MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
JAKARTA KAMIS, 16 SEPTEMBER 2010 1
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-VIII/2010 PERIHAL
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Terhadap UndangUndang Dasar 1945 PEMOHON Dominikus Dagang ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan
Kamis, 16 September 2010, Pukul 09.06 – 09.20 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Achmad Sodiki 2) Muhammad Alim 3) Hamdan Zoelva Eddy Purwanto
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Pemohon : Dony Kusabang Kuasa Hukum Pemohon: Edi Prambudiarso
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB
1.
KETUA : ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 47/PUU-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3 X
Bismillah, Assalamualaikum wr.wb.
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini acaranya adalah Pemeriksaan Perbaikan Permohonan. Saya persilakan terlebih dahulu ini karena sidang sudah lama, Saudara kembali memperkenalkan diri terlebih dahulu. 2.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Edi Prambudiarso selaku Kuasa Hukum dari Saudara Dominikus Dagang, B.A. Untuk menghadiri dan mewakili Sidang Nomor 47/PUU-VIII/2010. Demikian terima kasih, Yang Mulia.
3.
KETUA : ACHMAD SODIKI Ya, baiklah. Pemeriksaan dalam rangka mengetahui tentang perbaikan permohonan Saudara ini, saya persilakan Saudara menguraikan atau menjelaskan tentang perbaikan atau revisi yang Saudara lakukan setelah sidang pertama berapa waktu yang lalu. Saya persilakan.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Ya, terima kasih. Perkenankan saya ingin menyampaikan ada beberapa perbaikan permohonan yang sudah kami sampaikan yaitu pada halaman 8 point 14 yang berbunyi bahwa uraian dan seterusnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai dalam hal ini kurang pegawai. Yang kemudian pada halaman 10 point 3 menyatakan ketentuan frasa telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan seterusnya kami kurang kata-kata telah mencapai yang kemudian halaman 10 poin 4 dengan menghilangkan frasa telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun kami tambahin kata3
kata telah mencapai usia. Demikian Majelis dan kami juga telah membuat koreksi secara tertulis. Terima kasih. 5.
KETUA : ACHMAD SODIKI Ya, tapi untuk lebih mengingatkan kita pada permohonan Saudara tolong diuraikan secara singkat saja pokok dari permohonan Saudara ini apa ya?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Terima kasih Majelis. Sesuai dengan nasihat Majelis Hakim pada sidang terdahulu bahwa permohonan kami harus dilengkapi dengan kewenangan Mahkamah konstitusi pada saat ini telah juga kami uraikan mengenai kewenangan konstitusi sebagaimana mestinya dan juga mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari Pemohon juga telah kami sampaikan dalam permohonan kami. Kemudian juga kami rinci juga kerugian-kerugian konstitusional yang di derita oleh Pemohon telah kami uraikan. Namun demikian kami mohon izin untuk membacakan secara lengkap alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Berdasarkan uraian-uraian terdahulu maka Pemohon Warga Negara Indonesia benar-benar dirugikan hak dan atau kewenangan konsitutsionalnya akibat berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai karena dengan diberlakukannya ketentuan batas umur pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima pensiun pegawai jikalau pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurangkurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurangkurangnya 20 tahun. Sehingga haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai menjadi hilang meskipun telah mempunyai masa kerja yang lebih dari ketentuan Undang-Undang yaitu selama 24 tahun lebih dari 7 bulan. Namun usian Pemohon saat diberhentikan dengan hormat baru 44 tahun 5 bulan dan belum mencapai 50 tahun sebagaimana ketentuan UndangUndang maka Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan pensiun pegawai. Akhirnya apabila permohonan Pengujian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dikabulkan maka hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian syarat kedudukan hukum atau legal standing Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua adapun hal-hal yang memperlihatkan dirugikannya hak konstitusional Pemohon adalah bahwa 4
ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tersebut di atas adalah bertentangan dengan rasa keadilan dimana asas keadilan adalah merupakan hak konstitusional warga negara yang tercantum dan dijamin Undang-Undang Dasar 1945 vide Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28a, d ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 27 ayat (2), bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 a, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28d ayat (2), setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur tentang ketentuan batas usia sekurang-kurangnya 50 tahun adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28d ayat (2) juncto Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan ketentuan frasa telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan sebagai bagian dari Pasal 9 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai untuk ditiadakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Dengan menghilangkan frasa telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan sebagai bagian dari Pasal 9 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, maka ketentuan tersebut memungkinkan Pemohon memperoleh hak pensiun sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Pemohon pada waktu itu diberhentikan dengan hormat telah memiliki masa kerja 24 tahun 7 bulan. Sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yaitu sekurangkurangnya 20 tahun. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Ex aquo et bono. Demikian Majelis Yang Mulia. Terima kasih.
5
7.
KETUA : ACHMAD SODIKI Ya, baik. Jadi kita telah memahami tentang argumentasi Saudara bahwa Pemohon ini usianya belum sampai usia pensiun ya. Jadi tidak mendapatkan imbalan, ya. Dan itu dianggap merugikan yang bersangkutan. Begitu ya.
8.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Ya.
9.
KETUA : ACHMAD SODIKI Dan rasanya pun harus diminta untuk dibatalkan. Baik. Jadi ini kita terima, dan nanti kita pasti akan mengundang Pihak Pemerintah dan DPR. Atau mungkin Saudara juga akan mengajukan Ahli yang memperkuat argumentasi Saudara ya. Jadi tolong nanti tentunya sidang ini akan mempertimbangkan dari berbagai sudut baik Pemerintah, DPR, maupun barangkali mereka juga mengajukan Ahli. Tapi Saudara juga diperbolehkan mengajukan Ahli untuk sidang yang akan datang. Begitu. Bisa dipahami? Jadi cukup ya. Nanti kita (...)
10.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Mohon izin. Berhubung kondisi klien kami (suara tidak terdengar jelas) di daerah, begitu. Dan kemampuan apa ya, finansialnya mungkin kurang, apakah memungkinkan kami mendapatkan Ahli dari Mahkamah Konstitusi untuk hal ini.
11.
KETUA : ACHMAD SODIKI Ahli itu bisa dari daerah lewat tele conference.
12.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO
Oh, bisa. 13.
KETUA : ACHMAD SODIKI Tinggalnya dimana?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Di Kupang, NTT, Pak. 6
15.
KETUA : ACHMAD SODIKI Di sana banyak Ahli. Dari Nusa Cendana ya.
16.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Ya.
17.
KETUA : ACHMAD SODIKI Jadi cukup. Nanti lewat teleconference mereka menguraikan dari Fakultan Hukum di sana. Kalau Mahkamah biasanya tidak mengundang sendiri. Ya.
18.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Terima kasih.
19.
KETUA : ACHMAD SODIKI Ya. Jadi (...)
20.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Kemudian ini kami juga sudah buat koreksi yang tadi, Yang Mulia.
21.
KETUA : ACHMAD SODIKI
Oh, sudah. Baik. 22.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Secara tertulis dan juga (...)
23.
KETUA : ACHMAD SODIKI Nanti diserahkan saja.
24.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Ya.
7
25.
KETUA : ACHMAD SODIKI Coba Panitera diambil. Jadi argumentasi Saudara ini juga akan lebih bagus kalau Ahli juga menguasai tentang hal-hal yang berkenaan dengan pensiun dari sistim hukum yang lain. Supaya ada bandingan. Ya. Begitu ya. Jadi ini sidang saya nyatakan cukup. Dan nanti akan dipanggil kembali pada persidangan yang akan datang. Dengan demikian sidang saya nyatakan..., ada bukti ya?
26.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Bukti sudah. Bukti ada 6.
27.
KETUA : ACHMAD SODIKI Oh, ini.
28.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Ada satu, tapi Yang Mulia mohon maaf, ada satu bukti mengenai surat Bapek 495 itu kami belum lengkap secara keseluruhan baru halaman awal dan halaman akhirnya, mungkin kami kalau diperbolehkan akan menyusul.
29.
KETUA : ACHMAD SODIKI Baik ya nanti bisa disusulkan ya, sementara ada P-1 sampai dengan P-6 ya?
30.
KUASA HUKUM PEMOHON : EDI PRAMBUDIARSO Ya.
31.
KETUA : ACHMAD SODIKI Disahkan dulu. KETUK PALU 1X
8
Ya dengan demikian maka sidang saya anggap selesai dan ditutup KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 09.20 WIB
Jakarta, 16 September 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,
Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001
9