PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Nomor : SK. 192/IV- Set/Ho/2006 TENTANG IZIN MASUK KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Menimbang
:
1.
2.
3.
Menginngat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bahwa kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, merupakan anugrah dan amanah dari tuhan yang maha Esa kepada negara dan bangsa indonesia untuk dimanfaatkan secara baik dan bijaksana untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; Bahwa untuk menjaga dan tetap mempertahankan keberadaan kawasan sebagaimana butir a, diperlukan adnya pengaturan mengenai izin masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang izin masuk kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman buru. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Tahun 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 43190; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan negara bukan pajak 9 Lembaga Negara Lepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ( Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomoar 4412); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan pemerintah nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 37760; Peraturan pemerintah nomor 59 Tahun1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan 9 Lembaga Negara Tahun 1998Nomor 94, Tambahan
9.
10.
11.
12.
13.
14. 15. 16.
Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914); Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 tentang 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38030); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802); Peraturan Pemertintah Nomor 34 bTahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); Keputusan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangerad Species (CITES) of Wild Fauna and Flora; Keputusan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1978 tentang penelitian Bagi Penelitian Asing; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha pengambilan atau penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Menteri kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURA DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG IZIN MASUK KAWASAN SUAKA SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16. 17.
Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang yang memfunyai kekhasan tumbuhan , satwa dan ekosistemnya atau ekositem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kawasan pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secaralestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem aslidikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur. Masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru adalah perjalanan seorang atau beberapa orang dari suatu tempat untuk memasuki kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan atau taman buru. Izin masuk kawasan suaka Alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru atau SIMAKSI adalah izin yang diberikan oleh pejabat yanng berwenang kepada pemohon untuk masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistemmatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau tidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah-bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang teruji kebenaranya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pendidikan dan Latihan Kehutanan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka membina kepribadian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pendidikan dan latihan agar mampu melaksanakan tugas di bidang kehutanan. Pembuatan film adalah proses pembuatan karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masapandang denger yang dibuat berdasarkan azas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, video, piringan pideo dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi proses elektonok atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukan dan atau ditanyakan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya. Pembuaatan foto komersial adalah karya seni pengambilan gambar terhadap obyek tertentu melalui proses kimiawi dengan tujuan untuk ditampilkan dalam khalayak ramai dan atau memperoleh nilai ekonomi. Ekspedisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang kesuatu lokasi untuk misi atau tujuan tertentu. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PHKA adalah Unit yang diserahi tugas dibidang perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Daerah . Direktur Jenderal Adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggungjawab dibidang perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam.
Bagian kedua Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2 Peraturan mengenai ijin masuk kawasan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan dan menjaga serta mempertahankan keberadaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 (1)
(2)
Ruang lingkup pengaturan izin masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru untuk kegiatan : a. Penelitian dan pengembangan ; b. Ilmu pengetahuan dan pendidikan ; c. Pembuatan Film dan atau video klip, dalam bentuk film dokumenter, film komersial, film promosi. d. Apaembuatan foto komersial, dan e. Ekspedisi. Kegiatan masuk suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya ditentukan dalam matrik terlampir Pasal 4
Setiap orang baik warga negara Indonesia maupunwarga negara asing yang masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) harus terlebih dahulu mendapat izin masuk kawasan. Pasal 5 (1)
(2)
Pemberian izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e bagi warga negara asing dan atau bagi warga negara Indonesia untuk kepentingan asing diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Pemberian izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e bagi warga negara indonesia diterbitkan oleh kepala unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam setempat. BAB III TATA CARA PERMOHONAN Pasal 6
(1)
Permohonan izin masuk kawasan sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diajukan oleh permohonan kepada Sekretaris Direktorat jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Alam dengan tembusan kepada: a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; b. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati; c. Kepala Balai setempat;
(2)
(3)
(4)
Permohonan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. Surat izin dari penelitian LIPI ; b. Proposal kegiatan ; c. Copy pasport ; d. Surat Pemberitahuan Penelitian dari Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negri; e. Surat Jalan Dari Kepolisian ; f. Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi ketentuan perundangundangan yang ber\laku. Permohonan sebagai dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan pembuatan Film dan atau video klip dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. Surat rekomendasi dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; b. Sinopsis film yang akan dibuat; c. Daftar peralatan yang akan digunakan; d. Daftar Crew; e. Fotocopy Paspor; f. Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi ketentu perundang-undangan yang berlaku. Permohonan sebagaimana pada ayat (1) untuk kegiatan pembuatan foto komersial dan ekspedisi dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. Proposal: b.Copy pasport; c. Daftar peralatan; d. Surat jalan dari kepolisian; e. Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesedian mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7
(1)
(2)
(3)
Permohonan izin masuk kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)diajukan oleh pemohon kepada kepala Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Setempat dengan tembusan disampaikan kepada; a. Kepala Pusat Penellitian dan Pengembangan Kehutanan; b. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA; c. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; d. Kepala Seksi Konservasi Wilayah setempat. Permohonan izin masuk kawasan sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan penelitian dan Pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, pembuatan foto komersial serta ekspedisi dilampiri dengan: a. Proposal kegiatan b. Fotocopy tanda pengenalan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan pembuatan fiml dan atau vidio klip dilampiran persyaratan sebagaiberikut; a. Surat izin produksi (untuk tujuan komersial ) b. Tanda pendaftaran rekaman video/film dari badan Informasi dan komunikasi Nasional ; c. Sinopsis film yang yang akan dibuat; d. Daftar peralatan yang akan digunakan e. Daftar crew f. Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesedian mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 8 (1) (2)
(3)
(4) (5)
Penerbit izin masuk kawasan sebagaimana diature dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dapat menyetujui atau menolak permohonan izin yang diajukan oleh pemohonan. Persetujuan dan penolakan permohonan izin masuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan sebagaimana berkut: a. Aspek teknis; b. Aspek Legal. c. Aspek keamanan Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain meliputi: a. Obyek yang tidak atau boleh dilihat: b. waktu berkunjung; c. Larangan; d. kataatan pembuatan laporan. Aspek Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antaran lain meliputi keabsahan persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen. Aspek Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain kondusif atau tidaknya wilayah tersebut untuk dikunjungi. Pasal 9
(1)
(2)
(1)
(2)
Apabila Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA menyetujui permohonan izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Sekretari Direktorat Jenderal PHKA selamalamanya dalam waktu 5 (lima) hari kerja manerbitkan surat izin masuk kawasan. Apabila Sekretaris Direktorat jenderal PHKA menolak permohonan izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA selama-lamanya dalamnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja menyampaikan jawaban atau menolak izin dimaksud. Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis menyetujui permohonan izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat dalam waktu selamaselamanya 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat izin masuk kawasan. Apabila Kepada Unit Pelaksana Teknis menolak permohonan izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaiman diatur dalam Pasal 5 ayat (20 Kepala (2) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis setempat dalam waktu selama-lamanya 5 (lima) hari kerja menyampaikan jawaban atau menolak izin dimaksud. BAB V MASA BERLAKUNYADAN TATACAR PERPANJANGAN IZIN MASUK KAWASAN Pasal 11
(1)
(2)
Masa berlakunya izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi warga Negara Asing selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atas permintaan pemegang izin. Permohonan perpanjang izin masuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekeretaris Direktorat Jenderal PHKA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum izin berakhir dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6.
(3)
Dalam waktu selama-lamanya 5 (lima0 hari kerja, permohonan prpanjangan izin disetujui Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA menngeluarkan surat perpanjang izin masuk kawasan atau apabila ditolak Sekretari Direktorat Jenderal PHKA menyampaikan jawaban atau penolakan atas permohonan perpanjangan izin dimaksud. Pasal 12
(1)
(2)
(3)
Masa berlakunya izin masuk kawasan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagai warga Negara Indonesia selama-selamanya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atas perminrtaan pemegang izin. Permohonan perpanjang izin masuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kapada kepala Unit Pelaksana Teknis setempat paling lama 15 ( lima belas) hari kerja sebelum izin berakhir dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Dalam waktu selama-lamanya 5 (lima) hari kerja, apabila permohonan perpanjangan izin disetujui Kepala Unit Pelaksana Tekni setempat mengeluarkan surat perpanjangan izin masuk kawasan dan apabiladitolak kepala Unit Pelaksanaan Teknis setempat menyampaikan jawaban atau penolakan atas permohonan perpanjangan izin dimaksud. BAB VI BERAKHIRNYA IZIN MASUK KAWASAN Pasal 13
Izin masuk kawasan berakhir apabila : a. Jangka waktu yang diberikan telaah berakhir b. Dicabut oleh pejabat penerbit izin c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin, sebelum jangka waktu izin masuk kawasan atau perpanjang izinnya berakhir. BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN MASUK KAWASAN Pasal 14 (1)
Setiap pemegang izin masuk kawasan berkewajiban untuk: a. Melaporkan kepada Balai setempat untuk menjelaskan rencana penelitiannya atau kagiatan shoting; b. membayar pungutan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Meminta izin atas penggunaan atau peminjam sarana prasana milik negara kepada kepala Balai KSDA/Balai TN setempat dan menggunakan dengan sebaik-baiknya; d. Bagi penelitian yang lebih dari 3 (tiga) bulan wajib membuat surat perjanjian dengan kepala Balai setempat yang memuat persyaratan, hak dan kewajiban peneliti ; e.Mengikutsertakan petugas/pemandu setempat atas biaya dari pemohon khusus untuk tujuansebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf c khusus bagi warga negara asing dan pembuatan film atau ekspedisi bagi warga negara indonesia; f. Melakukan presentasi hasil pelaksanaan penelitian di balai setempat; g. Menyerahkan laporan hasil pelaksana kegiatan dan atau copy film kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis setempat dengan tembusan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA palling lama 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ; h. Bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi penelitian; i. Komersialisasi hasil penelitian harus mendapat izin dari Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA bagi
(2)
(3)
peneliti asing dan kepala balai bagi peneliti dalam negeri ; j. Menyetorkan hasil komersialisasi penelitian kepada kas Negara sesuai denngan ketentuan yang berlaku; k. Bagi pengambilan spesimen tumbuhan dan satwa harus menempuh prosedur dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. l. Mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus kegiatan shoting film selain memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) a, b ,c ,e ,g ,h , dan l, pemegang izin berkewajiban untuk. a. Menyerahkan copy film video kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA bagi warga negara asing, dan kepala Balai KSDA bagi warga negara asing, dan Kepala KSDA bagi warga negara Indonesia paling lama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah film tersebut diproduksi. b. Menyetorkan hasil komersialisasi hasil produksi film kepada kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Dilarang memberikan perlakuan (makan dan lain lain) kepada satwa liar yang menjadi objek shoting dan melakukan pemotongan dan penebangan pohon untuk kepentingan dekorasi-dekorasi buatan. Penelitian yang melakukan penelitian dalam rangka kerjasama antara mitra dengan Departemen Kehutanan tidak dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENNGAWASAN Pasal 15
(1) (2)
Kepala Unit Pelaksaan Teknis tanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap pemeganng izin masuk kawasan dan rombongan baik warga negara asing maupun warga negara indonesia. Setiap orang yang masuk kawasan di catat dan di data dan dilaporkan secara periodik 3 (3) bulan dan 1(satu) tahun kepada Direktur Jenderal PHKA dengan tembusan kepada Direktur terkait dan Bupati/ Walikota setempat. BAB IX PENNGENAAN SANKSI Pasal 16
(1) (2)
(3)
Bagi pemegang izin memasuki kawasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dikenakan sanksi pencabutan izin masuk kawasan. Bagi pemegang izin memasuki kawasan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j dikenakan sanksi dimasukan dalam daftar hitam dan tidak boleh melakukan kegiatan yang sama serta taman buru. Bagi Pemegang izin memasuki kawasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf k dan huruf l dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
(1) (2)
Izin masukan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru dalam rangka pariwisata alam dan kegiatan berburu diatur tersendiri oleh Peraturan tersendiri. Izin masuk kawasan pada taman hutan raya diatur tersendiri oleh Peraturan Daerah.
Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggaal ditetapkan. Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal : 13 Nopember 2006 Direktur Jenderal,
Ir. M. ARMAN MALLOLONGAN, MM NIP. 080028672 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. 1. Menteri Kehutanan. 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan. 3. Inspektur Jenderal Departeman Kehutanan. 4. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PHKA. 5. Gubernur seluruh Indonesia. 6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia 7. Kepala Dinas Kehutanan provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. 8. Kepala Balai KSDA/TN seluruh Indonesia.
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM : SK. 192/IV-Set/Ho/2006 : 13 Nopember 2006
KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU
No 1 1 2 3
4 5
KEGIATAN 2 Penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan pendidikan Pembuatan film a.film dokumenter b.film komersial film promosi Pembuatan foto komersial Ekspedisi
CA
SM
3 V V V ... ...
4 V V V ... ...
TAMAN NASIONAL ZI ZR ZP ZL 5 6 7 8 V V V V V V V V V V V V ... ... V V ... ... V V
... ...
V V
... ...
V V
V V
V V
TW A 9 V V V V V
TB
KETERANGAN
10 V V V V V
11
V V
V V
KETERANGAN: CA SM ZI ZR ZP ZL TWA TB
: Cagar Alam : Suaka Margasatwa : Zona Inti : Zona Rimba : Zona Pemanfaatan : Zona Lain : Taman Wisata Alam : Taman Buru
Direktur Jenderal,
Ir.M. ARMAN MALLOLONGAN, MM NIP. 080 028 672
