MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-X/2012
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (IV)
JAKARTA RABU , 29 AGUSTUS 2012
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [Pasal 1 ayat (19), ayat (23), ayat (24), Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 2. Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV) Rabu, 29 Agustus 2012, Pukul 11.15 – 12.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati Muhammad Alim M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva
Ery Satria Pamungkas
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon I: 1. Ugan Gandar (Presiden Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) 2. Noviandri (Sekjen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) B. Pemohon II: 1. Faisal Yusra (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia) C. Kuasa Hukum Pemohon I dan II: 1. Ecoline Situmorang 2. Janses Sihaloho 3. muhammad taufiqul mujib 4. Riando Tambunan
5. Muhammad Zainal Umam 6. Anton Febrianto 7. Adam Suherman D. Ahli dari Pemohon: 1. Ditha Wiradiputra E. Pemerintah: Safriansyah (Kementerian ESDM) Edy Hermantoro (Sesditjen Migas Kementerian ESDM) Muhammad Gufron (Kementerian ESDM) Evita Legowo (Dirjen Migas) Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Hendri (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Budiono (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 8. Erik (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB 1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Pemerintah, dan keterangan Ahli, keterangan DPR dalam Perkara Nomor 65/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara, dalam sidang yang lalu, Pemerintah sudah menyatakan tidak perlu memberi keterangan pada perkara nomor ini karena keterangan, dan saksi-saksi, serta ahli-ahlinya sudah disampaikan dalam perkara yang sama, dengan Pemohon yang berbeda, sehingga itu juga dianggap berlaku untuk perkara ini, betul ya? Pemerintah begitu ya? Oke. KETUK PALU 1X Dengan demikian, kita tinggal akan mendengarkan keterangan Ahli Saudara Ditha Wiradiputra (Ahli Hukum Persaingan Usaha) di mana, Bapak?
2.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPUTRA Di UI, Pak.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Di UI. Beragama Islam?
4.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPUTRA Ya.
5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Alim.
Betul, baik. Mohon maju ke depan untuk mengambil sumpah. Pak
1
6.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Luruskan tangannya, Pak, ke bawah. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
7.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPUTRA Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.
8.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih.
9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk. Saudara Pemohon, Anda mengajukan dua ahli, yaitu Pak Marwan Batubara juga satunya, tetapi hari ini tidak hadir. Menurut kami karena sidang tentang ini sudah berlangsung banyak dan bahan menurut Majelis Hakim sudah cukup, maka kalau Saudara masih menganggap perlu kesaksian Pak Marwan Batubara supaya disampaikan tertulis saja. Baik, silakan, Pak Ditha.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Mohon maaf, Yang Mulia. Sesuai dengan saran Yang Mulia, kami juga mempertimbangkan untuk menyerahkan secara tertulis, Yang Mulia. Tapi bila diperkenankan, kami juga akan memberikan keterangan tertulis dua ahli lagi yang sedianya kami hadirkan, Yang Mulia.
11.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oh, boleh-boleh.
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Terima kasih.
2
13.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Siapa-siapa saja ahlinya yang mau diminta keterangan … di … menyertakan keterangan tertulis?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Yang sa … Bapak Marwan Batubara, Yang Mulia. Yang kedua itu Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi.
15.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Siapa?
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Juajir Sumardi dari Universitas Hasanuddin. Yang ketiga adalah Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, Yang Mulia.
17.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, dari Unhas juga ya? Dua-dua dari Unhas ya?
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Ya, Yang Mulia.
19.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, yang Pak Marwan Batubara di sini di Jakarta ya? Mantan Anggota DPD itu dulu ya? Ya, baik. Baik, jadi berikutnya Saudara dipersilakan untuk segera menyampaikan keterangan tertulis dari tiga orang ini. Sekarang kita akan dengar keterangan Pak Ditha. Silakan, Pak Ditha.
20.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPUTRA Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Yang Terhormat, izinkan kami untuk menjelaskan apa yang kami minta (…)
21.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Petugas, ini miknya dibantu!
3
22.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPUTRA Baik, Yang Mulia. Adapun tujuan saya diminta oleh Pemohon adalah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan monopoli diatur di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Karena ada kesan bahwa monopoli merupakan sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang tidak baik. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pengaturan monopoli di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Karena kebetulan kami sebagai pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia yang juga sering diminta untuk memberikan pendapat mengenai masalah ini. Adapun yang diminta kepada kami adalah apakah UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 itu melarang dilakukannya monopoli? Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sama sekali tidak mengharamkan dilakukannya monopoli dan monopoli juga bukan sesuatu hal yang terlarang. Monopoli merupakan suatu kondisi dimana pelaku usaha berada di dalam pasar yang dia tidak memiliki pesaing yang berarti dan terkadang kondisi tersebut memang berdasarkan karakteristiknya, seperti itu. Bahkan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999m ditegaskan bahwa untuk cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu boleh dilakukan monopoli oleh BUMN atau badan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya monopoli khususnya untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara masih diperbolehkan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa Bapak, Ibu sekalian, Yang Mulia juga ketahui mungkin bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha ini adalah satu produk hukum yang sangat-sangat mengedepankan persaingan. Sebisa mungkin di dalam pasar harus dilakukan persaingan, tetapi untuk cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu diberikan penegasan bahwa boleh dilakukan monopoli sehingga menjadi janggal, menjadi aneh kalau apabila ada suatu ketentuan yang lain khususnya yang mengatur mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara kemudian hal tersebut boleh tidak dilakukan monopoli. Itu Yang Mulia, hal-hal yang diminta kepada kami. Kemudian juga ada beberapa hal juga yang ditanyakan, apakah mengenai masalah pemisahan hulu dan hilir dalam penyelenggaran migas itu sudah benar dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha? Sebenarnya pemisahan hulu dan hilir bagi kondisi perusahaan, bagi posisi perusahaan adalah sangat-sangat tidak menguntungkan. Karena adanya pemisahan yang terjadi misalkan dalam bidang hulu dan bidang hilir akan menyebabkan terjadinya peningkatan biaya, dimana masingmasing akan terjadi mark up biaya, akan juga meminta mengambil keuntungan, dan ini terus terang di negara maju khususnya di Amerika, 4
perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah itu kemudian harus dipecah karena dianggap sangat merugikan. Jadi pemecahan hulu dan hilir, pemecahan badan usaha, itu merupakan sebagai suatu hukuman dan kalau ternyata di Indonesia khususnya penyelenggaraan bisnis apalagi migas itu terjadinya pemisahan, jelas itu sangat tidak menguntungkan dan jelas juga akan menyebabkan tambahan biaya karena pihak yang menyelenggarakan sudah otomatis akan mengenakan biaya yang berbeda. Lain halnya kalau misalkan sebagai analogi suatu perusahaan dalam suatu rantai produksi dari perusahaan manufacture, perusahan pengelolahan, dan perusahaan distribusi. Kalau perusahaan itu dimiliki oleh … atau terdiri merupakan suatu bagian usaha, otomatis masingmasing bagian ini tidak akan mengambil keuntungan dan yang terjadi adalah karena masing-masing tidak terjadi mengambil keuntungan output yang diperoleh oleh konsumen pun otomatis biasanya jauh lebih rendah dibandingkan kalau misalkan penyelenggaraan tersebut dilakukan secara terpisah. Ini yang sangat disayangkan sekali kalau misalkan untuk sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak yang kita sangat berkepentingan untuk itu dan dilakukan pemisahan antara hulu dan hilir dan sudah barang tentu hal itu berdasarkan teori economic transaction dan itu bisa dikatakan kurang tepat, dan itu ternyata dianut oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah migas. Itu sementara dari kami Yang Mulia, terima kasih. 23.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk dulu, Bapak. Saya persilakan kepada Pemohon, apa ada yang perlu didalami dari keterangan Ahli ini tadi?
24.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Mohon penegasan dari Saudara Ahli tadi. Saudara Ahli itu menjelaskan bahwa secara persaingan usaha kurang baik kalau ada pemisahan antara hulu dan hilir. Pertanyaan saya selanjutnya adalah lebih kuat mana Pertamina … seandainya Pertamina itu dipecah hulu dan hilir berkompetisi dengan pelaku bisnis migas yang lainnya seperti contoh Total dan sebagainya itu, lebih kuat mana kalau dipisah hulu dan hilir atau dengan kalau umpamanya pertamina itu tanpa dipisah hulu dan hilir, berkompetisi dengan perusahaan migas yang lain. Terima kasih.
5
25.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPATRA Terima kasih, Yang Mulia. Sudah barang tentu berdasarkan penjelasan kami sebelumnya bahwa yang lebih kuat adalah apabila terjadi integrasi antara hulu dan hilir. Integrasi hulu dan hilir itu bagi perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah biasanya akan selalu diupayakan untuk akan selalu diusahakan karena dengan terjadinya integrasi … pertama perusahaan di bidang hilir mempunyai kepastian pasokan bahan baku dan bagi perusahaan hilir pun mempunyai kejelasan terhadap distribusi pemasaran bahan baku yang dihasilkan oleh bagian hulunya dan sudah barang tentu itu sangat memperkuat posisinya. Seperti yang terjadi pada perusahaan-perusahaan rokok misalkan, perusahaan-perusahaan rokok sudah barang tentu mereka juga memiliki perkebunan tembakau sendiri untuk memastikan bahwa produksi rokoknya tidak terganggu. Apa yang akan terjadi kalau ternyata perusahaan rokok tidak memiliki perkebunan tembakau sendiri. Perusahaan rokok kemungkinan akan kesulitan mendapatkan bahan baku tembakau karena perusahaan tembakau akan menjual bahan baku tembakaunya kepada pihak yang memberikan penawaran yang tertinggi dan sudah barang tentu kondisi tersebut tidak menguntungkan. Itu, Yang Mulia.
26.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terima kasih.
27.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Cukup, Yang Mulia.
28.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup. Pemerintah silakan.
29.
PEMERINTAH: Terima kasih, Yang Mulia. Kepada ahli dari Pemohon, Bapak Ditha, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa pemisahan hulu dan hilir itu tidak akan terjadi efisiensi karena masing-masing punya posnya sendiri gitu Pak. Yang saya mau tanyakan itu, di hulu, itu pasti ada production cost begitu juga di-midstream di pengolahan pasti juga ada capital expenditure-nya dan … apa namanya juga operating and manajemen cost-nya pasti ada. Begitu juga di storage karena Undang-Undang Migas 6
itu membagi 4, Pak di hilirnya pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Ini masing-masing punya cost-nya sendiri. Nah, tadi Bapak membandingkan dengan apabila itu terintegrasi berarti terintegrasi kita kembali ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 begitu ya Pak ya. Sudah Bapak buat kajian atau belum apakah Pertamina berdasarkan 8/1971 itu memang masing-masing seperti hulu dieksplorasi dan produksi begitu juga di hilir di empat kegiatan itu tidak ada posnya gitu lho, Pak. Setahu saya karena memang secara umum masing-masing mempunyai karakteristik cost-nya sendiri pemisahan ini hanya berdasarkan Undang-Undang Migas ini … menurut Undang-Undang Migas itu dalam rangka untuk efisiensi. Nah saya itu ingin tahu bagaimana yang 8/1971 itu apakah memang sudah Bapak kaji ada perbedaannya enggak dengan yang Nomor 22 Tahun 2001 ini. Itu saja, Pak Hakim. Terima kasih, Pak. 30.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, silakan.
31.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPATRA Yang Mulia, terus terang apa yang ditanyakan oleh pihak dari pemerintah saya belum melakukan kajian, tapi penjelasan yang saya berikan ini berdasarkan teori-teori yang ada. Teori-teori yang berkembang terakhir khususnya di bidang hukum ekonomi. Ada teori Transaction Cost Economi ada Theory Of The Firm. Jadi hal itu bahwa dikatakan kalau misalkan perusahaan terjadi integrasi kenapa … maksudnya seperti ini perusahaan akan berusaha mengintegrasikan usahanya tujuannya adalah agar terjadi efisiensi. Efisiensinya dalam hal masing-masing bagian ini kemudian tidak ada upaya untuk mencari keuntungan diri sendiri karena merupakan satu badan karena merupakan satu entitas tidak bisa lagi misalkan bagian hilir, “Oh saya ingin mendapatkan keuntungan yang besar.” Bagian hulu pun … hulu pun ingin mendapatkan keuntungan juga. Kalau dia merupakan satu entitas masing-masing tidak bisa berbicara masalah keuntungan, masing-masing biayanya dipegang karena dihitung secara satuan karena sudah pasti ketika ada pemisahan persoalannya bukan masalah biaya. Masalah adanya tambahan biaya karena biasanya yang fixed cost, yang tidak bisa diutak-atik, mau terintegrasi atau terpecah, itu biayanya tetap ada. Persoalannya adalah ketika entitas-entitas yang berbeda ini, bagian-bagian yang berbeda ini, perusahaan-perusahaan yang berbeda ini, mereka mempunyai kewajiban, mempunyai tuntutan untuk memperoleh keuntungan dari upaya yang mereka lakukan. Ketika masing-masing, taruhlah bagian hulu, dia mengambil keuntungan 5%. 7
Bagian hilir mengambil keuntungan juga 5%. Bagian di bawahnya lagi, pemasarannya mendapatkan keuntungan 5%. Kalau diakumulasi, masing-masing punya keuntungan 5%. Lain halnya kalau merupakan satu-satu bagian. Perusahaan enggak bisa seperti itu. Oh, enggak bisa. Kita untungnya semuanya cukuplah 2%. Sudah, seluruhnya satu. Itu maksudnya, Pak. Jadi, tujuan kenapa biasanya perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan usahanya adalah agar biaya menjadi lebih murah. Agar ada kepastian di dalam menjalankan usaha, seperti itu. Dan itu berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi, mohon maaf ketika misalkan Bapak menanyakan bahwa apakah telah dilakukan kajian berdasarkan teori-teori yang ada yang mungkin kondisi tersebut bisa diaplikasikan kepada kasus industri migas di Indonesia. Seperti itu. 32.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, sudah. Silakan, Pak!
33.
PEMERINTAH: Karena memang ada perbedaan ya Pak, ya antara hulu dan hilir. Kalau hilir itu cost-nya memang dari perusahaan, empat kegiatan itu tadi dan itu tidak ada kewajiban pemerintah di dalamnya. Beda dengan hulu. Dan satu lagi, mungkin perlu juga didalami, Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, dibandingkan dengan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 saat ini, jauh lebih efisien mana? Itu mungkin bisa menjadi pertanyaan kita untuk di … tidak perlu dijawab, Pak. Begitu Pak, Yang Mulia. Terima kasih, Pak.
34.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Tidak perlu dijawab, ya? Atau Saudara mau jawab? Silakan! Kalau perlu jawab, mau menjawab, boleh. Kalau tidak, artinya memang berbeda cara melihatnya. Silakan!
35.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPATRA Izin untuk menjawab. Bahwa memang terus terang, kajian itu belum ada. Bagaimana kondisi Pertamina sebelum dan sesudah undangundang ini, gitu kan. Jadi, otomatis kalau saya tidak bisa memberikan kesimpulan, penjelasan yang saya berikan adalah berdasarkan teori-teori yang ada, yang mungkin ya, kalau dilakukan kajian antara undangundang yang lama dan undang-undang yang baru, itu baru bisa kelihatan buktinya. Tapi biasanya teori-teori yang ada itu juga berdasarkan penelitian-penelitian empiris yang dilakukan dan secara 8
umum digeneralisasi oke bahwa kondisi ini akan menghasilkan a, misalkan. Tapi juga di dalam teori, ada kemungkinan-kemungkinan yang lain juga yang tidak tertutup yang itu juga bisa terjadi sebaliknya. Itu di dalam teori, biasanya. Itu, Yang Mulia. 36.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup?
37.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPATRA Cukup.
38.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup? Masih ada? Silakan!
39.
PEMERINTAH: Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli dari Pemohon, ada satu hal yang kami tanyakan. Ya, mungkin ini sifatnya melengkapi, mungkin dari pertanyaan rekan kami yaitu masalah terintegrasinya hulu dan hilir. Bapak mengatakan tadi bahwa secara teori itu Pak, ya kalau suatu perusahaan itu dengan berbagai macam bidang usahanya terintegrasi, itu mungkin lebih menguntungkan dengan segala alasan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah di migas ini juga berlaku yang sama? Karena gini, Pak, Mungkin bisa kami jelaskan view kita seperti ini karena ada dua kegiatan yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda Pak, di hulu dan di hilir itu. Di hulu, mungkin sebagaimana yang sudah dijelaskan pada keterangan-keterangan Ahli sebelumnya, sifatnya ini adalah high cost, high tech, dan high risk, dan ada di situ unsur recovery cost. Artinya, sebuah perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang investasi di hulu, itu dia akan mengeluarkan cost-nya dulu, sampai dia produksi. Nah, ketika produksi, dia baru di-recover cost-nya, seperti itu. Kalau dia enggak produksi, maka dia … apa namanya … harus pergilah, seperti itu. Sedangkan di hilir, itu betul-betul treatment-nya seperti industri pada umumnya. Jadi, di situ ada profit, segala macam, ada expenditure yang harus dikeluarkan, ada profit yang harus dihitung. Sangat beda\kalau misalnya di ini … diinterogasi, seperti dahulu Pertamina seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Menurut kami, Pak ini akan jadi apa ya … malah tidak efisien, tidak efisiennya di mana, akan ada cost consolidation, yang digunakan di hulu, cost yang digunakan di hulu akan berpengaruh ke hilir, gitu.
9
Jadi, misalnya terjadi kerugian saya tidak menemukan produksi di hulu, maka dia tidak akan ada dana lagi untuk di hilirnya, seperti itu. Nah … nah, ini kami mohon penjelasan lebih lanjut dari Ahli, apakah memang terintegrasinya apa namanya … hulu dan hilir di … di … di industri migas ini juga sama gitu lho dengan … dengan industri yang lain. Karena memang ada dua hal yang khusus, ada yang beda dua karakteristiknya, seperti itu. Mungkin itu Yang Mulia, terima kasih. 40.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPATRA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Memang terus terang industri migas mempunyai karakteristik yang khusus, itu sudah barang tentu sudah tidak bisa dipungkiri. Tapi, mungkin kita bisa lihat bagaimana perusahaan-perusahaan migas di negara lain, sehingga dia bisa … misalkan menguasai pasar migas dunia. Apakah perusahaan-perusahaan migas dunia tersebut juga terjadi pemisahan antara hulu dan hilir? Itu mungkin ya permasalahannya, gitu dan kalau misalkan hampir sebagian besar perusahaan-perusaahan migas dunia pun, kita bisa … sudah barang tentu, kita bisa melihat kalau ternyata perusaahan-perusahaan migas dunia ternyata melakukan hal yang berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, itu yang sangat disayangkan, kan yang menjadi persoalan adalah kita ini banyak orang mengatakan Indonesia lebih liberal dibandingkan dengan negara yang mbahnya liberal sekalipun, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak perlu, dimana negara lain tidak melakukan hal itu. Dan justru apa yang kita lakukan malah tidak menguntungkan bagi kita. Sudah barang tentu gitu kan, kalau perusahaan terintegrasi segala permasalahannya sudah barang tentu, sebelumnya pertamina, ini kan terus terang mempunyai keunikan tersendiri, dia tidak seperti perusahaan minyak pada umumnya yang swasta. Dia meskipun pada waktu yang lalu, mempunyai hak monopoli tetapi hak monopoli yang dia miliki bisa dikatakan itu tidak ada, monopoli semu karena apa? Pertamina tidak bisa mengambil keuntungan yang besar karena harga jual minyak kepada masyarakat sudah ditentukan oleh Pemerintah. Artinya apa, di sini BUMN seperti Pertamina atau perusahaan migas, itu representasi dari negara atau Pemerintah. Jadi, ketika misalkan ada permasalahan di sektor hulu, kita benar-benar mempunyai tanggung jawab. Oke, untung rugi kita tanggung sama-sama, gitu kan. Jangan sampai misalkan, untung ya siapa yang untung yang rugi siapa, ini kan persoalannya adalah tidak masalah kalau kita mempunyai perusahaanperusahaan minyak yang berkelas dunia. Sehingga kalau pun ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan minyak dunia, persoalannya adalah ketika perusahaan-perusahaan kita dipecah menjadi bagianbagian yang tidak terintegrasi, justru melemahkan kekuatan dari 10
perusahaan minyak kita. Dan sudah barang tentu hal tersebut ya lambat laun akan menghilangkan posisi perusahaan minyak negara. Itu, Pak jadi gambarannya, kita juga memang ada beberapa hal kita belum lakukan tetapi yang sudah pasti secara kenyataan, ini jangan sampai yang kita lakukan justru melebihi yang … yang seharusnya, itu. Terima kasih, Pak Yang Mulia. 41.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Cukup, Hakim? Pak … ini masih Pemohon masih tadi? Silakan.
42.
KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES SIHALOHO Izin, Yang Mulia.
43.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, silakan.
44.
PEMOHON: Bisa diperkenalkan Prinsipal, Yang Mulia.
45.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya.
46.
PEMOHON: Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin klarifikasi dan bertanya sebuah pertanyaan kepada Saksi Ahli … kepada Ahli Pak Dhita, ada dua hal ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa kenyataanya tadi disebut bahwa perusahaan negara Pertamina, diberikan kewajiban untuk menyediakan stok … stok operasional yang 17 sampai 20 hari kadangkadang lebih, yang nilainya itu Rp20 sampai 30 triliun yang tidak diganti dan tidak ditanggung oleh negara, itu ditanggung oleh perusahaan. Sehingga timbul pertanyaan apakah kebijakan ini bisa menyatakan bahwa sektor hilir itu yang karena ini adalah BBM sebetulnya yang menjadi kewajiban cadangan operasional itu menjadi bagian yang sangat strategis sebetulnya, apakah bagian strategis atau ini bisnis dengan pola yang tidak digantikan menjadi kewajiban ini? Dan bagaimana UndangUndang Persaingan usaha bisa menilai, melihat bahwa penunjukan ini sifatnya aspek monopoli dalam undang-undang itu, ini relevan tidak dengan penunjukan seperti ini? Itu yang pertama.
11
Yang kedua, tadi diceritakan ... sudah dijelaskan dengan baik masalah transfer pricing adanya proses bundling integrasi. Bahwa sebetulnya kenapa dapat diindikasikan banyak perusahaan-perusahaan migas di dunia juga melaksanakan itu ya. Kenapa BP yang begitu kuat, begitu besar merger dengan Amoco menjadi BP Amoco ya karena untuk melakukan keseimbangan akselerasi keseimbangan sektor hilir dan ... hulu dan hilir migas. Begitu juga Exxon Mobil, begitu juga Conocophillips, ada beberapa perusahaan lain. Bahwa mereka melakukan suatu proses bundling. Nah, kita lihat faktanya bahwa di Indonesia bahwa yang begitu jomplang sektor hulu dan hilir Pertamina ya, yang hulunya itu hanya sekitar whatever 150 sampai 200.000 barel, sementara sektor hilirnya 1,3 sampai 1,4 juta barel begitu jomplang, malah sekarang diunbundling berdasarkan undang-undang karena ... berdasarkan undangundang. Nah, ini ... dari kondisi itu timbul pertanyaan, apakah UndangUndang Persaingan Usaha itu memberikan perlindungan bagi perusahaan milik negara, ya aspek monopoli yang di dalam (suara tidak terdengar jelas) dapat dipaksakan untuk dilaksanakan kepada perusahaan milik negara, khususnya dalam konteks sektor migas ini. Terima kasih. 47.
HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Ya, silakan dijawab.
48.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPATRA Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan ... untuk klarifikasi yang pertama, sudah barang tentu ini perlu mendapatkan perlakuan khusus tersendiri, tidak bisa dikatakan bahwa tugas yang diemban oleh Pertamina khususnya di bidang sektor hilir, ini hanya proses bisnis semata. Sudah barang tentu apa yang tadi dijelaskan ini bukan masalah proses bisnis yang biasa. Kalau terjadi kelangkaan, sedikit saja ketelatan mungkin Bapak pernah ingat krisis pada tahun 1998 yang mendorong kerusuhan adalah karena harga minyak yang merangkak naik, dan gara-gara harga minyak naik, beberapa pom bensin itu mulai harus dijaga dan itu menganggap bahwa ini sangat strategis sekali, tidak bisa dipandang sebagai proses bisnis semata. Kalau setiap ada isu mau kenaikan, harus ada polisi yang menjaga setiap pom bensin karena sudah barang tentu migas itu, ya bisa menaikan pemerintahan dan bisa menurunkan pemerintahan, dan migas ini ya sangat-sangat strategis sekali, itu Pak. Kemudian untuk yang nomor 2 bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha, apakah memberikan ... bisa memberikan paksaan. Sebenarnya Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut menegaskan 12
bahwa boleh dilakukan monopoli terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sepanjang diatur di dalam undangundang. Meskipun misalkan orang menganggap monopoli sesuatu hal yang tidak menguntungkan, tapi di sini undang-undang mengatakan bahwa untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu masih dimungkinkan atau bahkan harus dimonopoli oleh negara, dan itu merupakan salah satu bagian peran dari negara. Itu Pak, jadi itu penjelasan dari kami. Terima kasih. 49.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup. Cukup. Baik, ada Hakim Fadlil Sumadi yang terakhir. Hakim Akil Mochtar dan Hakim Alim.
50.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Pertama kepada Ahli dan ... kalau kepada Ahli ini terkait dengan soal teori tadi yang juga punya pengaruh pada pilihan-pilihan kebijakan di dalam soal ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan saya nanti juga faktanya di lapangan seperti apa, ini juga menjadi soal terkait dengan kebijakan yang sekarang ini diambil, gitu. Pertanyaannya satu memang yaitu bahwa amanat atau perintah Pasal 33 ayat (2) yang Ahli kutip tadi mengenai produksi yang penting bagi negara, ya contohnya migas ini dan menguasai hajat hidup orang banyak, lebih-lebih pengertian menguasai hajat hidup orang banyak itu dari tahun ke tahun meningkat berseiring dengan produksi kendaraan bermotor, apakah itu motor atau mobil begitu, dan lain sebagainya, termasuk juga mesin-mesin produksi yang lain itu amanatnya supaya dikuasai oleh negara, ya. Sekarang pada aras teori maupun aras praktiknya, pengertian dikuasai oleh negara itu kan lalu ada soal selain bundling, unbundling, ya soal hulu dan hilir tadi. Juga ada soal yang terkait dengan substansi penguasaan negara itu yang selama ini pilihannya itu sepertinya ada pada posisi mengatur saja. Dan untuk mengatur pun, representasi negara itu di … di … dilaksanakan atau diselenggarakan oleh suatu badan, badan … badan apakah itu badan Migas itu ya, BPMIGAS atau BPHMIGAS. Jadi, ada negara, ada presiden, dan menteri, lalu di sini ada … ada badan. Lalu yang kedua, pengertian menguasai oleh … dikuasai oleh negara itu dalam aras bisnisnya, pelaku usaha, ini diserahkan kepada orang banyak yang bilang setengah hati, Pertamina dan juga dilepas. Yang menurut istilah Ahli tadi lebih dalam tanda kutip bahasa-bahasa yang agak noraknya itu lebih liar daripada … lebih liberal daripada negara-negara Lain. Saya ingin memperoleh … apa namanya … masukan dari Ahli untuk perkara ini, apa sih sebenarnya konsep yang ideal yang terkait dengan soal … kalau hulu dan hilir tadi sudah, soal fungsi 13
mengatur dan fungsi bisnisnya? Karena soal produksi ini ada soal bisnisnya di samping soal mengatur bagi negara itu. Kemudian, yang kepada Pemerintah, bagaimana faktanya sekarang kebijakan itu diambil kaitan dengan mengatur dan fungsi bisnis itu? Sebab dulu isu ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 kalau enggak salah itu ya, itu diganti, diperbaharui, atau di … apa namanya … diganti dengan jiwa yang baru ini, ada ungkapan yang sangat populer itu, “Kalau … kalau pemain ya enggak boleh ngatur dong,” gitu ya. Pertamina itu pemain, tapi mengapa dia juga punya kewenangan mengatur? Lah, sekarang lalu mengaturnya itu diserahkan kepada in between itu, apakah itu badan negara BPMIGAS itu atau kalau bada negara kenapa bukan di ESDM saja? Katakan diperkuat, misalnya dirjennya … fungsi dirjen atau kalau perlu seperti Kementerian Keuangan itu dirjennya ditambahlah, jangan dipatok berdasarkan keputusan administrasi. Hanya empat misalnya, setiap kementerian paling banyak empat, ini mengungkung pembentukan unit-unit administrasi yang diperlukan oleh negara yang justru menguasai hajat hidup orang banyak dan produk itu penting bagi negara. Saya ingin memperoleh gambaran teoritikalnya, kemudian praktinya sekarang seperti apa? Kalau dari perspektif ini kan menuju ke arah idealnya, gitu ya? Kalau ini lebih banyak potretnya dari pemerintah. Terima kasih. 51.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Hakim Akil Mochtar.
52.
HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Ya, Saudara Ahli ya, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini, semangatnya tidak unbundling. Yang di dalam putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Sumber Daya Listrik dulu ketika PLN melakukan unbundling, itu kemudian dibatalkan. Jadi, tidak bisa penguasaan itu oleh satu tangan saja. Regulasinya, kemudian menguasai sektor hulu, menguasai sektor hilir. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini sama sebenarnya, yang dulunya itu juga di satu tangan di Pertamina. Sekarang kan tidak, yang bergerak di … apa namanya … sektor hillir itu tidak bisa bergerak di sektor hulu, jelas di dalam pasalnya itu disebutkan. Ya, sektor hulunya sendiri juga tidak bisa bergerak di sektor hilir. Cuma di sektor hulunya yang ada badan penyangga itu melakukan kontrak karya dengan pihak investor yang cost recovery-nya ditanggung lebih dulu oleh negara kan, terutama untuk eksplorasi, setelah itu baru dihitung dalam bentuk producing sharing, di situ negara terlibat langsung. Nah, kalau melihat dua model ini, memang menghindari terjadinya praktik yang disebut dengan monopoli itu. Jadi, saya sebutkan 14
misalnya Pasal 9 ayat (1) itu kegiatan usaha hulu dan usaha hilir itu dilakukan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, usaha kecil, dan swasta diberikan hak yang sama untuk itu. Kemudian dikatakan Pasal 10 ayat (2) nya, badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir tidak dapat melakukan kegiatan usaha hulu. Jadi jelas, gitu. Walaupun dalam praktik karena ini juga tidak hanya tunduk kepada undang-undang ini misalnya, kegiatan usaha itu tunduk kepada undangundang tentang Badan Usaha Milik Negara, undang-undang tentang perseroan, kan bisa melakukan berbagai bentuk kegiatan usaha. Owner di kegiatan usaha di sektor hulu kan bisa juga membentuk badan usaha di … melakukan kegiatan di sektor hilir dengan badan hukum yang berbeda, praktinya seperti itu. Pertanyaannya, dulu ketika sebelum Undang-Undang Nomor 2 kemudian Pertamina itu belum berubah, semuanya kan ditangani oleh Pertamina. Lalu dengan berbagai pertimbangan terjadi ya katakanlah entah benar entah tidak, korupsi, cost-nya terlalu besar, untungnya enggak seberapa, ruginya banyak karena prinsip-prinsip dikelola dengan cara-cara seperti itu, nah sekarang dilakukan pemisahan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Apakah sistem atau desain yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terutama itu menolak unbundling itu tadi ya, itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi terutama dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang diatur di dalam Pasal 33 itu yang kemudian juga memang harus diatur dengan undang-undang? Kan banyak, tidak hanya migas, yang lain juga ada. Nah, saya ingin tadi … Saudara Ahli kan mengemukakan berdasarkan undang-undang usaha persaingan … undang-undang tentang persaingan usaha bahwa monopoli itu bukan sesuatu yang melanggar Undang-Undang Dasar, tetapi prinsip Pasal 33 itu juga khususnya terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak itu memang tidak bisa dimonopoli kecuali oleh negara. Nah, representasi negara itu diregulasi lagi dengan berbagai aturan. Tetapi semuanya juga tidak bisa … negara itu lalu menguasai bulat-bulat begitu kan? Regulasinya, usahanya tetap diberikan kepada pelaku usaha juga. Nah, bagaimana itu dua posisi yang berbeda? Apakah ini menurut Saudara undang-undang ini bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar? Sistem yang dilakukan dengan model ini khususnya pengelolaan sumber daya alam seperti migas ini? Ada badan penyangga hulu, ada hilir yang berusaha di sektor hilir, enggak bisa berusaha di sektor hulu. Nah, apa menurut Anda disatukan lagi? Lepas dari kepentingan pragmatis maksud saya, ya kalau hitung-hitungan perusahaan kan pasti untung-rugi itu teorinya pasti terjadi. Tidak ada jaminan juga monopoli bahwa ruginya lebih sedikit. Bisa juga yang tidak monopoli juga bisa untungnya lebih banyak, kan bisa terjadi seperti itu. Bagaimana pendapat Saudara? Terima kasih.
15
53.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sudah terwakili, jadi silakan langsung di … silakan, Pak. Pak Sodiki?
54.
HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI Saya ingin pendapat Ahli ya, dulu ketika Undang-Undang Ketenagalistrikan itu memang dari sektor pengadaan, jaringan, distribusi itu, tidak boleh dipotong-potong, teorinya adalah pemotongan itu akan menyebabkan efisiensi. Jadi kalau itu dipotong-potong gitu, ini efisien, ini efisien. Ini akan dicarikan yang lebih efisien. Tetapi praktik di negaranegara Amerika Latin itu ternyata tidak demikian, justru hasil akhir itu akan menyebabkan waktu itu harga listrik itu jauh lebih mahal daripada ketika integrasi. Oleh sebab itu, lalu sistem itu ditolak oleh Mahkamah. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada kesamaan dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan ini dengan masalah ketenagalistrikan ini? Saya persilakan, terima kasih.
55.
AHLI DARI PEMOHON: DITHA WIRADIPATRA Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai apa sih ukuran parameter dikuasai, diatur oleh negara? Parameter yang utama adalah sebesarbesarnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat, itu. Jadi intinya adalah tujuan kenapa itu harus diatur oleh negara, harus dikuasai oleh negara adalah agar bisa mensejahterakan rakyatnya karena ada bidang-bidang tertentu, ada sektor-sektor tertentu yang kalau dilepaskan kepada mekanisme pasar hal tersebut dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi belum tentu bahwa persaingan itu membawa hal yang positif. Jadi ukuran yang utama adalah bahwa sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat, kalau misalkan sistem yang dibuat oleh … sekarang yang mungkin pertanyaan Pak Yang Mulia Pak Hakim Akil Mochtar bahwa apakah mengenai unbundling dan bundling itu diatur di dalam konstitusi kita, terus terang kalau kita baca hal tersebut tidak diatur secara jelas. Jadi kalau ditanyakan apakah bertentangan mengenai unbundling dan bundling tersebut mengacu kepada konstitusi, itu terus terang tidak bisa dikatakan itu bertentangan dengan konstitusi, tapi ukurannya adalah kalau ternyata apa yang dilakukan dengan sistem yang sekarang itu tidak memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat sudah barang tentu sistem tersebut bermasalah dan juga otomatis dia melanggar konstitusi karena tujuan kita mengatur mengenai masalah Pasal 33 khususnya bidang perekonomian adalah untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat itu dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yang Mulia, terus terang persoalan 16
yang sangat besar adalah justru yang terjadi di dalam tataran praktiknya bukan pada tataran teorinya. Banyak kita lihat berdasarkan ketentuan yang baru ini perusahaan migas kita khususnya Pertamina harus bersaing dengan perusahaan minyak asing untuk bisa mengelola ladangladang minyak tertentu dan ini sebuah yang hal yang cukup meskipun yang memberikan menunjuk itu adalah misalkan instansi pemerintah, tapi yang dilakukan tersebut bisa dikatakan telah tidak sesuai dengan kemauan konstitusi itu. Jadi yang menjadi permasalahan ini adalah terus terang perusahaan-perusahaan seperti Pertamina yang sebagian besar pusat operasinya hanya di dalam negeri harus bersaing dengan perusahaanperusahaan migas multinasional yang berada jaringannya di seluruh dunia yang kalau misalkan mereka bersaing dengan Pertamina mereka bisa mengenakan harga yang sangat rendah dan hal tersebut tidak akan merugikan perusahaan minyak yang bersangkutan karena perusahan minyak yang bersangkutan bisa mensubsidi dari tempat-tempat yang lain dan kemudian itulah yang kemudian biasanya karena memberikan penawaran yang sangat kompetitif memberikan penawaran yang sangat menguntungkan dan akhirnya Pertamina harus dikesampingkan atau dinomorduakan dalam pengelolaan proyek-proyek migas di Indonesia dan itu yang bisa dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi kita. Kemudian pertanyaan Yang Mulia mengenai masalah apakah kondisi migas dengan listrik ini sama. Terus terang, Yang Mulia, sedikit berbeda, Yang Mulia karena meskipun dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan ini juga menggunakan bahan bakar migas, tapi industri listrik ini sangat berbeda itu. Dia sangat-sangat natural monopoli. Jadi, bisa dikatakan sulit ada perusahaan lain kalau misal pun dibuka kemungkinan kecil sulit ada mau masuk karena hambatannya sangat-sangat besar sekali beda dengan perusahaan migas karena sektor migas ini sektor yang sangat penting, sangat-sangat penting karena dia menggunakan bahan baku yang ya Yang Mulia mungkin tahu yang tidak bisa terbarukan lagi dan itu kalau sudah habis selesai itu dan persoalannya adalah kenapa ini harus diberikan perlakuan khusus kalau kita dibuka secara persaingan dan digencarkan eksplorasi habis-habisan ini tidak dipikirkan buat cadangan migas kita bagaimana dikemudian hari karena kalau dibuka sudah semuanya kembali semua habislah gitu kan dan kita tidak pernah memikirkan lagi bagaimana cadangan energi kita di masa depan. Itu mungkin dari kami Yang Mulia. Terima kasih. 56.
KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Saya kira cukup ya, sehingga dengan demikian sebelum MK menentukan jadwal sidang untuk apa pembacaan vonis, maka sebelum ditentukan jadwal itu, diminta menyerahkan … Pemohon maupun 17
pemerintah, atau DPR juga kalau mau, menyerahkan kesimpulan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012, pukul 16.00 WIB, di gedung MK, langsung ke Kepaniteraan di lantai 4. Tidak pakai sidang dan khusus untuk Pemohon, kesimpulan itu disertai dengan keterangan tertulis dari tiga orang yang disebutkan tadi. Kemudian, kepada Pak Dhita, kalau yang disampaikan tadi ada yang tertulis, mohon nanti diserahkan ke Petugas Persidangan. Terima kasih. Sidang hari ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB
Jakarta, 29 Agustus 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 1985021001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
18