2008 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 203 /KPTS/013/2008 TENTANG DEWAN KESENIAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2008 - 2013 Menimbang

GUBERNUR JAWA TIMUR, : a. bahwa dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan nasional di bidang seni dan budaya melalui upaya peningkatan kualitas dan kreativitas, produktifitas dan aktifitas, fasilitas kesenian dan pemerataan serta peluasan akses, diperlukan keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan pihak yang terkait dengan kesenian (stakeholder) ; b. bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas publik dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan kesenian yang baik perlu diakui, diberi tempat yang tepat dan dikelola secara optimal keterlibatan dan peran serta masyarakat ; c. bahwa keterlibatan dan peran serta masyarakat dan pihak yang terkait dengan kesenian dalam penyelenggaraan pembangunan kesenian di Jawa Timur perlu dilakukan secara melembaga dan terorganisir agar berfungsi, bermanfaat dan berdampak secara optimal dan signifikan bagi kehidupan kesenian di Jawa Timur ; d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur Periode 2008 – 2013 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470). 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim/2008

1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4737). 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Seri A). 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA

KEDUA

: Membentuk Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur Periode 2008 – 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. : Menugaskan Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. memberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian arah kebijakan serta program kegiatan strategis pembangunan kesenian di wilayah Jawa Timur ; b. mendukung penyelenggaraan pembangunan kesenian dalam rangka mewadahi, menangani dan menguatkan potensi kesenian Jawa Timur yang bermutu, adil, demokratis, transparan dan terbuka baik berupa pemikiran, gagasan, finansial maupun tenaga ahli dan pengembangan jaringan ; c. mengendalikan penyelenggaraan, pelayanan dan keluaran program dan kebijakan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik bidang kesenian ; d. melayani advokasi, asistensi dan konsultasi serta pendampingan dalam rangka penyelenggaraan, pelayanan dan pelaksanaan program dan kebijakan kesenian yang bermutu, adil, terbuka, transparan, akuntabel dan demokratis ; e. mediator antara masyarakat, eksekutif dan legislatif berkenaan dengan penyelenggaraan, pelayanan dan penentuan kebijakan dalam program kesenian ;


2

f. meningkatkan mitra kerja masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian kebijakan serta program kesenian dan pencapaian kegiatan kesenian ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA

: Tata Kerja Organisasi Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatur lebih lanjut dalam Pedoman Dasar Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

: Anggota Pleno memiliki peran dan fungsi secara kolektif sebagai pengawas dan ketetapan Pleno merupakan tahapan evaluasi penilaian dan/atau persetujuan terhadap program kegiatan.

KELIMA

: Anggota Ex - Officio melakukan kooordinasi tenteng Program dan kebijakan pembangunan kesenian dan budaya di Jawa Timur.

KEENAM

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Kode Rekening 5.1.4.05.001 serta dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/24/KPTS/013/2003 tentang Dewan Kesenian Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa TImur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 April 2008 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Tgl 22-4 - 2008 No. 203 Th 2008/ E2

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S


3

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : 22 APRIL 2008 NOMOR : 188/ 203 /KPTS/013/2008 SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KESENIAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2008-2013

NO. 1

JABATAN DALAM ANGGOTA 2

NAMA / JABATAN

KETERANGAN

3

4

1.

Pembina

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Polisi Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

2.

a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II

ACHMAD FAUZI HERI PRASETYO MEIJONO

Seniman Sidoarjo Seniman Surabaya Seniman Surabaya

3.

a. Sekretaris Umum b. Sekretaris I c. Sekretaris II

SYAHLAN HUSEIN NASAR BATHATI KARSONO

Seniman Surabaya Seniman Sidoarjo Seniman Surabaya

4.

Komite a. Komite Teater

1) RAKHMAT GIRYADI 2) AGUSTINUS SUHARJOKO 3) EKO EDY SUSANTO

Seniman Sidoarjo Seniman Sumenep Seniman Mojokerto

b. Komite Musik

1) BAMBANG SUKMO PRIBADI 2) DJOHAN PERWIRANTO 3) SAHUNI

Seniman Surabaya Seniman Pacitan Seniman Banyuwangi

c. Komite Sastra

1) MASHURI 2) S. YOGA 3) LUQMAN HAKIM

Seniman Sidoarjo Seniman Situbondo Seniman Sumenep

d. Komite Tari

1) EKO WAHYUNI RAHAYU 2) ARIS SETIAWAN 3) M. KOTIB

Seniman Surabaya Seniman Surabaya Seniman Probolinggo

e. Komite Seni Rupa

1) NONOT SUKRASMONO 2) AHMAD SYALABI HIFNI 3) MACHMA SUADANA

Seniman Sidoarjo Seniman Surabaya Seniman Jember

f. Komite Film

1) MAHAYANA WISNU WARDANA 2) GALIH S. AHMAD 3) MEGA DIAN KUSUMAWATI

Seniman Surabaya


Seniman Blitar Seniman Kota Batu 4

1

2

5.

Ex - Officio

6.

Pleno a. Koordinator b. Anggota-anggota

3

4

a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

KADARUSLAN 1) Drs. ARIBOWO, MA 2) H. BAMBANG SUJIYONO, SE 3) Prof. Dr. AYU SUTARTO 4) Prof. Dr. SETYA YUWANA SUDIKAN, MA 5) R.M. YUNANI 6) HENRI NURCAHYO 7) TJAHJONO WIDARMANTO 8) Ir. AZHAR PRASETYO 9) DODY EKO WIJAYANTO, SH, MHum

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Tgl 22-4 - 2008 No. 203 Th 2008/ E2

Budayawan Surabaya Budayawan Surabaya Budayawan Surabaya Budayawan Jember Budayawan Surabaya Budayawan Surabaya Pekerja Seni Sidoarjo Sastrawan Ngawi Budayawan Banyuwangi Pekerja Seni Bojonegoro

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S


5

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Kepala Polisi Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. 8. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 10. Sdr. Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Anggota Dewan Kesenian dimaksud.


6

2008 TENTANG

Recommend Documents