KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011 Novira Maharani Sukma1, Retno Saraswati2 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan dilaksanakannya pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUIX/2011 apabila dilihat dari segi kewenangannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segipengangkatannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Kedudukan wakil menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur wakil menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil Menteri Kata Kunci: Kedudukan Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Putusan MK
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
Abstract The aims of the research are to describe and analyze the implementation considerations appointment of deputy ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia, to describe and analyze the position of deputy minister of post-verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 79/PUU-IX/2011, and to describe and analyze the position of deputy minister in the future. The research methods used in Method normative approach, with secondary data source is used as a theoretical rationale, then the data were analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of the study concluded Deputy Minister position after the Constitutional Court's decision 79/PUUIX/2011 when viewed in terms of its authority, the position of Deputy Minister under President and under the Minister, as the Deputy Minister is responsible to the Minister and served as assistant minister. Meanwhile, Deputy Minister of the Secretariat General / Secretariat of the Ministry of position can be said to be the same because both are equally as assistant minister. In terms of the position of Deputy Minister appointment under the President, while the Minister and Deputy Minister position is the same, because both appointed and dismissed by the President through the processes and procedures in the same, while the Deputy Secretary General of the Secretariat of the above position/Secretariat of the Ministry. The position of deputy minister in the future should be eliminated, because the legislation governing the deputy minister has been changed after the decision of the Constitutional Court, but has not been able to provide firmness on setting the Deputy Minister. Keywords: The status of Deputy Minister, Indonesian constitutional system, Constitutional Court
kabinet. Wakil Menteri
A. Latar Belakang Dalam
sistem
pemerintahan
merupakan pejabat karier dan
bukan
anggota
presidensiil,
Presiden
kabinet, berbeda dengan
mempunyai
wewenang
menteri yang merupakan
untuk
mengangkat
jabatan
politis.
menteri
sebagaimana
Menteri
Wakil
dijabat
oleh
yang telah diatur pada
pegawai negeri yang telah
Pasal
menduduki
17
UUD
NRI
jabatan
Tahun 1945. Selain itu,
struktural eselon 1A. Hal
Presiden sebagai kepala
ini
pemerintahan mempunyai
Penjelasan
kewenangan juga untuk
Undang-Undang
mengangkat
wakil
39 Tahun 2008 .
sebagaimana
Presiden
menteri dicantumkan
Undang-Undang
dalam Nomor
telah
diatur
pada
Pasal
10
Nomor
mengangkat
Wakil
Menteri
rangka
dalam
39 Tahun 2008 Tentang
menangani beban kerja
Kementerian
Kementerian
Negara.
berat
yang
Pada masa pemerintahan
semakin
dalam
Presiden Susilo Bambang
melaksanakan tugas-tugas
Yudhoyono,
pemerintah.
Apabila
pengangkatan
wakil
struktur
menteri
dalam
dibentuk tersebut (Wakil
terjadi
yang
baru
Menteri) memiliki fungsi
melakukan
penelitian
yang sangat urgent, maka
mengenai
kedudukan
tidak akan ada persoalan.
Wakil
Menteri dalam
Namun,
jika
unit
sistem
ketatanegaraan
organisasi
yang
baru
Republik
Indonesia
dibentuk kurang memiliki
pasca
relevansi dan urgensitas
Mahkamah
peranan,
Nomor
maka
akan
putusan
menjadi beban yang akan
dan
menyedot
Menteri
anggaran
organisasi. Oleh karena itu,
Konsititusi
79/puu-ix/2011,
kedudukan
Wakil
di
masa
mendatang.
Gerakan
Nasional
Pemberantasan
Tindak
Metode pendekatan yang
Pidana Korupsi (GN-PK)
digunakan adalah metode
mengajukab gugatan uji
pendekatan
materil
normatif, artinya hukum
Pasal
10
B. Metode Penelitian
yuridis
Undang- Undang Nomor
dikonsepsikan
39 Tahun 2008 Tentang
norma, kaidah, asas, atau
Kementerian
dogma-dogma. Data yang
kepada
Negara Mahkamah
Konstitusi.
penulis
di
dari
pengamatan kepustakaan,
Berdasarkan uraian
diperoleh
sebagai
yaitu data sekunder, yang
atas,
maka
kemudian
disusun,
tertarik
untuk
dijelaskan dan dianalisis
dengan
memberikan
undang-undang. Hal itu
kesimpulan.3
dimaksudkan
agar
C. Kerangka Teori
pelaksanaan
hak
Kementerian mempunyai
prerogatif tugas
mempunyai aturan baku,
menyelenggarakan urusan
sehingga
tertentu
dalam
sesuai kehendak Presiden
pemerintahan di bawah
saja, tetapi juga harus
dan
sesuai kehendak rakyat
bertanggungjawab
tidak
hanya
kepada Presiden, karena
yang
kedudukan para menteri
DPR.4
sebagai
Presiden sebagai kepala
pembantu
dipresentasikan Kewajiban
presiden yang diangkat
pemerintahan
dan diberhentikan oleh
salah
Presiden.
mengenai
Dalam
perubahan
UUD
NRI
satu
pengangkatan menteri
Tahun 1945 dimasukkan
sebagaimana
ketentuan
dicantumkan
bahwa
pengubahan,
Pasal dan
memiliki wewenang
wakil
pembentukan,
10
Undang
dalam Undang-
Nomor
39
pembubaran Kementerian
Tahun
dilakukan oleh Presiden
Kementerian Negara.
yang
diatur
dalam
Jhony Ibrahim, 2006, Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang, Banyu Media, hlm. 57 3
Presiden
2008 Tentang
Jabatan
Wakil
Abdilla Fauzi Ahmad, 2012, Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik, Jakarta, PT. Golden Terayon Press, hlm. 293 4
Menteri adalah jabatan
karena
yang
utama tetap berada di
bersifat
politis.
Dengan kata lain, wakil menteri
diangkat
untuk
mendampingi
tangan menteri.
oleh
Presiden
menteri
kewenangan
Melalui kebijakan yang
ditetapkan
pejabat
oleh
administrasi
tertentu yang memiliki
negara, dalam hal ini
beban
Presiden,
tugas
sehingga
lebih,
diharapkan
kinerja
kementerian
menjadi
lebih
efektif
dengan
adanya
menimbulkan
konsekuensi yang harus dipenuhinya
atas
pengangkatan
jabatan
wakil
wakil
Negara
menteri. Dilihat dari segi
harus
kewenangannya, jabatan
fasilitas-fasilitas
wakil menteri bukanlah
yang
jabatan
yang
strategis.
anggaran pendapatan dan
Wakil
menteri
hanya
belanja negara (APBN),
menteri.
menyediakan khusus
bersumber
berhak mewakili menteri
berupa
dan
kendaraan dinas, biaya
tidak
mengambil
punya
hak
keputusan
tunjangan
sidang-sidang
sekretaris,
Wakil
menteri
subordinasi
dinas,
operasional,
serta hak suara dalam kabinet.
rumah
dari
gaji, jabatan, ajudan,
staf
adalah
pembantu, supir, dan lain-
menteri
lain, sedangkan anggaran
tersebut
dapat
telah
dipergunakan
untuk
dalam
usaha-usaha
yang
bisa
membuka
kesempatan
disebutkan bahasan
sebelumnya, posisi
Wakil
kerja, menambah biaya
Menteri
pernah
pendidikan,
diadakan,
dan
untuk
yaitu
meningkatkan taraf hidup
pada era kabinet
yang baik dan sehat, serta
presidensial
pelayanan
pertama
kesehatan
untuk warga negara.
pasca-
Proklamasi Kemerdekaan 17
D. Hasil dan Pembahasan 1. Pertimbangan
Agustus
1945
(Periode
2
Pengangkatan
September-14
Wakil
Menteri
November 1945),
Dalam
Sistem
yakni
Wakil
Ketatanegaraan
Menteri
Dalam
Republik Indonesia
Negeri dan Wakil
a. Pertimbangan
Menteri
Filosofis
Penerangan.
Berdasarkan
Padahal
sejarah
masa
ketatanegaraan
UUD 1945 masih
Indonesia
digunakan, karena
yang
pada tersebut
Indonesia
belum
menteri
itu
masuk pada era
diangkat
dan
sistem
diperhentikan
pemerintahan
oleh Presiden. (3) Setiap
parlementer pertama
yang
menteri
dipimpin
oleh
membidangi
Perdana
Menteri
urusan tertentu
Sutan Syahrir.
dalam pemerintahan.
b. Pertimbangan
(4) Pembentukan,
Hukum Landasan hukum
pengubahan,
kementerian
dan
adalah
Bab
V
pembubaran
Pasal 17 UUD
kementerian
NRI Tahun 1945
negara
menyebutkan
dalam undang-
bahwa:
undang.
(1) Presiden dibantu
diatur
Dalam oleh
menafsirkan
dan
menteri-
menjabarkan Pasal
menteri
17
negara.
tidak semata-mata
(2) Menteri-
UUD
1945
melihatnya secara
eksplisit,
tetapi
menteri
pada
perlu juga melalui
kementerian
perspektif
yang
tertentu
apabila
lebih luas. Dalam
terdapat
beban
hal tidak diatur
kerja
secara
membutuhkan
eksplisit,
yang
tentunya presiden
penanganan secara
dalam
rangka
khusus.
upaya
untuk
Hal
ini
diatur pada Pasal
menjalankan roda
10
pemerintahan
Undang Nomor 39
yang
Tahun
berdaya
Undang-
2008
guna dan berhasil
tentang
guna harus pula
Kementerian
diberi keleluasaan
Negara bahwa:
untuk membentuk
“Dalam hal
jabatan-jabatan
terdapat
lain (jabatan wakil
beban kerja
menteri) asal tidak
yang
bertentangan
membutuhk
dengan Pasal 17
an
itu
penanganan
Presiden
sendiri. dapat
mengangkat wakil
secara khusus,
kabinet”.
Presiden dapat
Diadakannya
mengangkat
jabatan
wakil
Menteri
menteri
merupakan upaya
pada
untuk
kementeria
mengefektifkan
n tertentu."
pemerintahan
Penjelasan 10
Pasal
Undang-
Wakil
lebih
presidensial, terutama dikaitkan
Undang Nomor 39
dengan
Tahun
berjalannya secara
2008
mengatakan
baik
bahwa:
dan program yang
“Yang
visi, misi,
telah
dijanjikan
dimaksud
Presiden sewaktu
“wakil
kampanye Pemilu
menteri”
dalam
adalah
kementerian
pejabat
masing-masing,
karier dan
tentu saja melalui
bukan
kerjasama dengan
merupakan
Menteri
anggota
bersangkutan.
lingkup
yang
Secara tegas dapat
merupakan
hak
dikatakan
bahwa
yang melekat pada
dalam
sistem
Presiden.
Dalam
pemerintahan
hal
Presiden
presidensial,
merasa
terdapat
politik
beban kerja yang
Presiden/Wakil
membutuhkan
Presiden
penanganan secara
politik
adalah Menteri,
dan Menteri
politik menjadi
khusus
dalam
suatu kementerian,
keharusan politik
maka
Wakil
Menteri.
“dapat”
Secara
teoritis,
Presiden
mengangkat
tidak boleh ada
Wakil
Menteri.
perbedaan
Secara
umum,
atau
pertentangan
tujuan
Presiden/Wakil
pengangkatan
Presiden, Menteri,
Wakil
dan
antara lain:
Wakil
a. dalam
Menteri. Pengaturan mengenai Menteri
Menteri
rangka
kelancaran Wakil
penyelenggaraan pemerintahan negara
yang berdaya guna
Menteri
dan berhasil guna;
Putusan Mahkamah
b. untuk
lebih
meningkatkan
Pasca
Konstitusi
Nomor
79/PUU-IX/2011
efektifitas
Pada tanggal 5 juni
pelaksanaan
2012 Mahkamah Konstitusi
tugas
(MK) mengeluarkan putusan
pokok
dan fungsi di
Nomor
beberapa
yang intinya mengabulkan
kementerian
sebagian
yang
pengujian Pasal 10 Undang-
membutuhkan
Undang Nomor 39 Tahun
penanganan
2008 tentang Kementerian
secara khusus;
Negara dengan membatalkan
c. dalam rangka
79/PUU-IX/2011
permohonan
penjelasan pasal
tersebut.
menjamin
Dalam putusannya, MK juga
terwujudnya
menginstruksikan
tujuan
presiden untuk memperbarui
dan
Keppres
sasaran tertentu
yang
sesuai
yang
kepada
lama
agar
dengan kewenangan
hendak dicapai
eksekutif
oleh
menimbulkan ketidakpastian
suatu
kementerian. 2. Kedudukan
Wakil
hukum.
dan
Setelah
tidak
adanya
putusan MK tersebut terjadi
perubahan mengenai tatanan
tidak
dan struktur Wakil Menteri,
diberlakukannya
selain itu juga diakibatkan
Penjelasan Pasal 10 Undang-
oleh
beberapa
Undang Nomor 39 Tahun
peraturan baru yang dibentuk
2008 tentang Kementerian
sebagai
Negara,
adanya
konsekwensi
putusan
tersebut
jabatan
Wakil
Penjelasan
dari
lagi
maka
secara
terkait
langsung mengubah tatanan
Menteri.
dan susunan Wakil Menteri
Pasal
10
dengan
dikeluarkannya
Undang- Undang Nomor 39
Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun
tentang
Tahun 2012 Tentang Wakil
Negara
Menteri
2008
Kementerian
yang
mengatur
dinyatakan tidak berlaku dan
secara khusus mengenai hal-
tidak mempunyai kekuatan
hal
hukum. Hal itu dikarenakan
permasalahan
tidak
syarat
Putusan
karena
Konstitusi Nomor 79/PUU-
memenuhi
formil5,
yang
menjadi dalam Mahkamah
menambahkan sebuah norma
IX/2011.
baru yang sama sekali tidak
Presiden juga memperbaiki
diperintahkan
Keputusan
oleh
norma
dasar. 5
Dengan
Dalam arti formil yaitu dari segi prosedural dimana telah ditentukan syarat-syarat pembentukan peraturan perundangundangan. Baca Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta, Pradya Paramita, hlm. 280.
sebelumnya,
Selain
itu,
Presiden yaitu
melalui
Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan
Keputusan
Presiden Tahun
Nomor 2009,
111/M
Tahun 2012 Tentang Wakil
Keputusan
Menteri disebutkan bahwa:
Presiden Nomor 3/P Tahun
“Wakil
2010,
Presiden
berasal dari Pegawai Negeri
Nomor 57/P Tahun 2010, dan
atau bukan Pegawai Negeri”.
Keputusan Presiden Nomor
Dengan demikian, maka dari
159/M Tahun 2011.
segi jabatannya sangat jelas
Keputusan
Putusan
Mahkamah
dan
Menteri
tegas
bahwa
dapat
Wakil
Konstitusi
(MK)
yang
Menteri merupakan jabatan
menyatakan
bahwa
posisi
karir dan non-karir. Namun,
Wakil
Menteri
konstitusional bentuk
diputuskan
dalam
merupakan
ketimpangan,
penegasan
dari
jabatan
hal
ini
terdapat mengingat
Wakil
Menteri
kewenangan penuh Presiden
awalnya harus berasal dari
dalam
Wakil
Pegawai Negeri Sipil, dan
depannya,
pada saat ini diperbolehkan
Presiden bebas mengangkat
berasal dari bukan Pegawai
Wakil Menteri dari unsur
Negeri Sipil. Bahkan, orang-
manapun dan tidak dibatasi
orang yang diangkat sebagai
oleh ketentuan harus berasal
Wakil
dari
berstatus
mengangkat
Menteri.
Ke
pejabat
sebagaimana sebelumnya.
karir diatur
Pasal
6
Peraturan Presiden Nomor 60
Menteri Pegawai
rata-rata Negeri
Sipil. Dengan demikian, telah terjadi
politisasi
pada
pengangkatan Wakil Menteri.
Presiden
Apabila dilihat dari
kewenangannya,
segi
mengeluarkan Perpres Nomor
keuangan,
60 Tahun 2012 tentang Wakil
Menteri lebih tinggi
Menteri, yang menempatkan
Pembantu
posisi Wakil Menteri tersebut
Pengawas,
berada
Pelaksana pada Kementerian
di
bawah
dan
hak
dan
fasilitas
memang
Wakil dari
Menteri, dan
tertentu.
Menteri (Pasal 1). Wakil
mendapat hak keuangan dan
Menteri
tugas
fasilitas lainnya bagi Menteri
dalam
dan di atas jabatan struktural
mempunyai Menteri
Wakil
Unsur
bertanggung jawab kepada
membantu
Menteri
“memimpin” pelaksana tugas
eselon
Kementerian Negara (Pasal 2
tinggi dari pejabat di bawah
ayat
Wakil
Menteri semuanya. Meskipun
membantu
dalam hak keuangan dan
(1)).
Menteri untuk
Tugas
adalah
“memimpin”,
1,
sehingga
lebih
maka
fasilitas lainnya lebih tinggi
berdasarkan Pasal 2 ayat (1)
dari jabatan lain di bawah
ini,
Menteri
Menteri,
pada
posisi
Menteri
tetapi
posisi
dalam
Wakil
ditempatkan pimpinan,
6
dengan
namun tidak
Kementerian
pada “layer supporting to the
sehingga
authority of the Minister”.6
kerancuan
Bistok Simbolon, Kedudukan Wakil Menteri
dimasukkan
struktur
pimpinan di sini ditempatkan
Wakil
organisasi Negara
menimbulkan dalam
tataran
Cukup Jelas,
, diakses pada tanggal 30 Juni 2013
penerapan struktur organisasi.
Menteri disebutkan bahwa:
Hal itu tentu sangat berkaitan
“Masa jabatan Wakil Menteri
dengan
dan
paling lama sama dengan
pejabat
masa jabatan atau berakhir
koordinasi
komunikasi
antar
struktural pada Kementerian
bersamaan
tertentu. Ke depannya perlu
berakhirnya
harmonisasi
Presiden
pengaturan
mengenai kedudukan dalam
posisi Wakil
susunan
Kementerian
dan Menteri
dengan masa
jabatan yang
bersangkutan”. dipertegas
Selain
pula
itu,
dalam
organisasi
Keputusan Presiden Nomor
Negara.
65/M Tahun 2012 tentang
Mengenai hak keuangan dan
Perubahan
fasilitas yang didapat oleh
Presiden
Wakil Menteri diatur melalui
Tahun
Peraturan Menteri Keuangan
Presiden Nomor 3/P Tahun
Republik Indonesia Nomor
2010,
164/PMK.02/2012
tentang
Nomor 57/P Tahun 2010, dan
hak keuangan dan fasilitas
Keputusan Presiden Nomor
lainnya bagi Wakil Menteri.
159/M Tahun 2011 yang di
Terkait
dengan
Keputusan Nomor
2009,
111/M
Keputusan
Keputusan
Presiden
dalamnya juga menyebutkan
jabatan wakil menteri, telah
mengenai
masa
jabatan
diatur pada Pasal 4 ayat (2)
Wakil Menteri adalah “masa
Peraturan Presiden Nomor 60
jabatan paling lama
Tahun 2012 Tentang Wakil
dengan
masa jabatan
sama atau
berakhir bersamaan berakhirnya Presiden
dengan
masa jabatan
tugas-tugasnya,
baik diatur maupun tidak diatur
2009-
dengan UU. Pengangkatan Wakil
Dengan demikian,
menteri sebenarnya merupakan
jelaslah bahwa masa jabatan
bagian dari kewenangan Presiden,
Wakil Menteri sama dengan
sehingga dari sudut substansi
masa jabatan Presiden dan
tidak
Menteri.
konstitusionalitas dalam konteks
2014”.
periode
melaksanakan
Mahkamah
Konstitusi
dalam
ini.
pendapatnya
dengan
akurat
membangun
suatu
konstruksi
terdapat
Pendapat
persoalan
MK
tersebut
membuat
terang
hak
konstitusional
Presiden
berpikir yang sistemik tentang
mengangkat
kedudukan Presiden dalam sistem
sekalipun tidak ada UU yang
Pemerintahan berdasarkan UUD
mengaturnya, bahkan sekalipun
1945. Presiden adalah pemegang
ada uji materi terhadap UU
kekuasaan pemerintahan menurut
Kementerian Negara.
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat
Wakil
untuk Menteri,
Berdasarkan amanat dari
(1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun
putusan
1945. Bertolak dari Pasal 4 ayat
menginstruksikan Presiden untuk
(1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD
membuat
1945 tersebut, MK sampai pada
(Perpres) yang mengatur tentang
pendapat
bahwa
pengangkatan
Wakil
Wamen
adalah
bagian
diterbitkanlah Perpres Nomor 60
kewenangan
Presiden
dari untuk
MK
Peraturan
Tahun 2012
Menteri,
tentang
yang
Presiden
maka
Wakil
Menteri.
Tugas-tugas
Wakil
khusus, bukan menjalankan tugas-
Menteri menurut Perpres Nomor
tugas yang begitu luas yang ada
60 Tahun 2012, sangat lah luas,
dalam Perpres Nomor 60 Tahun
namun jika mengacu pada pasal
2012 tersebut.
10 Undang-Undang Nomor 39
Sebenarnya, tidak terjadi
Tahun 2008, hal ini terlihat
perubahan
bertentangan. Dalam Pasal 10
antara tugas
disebutkan bahwa “Dalam hal
Wakil
terdapat
sesudah
beban
kerja
yang
yang
signifikan
dan
wewenang
Menteri
sebelum
adanya
Putusan
Konstitusi
Nomor
membutuhkan penanganan secara
Mahkamah
khusus, presiden
79/PUU-IX/2011,
dapat
dan
hanya
saja
mengangkat Wakil Menteri”.
dalam Peraturan Presiden Nomor
Dari pasal di atas dapat dilihat
91 Tahun 2011 tentang Perubahan
bahwa Wakil Menteri merupakan
Ketiga Peraturan Presiden Nomor
sebuah jabatan optional dimana
47
jika di suatu Kementerian tertentu
Pembentukan
dan
memiliki beban kerja yang berat,
Kementerian
Negara,
maka di saat itulah keberadaan
tugas Wakil Menteri yang belum
Wakil Menteri diperlukan. Selain
diatur dalam Peraturan Presiden
itu,
Nomor 91 Tahun 2011 tentang
dalam
mengisyaratkan
Pasal
10
bahwa
juga Wakil
Tahun
Perubahan
2009
Ketiga
tentang Organisasi rincian
Peraturan
Menteri hanya berwenang untuk
Presiden Nomor 47 Tahun 2009
mengerjakan beban kerja yang
tentang
membutuhkan penanganan secara
Organisasi Kementerian Negara
Pembentukan
dan
tersebut, dapat diatur lebih lanjut
70A Peraturan Presiden Nomor
oleh masing-masing Menteri yang
76
bersangkutan.
Perubahan
3. Kedudukan
Tahun 2011
tentang
Atas
Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009
Wakil
Menteri di Masa yang
tentang
Akan Datang
Organisasi Kementerian Negara
Menurut
Penulis,
Pembentukan
menyatakan
bahwa
dan
golongan
kedudukan Wakil Menteri di
dan kepangkatan Wakil Menteri
masa
datang
adalah setara
karena
struktural eselon 1a. Kemudian
yang
sebaiknya
akan
ditiadakan,
dengan jabatan
terdapat beberapa permasalahan
berdasarkan
yang
adanya
Peraturan Presiden Nomor 91
jabatan Wakil Menteri. Seperti
Tahun 2011 tentang Perubahan
yang telah dibahas sebelumnya,
Ketiga
bahwa dalam Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Pembentukan
Kementerian Negara tidak diatur
Kementerian Negara juncto Pasal
mengenai
golongan
dan
5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
kepangkatan
Wakil
Menteri.
Presiden Nomor 60 Tahun 2012
Selanjutnya,
dalam
Peraturan
tentang Wakil Menteri, golongan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009
dan kepangkatan Wakil Menteri
tentang
dan
adalah di atas jabatan struktural
Organisasi Kementerian Negara
eselon 1a. Hal ini tentunya
yaitu dalam Pasal 91 juncto Pasal
menimbulkan
timbul
dengan
Pembentukan
Pasal
Peraturan
dan
70B
Presiden
Organisasi
persoalan
tersendiri,
karena
Peraturan
golongan dan kepangkatan yang
Pemerintah Nomor 100 Tahun
baru dan sama sekali tidak ada
2000
dalam hukum kepegawaian.
tentang
Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam
Selain itu, masalah lain
Jabatan Struktural juncto
yang timbul adalah pengeluaran
Peraturan Pemerintah Nomor 13
anggaran
Tahun 2002 tentang Perubahan
membiayai Wakil Menteri sangat
Atas
Pemerintah
besar, seperti jaminan kesehatan,
Nomor 100 Tahun 2000 tentang
rumah dinas, kendaraan dinas,
Pengangkatan Pegawai Negeri
dan tunjangan-tunjangan lainnya.
Sipil Dalam Jabatan Struktural,
Dilihat dari segi kewenangan dan
menyatakan
urgensinya, pengangkatan Wakil
Peraturan
bahwa
tertinggi
adalah
dengan
pangkat
eselon
Eselon
1a
terendah
Menteri
negara
tidak sesuai
semangat
untuk
dengan
untuk mengurangi
Pembina Utama Madya golongan
pengeluaran Keuangan Negara,
IVD
dan
tertinggi
pangkat
seperti yang diusahakan dalam
Utama
dengan
pembatasan rekrutmen Pegawai
golongan IVE, sehingga apabila
Negeri Sipil, yang salah satu
dikatakan bahwa golongan dan
alasannya
kepangkatan
Wakil
Menteri
beban anggaran Negara untuk
adalah
atas
jabatan
membayar pegawai. Selain itu,
1a, maka
semangat efesiensi dan efektifitas
Pembina
di
struktural
eselon
Golongan
dan
Wakil
Menteri
kepangkatan merupakan
adalah
dalam Kementerian
mengurangi
pembentukan tidak
tercapai,
sebagaimana
yang dimaksud
menimbulkan
kecemburuan,
pada Pasal 13 ayat (2) Undang-
mengingat Wakil menteri adalah
Undang Nomor 39 Tahun 2008
lembaga yang bersifat baru dan
tentang
Negara.
dibentuk langsung oleh Presiden,
Terjadi inkonsistensi terhadap
akan tetapi memiliki kewenangan
pembentukan
yang sama atau lebih besar dari
Kementerian
Kementerian
Negara yang salah satu faktornya
Sekretariat
adalah efisiensi dan efektivitas.
sehingga
Kedudukan Wakil Menteri yang
menimbulkan
ada pada saat ini, jika dikaitkan
kemudan hari, mengingat peran
dengan
dan
anggaran
dikeluarkan Wakil
untuk
Menteri
yang kebutuhan
sangat
tidak
efisien dan efektif. Apabila
Kementerian, hal
fungsi
dapat
persoalan
Wakil
di
Menteri
sebelumnya
memang
dilaksanakan
oleh
Kementerian.
telah
Sekretariat
Akan
tetapi,
secara
dengan adanya lembaga baru
beberapa
yang dibentuk oleh Presiden,
kewenangan Wakil Menteri yang
kewenangan tersebut diberikan
juga
kewenangan
kepada Wakil Menteri. Beberapa
Sekretariat Kementerian. Oleh
kewenangan Wakil Menteri yang
karena itu, dimungkinkan terjadi
juga
konflik
antara
Sekretariat
Jenderal
atau
dengan
Sekretariat
Kementerian
telah
seksama,
Wakil
dikaji
ini
terdapat
menjadi
kewenangan Menteri
diberikan
kepada
Sekretariat Kementerian. Selain
diatur dalam Peraturan Presiden
itu,
Nomor 47 Tahun 2009 tentang
dalam
tataran
praktis
Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian Negara. Apabila
wewenang,
sehingga
tercipta
harmonisasi kewenangan dalam
terjadi
konflik
kewenangan
antara Sekretariat
Kementerian
atau
struktur organisasi Kementerian. E. Simpulan
Sekretariat
Salah
satu
alasan
Wakil
Menteri
Jenderal dengan Wakil Menteri,
diangkatnya
maka
meliputi pertimbangan filosofis,
ada
dapat
beberapa cara yang ditempuh
meminimalisir sengketa
untuk
kemungkinan
kewenangan
Sekretariat
antara
Kementerian
yaitu
posisi
Wakil
Menteri
pernah diadakan, yaitu pada era kabinet
presidensial
pertama
atau
pasca Proklamasi Kemerdekaan
Sekretariat Jenderal dengan Wakil
17 Agustus 1945 (Periode 2
Menteri,
September-14 November 1945),
yaitu
dengan
diadakannya rapat dan koordinasi
yakni
Wakil
pembagian
Negeri
dan
kewenangan
antar
Menteri Wakil
Menteri
Sekretariat Kementerian dengan
Penerangan.
Wakil Menteri, dengan demikian
pertimbangan hukumnya adalah
terjadi
Pasal 10 Undang-Undang Nomor
kesinambungan
kewenangan
secara
harmonis.
39
Selain
Dalam
Tahun
2008
itu,
tentang
Sedangkan, cara lain yang dapat
Kementerian
Negara
yang
ditempuh yaitu meminta saran
mengatakan
Presiden
dapat
dan
Menteri
mengangkat wakil menteri pada
ruang
kementerian tertentu, Dalam hal
petunjuk
mengenai lingkup
dari
pembagian tugas,
fungsi,
dan
terdapat
beban
kerja
yang
membutuhkan penanganan secara
dikarenakan
khusus.
diangkat dan diberhentikan oleh
Kedudukan
sama-sama
Wakil
Presiden melalui tata cara dan
Menteri
pasca
putusan
prosedur yang sama, sedangkan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
Wakil
79/PUU-IX/2011 apabila dilihat
diatas
dari segi kewenangannya,
Jenderal/Sekretariat Kementerian.
Menteri
kedudukannya Sekretariat
kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah
Dari
segi
struktur
Menteri, karena Wakil Menteri
organisasi,
bertanggung
jawab
Menteri tidak dijelaskan secara
Menteri
bertugas sebagai
dan
kepada
normatif
kedudukan
dalam
Wakil
peraturan
pembantu Menteri. Sedangkan
perundang-undangan,
Wakil Menteri dengan Sekretariat
dalam prakteknya Wakil Menteri
Jenderal/Sekretariat Kementerian
berada di bawah Menteri dan di
kedudukannya dapat dikatakan
atas
sama karena keduanya sama-
Jenderal/Sekretariat
sama
Kementerian.Jabatan
sebagai
pembantu
meskipun
Sekretariat
Menteri. Dari segi
Menteri
pengangkatannya, kedudukan
merupakan jabatan karier atau
Wakil
bawah
non karier. Kedudukan wakil
Presiden, sedangkan
Menteri
menteri di masa yang akan
dan
Menteri
datang sebaiknya ditiadakan saja,
Menteri
di
Wakil
kedudukannya
adalah
sama,
karena
pasca
Wakil
peraturan
putusan
perundang-
undangan yang mengatur wakil menteri
telah
diubah
pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 namun belum
mampu
memberikan
ketegasan mengenai pengaturan Wakil Menteri. Daftar Pustaka Ahmad, Abdilla Fauzi, 2012, Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik, Jakarta: PT.Golden Terayon Press Jhony Ibrahim, 2006, Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyu Media Syahrizal, Ahmad, 2006, Peradilan Konstitusi (Suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif), Jakarta: Pradya Paramita
Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009 Keputusan Presiden Tahun 2010
Nomor
3/P
Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010
Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Republik 1945
Dasar Negara Indonesia Tahun
Undang-Undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 tentang Pelaksanaan
dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 79/PUUIX/2011
Website: Bistok Simbolon, Kedudukan Wakil Menteri Cukup Jelas, , diakses pada tanggal 30 Juni 2011
