LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI Nomor : 08 /174.2/ DPRD/ 2012 Tanggal : 30 Mei 2012 REKOMENDASI DPRD KOTA BEKASI ATAS LKPJ WALIKOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2011 BERUPA CATATAN-CATATAN STRATEGIS UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BEKASI KEDEPAN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.
Pelaksanaan Sasaran, Target, Program dan Kegiatan harus betulbetul mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Visi Kota Bekasi harus aplikatif dan jangan terkesan sloganistis.
2.
Masing-masing Satuan kerja harus berinovasi dalam melaksanakan kinerjanya agar tidak Stagnan.
3.
Pimpinan SKPD yang kinerjanya rendah agar segera diganti dengan tetap memperhatikan profesionalisme
4.
Monitoring dan pengawasan harus lebih di tingkatkan dalam pelaksanaan
anggaran,
program
dan
kegiatan
yang
telah
diamanatkan dalam dokumen perencanaan. 5.
Pelaksanaan tugas pembantuan dan dana yang berasal dari APBN serta APBD Propinsi Jawa Barat ke depan harus mempunyai perencanaan yang matang dan transparan, agar mempermudah pelaksanaan monitoring dan pengawasan.
6.
Pengisian Jabatan pada masing-masing Satuan Kerja / Instansi Pemerintah
Daerah,
harus
memperhatikan
kompetensi,
agar
mendorong peningkatan kinerja. 7.
Dalam rangka tertib administrasi dibidang pertanahan, Pemerintah Kota Bekasi
harus segera diselesaikan dengan pihak Pemerintah
Kabupaten Bekasi, dan BPN. 8.
Untuk memenuhi bukti adminstrasi pendirian bangunan, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pendataan kembali terhadap berdirinya bangunan (Perusahaan-perusahaan) yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, dengan tetap memperhatikan garis Sepadan Sungai dan Sepandan Jalan GSS/GSB.
9.
Pelaksanaan Pembangunan Gedung dan sarana prasarana sekolah harus berkualitas tinggi dan memenuhi syarat teknis yang tepat, mengingat rentan terhadap kegiatan anak-anak sekolah.
10. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase harus benar-benar memenuhi syarat teknis dan sesuai spesifikasi, hasil uji petik banyak yang belum satu tahun sudah rusak. 11. Pendirian papan-papan reklame dan tower-tower celluler harus memperhatikan estetika dan keselamatan lingkungan. 12. Untuk
memproteksi
Perekonomian
Masyarakat
(Usaha
Kecil
Menengah) maka Pemerintah Daerah harus lebih selektif dalam memberikan ijin pendirian Mini Market di Desa-desa. 13. Pemerintah Daerah harus melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan ijin IPAL, operasional IPAL di semua institusi 14. Akurasi data kependudukan Kota Bekasi antara BPS dan Dinas Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
juga
kecamatan/Kelurahan.
Harusnya semua tidak ada perubahan 15. Pajak dan Retribusi daerah masih perlu ditingkatkan lagi mengingat potensi yang masih memungkinkan serta berusaha meminimalisir kebocoran di Lapangan. 16. Penyesuaian target dan pencapaian seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contoh: Peningkatan retribusi parkir, pajak restoran dan hiburan. 17. Pemberdayaan tenaga kerja kontrak (TKK) dapat lebih diefektifkan, jika dipandang perlu dapat terdistribusinya peningkatan dalam pelayanan publik hingga tingkat RW (Rukun Warga). 18. Perlindungan kepada pelaku usaha disektor menengah, kecil dapat diprioritaskan dalam pengembangannya. Misalnya kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal berbunga rendah. 19. Sosialisasi yang lebih menyentuh kepada seluruh masyarakat melalui institusi pemerintah dan swasta, seperti kantor-kantor pemerintahan (kecamatan dan kelurahan) untuk melakukan kampanye sosial penanggulangan dioptimalkan.
HIV/Aids
dan
Narkoba.
Peran
BNK
dapat
20. Pengawasan
lebih
diprioritaskan
dalam
menjalankan
program
pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA. Dimungkinkan untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pegawasan untuk melakukan langkah-langkah kontrol dan evaluasi atas program tersebut. 21. Salah satu regulasi kesehatan menyangkut pelayanan sektor kesehatan masyarakat melalui JAMKESDA sangat dipengaruhi oleh data kependudukan yang tersedia dan dimutakhirkan (update). Contoh:
kriteria
keluarga
yang
layak
mendapatkannya
harus
disesuaikan secara objektif melalui cek dan ricek hingga tingkat RT (Rukun Tetangga). 22. Banyak Aset Daerah yang belum terdeteksi mengingat belum tersedianya infentarisasi masalah database dan sertifikasi aset mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota yang tertuang dalam neraca pembukuan aset daerah. 23. Dinas Perekomomin Rakyat harus lebih optimal menangani pasar tradisional karena pasar merupakan sumber pendapatan retribusi yang produktif mengingat masih ditemukan 31 pasar swasta yang belum terdata sebagai objek Pendapatan Asli Daerah. 24. Banyaknya titik parkir yang belum masuk sumber PAD dan banyaknya pungutan liar yang tidak masuk ke kas daerah serta kurangnya pengawasan parkir swasta. 25. Masih lemahnya pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang tak ber IMB serta berubah peruntukannya. 26. Perlu adanya database yang konkret tentang potensi pelanggan listrik untuk memprediksi PJU bagi Kota Bekasi 27. Perlu adanya pengawasan yang serius terhadap reklame yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. 28. Dinas Perekonomian Rakyat : a. Pengelolaan
pasar
tradisional
harus
lebih
di
perhatikan,
pengembangan UMKM / Koperasi dan industri kreatif perlu ada terobosan – terobosan agar berkembang.
b. Adanya 32 pasar lingkungan yang harus dikelola dan ditata dengan baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Bekasi. 29. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi : a. Ada upaya nyata dari Pemerintah melalui Dinas terkait yaitu Disperindagkop terhadap keprihatinan permodalan kepada UMKM dan Koperasi. b. Semaraknya toko modern dan pasar modern di Kota Bekasi yang mengakibatkan menjamurnya mini market seperti Alfamart dan Indomaret harus segera disikapi oleh Dinas terkait sebelum Perda Alfamart/Indomaret ( toko tradisional / toko modern dan pasar modern ) selesai, Disperindagkop dilarang mengeluarkan izin baru. 30. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum : a. Masih banyak potensi Pajak Penerangan Jalan dan Reklame yang lost (hilang), sehingga perlu pengawasan yang lebih baik. b. Masih kurang valid terhadap data konsumsi listrik yang ada di Kota Bekasi yang terdiri dari 3 gardu yaitu Bogor, Bekasi dan Tanggerang, sehingga perlu duduk bersama antara DPRD, Dinas Terkait dan PLN 31. Dinas Perhubungan : a. Penataan Retribusi Parkir yang masih banyak kebocoran perlu adanya sistem pengawasan yang profesional sehingga peran Dishub dan Dispenda bisa dihargai dan perlu adanya keberanian Dishub dan Dispenda apabila terdapat kenakalan pengusaha parkir harus di tindak tegas supaya adanya efek jera. 32. Untuk Pajak Propinsi : a. PKB dan BBNKB yang penghasilan Pajak nya hampir melebihi setengah Triliyun perlu ada fasilitas yang representatif, namun yang ada sekarang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga yang membayar pajak merasa tidak nyaman, untuk itu perlu ada gedung baru untuk pelayanan pajak yang lebih representatif.
b. Pajak BBKB perlu adanya inventarisasi SPBU dan pabrik / industri di Kota Bekasi yang masih belum jelas berapa pemakaian dan omsetnya yang masih belum transparansi dan jelas. 33. Badan Kepegawaian pengembangan SDM disetiap SKPD tidak jelas arah programnya, tidak ada output secara totalitas anggarannya cukup besar, kedepan program pengembangan SDM di masingmasing SKPD hendaklah terarah dan jelas outputnya 34. Bahwa penyusunan LKPJ tahun 2011 belum di laksanakan sesuai dengan Rekomendasi LKPJ tahun
2010 yaitu tidak ada nya
koordinasi semua SKPD dalam menganalisis kinerja kegiatan 2011 sehingga yang terdapat dalam LKPJ lebih hanya kepada pagu anggaran dan jumlah yang di serap, sesuai PP no 23 thn 2007 pasal 20 ayat 23 penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan harus meliputi program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan permasalahan dan solusi. Bagi setiap kepala SKPD harus secara focus membuat lapornan kinerja dengan baik sesuai dengan kondisi di lapangan dan hendak nya aktif berkoordinasi dengan penanggung jawab LKPJ dengan laporan kinerja yang baik kita dapat merencanakan kegiatan pembangunan, setiap SKPD kedepan lebih tepat terarah untuk pencapaian target RPJMD. Hal ini tidak lepas dari control kepala daerah yang harus lebih maxsimal lagi. Fraksi Partai Demokrat meminta pembuatan LKPJ tahun 2012 harus
lebih
baik
dengan
memperhatikan
rekomendasi
–
rekomendasi DPRD selama ini. 35. Bahwa Perencanaan anggaran yang di ajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD adalah merupakan perencanaan yang tidak terencana dengan baik dan time table yang tepat, sehingga penyerapan anggaran tidak efektif dan efisien dan bahkan tidak mampu melaksanakan dan atau bahkan anggaran yang bersifat belanja barang yang cenderung boros yang tidak bermanfaat dan tidak mensejahterakan masyarakat.
36. Bahwa berdasarkan APBD Tahun 2011 Target belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung namun pada saat pelaksanaan terbukti sebalik nya yaitu : a. Belanja
Tidak
Langsung
Th
2011
sebesar
Rp
1.082.645.233.642,92 terserap 93,92% atau Rp 1,016 trilyun. b. Belanja Langsung Rp 1.100.725.954.815,25 terserap 87,62% atau Rp 964,455 Milyar. Total Belanja Th 2011 sebesar 1,980 trilyun, maka prosentasi BTL lebih besar dari BL yaitu sebesar BTL 51,3% dan BL 48,7%. Hal ini tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2011 yaitu BTL 48,91% dan BL 51,09%.
Hal ini menunjukkan belanja publik kita lebih kecil
dibandingkan belanja non publik. Kedepan harus menjadi perhatian kita bersama. 37. Bahwa SKPD yang dinilai kurang matang dalam perencanaan anggaran adalah : a. BPKAD Penyerapan anggaran sebesar 73 % b. Sekwan Penyerapan anggaran sebesar 73,6% c. Badan Pertanahan Penyerapan anggaran sebesa74,8% d. BPPT Penyerapan anggaran sebesar 76,68 % 38. Badan Kepegawaian daerah (BKD) perlu terus melakukan evaluasi TKK dan SDM disemua SKPD sesuai kebutuhan dan kontrol disiplin lebih tegas lagi. 39. RSUD ; proses pembangunan RSUD perlu ditangani secara lebih serius agar anggaran dapat terserap dengan hasil maksimal. 40. Perlu terus ditingkatkan inovasi-inovasi peningkatan mutu layanan dan
manfaat
pada
masyarakat.
Koordinasi
dengan
Dinas
Kesehatan untuk Rumah Sakit swata rujukan perlu ditingkatkan mengingat keterbatasan RSUD. Terobosan program-program pusat perlu ditingkatkan untuk dilaksanakan di kota Bekasi, sebagai wilayah terdekat dengan pusat.
41. BPPT, sosialisasi pelayanan perizinan perlu terus ditingkatkan serta koordinasi dengan dinas teknis ditingkatkan lagi agar pelayanan masyarakat maksimal. 42. DISTAKO, Selaku dinas yang menerbitkan Site Plan dan ijin lokasi masih banyak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tugasnya. Penentuan garis kesepadanan bangunan (GSB), koefisien dasar bangunan (KDB) banyak yang terjadi penyimpangan. identifikasi dan verifikasi fasos fasum dengan pengembang perlu terus dilakukan untuk tertib aset daerah Kota Bekasi. 43. DISPERA, Usulan program perlu dianalisa agar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan. 44. Binaan kelompok petani (jamus, pengolah buah, dll), peternak, petani ikan, pedagang/usaha informal perlu terus didata dan dibina kreativitas untuk menumbuhkan usaha-usaha kreatif di kota bekasi. Peningkatan sarana prasarana (drainase, jalan, sampah) pasar tradisional perlu menjadi perhatian agar dicapai pasar yang nyaman, bersih. Permasalahan beberapa pasar tradisional di Kota Bekasi masih belum dapat diselesaikan, misalnya fasar familly mart yang berlokasi di harapan indah Medan satria yang di kelola oleh PT HDP yang berdiri pada tahun 1994 sampai sekarang masih bergejolak dan harus segera diselesaikan. Kemudian mengenai restribusi pasar dan parkir belum di pungut oleh pemkot padahal setiap harinya restribusi parkir saja mencapai kurang lebih Rp. 1.750.000,45. DISHUB, terobosan kegiatan dengan pusat perlu ditingkatkan. Pemecahan masalah kemacetan transportasi perlu terus menjadi perhatian kedepan. Kemudian pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dikerjakan oleh Dishub masih banyak yang tidak memperhatikan kepentingan umum sehingga pengguna kendaraan banyak yang melakukan pelanggaran, yang semestinya dishub secara mantap mengadakan kajian yang medalam tentang lalulintas.
46. DISBIMARTA,
Perhatian
drainase
baik
yang
pembangunan
jalan
agar
terbangunnya
perlu
menjadi
dengan
hotmix
sistem
perhatian, tidak
jaringan
Pada
disertai
saat
dengan
pembuangan air hujan atau saluran air yang mengakibatkan jalan menjadi cepat rusak karena terjadi genangan. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kota bekasi target 32% baru terealisasi 1,67% atau hanya 4,77%. 47. DINKES, masih perlu banyak perhatian program-program kegiatan dengan acuan target RPJMD yang belum tercapai, yaitu jumlah rumah tangga sehat, jumlah institusi sehat, perbaikan gizi balita buruk, puskesmas mampu poned, pelayanan kesehatan ibu, anak, ibu hamil, cakupan RW siaga unggulan, cakupan peningkatan kesehatan anak balita. Untuk penyerapan DAK perlu perhatian lagi. Anggaran kegiatan ICWRMIP (integrated Citarum Water Resources management invesment program) Rp 6 milyar hanya terserap Rp 1,1 milyar perlu mendapatan perhatian maksimal. 48. BAPPEDA, perlu pembinaan perencanaan dan pelaporan untuk semua SKPD sesuai RPJMD. Bimtek evaluasi RPJMD dengan anggaran 156 juta untuk SKPD belum berhasil, dan perlu dilakukan lebih baik lagi. Kegiatan TKPK (tim koordinasi penanggulangan kemiskinan) dengan keluaran dokumen PPA (parcipatory poverty assessment) perlu ditindaklanjuti dengan dinas terkait untuk penanggulangan kemiskinan di kota bekasi. masalah kemacetan transportasi perlu terus menjadi perhatian kedepan. 49. Penanggungjawab pembuatan LPKJ tahun mendatang di jadikan tupoksi BAPPEDA selaku perencana pembangunan daerah. 50. Penempatan SKPD harus lebih profesional. 51. Perencanaan anggaran di setiap SKPD harus lebih matang dan terkoordinasi agar penyerapan anggaran terealisasi dengan baik. 52. Laporan LKPJ ke depan harus menampilkan hasil kinerja yang di matrikan dengan RPJMD.
53. Pendapatan Asli Daerah 1.
Kurang responnya Dinas Penghasil dalam pencapaian target PAD, seperti DPPPJU, seolah ini sudah menjadi hal yang biasa, oleh karena itu, ke depan perlu dievaluasi dan ditingkatkan inovasinya agar SKPD terkait dapat menggali pontensi pendapatan.
2.
Peningkatan
kerjasamanya
penambahan
modal
dengan
Pemerintah
pihak
investor
Kota
Bekasi
guna untuk
pembangunan daerah pada setiap sektor/investasi terkait. 54.
Kesehatan ; Pelayanan berobat gratis di Puskesmas dan RSUD masih belum optimal, dikarenakan kapasitas ruang rawat dan tenaga
medisnya
yang
terbatas.
Oleh
karena
itu
perlu
ditingkatkannya kerjasama dengan rumah sakit swasta untuk pelayanan kesehatan meringankan masyarakat kecil/tidak mampu. 55.
Pendidikan ; Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pendidikan Gratis harus tersosialisasi dengan baik tentang apa saja yang tidak dipungut biaya, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya bagi pendidik maupun orang tua murid, disertai dengan pengawasan yang intensif.
56.
Infra Struktur ; 1. Penanganan masalah banjir di Kota Bekasi perlu ditingkatkan, hal ini terbukti hampir setiap tahun beberapa wilayah di perumahan mendapatkan anggaran drainase/saluran, tapi penanganannya
tidak
maksimal,
oleh
karenanya
perlu
dilakukan terobosan nyata, seperti pembuatan folder air, normalisasi saluran, larangan pembangunan pada sempadan sungai/tanah pengairan, penegakan Perda tentang Tata Ruang. 2. Pembangunan
Jalan
dan
Bangunan
harus
betul-betul
memenuhi spesifikasi teknis, oleh karena itu perlu pengawasan lapangan yang intensif sesuai dengan standar aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan.
3. Hasil uji petik lapangan yang dilakukan oleh pansus 15, ada beberapa Jalan yang baru dikerjakan pada APBD Perubahan (ABT) tahun 2011 sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, diantaranya adalah Jalan I Gusti Ngurahrai dan Jalan Bungur Gatet Kel. Pejuang – Medan Satria. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan sehingga tidak merugikan keuangan negara. 57.
RPJMD merupakan komitmen kita bersama antara eksekutif dengan legislatif, oleh karena itu setiap program pembangunan harus
mengacu
pada
RPJMD
tersebut.
Berkaitan
dengan
tertundanya pembangunan fly over di Jl. Djoyomartono bulak kapal dengan dana APBN, dikarenakan pemerintah Kota Bekasi belum melakukan pembebasan lahan disekitar lokasi tersebut. 58.
Perekonomian ; Banyak minimarket sampai ke tingkat kelurahankelurahan bahkan sampai ke tingkat RW, ini suatu bukti bahwa tidak ada proteksi bagi usaha kecil masyarakat, sehingga mematikan pedagang-pedagang kecil di masyarakat. Pemerintah Daerah harus mengevaluasi tentang pemberian ijin pendirian mini market, dan penempatan pedagang kecil yang porposional.
59.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah ; 1.
Realisasi bantuan Anggaran yang bersumber dari APBN maupun
APBD
Propinsi
Jawa
Barat,
ke
depan
harus
mempunyai perencanaan yang baik, sehingga dana tersebut bisa diserap dan tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh
kurang
matangnya
perencanaan
dan
lemahnya
koordinasi, 2.
SKPD Kota Bekasi belum maksimal dalam penyerapan anggaran
pembangunan
daerah
tahun
2011
sehingga
menyebabkan adanya kegiatan-kegiatan pembangunan yang gagal dilaksanakan. Adapun Prosentasinya keberhasilannya sebagai berikut :
a.
Disbangkar
68,64 %
b.
Dinkes
87,67 %
c.
DPPPJU
89,67 %
d.
Dishub
86,40 %
e.
BPKAD
88,69 %
f. g. 60.
Sekwan BNK
73,60 % 86,92 %
LKPJ menggambarkan kumpulan laporan dari SKPD yang ada dan tekesan copy paste dari tahun sebelumnya, sehingga pada realisasi anggaran mirip dengan tahun sebelumnya hanya angkanya saja yang berubah, dan tampak pula pada bagian VII penutup
menyatakan
bahwa
“LKPJ
disusun
berdasarkan
perencanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 2010. Seharusnya tahun 2011 Dalam kenyataaannya, LKPJ TIDAK MELAPORKAN pengukuran
61.
kinerja, analisis capaian kinerja pencapaian tujuan dan sasaran 2011 62.
Secara keseluruhan, LKPJ belum dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan PEMKOT Bekasi, karena LKPJ tidak melaporkan capaian kinerja berdasarkan RKPD/RPJMD (Capaian kinerja 20 sasaran RKPD 2011).
63.
LKPJ agar dilengkapi dengan pengukuran capaian kinerja 20 sasaran strategi, RKPD 2011 dan RPJMD 2008 -2013
64.
Ketenagakerjaan a.
Penyerapan tenaga kerja sangat kecil, khususnya bagi para pencari kerja lulusan SMA/SMK yang merupakan 86 % dari total pencari kerja (25.090 dari 29.384orang).
b. Rekomendasi : ‐ mengingat lapangan kerja formal
semakin sedikit, maka
kebijakan mendatang agar difokuskan pada pengembangan kewirausahaan bagi pemuda, khususnya lulusan SMA/SMK yang tidak tertampung di perguruan tinggi. ‐ program kewirausahaan dilakukan dengan bekerjasama dengan para pengusaha sektor
perdagangan dan industri
yang merupakan potensi unggulan diKota Bekasi 65.
Pendidikan •
APM untuk pendidikan tingkat SD dan SMU telah terealisasi 100%,
sedangkan APM untuk SMP/MTs/Paket B, tidak
mencapai target, yaitu hanya 90,29 %. •
Padahal Pendidikan Gratis telah dilakukan sejak 2008
Rekomendasi : •
Agar dijelaskan, tidak tercapainya APM tersebut berasal dari Sekolah Negeri/Swasta???
•
Keberhasilan
pencapaian
APM
100
%,
lebih
banyak
dikontribusikan oleh Sekolah Swasta (Jumlah Sekolah swasta lebih banyak dari negeri), sehingga kebijakan mendatang, dukungan Pemda kepada sekolah swasta agar ditingkatkan. 66. Kesehatan Kasus-kasus di bidang kesehatan yang dilaporkan antara lain : •
Kasus DBD sebanyak 697 kasus,meninggal 10 orang.
•
Kasus filariasis sebanyak 66 kasus
•
Kasus baru TBC BTA+ sebanayak 1.611 kasus
•
Kasus HIV sebanyak 2.123 kasus
•
Kasus gizi buruk = 400 orang (0,28 %), balita kurang gizi 7.133 orang(5%)
•
Kasus kematian Ibu 18 kasus
Rekomendasi : •
Tidak dijelaskan apakah banyaknya kasus tersebut masih dalam
tingkat kasus yang dapat ditoleransi atau telah
melebihi tingkat yang normal •
Oleh karena itu, agar disertakan standar tingkatan kasus yang dapat diterima, untuk menilai keberhasilan/kegagalan kinerja di bidang kesehatan.
67.
Kondisi ekonomi •
Capaian kinerja PDRB dan LPE tahun 2011 belum dilaporkan.
•
PDRB dan LPE yang dilaporkan adalah data tahun 2010.
•
Belum dilaporkan tingkat kemiskinan di Kota Bekasi, sebagai tolok ukur pembangunan ekonomi.
Rekomendasi : •
Agar dilaporkan data terbaru (up date) tentang
PDRB, LPE
tahun 2011. •
Perkembangan kondisi ekonomi, sebaiknya diikuti dengan pelaporan di bidang kesejahteraan dengan tolok ukur seperti IPM, % kemiskinan
68.
Terkait kebijakan pemerintah daerah •
Tidak
diungkapkan
target
capaian
sebagaimana diungkapkan dalam
kinerja
20
sasaran,
RKPD 2011 dan RPJMD
2008 -2013, sebagai dasar untuk pengukuran kinerja 2011. Rekomendasi : •
Terhadap pelaporan 20 sasaran agar dilengkapi dengan target kinerja yang terukur, sebagaimana diungkapkan dalam RKPD dan RPJMD
69.
Terkait pendapatan : •
Perlu perhatian terhadap kinerja pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak terealisasi, seperti : Pajak Reklame (90,92 %), Retribusi Parkir di tepi jalan umum (28,80 %), retribusi pemakaian kekayaan daerah (85 %), retribusi terminan (76 %), retribusi Potong Hewan.
•
Dalam pidato KDH bahwa solusi yang dilakukan antara lain Audit di bidang pajak daerah, agar dijelaskan hasil audit pajak yang telah dilakukan dan kontribusinya terhadap realiassi pendapatan daerah.
•
Realisasi DAK hanya 75 %, kami meminta penjelasan alasan tidak terserapnya DAK tsb. LKPJ perlu menjelaskan alasan tidak terserapnya DAK sebanyak 25 % atau sekitar Rp 12M
70.
Belanja •
Kinerja penyerapan belanja yang masih rendah, belum diberikan penjelasan yang memadai, seperti : a. Belanja bunga 65 % , sementara pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok hutang 99,82 % . b. Belanja Hibah 92,80 % dan Bansos 89,55 % ; sementara dilapangan penyaluran dana BOS Sekolah Swasta banyak yang terlambat lebih 3 bulan. c. Belanja Bantuan keuangan hanya 66,52 % d. Belanja Modal 78,51 % pada belanja langsung, sementara realisai belanja pegawai dan belanja barang jasa melebihi 90 %. Kondisi ini menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan belanja langsung.
71.
Dinas Bina Marga dan Tata Air Pelaksanaan pembangunan proyek-proyek jalan maupun drainase masih belum optimal, kualitas pekerjaannya masih banyak yang tidak sesuai dengan bestek sehingga banyak yang cepat rusak. Pembangunan jalan dengan hotmix tidak disertai dengan pembuangan air hujan atau saluran air mengakibatkan cepat rusak karena terjadi genangan. Kondisi semacam ini banyak terjadi di beberapa tempat. Bahkan ada ruas jalan yang bilamana turun hujanselalu terjadi genangan air setinggi + 50 cm, yaitu didekat pasar jati asih. Akibat drainase yang tidak mampu
menampung debit air dari jalan tersebut, disamping banyaknya sampah yang menyumbat pada saluran tersebut. Tergenangnya jalan tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas Disarankan pada dinas Bina mRaga da Tata Air bilamana akan merencanakan pengaspalan jalan terlebih dahulu survey lapangan yang matang. Apakah disitu ada saluran air atau air dari jalan dapat mengalir sehingga tidak terjadi genangan (air) yang dapat mempercepat kerusakan jalan 72.
Dinas Kebersihan Pengelolaan sampah dan limbah tinja di TPA Sumur Batu Bantar Gebang kurang efektif. Sistem sanitari landfill tidak berjalan sesuai dengan rencana. Timbunan sampah tidak semua ditutup dengan cover soil, sehingga pelaksanaan dilapangan
adalah Open
Dumping yang berpotensi terjadinya penyebaran bermacammacam penyakit dan polusi udara, pencemaran air lindi pun terjadi pada saluran pembuangan disekitar TPA akibat kurang efektifnya pengelolaan dan peralatan yang ada tidak operasional dengan baik. 73.
Dinas Disbangker (dinas pengawasan bangunan dan pemadan kebakaran) Pelaksanaan pengawas bangunan swasta dilapangan masih sangat memprihatinkan. Banyak bangunan-bangunan yang berskala besar tidak memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku, misalnya : garis sepadan bangunan (GSB), Koefisien dasar bangunan (KDB) yang melanggar ketentuan yang berlaku terlebih lagi bangunanbangunan tersebut berdiri dijalan-jalan arteri dan kolektor. Ironisnya tidak pernah ada upaya dari dinas penataan dan pengawasan bangunan yang menertibkan bangunan tersebut. Apakah mendirikan bangunan kota bekasi bisa semaunya seperti itu ?
Pelaksanaan
gedung
keterlambatan pelaksanaan
akibat
Pemkot dari
Bekasi
kurang
pembangunan
10
lantai
matangnya
gedung
mengalami perencanaan
tersebut.
Anggaran
pembangunan yang seharusnya sebesar Rp. 11.390.000.000 yang tercantum
dilapangan
hanya
Rp.
5.900.000.000.
Hal
ini
disebabkan karena ketika proyek sudah dilelang, bangunan existing masih belum dibongkar, sehingga pelaksanaan proses pembangunan
gedung
tersebut
mengalami
keterlambatan.
Mengapa perencanaan proyek sebesar itu tidak dikaji secara mendalam
terlebih
dahulu,
sepertinya
pekerjaan
yang
dilaksanakan asal jadi, sehingga berakibat tidak dapat terserap semua anggaran yang tersedia. 74.
Dinas Tata Kota Dinas Tata Kota selaku dinas yang menerbitkan site plan dan ijin lokasi
masih
banyak
terjadi
kekeliruan
dalan
pelaksanaan
tugasnya. Penentuan garis sepadan bangunan (GSB) ; koefisien dasar bangunan (KDB) banyak yang terjadi penyimpangan. Kondisi
semacam
itu
bisa
menjadi
perseden
buruk
dan
meresahkan masyarakat. Disini terlihat masih lemahnya site plan maupun lemahnya kinerja yang dilakukan dinas tata kota. 75.
Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dikerjalan oleh Dishub masih banyak yang tidak memperhatikan kepentingan umum sehingga
pengguna
kendaraan
banyak
yang
melakukan
pelanggaran, yang semestinya Dishub secara mantap mengadakan kajian yang mendalam tentang lalu lintas. Andalalin yang diterbitkan masih banyak yang sangat lemah. Tempat parkir liar masih terjadi dibanyak tempat sehingga terjadi kemacetan dimana-mana,
terutama
dipersimpangan-persimpangan
jalan
dilakukan oleh kendaraan angkutan umum yang sampai saat ini belum dapat ditertibkan. Mengapa kondisi seperti ini Dishub belum bisa mengatasi ?
76.
Dinas Pertamanan, Pemakaman dan penerangan jalan (PJU) PJU yang dipasang dijalan arteri maupun kolektor banyak yang tidak nyala. Ada PJU yang tertutup pepohonan dan yang padam dibiarkan saja tidak diperbaiki sehingga pada malam hari banyak tempat-tempat yang gelap gulita. Anggaran untuk biaya rekening PJU cukup besar Rp.
23.000.000.000
Namun pada malam hari banyak lampu PJU yang padam bahkan ada lampu PJU yang baru dipasang hanya 3 hari nyala dan padam beberapa bulan, walau sudah dilaporkan ke PJU namun PJU tidak ada respon. Kinerja PJU pada DPPP kota bekasi kelihatan sangat lemah, sehingga tidak dapat mengatasi lampu PJU dikota bekasi dengan baik. 77.
Dispera Permasalahan beberapa pasar tradisional di kota bekasi masih belum dapat diselesaikan, misalnya pasar Familly Mart yang berlokasi di Harapan indah, Medan satria yang dikelola PT HDP (Hasanah Damai Putra) yang berdiri pada tahun 1994. Rencana pengembang akan merenovasi bangunan pasar tersebut, namun warga paguyuban pedagang pasar Familly Mart menolak, berharap pasar familly mart ini dikelola oleh Pemkot bekasi. Para pedagang menginginkan revitalisasi dilaksanakan pada tahun 2014, namun terjadi gejolak para pedagang karena sudah dilakukan pelelangan oleh Dispera pada tanggal 3 februari 2012 yang dimenangkan oleh PT HDP dengan nilai Rp. 12.192.430.000. Permasalahan ini agar segera diselesaikan oleh Pemkot agar gejolak pedagang tidak menjadi permasalahan yang lebih besar. Selama ini retribusi pasar dan parkir belum dipungut oleh Pemkot padahal sertiap harinya retribusi parkir saja mencapai ± Rp 1.750.000. Mengapa kondisi tersebut dibiarkan begitu saja oleh Dispera ?