2006 TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Page 1

dengani KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 / PMK.02 / 2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2006 MENTERI KEUANGAN, Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/11~PMK.02~2006Per.HTM

29/05/2008 13:43:28


Page 2

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493). 8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontraktor Production Sharing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006/ 14. Keputusan Presiden Nomor 20/ P Tahun 2005; 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 tentang Penyaluran Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 612/ PMK.06/ 2004; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2094 K/81/ MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006. Pasal 1 (1) Jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2006 merupakan perkiraan.


29/05/2008 13:43:28


Page 3

(2) Jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2006 secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 27.125.817.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp 15.877.260.000.000,00 (lima belas triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp11.248.557.000.000,00 (sebelas triliun dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah). (3) Perkiraaan jumlah dana bagian masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan asumsi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2094 K/ 80/ MEM/ 2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2006. (4) Asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain didasarkan pada: a.

Lifting Minyak Mentah

: 1.050 juta barel/ hari

b.

Nilai Tukar

: Rp 9.900/ US$

c

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia (ICP) : US$ 57,0/barel

(5) Asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sangat mempengaruhi di dalam penetapan besaran perkiraan dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2006. (6) Perkiraaan jumlah dana bagian masing-masing Daerah dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam Tahun Anggaran 2006 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 2 (1) Jumlah dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam diperkirakan sebesar Rp 2.783.361.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a.

Bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp 852.919.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah);

b.

Bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp 1.930.442.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh miliar empat ratus empat puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam dana bagian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk : a.

Tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp 1.773.249.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian: 1.

tambahan penerimaan dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp 670.146.000.000 (enam ratus tujuh puluh miliar seratus empat puluh enam juta rupiah);


29/05/2008 13:43:28


2.

b.

Page 4

tambahan penerimaan dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp 1,103.103,000.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar seratus tiga juta rupiah).

Alokasi biaya pendidikan sebesar Rp 303.034.000.000,00 (tiga ratus tiga miliar tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian: 1.

bagian dari sumber daya alam minyak bumi sebesar Rp 54.832.000.000,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);

2.

bagian dari sumber daya alam gas alam sebesar Rp 248.202.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua juta rupiah).

(3) Jumlah alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari pemotongan bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen). (4) Pendistribusian lebih lanjut tambahan penerimaan dan alokasi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lainnya diatur secara adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 3 (1) Penyaluran dana bagian Daerah dilakukan secara triwulanan, dengan memperhitungkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode waktu sebelumnya. (2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil untuk masing-masing Daerah yang berasal dari sumber daya alam yang berasal dari minyak bumi dan gas alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2006 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI Lampiran ...........................


29/05/2008 13:43:28


Page 3

I N Y A K B U M I D A N G A S A L A M T A H U N A N G G A R A N 2 0 0 6

PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2006 (JUTA RUPIAH) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGHASIL DAN KABUPATEN/KOTA BUKAN PENGHASIL

BAGIAN DAERAH MINYAK BUMI

GAS ALAM

TOTAL

KETERANGAN

NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

PROVINSI (1.1) BAGIAN PROVINSI (1.2) TAMBAHAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (1.3) ALOKASI BIAYA PENDIDIKAN KAB. ACEH TAMIANG KAB. ACEH TIMUR KAB. ACEH UTARA KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. ACEH BESAR KAB. ACEH JAYA KAB. ACEH PIDIE KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH SINGKIL KAB. ACEH TENGAH KAB. ACEH TENGGARA KAB. BENER MERIAH KAB. BIREUEN KAB. GAYO LUES KAB. NAGAN RAYA KAB. SIMEULEU KOTA BANDA ACEH KOTA LANGSA KOTA LHOKSEUMAWE KOTA SABANG SUB TOTAL *)

750.565 25.587 670.146

1.467.131 115.826 1.103.103

2.217.696 141.413 1.773.249

54.832 6.135 2.887 47.270 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559 2.559

248.202 11.583 16.222 227.012 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583

303.034 17.718 19.109 274.282 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142 14.142

852.919

1.930.442

2.783.361

1.118 108 2.169 147 93 93 93 93 93

664 287 1027 125 55 55 55 55 55

1782 395 3196 272 148 148 148 148 148

BUKAN PENGHASIL

PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

SUMATERA UTARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROVINSI KAB. DELI SERDANG KAB. LANGKAT KOTA BINJAI KAB. ASAHAN KAB. DAIRI KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. LABUHAN BATU KAB. MANDAILING NATAL

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/11~PMK.02~2006PerLamp.Htm

BUKAN PENGHASIL PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

29/05/2008 13:51:28


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KAB. NIAS KAB. NIAS SELATAN KAB. PAKPAK BHARAT KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BERDAGAI KAB. SIMALUNGUN KAB. TANAH KARO KAB. TAPANULI SELATAN KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI UTARA KAB. TOBA SAMOSIR KOTA MEDAN KOTA PADANG SIDEMPUAN KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA SIBOLGA KOTA TANJUNG BALAI KOTA TEBING TINGGI SUB TOTAL

Page 4

93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

5.588

3.313

8.901

BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

CATATAN

*) Dalam perkiraan dana bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah dipotong masing-masing sebesar 30% untuk alokasi biaya pendidikan

PROVINSI, KABUPATEN/KOTA PENGHASIL DAN KABUPATEN/KOTA BUKAN PENGHASIL


GAS ALAM

KETERANGAN TOTAL

RIAU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROVINSI KAB. BENGKALIS KAB. INDRAGIRI HULU KAB. KAMPAR KAB. PELALAWAN KAB. ROKAN HILIR KAB. ROKAN HULU KAB. SIAK KOTA PEKANBARU KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI KOTA DUMAI

1.776.602 1.668.669 359.049 725.992 359.561 1.095.764 366.905 1.109.185 355.320 355.320 355.320 355.320

609 122 122 122 122 122 122 122 1.218 122 122 122

1.777.211 1.668.791 359.171 726.114 359.683 1.095.886 367.027 1.109.307 356.538 355.442 355.442 355.442

8.883.007

3.047

8.886.054

284.711 560.361 113.522 113.522 113.522 113.522 113.522

43.052 59.235 16.146 16.146 16.146 16.146 16.146

327.763 619.596 129.668 129.668 129.668 129.668 129.668

1.412.682

183.017

1.595.699

PROVINSI KAB. BATANGHARI KAB. MUARO JAMBI KAB. SAROLANGUN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR KAB. TEBO KOTA JAMBI KAB. BUNGO KAB. KERINCI KAB. MERANGIN

55.511 16.791 18.471 16.424 65.224 37.063 15.861 15.202 12.336 12.336 12.336

15.874 7.078 3.528 3.528 20.057 11.669 3.528 3.528 3.528 3.528 3.528

71385 23869 21999 19952 85281 48732 19389 18730 15864 15864 15864

SUB TOTAL

277.555

79.374

356.929

TOTAL

BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL GAS ALAM BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

KEPULAUAN RIAU 1 2 3 4 5 6 7

PROVINSI KAB. NATUNA KAB. KARIMUN KAB. KEPULAUAN RIAU KAB. LINGGA KOTA BATAM KOTAN TANJUNG PINANG SUB TOTAL

PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

JAMBI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


BUKAN PENGHASIL PENGHASIL MIGAS PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL


GAS ALAM

TOTAL

KETERANGAN

SUMATERA SELATAN 1 2 3 4

PROVINSI KAB. BANYUASIN KAB. LAHAT KAB. MUARA ENIM

187.359 45.829 36.436 47.338

46.268 7.118 9.002 12.161


233.627 52.947 45.438 59.499

BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS

29/05/2008 13:51:28


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KAB. MUSI BANYUASIN KAB. MUSI RAWAS KAB. OGAN ILIR KAB. OGAN KOMERING ULU KOTA PRABUMULIH KAB. OGAN KOMERING ILIR KAB. OKU SELATAN KAB. OKU TIMUR KOTA LUBUK LINGGAU KOTA PAGAR ALAM KOTA PALEMBANG SUB TOTAL

Page 5

284.593 55.264 30.372 37.716 38.940 28.824 28.824 28.824 28.824 28.824 28.824

79.564 12.371 7.118 7.572 7.457 7.118 7.118 7.118 7.118 7.118 7.118

364.157 67.635 37.490 45.288 46.397 35.942 35.942 35.942 35.942 35.942 35.942

936.791

231.339

1.168.130

PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

BANGKA BELITUNG 1 2 3 4 5 6 7 8

PROVINSI KAB. BANGKA KAB. BANGKA BARAT KAB. BANGKA SELATAN KAB. BANGKA TENGAH KAB. BELITUNG KAB. BELITUNG TIMUR KOTA PANGKAL PINANG SUB TOTAL

13.739 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925

-

13.739 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925

41.214

-

41.214

117.610 62.393 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002

-

117.610 62.393 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002 24.002

396.021

-

396.021

PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

LAMPUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROVINSI KAB. LAMPUNG TIMUR KAB. LAMPUNG BARAT KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG UTARA KAB. TANGGAMUS KAB. TULANG BAWANG KAB. WAY KANAN KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO SUB TOTAL


PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL


GAS ALAM

TOTAL

KETERANGAN

JAWA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PROVINSI KAB. BEKASI KAB. INDRAMAYU KAB. KARAWANG KAB. MAJALENGKA KAB. SUBANG KAB. BANDUNG KAB. BOGOR KAB. CIAMIS KAB. CIANJUR KAB. CIREBON KAB. GARUT KAB. KUNINGAN KAB. PURWAKARTA KAB. SUKABUMI KAB. SUMEDANG KAB. TASIKMALAYA KOTA BANDUNG KOTA BANJAR KOTA BEKASI KOTA BOGOR KOTA CIMAHI KOTA CIREBON KOTA DEPOK KOTA SUKABUMI KOTA TASIKMALAYA

85.438 21.159 17.631 12.577 7.904 9.127 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894 6.894

60.987 5.104 6.233 17.781 4.965 8.925 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911 4.911

146.425 26.263 23.864 30.358 12.869 18.052 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805 11.805

SUB TOTAL

291.716

202.215

493.931

PROVINSI KAB. BLORA KAB. GROBOGAN KAB. BANJARNEGARA KAB. BANYUMAS

735 1.465 48 43 43

PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

JAWA TENGAH 1 2 3 4 5

-


735 1.465 48 43 43

BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

29/05/2008 13:51:28


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Page 6

KAB. BATANG KAB. BOYOLALI KAB.BREBES KAB. CILACAP KAB. DEMAK KAB. JEPARA KAB. KARANGANYAR KAB. KEBUMEN KAB. KENDAL KAB. KLATEN KAB. KUDUS KAB. MAGELANG KAB. PATI KAB. PEKALONGAN KAB. PEMALANG KAB. PURBALINGGA KAB. PURWOREJO KAB. REMBANG KAB. SEMARANG KAB. SRAGEN KAB. SUKOHARJO KAB. TEGAL KAB. TEMANGGUNG KAB. WONOGIRI KAB. WONOSOBO KOTA MAGELANG KOTA PEKALONGAN KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA SURAKARTA KOTA TEGAL

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

-

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

SUB TOTAL

3.667

-

3.667


BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL


GAS ALAM

TOTAL

KETERANGAN

JAWA TIMUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

PROVINSI KAB. BANGKALAN KAB. BOJONEGORO KAB. LAMONGAN KAB. MOJOKERTO KAB. SIDOARJO KAB. SUMENEP KAB. TUBAN KAB. BANYUWANGI KAB. BLITAR KAB. BONDOWOSO KAB. GRESIK KAB. JEMBER KAB. JOMBANG KAB. KEDIRI KAB. LUMAJANG KAB. MADIUN KAB. MAGETAN KAB. MALANG KAB. NGANJUK KAB. NGAWI KAB. PACITAN KAB. PAMEKASAN KAB. PASURUAN KAB. PONOROGO KAB. PROBOLINGGO KAB. SAMPANG KAB. SITUBONDO KAB. TRENGGALEK KAB. TULUNGAGUNG KOTA BATU KOTA BLITAR KOTA KEDIRI KOTA MADIUN KOTA MALANG KOTA MOJOKERTO KOTA PASURUAN KOTA PROBOLINGGO KOTA SURABAYA

21.767 2.480 27.103 2.418 1.177 1.451 4.010 11.955 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177

-

21.767 2.480 27.103 2.418 1.177 1.451 4.010 11.955 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177 1.177

SUB TOTAL

108.848

-

108.848

5.077 10.154 846

-

5.077 10.154 846

KALIMANTAN SELATAN 1 PROVINSI 2 KAB. TABALONG 3 KAB. BALANGAN


BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL GAS ALAM PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL

29/05/2008 13:51:28


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAB. BANJAR KAB. BARITO KUALA KAB. HULU SUNGAI SELATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KAB. KOTA BARU KAB. TANAH BUMBU KAB. TANAH LAUT KAB. TAPIN KOTA BANJAR BARU KOTABANJARMASIN SUB TOTAL


Page 7

846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846

-

846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846

25.383

-

25.383

BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL


GAS ALAM

TOTAL

KETERANGAN

KALIMANTAN TIMUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROVINSI KAB. BULUNGAN KAB. KUTAI KARTANEGARA KAB. KUTAI TIMUR KAB. NUNUKAN KAB.PENAJAM PASER UTARA KOTA BONTANG KOTA SAMARINDA KOTA TARAKAN KAB. BERAU KAB. KUTAI BARAT KAB. MALINAU KAB. PASIR KOTA BALIKPAPAN SUB TOTAL

573.477 95.476 587.767 97.756 100.618 110.969 99.491 94.085 96.688 92.049 92.049 92.049 92.049 92.049

2.030.822 328.607 2.592.858 328.519 328.519 331.270 345.679 343.694 329.215 328.519 328.519 328.519 328.519 328.519

2.604.299 424.083 3.180.625 426.275 429.137 442.239 445.170 437.779 425.903 420.568 420.568 420.568 420.568 420.568

2.316.572

8.601.778

10.918.350

PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGH. MINYAK BUMI PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS PENGHASIL MIGAS BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

SULAWESI TENGAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROVINSI KAB. MOROWALI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KEPULAUAN KAB. BUOL KAB. DONGGALA KAB. PARIGI MOUTONG KAB. POSO KAB. TOJO UNA UNA KAB. TOLI-TOLI KOTA PALU SUB TOTAL

839 1.678 186 186 186 186 186 186 186 186 186

-

839 1.678 186 186 186 186 186 186 186 186 186

4.191

-

4.191

BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

SULAWESI SELATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PROVINSI KAB. WAJO KAB. BANTAENG KAB. BARRU KAB. BONE KAB. BULUKUMBA KAB. ENREKANG KAB. GOWA KAB. JENEPONTO KAB. LUWU KAB. LUWU TIMUR KAB. LUWU UTARA KAB. MAROS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN KAB. PINRANG KAB. SELAYAR KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. SINJAI KAB. SOPPENG KAB. TAKALAR KAB. TANA TORAJA KOTA MAKASSAR KOTA PALOPO KOTA PARE-PARE SUB TOTAL

-

-

-

-

-

-


BUKAN PENGHASIL PENGHASIL GAS ALAM BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

29/05/2008 13:51:28



Page 8


GAS ALAM

TOTAL

KETERANGAN

MALUKU 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROVINSI KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KAB. KEPULAUAN ARU KAB. MALUKU TENGGARA KAB. MALUKU TENGGARA BARAT KAB. PULAU BURU KAB. SERAM BAGIAN BARAT KAB. MALUKU TENGAH KOTA AMBON SUB TOTAL

1.676 3.351 479 479 479 479 479 479 479

-

1.676 3.351 479 479 479 479 479 479 479

8.380

-

8.380

BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

IRIAN JAYA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROVINSI KAB. RAJA AMPAT KAB. SORONG KAB. TELUK BINTUNI KAB. FAK-FAK KAB. KAIMANA KAB. MANOKWARI KAB. SORONG SELATAN KAB. TELUK WONDAMA KOTA SORONG SUB TOTAL

31.656 18.052 53.003 8.085 7.914 7.914 7.914 7.914 7.914 7.914

210 52 419 52 52 52 52 52 52 52

31.866 18.104 53.422 8.137 7.966 7.966 7.966 7.966 7.966 7.966

158.280

1.045

159.325

154.446

12.987

167.433

154.446

12.987

167.433

15.877.260

11.248.557

27.125.817

BUKAN PENGHASIL PENGH. MINYAK BUMI PENGHASIL MIGAS PENGH. MINYAK BUMI BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL BUKAN PENGHASIL

DKI JAKARTA 1

PROVINSI SUB TOTAL TOTAL

PENGHASIL MIGAS

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI


29/05/2008 13:51:28

2006 TENTANG

Recommend Documents