NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK Nomor : 18 / MPP-PA / D.II / 05 /2011 Nomor : M.HH.04-HM.03-02 Tahun 2011
Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. LINDA AMALIA SARI: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; 2. PATRIALIS AKBAR
:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R.Rasuna Said Kaveling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia masing-masing melaksanakan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dalam Nota Kesepahaman ini secara bersamasama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: -1-
a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan kepada seluruh Menteri untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing; b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 mengamanatkan bahwa prinsip pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai jiwa dan landasan operasional dalam pembangunan nasional dan perlindungan anak sebagai isu lintas sektor; c. bahwa untuk hal itu, perlu dibuat nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang peningkatan efektivitas penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi: a. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang responsif gender; b. pelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, dan parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundangundangan; c. sosialisasi, advokasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pengintegrasian perspektif gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembinaan terhadap instansi vertikal di daerah; dan -2-
d. penyediaan data terpilah gender dan anak di bidang hukum dan hak asasi manusia yang terus diperbaharui. Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyiapkan modul, bahan pengarusutamaan gender, fasilitator, tenaga ahli dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan kebijakan dan program di bidang hukum dan hak asasi manusia yang responsif gender; b. melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan mengenai penerapan strategi pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak dan parameter kesetaraan gender di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka advokasi, sosialisasi dan pelatihan untuk penerapan pengarusutamaan gender, anggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. memberikan bantuan teknis dalam proses penyusunan data terpilah gender dan anak, dan penyiapan pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan e. melakukan kajian mengenai isu gender dan anak, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di bidang hukum dan hak asasi manusia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyusun perencanaan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender serta peduli terhadap upaya pemenuhan hak anak; b. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan upaya pemenuhan hak anak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah; c. memperkuat dan mengefektifkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan upaya pemenuhan hak anak melalui fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; d. menyediakan dan memanfaatkan data terpilah gender dan anak di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam proses penyusunan dan/atau perumusan kebijakan, program serta kegiatan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -3-
e. memfasilitasi pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum baik selama dalam proses hukum maupun selama menjalani putusan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA; dan f. melakukan kajian mengenai isu gender dan anak, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di bidang hukum dan hak asasi manusia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA. Pasal 4 PELAKSANAAN (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama. (2) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Pasal 5 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 EVALUASI (1) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK. (2) Dalam hal-hal yang dipandang sangat perlu dapat dilakukan evaluasi secara khusus. Pasal 7 JANGKA WAKTU (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan.
-4-
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi yang disepakati PARA PIHAK. (3) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling sedikit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir. Pasal 8 PENUTUP (1) Setiap perubahan yang dilakukan terhadap isi dari Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK. (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
-5-
