~
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR- 38 IPB/2008
TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA REINTEGRASI 01 PROVINSI NANGGROE'ACEH DARUSSALAM TAHUNANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
a. bahwa
untuk pemberian bantuan sosial dan pernberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah dialokasikan dananya dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 Bagian Anggaran 069;
b
bahwa dalam rangka pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pad a huruf a, perlu di atur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pede huruf a den huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan den Penyaluran Dana Bantuan Sosial den Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008.
1. Undang-Undang Nomor17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemer Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4286);
2.
47,
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
YY(1
~
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL .DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA REINTEGRASI DI PROVnNSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2008 . BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini, yang dimaksud dengan:
1.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah den bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. .
4.
Pejabat Penandatangan . SPM adalah Pejabat kewenangan untuk menguji tagihan kepada menandatangani Sural Perintah Membayar.
yang diberikan negara dan
5.
Bendahara Pengeluaran adalah' orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorlsatker Kementerian Negara/Lembaga.
6.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuaUditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab stag pelaksanaan kegiatan dandisampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .atau pejabat kerja untuk selanjutnya -- lain yang ditunjuk selaku pemberi diteruskan kepada pejabat penerbitSPM berkenaan,
7.
Surat Perintah dokumen Pengguna. mencairkan
disebut SPM adalah Anggaran/Kuasa ditunjuk untuk dokumen lain
2
~
8.
9.
Sural Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah sural perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk alas dasar perjanjian kontra.k kerja atau sural perintah kerja lainnya. .. Sural Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah sural perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran alas beban APBN berdasarkan SPM.
10. Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Jenderal Bantuan den Jaminan Sosial Departeman Sosial dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenai penyaluran dana bantuan sosial den pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Sural Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab dari Kuasa PA, alas pelaksanaan kegiatan pemberian dana bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
BAB II PENYEDIAAN DANA
Pasal2 (1)
Alokasi dana untuk keperluan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 069 (Belanja Lain-Lain)
(2)
Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
(3)
Dalam rangka pelaksanaan DIPA berkenaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial bertindak sebagai Kuasa PA. BAB III TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 3
(1)
3
~
(2)
Untuk pembayaran. dana sebagaimana dimaksud pada ayat(1). Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM, dilampiri sekurang-kurangnya: a. Surat Perjanjian Kerjasama, b. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk, c. Rincian Penggunaan Dana, d. Swat Keputusan mengenai Penetapan Penerima Bantuan, e. Surat keterangan da"ri Kuasa PA, bahwa kewajiban pajak yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemberian dana bantuah akan diselesaikan sesuai ketentuan.
(3)
Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPPLS kemudian menerbitkan SPM-LS sesuai ketentuan.
BAB IV PENCAIRAN DANA
Pasal 4 (1 )
Pencairan dana bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial.
(2)
Guna
pencairan
dana
dimaksud
pad a
ayat
(1)
Kuasa
mengajukanSPM-LSkepada KPPN Jakarta I, dengandilampiri:
PA .
a. Resume Perjanjian Kerjasama, b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana format Lampiran I c. Rincian Penggunaan Dana, sebagaimana format Lampiran II.
PasalS
(1) KPPN Jakarta I melakukan pengujian alas SPM-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dan kemudian menerbitkan SP2DLS serta mentransfer dana ke Rekening Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial pad a bank yang ditunjuk. (2) KPPN JakartaI melakukan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara penuh tanpa potongan. (3) Untuk menampung dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa PA membuka Rekening Bendahara Pengeluaran tersendiri. (4) Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaranharus mentransfer seluruh dana sebesar SP2D berkenaan ke rekening Dinas Sosial Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
~
4
~
BABV PENYALURAN DANA
Pasal6 (1)
Untuk penyaluran dans bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka -Reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibuat Perjanjian Kerjasama antara Kuasa PA dengan Kepara Dinas Sosial Prof'>insiNanggroe Aceh Darussalam.
(2)
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) meJiputi dans untuk Bantuan pemberdayaan ekonomi bagi eks Tapol/Napol, Bantuan bagi masyarakat korban konflik, Bantuan pembangunan rumah rusaklterbakar, Bantuan untuk ormas/lembagalmasyarakat lainnya, Bar"ltuan beasiswa untuk anak-anak terimbas konfJik, .Penunjang kegiatan a sampai dengan e, yang digunakanl dikelola oleh Dinas Sosial Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
{3}
Tata cara penyaluran den pertanggungjawaban etas penggunaan dans tersebut pads ayat (1) berpedoman pads ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan den Jaminan Sosial Departemen Sosial yang mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara.
(4)
Sisa dana yang tidak digunakan
oleh Dinas Sosial Propinsi . rsalurkan oleh Badan Reintegrasi-Damai Aceh Kabupaten/Kota pada akhir Tahun Anggaran 2008 harus disetor ke Rekening Kas Negara paling lambat tanggal31 Desember 2008.
Nanggroe Aceh Darussalamdan/atau tidak te
BABVI .
PELAPORAN REALISASIANGGARAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA Pasal?
(1)
Kuasa PA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dans bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(2)
Penyusunan laperan sebagaimana dimaksud pede ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nemer 171/PMK.O5/2007 tentang Sistem Akuntansi den Pelaperan
KeuanganPemei'intahPusat. (3)
Dinas Sosial Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaandana secara berkala setiap bulan kepada Direktorat Jenderal Bantuan dan
JaminanSosialDepartemen Sosial.~
5
~
BABVII ITUAN LAIN-LAIN KETEN Pasal8
(1)
Pajak-pajak yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana bantuan diselesaikan sesuai ketentuan.
(2)
KuasaPA bertanggunt1 jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tertuang dalam DIPA.
(3)
Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Npmor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB VIII. KETENTUANPENUTUP Pasal9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pedetanggal 3 September 2008
6
LAMPIRAN
I
PERATURANDIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-}8 IPB/200B TANGGAL :.3 J.ep.t"""tX' 20@~TANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA RSNTEGRASI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2008.
'.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertandatangan di bawah ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan DIPA TA.2008 BA.O69 Nomor: menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penyaluran dana sebesar Rp ( .dengan huruf) untuk kegiatan pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka reintegrasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan pada Satuan Kerja Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
,
2008
Kuasa PenggunaAnggaran........
7
~
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-..38..IPB/2008 TANGGAL : }..".:pt;e..e.l'" 2008 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA REINTEGRASI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGAfiAN 2008.
RINCIAN PENGGUNAAN DANA
, 2008 Kuasa Pengguna Anggaran........
NIP. 8
rnr
