GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/467/KPTS/013/2012 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PERHITUNGAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN BUKU 2011 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Blasrus, Widartoyo & Rekan tanggal 9 April 2012 Nomor : B-05/ALK-PDAB/2011 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Desember 2011 dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996, perlu mengesahkan Laporan Perhitungan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Tahun Buku 2011 dalam Keputusan Gubenur Jawa Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 3. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1989 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
: Mengesahkan Laporan Perhitungan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Tahun Buku 2011 dengan catatan antara lain: 1. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur dalam tahun buku 2011, sebagai berikut : a. Laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 3.690.516.239,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah); b. Total Aset sebesar Rp. 21.051.353.913,00 (dua puluh satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 12.756.504.793,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); d. Kas dan setara kas sebesar Rp. 6.827.806.615,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus lima belas rupiah); 2. Dana Pembangunan Daerah (DPD) sebagai setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingka I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996 telah diperhitungkan untuk setoran ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.522.337.949,00 (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah). 3. Perbandingan Data Keuangan dalam 2 tahun terakhir, sebagai berikut : a. Total Asset Tahun 2011 sebesar Rp 21.051.353.913,00 (dua puluh satu milyar lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) mengalami kenaikan sebesar 2,82 % (dua koma delapan puluh dua persen) dibandingkan dengan Tahun 2010, sebesar Rp. 20.474.668.410,00 (dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah), kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aset tetap perusahaan; b. Pendapatan
usaha
Tahun
2011
sebesar
Rp.13.216.840.948,00 (tiga belas milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) mengalami penurunan sebesar 2,40 % (dua koma empat puluh persen) jika dibandingkan dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 13.542.125.561,00 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan penggunaan air kepelanggan, mengingat sebagian besar perusahaan-perusahaan di kawasan PIER adalah perusahaan Jepang, dan sejak Jepang mengalami sunami tahun 2010 pengiriman barang-barang ke Jepang menjadi menurun yang mengakibatkan sistem produksi dan pemakaian air berkurang. c. Beban Usaha Tahun 2011 sebesar Rp. 2.599.908.561,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) mengalam Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
penurunan sebesar 5,90 % (lima koma sembilan puluh persen) dibandingkan dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 2.762.898.233,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi terhadap beban pegawai, beban pemakaian bahan dan beban penyusutan. d. Laba Setelah Pajak Tahun 2011 sebesar Rp. 3.690.516.239,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) mengalami kenaikan 6,79 % (enam koma tujuh puluh sembilan persen) dari Tahun 2010 sebesar Rp. 3.455.821.854,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) hal ini disebabkan karena ada penurunan pada beban pokok penjualan dan beban usaha. e. Total Kewajiban tahun 2011 sebesar Rp. 8.294.849.120,00 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) mengalami penurunan sebesar 9,78% (sembilan koma tujuh puluh delapan persen) dibandingkan dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 9.194.370,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada kewajiban jangka pendek sebesar 44,12 % (empat puluh empat koma dua belas persen). f. Ekuitas tahun 2011 sebesar Rp. 12.756.504.793,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembiIan puluh tiga rupiah) mengalami kenaikan sebesar 13,09% (tiga belas koma sembilan persen) dibandingkan dengan Tahun 2010 sebesar Rp. 11.280.298.297,00 (sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan cadangan umum dan cadangan tujuan. 4. Perbandingan Analisa Rasio Keuangan Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir , sebagai berikut : a. Rentabilitas, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (earning power) dalam tahun 2011 sebesar 19,82% (Sembilan belas koma delapan puluh dua persen) mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 sebesar 19,51% (sembilan belas koma lima puluh satu persen). b. Likuiditas, kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar dalam tahun 2011 mengalami kenaikan , hal ini ditandai dengan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
current ratio atau ratio antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2011 sebesar 454,75% (empat ratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima persen) yang berarti mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2010 sebesar 311,33% (tiga ratus sebelas koma tiga puluh tiga persen) dan Cash Ratio atau ratio antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2011 sebesar 1,34% (satu koma tiga puluh empat persen) jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 0,34% (no I koma tiga puluh empat persen) dengan demikian Cash Ratio juga mengalami kenaikan, Kenaikan terhadap likuiditas disebabkan pada tahun 2011 terjadi karena adanya penurunan pada kas dan setara kas. c. Solvabilitas Perusahaan pada tahun 2011 pada Assets to Debt Ratio atau rasio antara total aktiva dengan total kewajiban perusahaan pada tahun 2011 sebesar 0,67 % (nol koma enam puluh tujuh persen) yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 2,22% (dua koma dua puluh dua persen), akan tetapi pada Debt to Equity Ratio atau ratio antara total kewajiban dengan ekuitas menurun, Pada tahun 2011 sebesar 60,60 % (enam puluh koma enam puluh persen) sedangkan tahun 2010 sebesar 55,09 % (lima puluh lima koma sembilan persen). 5. Hal - hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh Direksi : a. Peningkatan Kinerja perusahaan pada tahun buku 2011 cukup signifikan sehingga ada peningkatan setoran PAD ± 6,79% (enam koma tujuh puluh Sembilan persen) dari tahun sebelumnya hal ini harus terus dipertahankan dengan tetap berasaskan Good Coorporate Governance (GCG), untuk itu peningkatan kesejahteraan Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Karyawan dengan memberikan insentive dalam bentuk tambahan penghasilan dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kemampuan keuangan perusahaan dengan tujuan menciptakan gairah kerja di Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur; b. Direksi diminta untuk berpartisipasi aktif membantu tim teknis baik di Daerah maupun di Pusat untuk melakukan hal-hal yang diperlukan agar Proyek Air Bersih Umbulan segera diwujudkan; c. Direksi diminta untuk terus meningkatkan pengembangan SPAM terintegrasi sehingga diperlukan peningkatan kerjasama dengan PDAM Kabupaten/Kota dalam penyediaan air bersih di wilayah Jawa Timur untuk membantu pelayanan air minum masyarakat khususnya yang kurang mampu sehingga target pelayanan MDG's 2015 dapat tercapai. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
d. Direksi diminta untuk melakukan efisiensi terhadap beban pokok penjualan dan beban usaha khususnya terkait beban kantor, beban penelitian dan pengembangan serta beban listrik. KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 30 Juli 2012 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Ketua Badan Pengawas PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr.Direktur Utama PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
