2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 44/PUU-IX/2011 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGAHSILAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN (II)

JAKARTA JUMAT, 19 AGUSTUS 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 44/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON - Zulkifli Muhadli - Abdul Muis - Willy M. Yoseph

- Hein Nomotomo - Anwar Hafid

ACARA Pemeriksaan Perbaikan (II) Jumat, 19 Agustus 2011, Pukul 10.00 – 10.20 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Muhammad Alim Achmad Sodiki Anwar Usman

Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Zulkifli Muhadli Petrus Yunto Luther Wakerwa Yan Sampe

Kuasa Hukum Pemohon: -

Misbahuddin Gasma Dorel Amir Samsudin

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 1.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 44/PUU-IX/2011, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Para Pemohon, saya persilakan, siapa yang memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini. Baik, silakan!

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR kami uraikan di mana letak pertentangan Pasal 160 ayat (2) Nomor…, Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Waalaikumsalam.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Hadir sebagai Pemohon dalam Perkara 44 ini, saya sendiri Kuasa Hukum Dorel Almir. Sebelah kiri saya, Heru Widodo. Kebetulan juga, mungkin masih dalam perjalanan, rencananya mau hadir, Prinsipal kami, Bapak Bupati Sumbawa, Bapak Zulkifli. Demikian, Yang Mulia.

5.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Baiklah, Saudara Pemohon, Saudara sudah memperbaiki permohonannya sesuai dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Panel Hakim dahulu?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Betul, Yang Mulia.

3

7.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Mungkin Saudara bisa tunjukkan di bagian-bagian mana yang…, pokok-pokok ya, yang Saudara perbaiki. Silakan!

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan tanggal 19…, 2011 yang lalu, pada Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Hakim yang mulia, telah disarankan kepada kami untuk memperbaiki beberapa perbaikan permohonan. Kami mencatat ada paling tidak 6 perbaikan…, 6 perbaikan yang disarankan oleh Majelis dan hal itu telah kami perbaiki dan telah kami sampaikan ke…, di Kepaniteraan. Perbaikan yang pertama adalah disarankan waktu itu adalah mempertegas kedudukan hukum. Perubahan ini kami muat di halaman 4 sampai dengan 5. Uraiannya terselip di dalam berbagai paragraf di halaman tersebut. Mungkin kami tidak sebutkan satu per satu.

9.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Hanya saja kami kutip beberapa penjelasan pasal tentang pemerintahan daerah yang berbunyi “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili sesuai pera…, peraturan perundang-undangan.” Kemudian juga, untuk mempertegas, kami kutip tentang tugas dan wewenang bupati terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 32/2004 yang bunyinya, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban” dan seterusnya bagian I, “Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.” Inilah, Majelis Yang Mulia, yang…, apa…, kami pertegas kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon. Kemudian saran yang kedua yaitu tentang agar diuraikan satu per satu pasal yang diuji dengan Pasal 18A Undang-Undang 4…, UndangUndang Dasar 1945 di mana…, dan di mana letak pertentangannya. Perubahan ini kami muat di halaman 11, halaman 13, dan 14. Uraiannya memang tersebar dan termuat di berbagai paragraf dalam permohonan kami dari permohonan awal yang sebelumnya…, yang sebelum diperbaiki. Jadi kami uraikan satu per satu, Pasal sebe…, halaman 11 misalnya,

4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan Pasal 18A. Kemudian di mana letak pertentangan antara Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33/2004 dengan Pasal 18A ayat (2), dan seterusnya. Kemudian juga di mana letak pertentangan antara Pasal 31C ayat (1) dengan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945. Ini dua pe…, apa…, perbaikan yang kalau tidak salah kami disarankan oleh Ibu Hakim, Ibu Maria. Kemudian saran selanjutnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia oleh anggota, Pak Muhammmad Alim, kalau enggak salah, kami juga menyarankan dua hal yaitu tentang redaksional dan tata cara penulisan ayat yang harus pakai kurung. Kemudian juga agar di…, tidak menggunakan juncto untuk pasal-pasal yang kami ujikan karena ada tiga pasal, di antara pasal jangan diajukan juncto, cukup dengan koma. Kemudian juga kata ‘pasal’ yang diikuti dengan huruf…, dengan angka itu, P-nya besar. Itu kami sudah perbaiki semua halaman yang memuat hal yang demikian. Kemudian juga disarankan tentang penghapusan Pasal 3…, angka 3 petitum mengenai permohonan, agar diartikan penerapan hukumnya ya pembagian pas…, apa…, keuangan, 20% kabupaten dan/atau daerah dan 80% pusat. Kalau menurut Majelis waktu itu, dengan sendirinya pasal ini tentu penerapan, artinya kalau dikabulkan dengan sendirinya juga akan mengikuti. Jadi, pertimbangannya tidak usah dimasukkan dan itu sudah kami hapus di bagian petitum kami. Kemudian juga di bagian lain, dari Pak Majelis Hakim Anggota Pak Anwar Usman juga menyarankan agar memperjelas tentang filosofi dan makna yuridis dari undang-undang yang diuji. Kami sudah coba elaborasi juga di bagian halaman 6-8 yang uraiannya tersebar di halaman tersebut. Kemudian soal hubungan pasal-pasal lainnya dengan pasal yang diuji. Nah, hal ini juga bagian terakhir disarankan oleh Ibu Maria oleh karena jangan sampai terjadi ultrapetita, pada waktu itu seperti itu. Dan kami menguraikan di kesimpulan kami bahwa frasa ‘orang pribadi’ haruslah diartikan yang kami maksud sepanjang menyangkut hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dan frasa ‘orang pribadi’ dengan pasal lain…, yang disebut di pasal lain, tidak menjadi bagian-bagian dari objek permohonan kami. Namun demikian, dalam hal…, Majelis Hakim Yang Mulia, dalam persidangan nanti berpendapat bahwa terdapat kaitan dengan pasal-pasal yang lain, kami menyerahkan sepenuhnya pada putusan Yang Mulia. Namun kami berpendapat bahwa ultrapetita sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam suatu permohonan, sehingga kami juga berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang MK terbaru yang memuat bahwa ultrapetita tidak diperkenankan, menurut kami adalah sesuatu yang tidak tepat karena menyamakan antara perkara perdata dengan perkara pengujian undang-undang. Jadi, kami sebagai Pemohon

5

berpendapat ultrapetita sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Yang Mulia. Itu sementara perubahan yang kami sebutkan dan kami tidak baca satu per satu karena sesuai saran Yang Mulia tadi, ini dianggap sudah dibacakan. 11.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Di sini, Saudara Pemohon ya, ini antara petitum kedua dengan petitum ketiga sama ndak? Coba lihat halaman 21. Pasal yang sama yang Saudara maksud?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Betul, Yang Mulia. Cuma ada penegasan di bagian (…)

13.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Tunggu, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya katakan kepada Saudara, ini kan di sini Pasal 160 ayat (2) huruf c yang itu di angka 2…, di petitum kedua, sedangkan di sini Pasal 160 ayat (2) ndak ada huruf c-nya, itulah yang saya tanyakan. Makanya, itu kan keliru namanya itu karena di atas ada huruf c-nya, yang di bawah tidak ada huruf. Itu lho yang saya tanyakan.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Ya, sama, Yang Mulia.

15.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ini kan…, nanti Saudara renvoi ya!

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Mohon…, ya, mohon direnvoi, Yang Mulia.

17.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Nah, ini yang petitum kedua dan ketiga harus sama mestinya yang di atas dengan yang di bawah ya. Nah kalau itu sama, kalau di atas menyangkut frasa itu bertentangan, frasa ‘orang pribadi’ bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka di sini di sebelah bawah

6

dia menjadi tidak mengikat yang ketiga itu, bukannya kok lalu bersyarat lagi dia, ini…, ini…, ini…, tapi itu terserah Saudara, sudah diberi saran dahulu. Kemudian di angka 3 itu, di baris petitum ketiga, petitum angka 3 itu, baris ketiga dari bawah, itu mempunyai ketentuan…, itu kata ‘sepanjang’ ada dua kali, nanti dihapus satu kali, barangkali. Nanti…, nanti Saudara perbaiki dulu ini. Segera sekarang ini karena sebenarnya sudah tidak ada…, tidak ada kesempatan itu untuk anu. Kan sudah perbaikan ini, sudah berakhir. Coba bawa dulu, Panitera, ke sana. Ini di..., dia tambahi huruf ‘c’ ini. Kau paraf, ya? 18.

KUASA HUKUM PEMOHON: DOREL AMIR Ya, Yang Mulia.

19.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Biar dikasih, Pak. Tolong diperbaiki. Baiklah, ini sudah di..., ada pada kami, nanti untuk urusan selanjutnya, itu nanti kami laporkan ke Panel..., Pleno ya, untuk urusan selanjutnya. Dengan demikian, sidang kami nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB Jakarta, 19 Agustus 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

7