2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 87 1P13/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah Menteri Keuangan. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara adalah bagian anggaran yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang berada dalam kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran. 11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar. -2-

Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN. Rekening Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Sentral dan Bank Umum/Badan Lainnya. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Rekening Pengeluaran pada Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran BI, adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia. Akhir Tahun Anggaran adalah hari kerja terakhir pada tahun anggaran berkenaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengeluaran negara atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2011 yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011. Pengeluaran negara atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2012 yang diproses sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011. Pasal 3 (1) Pengeluaran negara atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: Belanja Subsidi/Public Service Obligation (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan); Belanja Hibah; Belanja Transfer kepada Pemerintah Daerah (termasuk Penempatan Dana Bagi HasiI Sumber Daya Alam ke dalam Rekening Dana Cadangan), selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); Penyertaan Modal Negara (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan); e. Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri; -3-

Pembayaran Penjaminan Pemerintah (termasuk penempatan dana ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah); Pengeluaran Kerjasama Internasional; Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional; Pemberian Pinjaman Pemerintah; Penerusan Pinjaman; Penerusan Hibah; I. Investasi Pemerintah; Penempatan Dana Reboisasi ke dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan Pengeluaran lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m. (2) Pengeluaran negara atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: Belanja Dana Alokasi Umum (DAU); Belanja Pensiun; Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri; dan Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Luar Negeri. (3) Pembayaran pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Jakarta VI. (4) Pembayaran pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Pasal 4 Pelaksanaan pengeluaran negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada akhir Tahun Anggaran 2011 meliputi kegiatan: Usulan Pengesahan DIPA dan Surat Pengesahan (SP) DIPA; Penyampaian SPM; dan c. Penerbitan SP2D. BAB III USULAN PENGESAHAN DIPA DAN SP-DIPA Pasal 5 PA/Kuasa PA menyampaikan usulan pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2011 pukul 12.00 WIB. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran berhak menolak usulan pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 yang diterima melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). .4. -4-

(3) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk keadaan yang sangat mendesak dan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 6 Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Direktur Pelaksanaan Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan (SP) DIPA Tahun Anggaran 2011 dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN Jakarta II atau Kepala KPPN Khusus Jakarta VI paling lambat tanggal 30 Desember 2011 pukul 14.00 WIB. Kepala KPPN Jakarta II dan Kepala KPPN Khusus Jakarta VI dapat menolak DIPA Tahun Anggaran 2011 yang diterima melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk keadaan yang sangat mendesak dan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. Persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB IV PENYAMPAIAN SPM Pasal 7 PA/Kuasa PA menyampaikan SPM-LS atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2011 kepada Kepala KPPN Jakarta II atau Kepala KPPN Khusus Jakarta VI paling lambat tanggal 30 Desember 2011 pukul 15.00 WIB. PA/Kuasa PA menyampaikan SPM-LS atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala KPPN Jakarta II atau Kepala KPPN Khusus Jakarta VI dengan ketentuan sebagai berikut: SPM-LS Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Januari 2012 diberi tanggal 2 Januari 2012 dan disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 23 Desember 2011. SPM-LS Belanja Pensiun bulan Januari 2012 diberi tanggal 2 Januari 2012 dan disampaikan kepada Kepala KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 28 Desember 2011. SPM-LS untuk pembayaran kewajiban Utang Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2012, diberi tanggal 2 Januari 2012 dan disampaikan kepada Kepala KPPN Khusus Jakarta VI paling lambat tanggal 30 Desember 2011. SPM-LS untuk pembayaran kewajiban Utang Luar Negeri disampaikan kepada Kepala KPPN Khusus Jakarta VI dengan ketentuan: 1) untuk tanggal valuta 2 Januari 2012, SPM-LS diberi tanggal 2 Januari 2012 dan disampaikan paling lambat tanggal 27 Desember 2011; -5-

untuk tanggal valuta 3 Januari 2012, SPM-LS diberi tanggal 3 Januari 2012 dan disampaikan paling lambat tanggal 28 Desember 2011; untuk tanggal valuta 4 Januari 2012, SPM-LS diberi tanggal 4 Januari 2012 dan disampaikan paling lambat tanggal 29 Desember 2011; 4) untuk tanggal valuta 5 Januari 2012, SPM-LS diberi tanggal 5 Januari 2012 dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Desember 2011; Kepala KPPN Jakarta II dan Kepala KPPN Khusus Jakarta VI dapat menolak SPM-LS yang diterima melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Dalam hal Kepala KPPN menolak SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk keadaan yang sangat mendesak, PA/Kuasa PA dapat mengajukan permintaan persetujuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Atas permintaan PA/Kuasa PA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat memberikan persetujuan atau penolakan. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didelegasikan kepada Direktur Sistem Perbendaharaan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB V PENERBITAN SP2D Pasal 8 SP2D atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2011 diterbitkan dan diberi tanggal paling lambat tanggal 30 Desember 2011. SP2D atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2012 diterbitkan dengan ketentuan: untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Bulan Januari 2012 diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2011 dan diberi tanggal 2 Januari 2012. untuk pembayaran Belanja Pensiun Bulan Januari 2012 diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2011 dan diberi tanggal 2 Januari 2012. untuk keperluan pembayaran kewajiban Utang Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2012 diterbitkan paling lambat tanggal 2 Januari 2012, diberi tanggal 2 Januari 2012, dan disampaikan kepada Bank Indonesia tanggal 2 Januari 2012. untuk keperluan pembayaran kewajiban Utang Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan: 1) untuk tanggal valuta 2 Januari 2012, diterbitkan paling lambat tanggal 29 Desember 2011, diberi tanggal 2 Januari 2012, dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 28 Desember 2011; -6-

untuk tanggal valuta 3 Januari 2012, diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2011, diberi tanggal 3 Januari 2012, dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 Desember 2011; untuk tanggal valuta 4 Januari 2012, diterbitkan paling lambat tanggal 2 Januari 2012, diberi tanggal 4 Januari 2012, dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 2 Januari 2012 ; 4) untuk tanggal valuta 5 Januari 2012, diterbitkan paling lambat tanggal 3 Januari 2012, diberi tanggal 5 Januari 2012, dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 3 Januari 2012; Pasal 9 (1) Atas penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), KPPN Jakarta II membebankan pada: Rekening Pengeluaran KPPN di Bank Operasional I (Rekening Pengeluaran Kuasa BUN KPPN) untuk SP2D yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011 sebelum pukul 14.00 WIB. Rekening Pengeluaran KPPN di Bank Indonesia untuk SP2D yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011 setelah pukul 14.00 WIB. (2) Tata cara pengelolaan Rekening Pengeluaran KPPN pada Bank Indonesia diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 10 SP2D untuk pembayaran Belanja Pensiun Bulan Januari 2012 dibebankan pada Rekening Pengeluaran KPPN pada Bank Operasional II di bank yang sama dengan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) membuka rekening. Dana yang disediakan untuk Belanja Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari Rekening Pengeluaran KPPN pada Bank Operasional I ke Rekening Pengeluaran KPPN pada Bank Operasional II tanggal 29 Desember 2011 dengan menggunakan Surat Perintah Transfer (SPT). BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Tata cara penerbitan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan.

-7-

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember

2011

DIREKTUR JENDERAL,

GUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001 (kL"

-8-