KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MELALUI PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Nomor : 05/MEN.PP dan PA/IV/2010 Nomor : 05/NKB/M.KUKM/IV/2010
Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam, bulan April, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini : 1.
Nama : LINDA AMALIA SARI GUMELAR, S.IP Jabatan : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : DR. SJARIFUDDIN HASAN, MM, MBA Jabatan : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 3-5 Jakarta Selatan 12940 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan ketentuan sebagai berikut:
1
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program institusi para pihak dalam rangka peningkatan peran dan kedudukan perempuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender. Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengakselerasi perwujudan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing tinggi dalam kesetaraan gender. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: a.
b.
c.
d. e.
f.
penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan (responsif gender) melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan meliputi aspek kelembagaan maupun usaha; koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender dalam bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, kemitraan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pembiayaan, serta desain dan teknologi; kajian kebijakan dan pelaksanaan model pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender; advokasi dan sosialisasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender, yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kewirausahaan; dan monitoring dan evaluasi. BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4
(1)
PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab: a. mendorong terwujudnya pemahaman atas kebijakan dan program pemberdayaan perempuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 2
b. melakukan advokasi, sosialisasi tentang strategi pengarusutamaan gender dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi; c. memfasilitasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyusunan data terpilah; d. memfasilitasi pengintegrasian isu gender ke dalam modul-modul pelatihan sumber daya manusia koperasi,usaha mikro, kecil dan menengah; dan e. mendorong dan meningkatkan partisipasi kelompok ekonomi produktif di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar lebih responsif gender. (2)
PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk: a. mengkoordinasikan pengarusutamaan gender dalam program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pihak terkait di pusat maupun di daerah; b. meningkatkan implementasi dan akselerasi pengarusutamaan gender dalam program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui fasilitasi dalam bidang : produksi dan pengolahan, perluasan akses pembiayaan, pemasaran, informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan, kemitraan usaha, desain dan teknologi, serta kajian model pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; c. melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan dan program nasional tentang pengarusutamaan gender dalam program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; d. melakukan penerapan statistik gender dalam sistem pendataan dan pemetaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; e. memfasilitasi penumbuhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi yang responsif gender sejalan dengan peningkatan partisipasi sumber daya manusia perempuan dalam pengambilan keputusan; f. mengembangkan kemitraan antara koperasi, usaha mikro dan kecil yang responsif gender dengan usaha besar dan menengah dalam sistem produksi, distribusi dan pemasaran; dan g. monitoring dan evaluasi tentang perkembangan kontribusi perempuan dalam bidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Pasal 5 PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas tanggung jawab dalam hal: a. meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan instansi pemerintah yang terkait di pusat dan daerah, lembaga masyarakat serta dunia usaha;
3
b. menyiapkan data terpilah potensi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender berbasis sumber daya lokal; c. melakukan kajian dan pengembangan model koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender; d. merumuskan model program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang responsif gender yang terintegrasi dengan pengembangan produk unggulan daerah, melalui tahapan : pemetaan potensi, fasilitasi perkuatan, monitoring dan evaluasi; e. menyelenggarakan kegiatan bersama berupa gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
BAB IV KOORDINASI PELAKSANAAN Pasal 6 (1) Untuk kelancaran akselerasi implementasi pengarusutamaan gender di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dibentuk Komite Kebijakan dan Program Pemberdayaan Perempuan dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (2) Komite Kebijakan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama antara Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (3) Komite Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan sinkronisaisi dan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait di pusat dan daerah, lembaga kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam hal: a. penyusunan program kerja; b. penentuan target dan sasaran program; c. penetapan metode kerja; dan d. monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pasal 7 Anggota Komite Kebijakan dan Program Pemberdayaan Perempuan dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berasal dari PARA PIHAK, unsur lembaga masyarakat dan dunia usaha.
4
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 8 Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9 Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik oleh PARA PIHAK sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 10 (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK. (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
5
BAB VIII PENUTUP Pasal 11 (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
6
