MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI Nomor 16B /M/Kp/I/2008 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 108/M/Kp/VIII/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2005-2009 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Iptek yang berkelanjutan dan dalam pelaksanaannya, maka Kebijakan Strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi perlu disempurnakan; b.
Mengingat
:
bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Iptek yang berkelanjutan tersebut, dipandang perlu untuk merubah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2005-2009;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VIII/2006;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 108/M/Kp/VIII/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2005-2009.
PERTAMA
:
Mengubah Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 108/M/Kp/VIII/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2005-2009, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2008 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran Kepmenegristek Nomor : 16B/M/Kp/I/2008 Tanggal : 30 Januari 2008 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 108 /M/KP/VIII/2006
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 108/M/Kp/VIII/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan BAB III butir 3.5 Tujuan dan Sasaran Startegis, sebelumnya sebagai berikut : Rumusan tujuan strategis, adalah sebagai berikut : 1. Memberikan arah program penelitian, pengembangan (Litbangyasa) ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
dan
rekayasa
2. Meningkatkan kemitraan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) dengan dunia usaha dan masyarakat; 3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa); 4. Meningkatkan sistem inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
Diubah, sehingga seluruhnya sebagai berikut : 1. Memberikan arah program penelitian, pengembangan (Litbangyasa) ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
dan
rekayasa
2. Meningkatkan kemitraan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa) dengan dunia usaha dan masyarakat; 3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa); 4. Meningkatkan sistem inovasi nasional. Sasaran strategis, sebelumnya sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemampuan dan penemuan baru dalam dalam penguasaan, pemanfaatan dan pemajauan Iptek;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
2. Meningkatnya sinergi, kerjasama, jejaring antar lembaga, komunitas dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mobilitas sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Menguatnya kompetensi inti lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (Litbangyasa); 4. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk nasional. Diubah, sehingga seluruhnya sebagai berikut : 1. Tersusunnya kebijakan Iptek yang mendukung fokus bidang riset Iptek, indikator keluarannya adalah kebijakan fokus bidang Iptek; 2. Terlaksananya fokus penelitian dasar dan terapan yang sesuai dengan Agenda Riset Nasional (ARN), indikator keluarannya adalah hasil penelitian; 3. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) Iptek, indikator keluarannya adalah pengembangan Iptek; 4. Tersusunnya kebijakan peningkatan kerjasama dan jejaring antar pelaku dan pengguna Iptek untuk mobilitas sumberdaya Iptek, indikator keluarannya adalah kebijakan kemitraan dan jejaring Iptek; 5. Diseminasi dan difusi hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) Iptek yang potensial di masyarakat dan Dunia Usaha, indikator keluarannya adalah pemasyarakatan, penerapan dan pemanfaatan Iptek; 6. Tersusunnya kebijakan penguatan kelembagaan Iptek, indikator keluarannya adalah kebijakan penguatan kelembagaan Iptek; 7. Terlaksananya Riset Unggulan Strategis Nasional (Rusnas), keluarannya adalah jaringan kelembagaan Iptek;
indikator
8. Menguatnya kompetensi inti lembaga Iptek, indikator keluarannya adalah penguatan kelembagaan Iptek; 9. Tersusunnya rumusan kebijakan untuk peningkatan kapasitas teknologi di industri, indikator keluarannya adalah kebijakan peningkatan kapasitas teknologi di industri 10.Meningkatnya nilai tambah produk nasional, indikator keluarannya adalah produk litbang nasional. 2. Ketentuan BAB IV butir 4.1 Kebijakan, sebelumnya sebagai berikut : Kebijakan utama Kementerian Negara Riset dan Teknologi diarahkan untuk peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi : Penetapan kebijakan bidang prioritas, Roadmapping, Komersialisasi, Apresiasi, Resource Sharing, Sistem insentif, Pengembangan Open Source, Peningkatan Kandungan Local (Local Content).
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Diubah, sehingga seluruhnya sebagai berikut : Kebijakan utama Kementerian Negara Riset dan Teknologi diarahkan untuk peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ditetapkan di
: Jakarta
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
