurusan Gerakan Indonesia ASA adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Susunan Personalia Kepengurusan, dan dapat diperpanjang bilamana diperlukan. Pembagian Kawasan Pasal 8 Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Pengurus Pusat melakukan koordinasi wilayah yang terbagi dalam dua kawasan : 7.1) Koordinator Kawasan Indonesia Timur mengkoordinasikan wilayah propinsi : a. Kalimantan Timur b. Kalimantan Selatan c. Kalimantan Tengah d. Kalimantan Barat e. Kalimantan Utara f. Sulawesi Utara g. Gorontalo h. Sulawesi Tenggara i. Sulawesi Tengah j. Sulawesi Barat k. Sulawesi Selatan l. Maluku m. Maluku Utara n. Papua o. Papua Barat 7.2) propinsi :
Koordinator Kawasan Indonesia Barat mengkoordinasikan wilayah a. Nanggro Aceh Darussalam b. Sumatera Utara c. Sumatera Barat d. Jambi e. Bengkulu f. Riau g. Kepulauan Riau h. Bangka Belitung i. Sumatera Selatan i. Lampung k. Banten l. DKI Jakarta m. Jawa Barat n. Jawa Tengah o. Yogyakarta p. Jawa Timur q. Bali r. Nusa Tenggara Barat s. Nusa Tenggara Timur
Pasal 9 Rapat-Rapat Dalam pelaksanaan tugasnya, Gerakan Indonesia ASA memiliki tingkatan Rapat sebagai berikut : 1. Rapat Dewan Pembina, adalah Rapat pengambilan keputusan tertinggi Gerakan Indonesia ASA yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pembina. 2. Rapat Dewan Pengurus Pusat, adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat yang melibatkan para pengurus di tingkat pusat. 3. Rapat Dewan Pengurus Wilayah, adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah yang melibatkan para pengurus di tingkat wilayah. 4. Rapat Dewan Pengurus Daerah, adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah yang melibatkan para pengurus di tingkat Daerah. 5. Rapat Koordinasi Kecamatan, adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Koordinator Kecamatan yang melibatkan para pengurus di tingkat Kecamatan. 6. Rapat Koordinasi Desa / Kelurahan, adalah Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh Koordinator Desa / Kelurahan yang melibatkan para anggota Desa / Kelurahan. Pasal 10 Ketentuan Lain-Lain Hal-hal yang belum diatur di dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pembina. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 04 Juli 2013 Lembaga Indonesia ASA Dewan Pembina Ketua,
Sekretaris,
H. Djoko Santoso Jenderal TNI (Purn)
H. Kurdi Mustofa Mayjen TNI (Purn)