PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 004/PER-M/PDT/III/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dipandang
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan
: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/504/M.PAN/3/2005 tanggal 18 Maret 2005 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Eselon II Ke Bawah.
1
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
NEGARA
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, selanjutnya dalam Peraturan
ini
disebut Meneg PDT, adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal. (2)
Kementerian Negara PDT dipimpin oleh Menteri Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal 2
Kementerian Negara PDT mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal; Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Negara PDT menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan nasional di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Kementerian Negara PDT terdiri dari: a. Sekretariat Kementerian Negara PDT, selanjutnya disebut Setmeneg PDT; b. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, selanjutnya disebut Deputi I;
2
c. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur, selanjutnya disebut Deputi II; d. Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, selanjutnya disebut Deputi III; e. Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya, selanjutnya disebut Deputi IV; f. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, selanjutnya disebut Deputi V. g. Staf Ahli Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, selanjutnya disebut Staf Ahli Meneg PDT.
3
BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PDT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 5 (1)
Sekretariat Kementerian Negara adalah unsur pembantu Meneg PDT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg PDT.
(2)
Sekretariat Kementerian Negara PDT dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara yang selanjutnya disebut Sesmeneg PDT. Pasal 6
Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Meneg PDT. Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Negara PDT menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Negara PDT; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara PDT; c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg PDT. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 Sekretariat Kementerian Negara PDT terdiri dari : a. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri; b. Biro Umum. Pasal 9
4
Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, penyusunan peraturan perundangundangan, bantuan
hukum, informasi hukum dan perpustakaan, dan kerjasama luar negeri
Kementerian Negara PDT. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan
dan
Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan pengembangan sistem informasi; b. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. c. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, penyajian informasi hukum dan pengelolaan perpustakaan; d. pelaksanaan koordinasi administrasi kerjasama luar negeri.; Pasal 11 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari : a. Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data; b. Bagian Program dan Pelaporan; c. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan; d. Bagian Kerjasama Luar Negeri. Pasal 12 Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi, b. pengumpulan dan pengolahan data; c. penyajian data dan informasi
Pasal 14 Bagian Sistem Informasi dan Pengolahan Data, terdiri dari : a. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; b. Sub Bagian Data;
5
c. Sub Bagian Penyajian Data; Pasal 15 (1)
Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi;
(2)
Sub Bagian Data, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
(3)
Sub Bagian Penyajian Data, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi serta materi sidang kabinet. Pasal 16
Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, evaluasi dan laporan. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan evaluasi dan laporan; c. penyiapan laporan kinerja Kementerian Negara PDT. Pasal 18 Bagian Program dan Pelaporan terdiri dari: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Penyusunan Anggaran; c. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan. Pasal 19 (1)
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan di lingkungan Kementerian Negara PDT;
(2)
Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Kementerian Negara PDT;
(3)
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, laporan kegiatan dan laporan kinerja Kementerian Negara PDT. Pasal 20
6
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum dan penyajian informasi hukum dan perpustakaan. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. pemberian bantuan hukum; c. penyajian informasi hukum dan penyelenggaraan perpustakaan. Pasal 22 Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari: a. Sub Bagian Penyiapan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Informasi Hukum dan Perpustakaan. Pasal 23 (1)
Sub Bagian Penyiapan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
(2)
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkaji dan pemberian bantuan penyelesaian masalah-masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal;
(3)
Sub Bagian Informasi Hukum dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyajian informasi hukum, penomoran produk-produk hukum selain produk hukum bidang kepegawaian, dan penyelenggaraan perpustakaan.
Pasal 24 Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi kerjasama luar negeri. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan administrasi kerjasama bilateral;
7
b. pelaksanaan kegiatan administrasi kerjasama multilateral. c. pelaksanaan evaluasi kerjasama luar negeri. Pasal 26 Bagian Kerjasama Luar Negeri terdiri dari: a. Sub Bagian Administrasi Kerjasama Bilateral; b. Sub Bagian Pengembangan Kerjasama Multilateral; c. Sub Bagian Evaluasi Kerjasama Pasal 27 (1)
Sub Bagian Administrasi Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama luar negeri dalam lingkup bilateral;
(2)
Sub Bagian Administrasi Kerjasama Multirateral mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama luar negeri dalam lingkup multilateral;
(3)
Sub Bagian Evaluasi Kerjasama Luar negeri mempunyai tugas melakukan evaluasi kerjasama luar negeri dalam lingkup bilateral dan multilateral. Pasal 28
Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, kepegawaian dan kerumahtanggaan kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Negara PDT. Pasal 29 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
28,
Biro
Umum
menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai, persuratan, kearsipan dan urusan ketatausahaan; b. pengelolaan kegiatan penyusunan program anggaran, kas, perbendaharaan dan pembukuan serta verifikasi; c. pengelolaan urusan perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga dan pengadaan; d. pelaksanaan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan dokumentasi. Pasal 30 Biro Umum terdiri dari : a. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha; b. Bagian Keuangan ; c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
8
Pasal 31 Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan ketatausahaan. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; c. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan Kantor Meneg PDT; d. pelaksanaan kegiatan unit tata usaha pimpinan. Pasal 33 Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri dari: a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; b. Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai; c. Sub Bagian Persuratan dan Arsip; d. Unit Tata Usaha Pimpinan. Pasal 34 (1)
Sub Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian;
(2)
Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai;
(3)
Sub Bagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
(4)
Unit Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Meneg PDT, Sesmeneg PDT, para Deputi dan Staf Ahli Meneg PDT. Pasal 35
(1)
Unit Tata Usaha Pimpinan adalah jabatan setingkat Sub Bagian yang meliputi: a. Sub Bagian Tata Usaha Meneg PDT; b. Sub Bagian Tata Usaha Sesmeneg PDT; c. Sub Bagian Tata Usaha Deputi I; d. Sub Bagian Tata Usaha Deputi II; e. Sub Bagian Tata Usaha Deputi III; f. Sub Bagian Tata Usaha Deputi IV;
9
g.Sub Bagian Tata Usaha Deputi V; h.Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; (2)
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha. Pasal 36
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan anggaran, kas, perbendaharaan dan pembukuan serta verifikasi;
Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran; b. pengelolaan kas dan perbendaharaan; c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan. Pasal 38 Bagian Keuangan terdiri dari: a. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan; c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan. Pasal 39 (1)
Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, revisi, realisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
(2)
Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kas dan perbendaharaan, administrasi keuangan, penyiapan bahan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan;
(3)
Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan verifikasi dan pembukuan.
Pasal 40 Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, pemeliharaan dan kerumahtanggaan.
10
Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor; b. pemanfaatan dan pemeliharaan gedung serta perlengkapan dan kendaraan; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kantor dan urusan dalam; Pasal 42 Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari: a. Sub Bagian Pengadaan; b. Sub Bagian Pemeliharaan; c. Sub Bagian Rumah Tangga. Pasal 43 (1)
Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor;
(2)
Sub Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;
(3)
Sub
Bagian
Rumah
Tangga
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
pelayanan
kerumahtanggaan dan urusan dalam. Pasal 44 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, pelayanan kegiatan keprotokolan dan pengelolaan dokumentasi. Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan kegiatan keprotokolan; c. pelaksanaan dokumentasi. Pasal 46 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari : a. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; b. Sub Bagian Protokol; c. Sub Bagian Dokumentasi.
11
Pasal 47 (1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan masyarakat, penyiapan bahan sambutan/pidato Menteri, dan Press Release; (2) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolan; (3) Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi kegiatan Kementerian Negara PDT.
BAB IV DEPUTI I BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 48 Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg PDTyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg PDT. Pasal 49 Deputi I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya. Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Deputi I menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Hayati, Sumber Daya Mineral dan Energi, Lingkungan Hidup dan Teknologi; d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Pengembangan Sumber Daya dengan Departemen dan lembaga lainnya sesuai dengan petunjuk Meneg PDT; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg PDT sesuai dengan bidangnya.
12
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 51 Deputi I terdiri dari : a. Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I; b. Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Hayati, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I; c. Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Mineral dan Energi, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I; d. Asisten Deputi Urusan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/I; e. Asisten Deputi Urusan Teknologi, selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/I. Pasal 52 Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan dan perumusan, pemantauan, analisis, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidang pengembangan sumber daya manusia. Pasal 53 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Asisten Deputi 1/I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan di bidang sumber daya manusia; b. pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan serta pemanfaatan bidang sumber daya manusia; c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya manusia; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya. Pasal 54 Asisten Deputi 1/I terdiri dari: a. Bidang Analisis Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Pemanfaatan. Pasal 55 Bidang Analisis Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang analisis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Pasal 56
13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Analisis Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya manusia; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 57 Bidang Analisis Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan; b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keahlian. Pasal 58 (1)
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan ketrampilan;
(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keahlian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan keahlian. Pasal 59 Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya manusia. Pasal 60 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya manusia; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang keahlian dan ketrampilan; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan keahlian dan ketrampilan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 61 Bidang Pemanfaatan terdiri dari:
14
a. Sub Bidang Pemanfaatan Ketrampilan; b. Sub Bidang Pemanfaatan Keahlian. Pasal 62 (1)
Sub Bidang Pemanfaatan Ketrampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan ketrampilan;
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan Keahlian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan keahlian. Pasal 63
Asisten Deputi 2/I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidang sumber daya hayati. Pasal 64 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputi 2/I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan
kebijakan pengembangan dan pemanfaatan di bidang
sumber daya hayati; b. pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan serta pemanfaatan bidang sumber daya hayati; c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya hayati; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya. Pasal 65 Asisten Deputi 2/I terdiri dari: a. Bidang Analisis Potensi; b. Bidang Pengembangan ; c. Bidang Pemanfaatan . Pasal 66 Bidang Analisis Potensi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang analisis potensi sumber daya hayati.
15
Pasal 67 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bidang Analisis Potensi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan analisis potensi sumber daya hayati; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang analisis potensi sumber daya hayati; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis potensi sumber daya hayati; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 2/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 68 Bidang Analisis Potensi terdiri dari: (1)
Sub Bidang Analisis Potensi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
(2)
Sub Bidang Analisis Potensi Kelautan dan Perikanan. Pasal 69
(1)
Sub Bidang Analisis Potensi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang analisis potensi pertanian, perkebunan dan kehutanan;
(2)
Sub Bidang Analisis Potensi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang analisis potensi kelautan dan perikanan; Pasal 70
Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya hayati. Pasal 71 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya hayati; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya hayati; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya hayati; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 2/I sesuai dengan bidangnya.
16
Pasal 72 Bidang Pengembangan terdiri dari: a. Sub Bidang Pengembangan hasil pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; b. Sub Bidang Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pasal 73 (1)
Sub Bidang Pengembangan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan pengembangan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
(2)
Sub Bidang Pengembangan Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan hasil kelautan dan perikanan. Pasal 74
Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya hayati. Pasal 75 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
Pasal
74,
Bidang
Pemanfaatan
menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya hayati; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya hayati; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya hayati; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 2/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 76 Bidang Pemanfaatan terdiri dari: a. Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; b. Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Kelautan dan Perikanan. Pasal 77 (1)
Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan
17
evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan pengembangan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan; (2)
Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan. Pasal 78
Asisten Deputi 3/I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidang sumber daya mineral dan energi. Pasal 79 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi 3/I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan
kebijakan pengembangan dan pemanfaatan di bidang
sumber daya mineral dan energi; b. pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan serta pemanfaatan bidang sumber daya mineral dan energi; c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program bidang sumber daya mineral dan energi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya. Pasal 80 Asisten Deputi 3/I terdiri dari: a. Bidang Analisis Potensi; b. Bidang Pemanfaatan. Pasal 81 Bidang Analisis Potensi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang analisis potensi sumber daya mineral dan energi. Pasal 82 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Analisis Potensi Sumber Daya Mineral dan Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan analisis potensi sumber daya mineral dan energi;
18
b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang analisis sumber daya mineral dan energi; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis sumber daya mineral dan energi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 3/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 83 Bidang Analisis Potensi terdiri dari: a. Sub Bidang Analisis dan Potensi Sumber Daya Energi; b. Sub Bidang Analisis dan Potensi Sumber Daya Mineral. Pasal 84 (1)
Sub Bidang Analisis dan Potensi Sumber Daya Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan potensi sumber daya energi;
(2) Sub Bidang Analisis dan Potensi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan potensi sumber daya mineral. Pasal 85 Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang pemanfatan sumber daya mineral dan energi . Pasal 86 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bidang Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya mineral dan energi; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 3/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 87 Bidang Pemanfaatan terdiri dari:
19
a. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Energi; b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Mineral. Pasal 88 (1)
Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya energi;
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya mineral. Pasal 89
Asisten Deputi 4/I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidang lingkungan hidup. Pasal 90 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Asisten Deputi 4/I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan
kebijakan pengembangan dan pemanfaatan di bidang
lingkungan hidup; b. pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan serta pemanfaatan bidang lingkungan hidup; c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program bidang lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya. Pasal 91 Asisten Deputi 4/I terdiri dari: a. Bidang Pelestarian; b. Bidang Pemanfaatan. Pasal 92 Bidang Pelestarian mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang pelestariaan lingkungan hidup. Pasal 93 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Pelestarian menyelenggarakan fungsi:
20
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pelestarian lingkungan hidup; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 4/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 94 Bidang Pelestarian terdiri dari: a. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Alam; b. Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Sosial. Pasal 95 (1)
Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pelestarian lingkungan alam;
(2) Sub Bidang Pelestarian Lingkungan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pelestarian lingkungan sosial. Pasal 96 Bidang Pemanfaatan
mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan,
evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang pemanfatan lingkungan hidup. Pasal 97 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemanfaatan lingkungan hidup; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan lingkungan hidup; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 4/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 98 Bidang Pemanfaatan terdiri dari: a. Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Alam; b. Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Sosial.
21
Pasal 99 (1)
Sub Bidang Pemanfaatan Lingkungan Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan lingkungan alam;
(2)
Sub Bidang Lingkungan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan lingkungan sosial. Pasal 100
Asisten Deputi 5/I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan dan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, hubungan kerja dan penyusunan laporan di bidang teknologi. Pasal 101 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Asisten Deputi 5/I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan
kebijakan pengembangan dan pemanfaatan di bidang
teknologi; b. pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan serta pemanfaatan bidang teknologi; c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program bidang teknologi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi I sesuai dengan bidangnya. Pasal 102 Asisten Deputi 5/I terdiri dari: a. Bidang Analisis Kebutuhan Teknologi; b. Bidang Pemanfaatan Teknologi. Pasal 103 Bidang Analisis Kebutuhan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang analisis kebutuhan teknologi. Pasal 104 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Analisis Kebutuhan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan analisis kebutuhan teknologi;
22
b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang analisis kebutuhan teknologi; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan teknologi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 105 Bidang Analisis Kebutuhan Teknologi, terdiri dari: a. Sub Bidang Analisis Data Kebutuhan Teknologi; b. Sub Bidang Analisis Teknologi Tepat Guna. Pasal 106 (1)
Sub Bidang Analisis Kebutuhan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang analisis data kebutuhan teknologi;
(2) Sub Bidang Analisis Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang analisis teknologi tepat guna. Pasal 107 Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi. Pasal 108 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Pemanfaatan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemanfaatan teknologi; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi; c. pemantauan, analisis dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/I sesuai dengan bidangnya. Pasal 109 Bidang Pemanfaatan Teknologi terdiri dari: a. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; b. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tinggi.
23
Pasal 110 (1)
Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna;
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tinggi. BAB V DEPUTI II BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 111
Deputi II adalah unsur pelaksana Meneg PDT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg PDT. Pasal 112 Deputi II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan infrastruktur. Pasal 113 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Deputi II menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan infrastruktur yang meliputi transportasi, informasi dan telekomunikasi, sosial, ekonomi dan energi; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang peningkatan infrastruktur yang meliputi transportasi, informasi dan telekomunikasi, sosial, ekonomi dan energi; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah serta kegiatan di bidang peningkatan infrastruktur yang meliputi transportasi, informasi dan telekomunikasi, sosial, ekonomi dan energi; d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, LPND dan lembaga lain yang terkait di bidang peningkatan infrastruktur yang meliputi transportasi, informasi dan telekomunikasi, sosial, ekonomi dan energi;
24
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg PDT sesuai dengan bidangnya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 114 Deputi II terdiri dari : a. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Transportasi, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II; b. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II; c. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Sosial, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II; d. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Ekonomi, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II; e. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi, selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/II. Pasal 115 Asisten Deputi 1/II mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi. Pasal 116 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Asisten Deputi 1/II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat, laut dan udara; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat, laut dan udara; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat, laut dan udara; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya. Pasal 117 Asisten Deputi 1/II terdiri dari: a. Bidang Infrastruktur Transportasi Darat; b. Bidang Infrastruktur Transportasi Laut dan Udara. Pasal 118 Bidang Infrastruktur Transportasi Darat mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat.
25
Pasal 119 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Infrastruktur Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat; c. pelaksanan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan
di bidang
infrastruktur
transportasi darat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 120 Bidang Infrastruktur Transportasi Darat terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 121 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur transportasi darat;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur transportasi darat. Pasal 122
Bidang Infrastruktur Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi laut dan udara. Pasal 123 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Infrastruktur Transportasi Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi laut dan udara; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi laut dan udara; c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang
infrastruktur
transportasi laut dan udara; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/II sesuai dengan bidangnya.
26
Pasal 124 Bidang Infrastruktur Transportasi Laut dan Udara terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 125 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur transportasi laut dan udara;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur transportasi laut dan udara. Pasal 126
Asisten Deputi 2/II mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Pasal 127 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Asisten Deputi 2/II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi dan telekomunikasi; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi, dan telekomunikasi; c. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi, dan telekomunikasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya. Pasal 128 Asisten Deputi 2/II terdiri dari: a. Bidang Infrastruktur Pos dan Jaringan Informasi; b. Bidang Infrastruktur Telekomunikasi. Pasal 129 Bidang Infrastuktur Pos dan Jaringan Informasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi. Pasal 130 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bidang Infrastruktur Pos dan Jaringan Informasi menyelenggarakan fungsi:
27
a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi; c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 2/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 131 Bidang Infrastruktur Pos dan Jaringan Informasi terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 132 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur pos dan jaringan informasi. Pasal 133
Bidang Infrastruktur Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur telekomunikasi. Pasal 134 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Infrastruktur Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur telekomunikasi; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur telekomunikasi; c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur telekomunikasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 2/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 135 Bidang Infrastruktur Telekomunikasi terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi.
28
Pasal 136 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data kebijakan di bidang infrastruktur telekomunikasi;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur telekomunikasi. Pasal 137
Asisten Deputi 3/II mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur sosial. Pasal 138 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 137, Asisten Deputi 3/II menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan dan permukiman; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan dan permukiman; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan dan permukiman; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya. Pasal 139 Asisten Deputi 3/II terdiri dari: a. Bidang Infrastruktur Pendidikan; b. Bidang Infrastruktur Kesehatan dan Permukiman. Pasal 140 Bidang Infrastruktur Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pendidikan. Pasal 141 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, Bidang Infrastruktur Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pendidikan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pendidikan;
29
c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pendidikan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 3/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 142 Bidang Infrastruktur Pendidikan terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi.
Pasal 143 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur pendidikan;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur pendidikan. Pasal 144
Bidang Infrastruktur Kesehatan dan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur kesehatan dan permukiman. Pasal 145 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bidang Infrastuktur Kesehatan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kesehatan dan permukiman; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kesehatan dan permukiman; c. pelaksanan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kesehatan dan permukiman; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 3/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 146 Bidang Infrastruktur Kesehatan dan Permukiman terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 147 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur kesehatan dan permukiman;
30
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur kesehatan dan permukiman. Pasal 148
Asisten Deputi 4/II mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur ekonomi. Pasal 149 Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 148, Asisten Deputi 4/II menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang infrastruktur industri dan perdagangan, dan pertanian; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur industri dan perdagangan, dan pertanian; c. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur industri dan perdagangan, dan pertanian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya. Pasal 150 Asisten Deputi 4/II terdiri dari: a. Bidang Infrastruktur Industri dan Perdagangan; b. Bidang Infrastruktur Pertanian. Pasal 151 Bidang Infrastruktur Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang Infrastruktur Industri dan Perdagangan. Pasal 152 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 151, Bidang Infrastruktur Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur industri dan perdagangan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur industri dan perdagangan; c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur industri dan perdagangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 4/II sesuai dengan bidangnya.
31
Pasal 153 Bidang Infrastruktur Industri dan Perdagangan terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 154 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur industri dan perdagangan;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur industri dan perdagangan. Pasal 155
Bidang Infrastruktur Pertanian, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pertanian. Pasal 156 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bidang Infrastruktur Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pertanian; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pertanian; c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur pertanian; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 4/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 157 Bidang Infrastruktur Pertanian terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 158 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur pertanian;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur pertanian. Pasal 159
32
Asisten Deputi 5/II mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur energi. Pasal 160 Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Asisten Deputi 5/II menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang infrastruktur kelistrikan, migas dan energi alternatif; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur kelistrikan, migas dan energi alternatif; c. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur kelistrikan, migas dan energi alternatif; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II sesuai dengan bidangnya. Pasal 161 Asisten Deputi 5/II terdiri dari : a. Bidang Infrastruktur Kelistrikan; b. Bidang Infrastruktur Migas dan Energi Alternatif. Pasal 162 Bidang Infrastruktur Kelistrikan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kelistrikan. Pasal 163 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 162, Bidang Infrastruktur Kelistrikan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kelistrikan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kelistrikan; c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur kelistrikan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 164 Bidang Infrastruktur Kelistrikan terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi.
33
Pasal 165 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur kelistrikan;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur kelistrikan. Pasal 166
Bidang Infrastruktur Migas dan Energi Alternatif, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur migas dan energi alternatif. Pasal 167 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, Bidang Infrastruktur Migas dan Energi Alternatif menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur migas dan energi alternatif; b. pelaksanan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur migas dan energi alternatif; c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur migas dan energi alternatif; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/II sesuai dengan bidangnya. Pasal 168 Bidang Infrastruktur Migas dan Energi Alternatif terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 169 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang infrastruktur migas dan energi alternatif;
(2)
Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dengan memanfaatkan data hasil analisis di bidang infrastruktur migas dan energi alternatif.
34
BAB VI DEPUTI III BIDANG PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 170 Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg PDT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg PDT. Pasal 171 Deputi III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha. Pasal 172 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 171, Deputi III menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha yang meliputi urusan investasi, pemberdayaan masyarakat di sekitar industri, usaha mikro, kecil dan menengah serta kemitraan usaha dan pengembangan pariwisata; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha yang meliputi urusan investasi, pemberdayaan masyarakat di sekitar industri, usaha mikro, kecil dan menengah serta kemitraan usaha dan pengembangan pariwisata; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha yang meliputi urusan investasi, pemberdayaan masyarakat di sekitar industri, usaha mikro, kecil dan menengah serta kemitraan usaha dan pengembangan pariwisata. d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga terkait; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg PDT sesuai dengan bidangnya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 173 Deputi III terdiri dari : 1.
Asisten Deputi Urusan Investasi, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/III;
35
2. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Industri, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/III; 3. Asisten Deputi Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/III; 4. Asisten Deputi Urusan Kemitraan Usaha, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/III; 5. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Pariwisata, selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/III. Pasal 174 Asisten Deputi 1/III mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi. Pasal 175 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 174, Asisten Deputi 1/III menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang promosi investasi, insentif investasi dan pembiayaan dan program pembinaan dan pengembangan investasi; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi investasi, insentif investasi dan pembiayaan; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi investasi, insentif investasi dan pembiayaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya. Pasal 176 Asisten Deputi 1/III terdiri dari : a. Bidang Promosi Investasi; b. Bidang Insentif Investasi dan Pembiayaan.
Pasal 177 Bidang Promosi Investasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang promosi investasi. Pasal 178 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 177, Bidang Promosi Investasi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang promosi dan potensi investasi; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang promosi dan potensi investasi;
36
c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang promosi dan potensi investasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 179 Bidang Promosi Investasi terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis Potensi; b. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis Promosi. Pasal 180 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang potensi investasi;
(2)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi investasi. Pasal 181
Bidang Insentif Investasi dan Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang insentif investasi dan pembiayaan. Pasal 182 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 181, Bidang Insentif Investasi dan pembiayaan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang insentif investasi dan pembiayaan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang insentif investasi dan pembiayaan; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang insentif investasi dan pembiayaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 183 Bidang Insentif Investasi dan Pembiayaan terdiri dari : a. Sub Bidang Insentif Fiskal dan Non Fiskal; b. Sub Bidang Pembiayaan Investasi. Pasal 184 (1)
Sub Bidang Insentif Fiskal dan Non Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan di bidang insentif fiskal dan non fiskal;
37
(2)
Sub Bidang Pembiayaan Investasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan
penyusunan dan evaluasi pelaksanan kebijakan di bidang pembiayaan investasi; Pasal 185 Asisten Deputi 2/III mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di sekitar industri. Pasal 186 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, Asisten Deputi 2/III menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang industri pertambangan, kehutanan, pertanian, kelautan dan pengolahan dan program pembinaan dan pengembangan masyarakat di sekitar industri; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang industri pertambangan, kehutanan, pertanian, kelautan dan pengolahan; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang industri pertambangan, kehutanan, pertanian, kelautan dan pengolahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya. Pasal 187 Asisten Deputi 2/III terdiri dari : a. Bidang Industri Pertambangan dan Kehutanan; b. Bidang Industri Pertanian, Kelautan dan Pengolahan; Pasal 188 Bidang Industri Pertambangan dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang industri pertambangan dan kehutanan. Pasal 189 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 188, Bidang Industri Pertambangan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang industri pertambangan daan kehutanan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang industri pertambangan dan kehutanan; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang industri pertambangan dan kehutanan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 2/III sesuai dengan bidangnya.
38
Pasal 190 Bidang Industri Pertambangan dan Kehutanan terdiri dari : a. Sub Bidang Industri Pertambangan; b. Sub Bidang Industri Kehutanan. Pasal 191 (1)
Sub Bidang Industri Pertambangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan
penyusunan dan evaluasi pelaksanaan di bidang industri pertambangan; (2)
Sub Bidang Industri Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanan kebijakan di bidang industri kehutanan. Pasal 192
Bidang Industri Pertanian, Kelautan dan Pengolahan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang industri pertanian, kelautan dan pengolahan. Pasal 193 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 192, Bidang Industri Pertanian, Kelautan dan Pengolahan, menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang industri pertanian, kelautan dan pengolahan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang industri pertanian, kelautan dan pengolahan; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang industri pertanian, kelautan dan pengolahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 194 Bidang Industri Pertanian, Kelautan dan Pengolahan terdiri dari : a. Sub Bidang Industri Pertanian dan Kelautan; b. Sub Bidang Industri Pengolahan. Pasal 195 (1)
Sub Bidang Industri Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan di bidang industri pertanian dan kelautan;
(2)
Sub Bidang Industri Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanan kebijakan di bidang industri pengolahan;
39
Pasal 196 Asisten Deputi 3/III mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasal 197 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, Asisten Deputi 3/III menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang UMKM; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang UMKN; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang UMKM; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya. Pasal 198 Asisten Deputi 3/III terdiri dari : a. Bidang Usaha Mikro; b. Bidang Usaha Kecil; c. Bidang Usaha Menengah. Pasal 199 Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang usaha mikro. Pasal 200 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
pasal
199,
Bidang
Usaha
Mikro
menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang usaha mikro; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang usaha mikro; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang usaha mikro; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 3/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 201 Bidang Usaha Mikro terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Pemanfaatan. Pasal 202
40
(1)
Sub Bidang Indentifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan
identifikasi dan analisis data di bidang usaha mikro; (2)
Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan hasil identifikasi dan analisis di bidang usaha mikro; Pasal 203
Bidang Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang usaha mikro. Pasal 204 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
pasal
203,
Bidang
Usaha
Kecil
menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang usaha kecil; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang usaha kecil; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang usaha kecil; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 205 Bidang Usaha Kecil terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Pemanfaatan. Pasal 206 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan
penyusunan dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan analisis data usaha kecil; (2)
Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan hasil identifikasi dan analisis di bidang usaha kecil. Pasal 207
Bidang Usaha Menengah mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang usaha menengah. Pasal 208 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 207, Bidang Usaha Menengah menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang usaha menengah; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang usaha menengah;
41
c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang usaha menengah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 3/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 209 Bidang Usaha Menengah terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Pemanfaatan. Pasal 210 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan
penyusunan dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan analisis data usaha menengah; (2)
Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan hasil identifikasi dan analisis di bidang usaha menengah. Pasal 211
Asisten Deputi 4/III mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha.
Pasal 212 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 211, Asisten Deputi 4/III menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang kemitraan usaha; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya. Pasal 213 Asisten Deputi 4/III terdiri dari : a. Bidang Kerjasama Permodalan; b. Bidang Kerjasama Produksi dan Perdagangan; Pasal 214 Bidang Kerjasama Permodalan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama permodalan.
42
Pasal 215 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 214, Bidang Kerjasama Permodalan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama permodalan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang kerjasama permodalan; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang kerjasama permodalan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 4/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 216 Bidang Kerjasama Permodalan terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Pemanfaatan. Pasal 217 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan analisis data kerjasama permodalan;
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan hasil identifikasi dan analisis di bidang kerjasama permodalan. Pasal 218
Bidang Kerjasama Produksi dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama produksi dan perdagangan.
Pasal 219 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 218, Bidang Kerjasama Produksi dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang produksi dan perdagangan; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang produksi dan perdagangan; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang produksi dan perdagangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 4/III sesuai dengan bidangnya.
43
Pasal 220 Bidang Kerjasama Produksi dan Perdagangan terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Pemanfaatan. Pasal 221 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan
penyusunan dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan analisis data kerjasama produksi dan perdagangan; (2)
Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan hasil identifikasi dan analisis di bidang kerjasama produksi dan perdagangan. Pasal 222
Asisten Deputi 5/III mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata. Pasal 223 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
222,
Asisten
Deputi
5/III
menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata; b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi III sesuai dengan bidangnya. Pasal 224 Asisten Deputi 5/III terdiri dari : a. Bidang Promosi Pariwisata; b. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata; Pasal 225 Bidang Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang promosi pariwisata. Pasal 226 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 225, Bidang Promosi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
44
a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang promosi pariwisata; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang promosi pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang promosi pariwisata; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/III sesuai dengan bidangnya.
Pasal 227 Bidang Promosi Pariwisata terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis; b. Sub Bidang Pemanfaatan. Pasal 228 (1)
Sub Bidang Indentifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang promosi pariwisata;
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan hasil identifikasi dan analisis di bidang promosi pariwisata;
Pasal 229 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama dan pengembangan pariwisata. Pasal 230 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 229, Bidang Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama dan pengembangan pariwisata; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis data untuk penyusunan kebijakan di bidang kerjasama dan pengembangan pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi, analisis untuk penyusunan kebijakan di bidang kerjasama dan pengembangan pariwisata; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/III sesuai dengan bidangnya. Pasal 231 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis;
45
b. Sub Bidang Pemanfaatan.
Pasal 232 (1)
Sub Bidang Indentifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis data di bidang kerjasama dan pengembangan pariwisata;
(2)
Sub Bidang Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan hasil identifikasi dan analisis di bidang kerjasama dan pengembangan pariwisata.
BAB VII DEPUTI IV BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 233 Deputi IV adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg PDT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Meneg PDT. Pasal 234 Deputi IV mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya.
Pasal 235 Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
234,
Deputi
IV
menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial budaya; c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga sosial dan budaya; d. melaksanakan hubungan kerja di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga yang terkait; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Meneg PDT sesuai dengan bidangnya.
46
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 236 Deputi IV terdiri dari : a. Asisten Deputi Urusan Lembaga Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/IV ; b. Asisten Deputi Urusan Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Adat, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/IV ; c. Asisten Deputi Urusan Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/IV ; d. Asisten Deputi Urusan Lembaga Pemberdayaan Perempuan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/IV ; e. Asisten Deputi Urusan Lembaga Seni dan Budaya, selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/IV. Pasal 237 Asisten Deputi 1/IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis dan pelaporan serta hubungan kerja di bidang pemuda dan olahraga dengan lembaga terkait. Pasal 238 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Asisten Deputi 1/IV melaksanakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan; b. koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan; c. pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan keolahragaan; d. penyiapan hubungan kerja di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Pasal 239 Asisten Deputi 1/IV terdiri dari : a. Bidang Kelembagaan Pemuda ; b. Bidang Kelembagaan Olahraga. Pasal 240 Bidang Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi kegiatan di bidang kelembagaan pemuda.
47
Pasal 241 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 240, Bidang Kelembagaan Pemuda mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemuda; b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan di bidang kelembagaan pemuda; Pasal 242 Bidang Kelembagaan Pemuda terdiri dari : a. Sub Bidang Identifikasi dan Analisis ; b. Sub Bidang Pemanfaatan. Pasal 243 (1)
Sub Bidang Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kelembagaan pemuda;
(2)
Sub Bidang Pemanfataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfataan kelembagaan pemuda. Pasal 244
Bidang Kelembagaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan, program, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi kegiatan di bidang kelembagaan olahraga. Pasal 245 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 244, Bidang Kelembagaan Olahraga mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan olahraga; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kelembagaan olahraga; c. pengumpuan
dan
pengolahan
data
serta
penyiapan
bahan
untuk
meningkatkan
pengembangan kelembagaan olahraga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/IV sesuai dengan bidangnya. Pasal 246
48
Bidang Kelembagaan Olahraga terdiri dari : a. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Olahraga ; b. Sub Bidang Kualitas Lembaga Olahraga. Pasal 247 (1)
Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga olahraga;
(2)
Sub Bidang Kualitas Lembaga Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas lembaga olahraga. Pasal 248
Asisten Deputi 2/IV mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan dan program bidang pembinaan lembaga keagamaan dan adat. Pasal 249 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Asisten Deputi 2/IV melaksanakan fungsi : a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang keagamaan dan adat; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan dan adat; c. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keagamaan dan adat; d. penyiapan hubungan kerja di bidang keagamaan dan adat. Pasal 250 Asisten Deputi 2/IV terdiri dari : a. Bidang Lembaga Keagamaan: b. Bidang Lembaga Adat. Pasal 251 Bidang Lembaga Keagamaan mempunyai tugas menganalisis bahan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga keagamaan. Pasal 252 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 251, Bidang Lembaga Keagamaan mempunyai fungsi: a. penganalisaan bahan penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga keagamaan;
49
b. pengolahan data dan informasi di bidang pemberdayaan lembaga keagamaan; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga keagamaan. Pasal 253 Bidang Lembaga Keagamaan terdiri dari: a. Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama; b. Sub Bidang Peningkatan Kerjasama Keagamaan. Pasal 254 a. Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kerukunan antar umat beragama; b. Sub Bidang Peningkatan Kerjasama Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kualitas kerjasama keagamaan. Pasal 255 Bidang Lembaga Adat mempunyai tugas menganalisis bahan penyusunan kebijakan di bidang lembaga adat. Pasal 256 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 255, Bidang Lembaga Adat mempunyai fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga adat; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga adat; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang lembaga dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga yang terkait. Pasal 257 Bidang Lembaga Adat terdiri dari: a. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Terpencil; b. Sub Bidang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
50
Pasal 258 (1)
Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Terpencil mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan masyarakat terpencil;
(2)
Sub Bidang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat adat terpencil. Pasal 259
Asisten Deputi 3/IV mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun kebijakan program bidang lembaga pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pasal 260 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Asisten Deputi 3/IV mempunyai fungsi: a. penyiapan dan penyusunan kebijakan bidang lembaga pendidikan masyarakat dan lembaga kesehatan masyarakat; b. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program lembaga pendidikan masyarakat dan lembaga kesehatan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama mengenai lembaga sosial dan budaya di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program lembaga pendidikan masyarakat dan lembaga kesehatan masyarakat . Pasal 261 Asisten Deputi 3/IV terdiri dari: a. Bidang Lembaga Pendidikan Masyarakat; b. Bidang Lembaga Kesehatan Masyarakat. Pasal 262 Bidang Lembaga Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan program dan pemantauan serta koordinasi kegiatan mengenai pendidikan dan kesehatan masyarakat. yang terkait dengan bidang lembaga pendidikan masyarakat. Pasal 263 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 262, Bidang Lembaga Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan di bidang lembaga pendidikan masyarakat;
51
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program di bidang lembaga pendidikan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan di bidang lembaga pendidikan masyarakat; Pasal 264 Bidang Lembaga Pendidikan Masyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Pendidikan Kursus; b. Sub Bidang Pendidikan Kesetaraan. Pasal 265 (1)
Sub Bidang Pendidikan Kursus mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang lembaga pendidikan kursus;
(2)
Sub Bidang Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang lembaga pendidikan kesetaraan. Pasal 266
Bidang Lembaga Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan program dan pemantauan serta koordinasi kegiatan mengenai pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terkait dengan bidang lembaga kesehatan masyarakat. Pasal 267 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 266, Bidang Lembaga Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga kesehatan masyarakat; b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan di bidang lembaga kesehatan masyarakat. Pasal 268 Bidang Lembaga Kesehatan Masyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat; b. Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
52
Pasal 269 (1)
Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat;
(2)
Sub Bidang Peningkatan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang kesehatan lingkungan. Pasal 270
Asisten Deputi 4/IV mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun kebijakan program di bidang lembaga pemberdayaan perempuan. Pasal 271 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Asisten Deputi 4/IV mempunyai fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan perempuan; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga pemberdayaan perempuan; c. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga pemberdayaan perempuan; d. penyiapan hubungan kerja di bidang lembaga pemberdayaan perempuan. Pasal 272 Asisten Deputi 4/IV terdiri dari: a. Bidang Kesejahteraan Ibu; b. Bidang Kesejahteraan Anak. Pasal 273 Bidang Kesejahteraan Ibu mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan program dan pemantauan serta penyiapan koordinasi kegiatan mengenai lembaga kesejahteraan ibu yang terkait dengan bidang peningkatan sosial ekonomi perempuan. Pasal 274 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 273, Bidang Kesejahteraan Ibu mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan dalam pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan ibu; b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan di bidang kesejahteraan ibu.
53
Pasal 275 Bidang Kesejahteraan Ibu terdiri dari: a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Ibu; b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Ibu. Pasal 276 (1)
Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Ibu mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang peningkatan sosial ekonomi perempuan;
(2)
Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Ibu mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang peningkatan sosial ekonomi perempuan. Pasal 277
Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan program dan pemantauan serta koordinasi kegiatan mengenai pemberdayaan perempuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pasal 278 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 277, Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan anak; b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan di bidang kesejahteraan anak; Pasal 279 Bidang Kesejahteraan Anak terdiri dari: a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak; b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Anak. Pasal 280 (1)
Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang kesejahteraan anak;
54
(2)
Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Anak mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis data untuk bahan penyusunan kebijakan, program dan fasilitasi pelaksanaan di bidang kesejahteraan anak. Pasal 281
Asisten Deputi 5/IV mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun kebijakan program di bidang lembaga seni dan budaya. Pasal 282 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 281, Asisten Deputi 5/IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan kebijakan program dan pembinaan lembaga seni dan budaya dan kerjasama lembaga seni dan budaya; b. pemantauan pelaksanaan kebijakan program pembinaan dan pelestarian lembaga seni dan budaya serta kerjasama lembaga seni dan budaya; c. evalusi dan pelaporan pelaksanaan kebijakaan program pembinaan dan pelestarian lembaga seni dan budaya serta kerjasama lembaga seni dan budaya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi IV sesuai dengan bidangnya. Pasal 283 Asisten Deputi 5/IV terdiri dari: a. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya; b. Bidang Pelestarian Seni dan Budaya. Pasal 284 Bidang Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas penyusunan kebijakan di bidang pembinaan seni dan budaya. Pasal 285 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, bidang pembinaan seni dan budaya menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan seni dan budaya.; b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan untuk meningkatkan pembinaan seni dan budaya.; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan seni dan budaya.; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/IV sesuai dengan bidangnya.
55
Pasal 286 Bidang Pembinaan Seni dan Budaya terdiri dari: a. Sub Bidang Pembinaan Kesenian; b. Sub Bidang Kebudayaan. Pasal 287 (1)
Sub Bidang Pembinaan Kesenian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian;
(2)
Sub Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Pasal 288
Bidang Pelestarian Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pelestarian seni dan budaya. Pasal 289 Dalam malaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Bidang Pelestarian Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pelestarian seni dan budaya; b. pengumpulan dan pengolahan serta penyiapan bahan untuk peningkatan kapasitas pelestarian seni dan budaya; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanan kebijakan program pelestarian seni dan budaya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 5/IV sesuai dengan bidangnya. Pasal 290 Bidang Pelestarian Seni dan Budaya terdiri dari: a. Sub Bidang Promosi Seni dan Budaya; b. Sub Bidang Peningkatan Kerjasama Seni dan Budaya. Pasal 291 (1)
Sub Bidang Promosi Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan promosi seni dan budaya;
(2)
Sub Bidang Peningkatan Kerjasama Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan kebijakan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kerjasama seni dan budaya.
56
BAB VIII DEPUTI V BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 292 Deputi V adalah unsur pelaksana Meneg PDT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Meneg PDT. Pasal 293 Deputi V mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah khusus. Pasal 294 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Deputi V menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah khusus ; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan daerah khusus ; d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang pengembangan daerah dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lain yang terkait. e. pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Meneg PDT sesuai dengan bidangnya Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 295 Deputi V terdiri dari : a. Asisten Deputi Urusan Wilayah Perbatasan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/V; b. Asisten Deputi Urusan Daerah Rawan Bencana dan Pasca Konflik, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/V; c. Asisten Deputi Urusan Perdesaan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/V;
57
d. Asisten Deputi Urusan Kawasan Andalan dan Cepat Tumbuh, selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/V; e. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Antar Daerah dan Regional, selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/V. Pasal 296 Asisten Deputi 1/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan hubungan kerja di bidang urusan wilayah perbatasan. Pasal 297 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Asisten Deputi 1/V menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan program sosial ekonomi, politik dan keamanan; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan program sosial ekonomi, politik dan keamanan; c. pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan program sosial ekonomi, politik dan keamanan; d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengembangan program sosial, ekonomi, politik dan keamanan.
Pasal 298 Asisten Deputi 1/V terdiri dari: a. Bidang Politik dan Keamanan b. Bidang Sosial Ekonomi. Pasal 299 Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang politik dan keamanan. Pasal 300 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Politik dan Keamanan, menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang daerah perbatasan darat ;
58
b. pemantauan analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang daerah perbatasan laut. Pasal 301 Bidang Politik dan Keamanan terdiri dari: a. Sub Bidang Daerah Perbatasan Darat; b. Sub Bidang Daerah Perbatasan Laut. Pasal 302 (1)
Sub Bidang Daerah Perbatasan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi di bidang daerah perbatasan darat;
(2)
Sub Bidang Daerah Perbatasan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi di bidang daerah perbatasan laut. Pasal 303
Bidang Sosial Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang sosial ekonomi. Pasal 304 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Bidang Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang daerah perbatasan darat; b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang daerah perbatasan laut. c. pengumpulan data dan pengolahan data serta penyiapan bahan untuk pemberdayaan sosial ekonomi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 1/V sesuai dengan bidangnya. Pasal 305 Bidang Sosial Ekonomi terdiri dari : a. Sub Bidang Daerah Perbatasan Darat; b. Sub Bidang Daerah Perbatasan Laut. Pasal 306 (1)
Sub Bidang Daerah Perbatasan Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi di bidang daerah perbatasan darat;
59
(2)
Sub Bidang Daerah Perbatasan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi di bidang daerah perbatasan laut. Pasal 307
Asisten Deputi 2/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan hubungan kerja di bidang urusan daerah rawan bencana dan pasca konflik. Pasal 308 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Asisten Deputi 2/V menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penyiapan perumusan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana dan pasca konflik; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan penataan struktur kehidupan ekonomi, idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana dan pasca konflik; c. pemantauan, analisis, evaluasi pelaksanaan penataan struktur kehidupan ekonomi, idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana dan pasca konflik; d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penataan sturuktur kehidupan ekonomi, ideologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana dan pasca konflik. Pasal 309 Asisten Deputi 2/V terdiri dari: a. Bidang Daerah Rawan Bencana; b. Bidang Daerah Pasca Konflik Pasal 310 Bidang Daerah Rawan Bencana, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana. Pasal 311 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bidang Daerah Rawan Bencana menyelenggarakan fungsi:
60
a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi, pelaksanaan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, ideologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana; b. pemantauan, analisis dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan penyususnan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana; Pasal 312 Bidang Daerah Rawan Bencana terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur; b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 313 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, di kawasan daerah rawan bencana ;
(2)
Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan struktur idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah rawan bencana . Pasal 314
Bidang Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah pasca konflik. Pasal 315 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Bidang Urusan Daerah Pasca Konflik menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, ideologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah pasca konflik; b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah pasca konflik. Pasal 316 Bidang Daerah Pasca Konflik terdiri dari :
61
a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur; b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 317 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan struktur kehidupan ekonomi, di kawasan daerah pasca konflik;
(2)
Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan struktur idiologi, sosial budaya serta pertahanan keamanan di kawasan daerah pasca konflik. Pasal 318
Asisten Deputi 3/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan hubugan kerja di bidang urusan perdesaan. Pasal 319 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Asisten Deputi 3/V menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat I, II, dan III; b. penyiapan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat I, II, dan III; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat I, II dan III; d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemberdayaan masyarakat I, II, III. Pasal 320 Asisten Deputi 3/V terdiri dari: 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat I; 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat II; 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat III. Pasal 321 Bidang Pemberdayaan Masyarakat I mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat I (Sumatera, Jawa, Bali, NTB).
62
Pasal 322 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Bidang Pemberdayaan Masyarakat I, menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program di bidang pemberdayaan masyarakat I; b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pengembangan program di bidang pemberdayaan masyarakat I; Pasal 323 Bidang Pemberdayaan Masyarakat I terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur. Pasal 324 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan ekonomi;
(2)
Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan infrastruktur.
Pasal 325 Bidang Pemberdayaan Masyarakat II mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat II (Kalimantan, Sulawesi). Pasal 326 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Bidang Pemberdayaan Masyarakat II menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program di bidang pemberdayaan masyarakat II; b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pengembangan program di bidang pemberdayaan masyarakat II;
63
Pasal 327 Bidang Pemberdyaan Masyarakat II terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur. Pasal 328 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan ekonomi;
(2)
Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan infrastruktur. Pasal 329
Bidang Pemberdayaan Masyarakat III mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat III (Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua). Pasal 330 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Bidang Pemberdayaan Masyarakat III menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan program di bidang pemberdayaan masyarakat III; b. pemantauan, analisisn dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pengembangan program di bidang pemberdayaan masyarakat III; Pasal 331 Bidang Pemberdayaan Masyarakat III terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Pasal 332 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan dan koordinasi
64
pelaksanaan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan ekonomi; (2)
Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan infrastruktur. Pasal 333
Asisten Deputi 4/V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan hubungan kerja di bidang kawasan andalan dan cepat tumbuh. Pasal 334 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Asisten Deputi 4/V menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan program di bidang kawasan andalan dan kawasan cepat tumbuh; b. penyiapan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
pengembangan
program
di
bidang
pengembangan kawasan andalan dan kawasan cepat tumbuh; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program di bidang kawasan andalan dan kawasan cepat tumbuh; d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengembangan kawasan andalan dan kawasan cepat tumbuh; Pasal 335 Asisten Deputi 4/V terdiri dari: a. Bidang Kawasan Andalan; b. Bidang Kawasan Cepat Tumbuh Pasal 336 Bidang Kawasan Andalan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan andalan. Pasal 337 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Bidang Kawasan Andalan, menyelenggarakan fungsi:
65
a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program di bidang kawasan andalan; b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan program di bidang pengembangan ekonomi dan infrastruktur dan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi 4/V sesuai dengan bidangnya. Pasal 338 Bidang Kawasan Andalan terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur; b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 339 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan ekonomi dan infrastruktur;
(2)
Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 340
Bidang Kawasan Cepat Tumbuh mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan cepat tumbuh. . Pasal 341 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bidang Kawasan Cepat Tumbuh, menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan program di bidang pengembangan ekonomi dan infrastruktur dan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat; b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi koordinasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program di bidang pengembangan ekonomi dan infrastruktur dan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat;
66
Pasal 342 Bidang Kawasan Cepat Tumbuh terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur; b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 343 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan ekonomi dan infrastruktur;
(2)
Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 344
Asisten Deputi 5/V mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan hubungan kerja di bidang kerjasama antar daerah dan regional. Pasal 345 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Asisten Deputi 5/V menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan program di bidang kerjasama antar daerah dan kerjasama regional; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program di bidang kerjasama antar daerah dan kerjasama regional; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program kerjasama antar daerah dan kerjasama regional; d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja di bidang pengembangan program kerjasama antar daerah dan kerjasama regional. Pasal 346 Asisten Deputi 5/V terdiri dari: a. Bidang Kerjasama Antar Daerah; b. Bidang Kerjasama Regional.
67
Pasal 347 Bidang Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama antar daerah. Pasal 348 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Bidang Kerjasama Antar Daerah, menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program di bidang kerjasama antar daerah; b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang
pengembangan
ekonomi
dan
infrastruktur
dan
pengembangan
SDM
dan
pemberdayaan masyarakat; Pasal 349 Bidang Kerjasama Antar Daerah terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur; b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 350 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan ekonomi dan infrastruktur;
(2)
Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 351
Bidang Kerjasama Regional mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kerjasama regional Pasal 352 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Kerjasama Regional, menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan program di bidang kerjasama regional;
68
b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang
pengembangan
ekonomi
dan
infrastruktur
dan
pengembangan
SDM
dan
pemberdayaan masyarakat; Pasal 353 Bidang Kerjasama Regional terdiri dari : a. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur; b. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 354 (1)
Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan ekonomi dan infrastruktur;
(2)
Sub Bidang Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan program, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat.
69
BAB IX INSPEKTORAT Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 355 (1)
Inspektorat adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg PDT;
(2)
Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Pasal 356
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara PDT melalui Sekretaris Menteri. Pasal 357 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 356, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Meneg PDT; c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; d. penyusunan laporan hasil pengawasan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 358 Inspektorat terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Pasal 359 (1)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta kearsipan inspektorat;
70
(2)
Sub Bagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada inspektur dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha. Pasal 360
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas menggerakkan dan atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan;
(2)
Kelompok Jabatan Auditor dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh inspektur;
(3)
Jumlah tenaga fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional auditor diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku BAB X STAF AHLI Pasal 361
(1)
Staf Ahli adalah unsur pembantu Meneg PDT dibidang keahlian tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Meneg PDT;
(2)
Staf Ahli memberikan telaahan mengenai masalah tertentu kepada Meneg PDT sesuai bidangnya. Pasal 362
(1)
Staf Ahli terdiri dari: a. Staf Ahli Bidang Ekonomi; b. Staf Ahli Bidang Politik; c. Staf Ahli Bidang Hukum; d. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; e. Staf Ahli Bidang Sarana dan Prasarana Umum.
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Staf Ahli Meneg PDT didukung oleh Sekretariat Meneg PDT; (3) Meneg PDT dapat menunjuk koordinator Staf Ahli Meneg PDT. Pasal 363 (1)
Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi;
(2)
Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik;
(3)
Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum;
71
(4)
Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi;
(5)
Staf Ahli Bidang Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sarana dan prasarana umum. BAB XI TATA KERJA Pasal 364
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Menteri Negara, para Deputi, para Staf Ahli, para Kepala Biro, para Asdep serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Meneg PDT maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 365 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar pimpinan yang bersangkutan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 366 Dalam melaksanakan tugasnya, para Pejabat di lingkungan Kementerian Negara PDT mengadakan hubungan dengan lembaga/Instansi kenegaraan, kemasyarakatan dan perorangan baik resmi maupun tidak resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 367 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara PDT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 368 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara PDT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 369
72
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 370 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 371 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pimpinan dibantu oleh beberapa pejabat pimpinan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala. BAB XII PENUTUP Pasal 372 Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Meneg PDT setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. Pasal 373 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2005 Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal SAIFULLAH YUSUF
73
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MENTERI NEGARA Pembangunan Daerah Tertinggal STAF AHLI MENTERI : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi 2. Staf Ahli Bidang Politik 3. Staf Ahli Bidang Hukum 4. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi 5. Staf Ahli Bidang Sarana dan Prasarana Umum
StafAHLI Ahli STAF Menteri MENTERI
SEKRETARIS MENTERI
INSPEKTORAT
BIRO UMUM
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
Sub Bagian Tata Usaha
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR
DEPUTI I BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DEPUTI II BIDANG PENINGKATAN INFRA STRUKTUR
ASDEP URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
ASDEP URUSAN SUMBER DAYA HAYATI
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI
ASDEP URUSAN SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI
DEPUTI III BIDANG PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA
DEPUTI IV BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA
DEPUTI V BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS
ASDEP URUSAN INVESTASI
ASDEP URUSAN LEMBAGA PEMUDA, OLAHRAGA
ASDEP URUSAN WILAYAH PERBATASAN
ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR INDUSTRI
ASDEP URUSAN PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN ADAT
ASDEP URUSAN DAERAH RAWAN BENCANA DAN PASCA KONFLIK
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
ASDEP URUSAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
ASDEP URUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
ASDEP URUSAN PEDALAMAN DAN PERDESAAN
ASDEP URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR EKONOMI
ASDEP URUSAN KEMITRAAN USAHA
ASDEP URUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ASDEP URUSAN KAWASAN ANDALAN DAN CEPAT TUMBUH
ASDEP URUSAN TEKNOLOGI
ASDEP URUSAN INFRASTRUKTUR ENERGI
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
ASDEP URUSAN LEMBAGA SENI DAN BUDAYA
ASDEP URUSAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN REGIONAL
121
DEPUTI I BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
ASISTEN DEPUTI URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG ANALISIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN SUMBER DAYA HAYATI
BIDANG ANALISIS POTENSI
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
SUB BIDANG ANALISIS POTENSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAHLIAN
SUB BIDANG ANALISIS POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN KETERAMPILAN SUB BIDANG PEMANFAATAN KEAHLIAN
BIDANG PENGEMBANGAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI
BIDANG ANALISIS POTENSI
ASISTEN DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PELESTARIAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN TEKNOLOGI
BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN TEKNOLOGI
SUB BIDANG ANALISIS DAN POTENSI SUMBER DAYA ENERGI
SUB BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM
SUB BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN TEKNOLOGI
SUB BIDANG ANALISIS POTENSI SUMBER DAYA MINERAL
SUB BIDANG PELESTARIAN LINGKUNGAN SOSIAL
SUB BIDANG ANALISIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA
BIDANG PEMANFAATAN
BIDANG PEMANFAATAN
BIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI
SUB BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KELAUTAN & PERIKANAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB BIDANG PEMANFAATAN LINGKUNGAN SOSIAL
SUB BIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI TINGGI
BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN HASIL PERTANIAN PERKEBUNAN & KEHUTANAN SUB BIDANG PEMANFAATAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
122
DEPUTI II BIDANG PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
ASISTEN DEPUTI URUSAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
BIDANG INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT
ASISTEN DEPUTI URUSAN INFRASTRUKTUR INFORMASI & TELEKOMUNIKASI
BIDANG INFRASTRUKTUR POS & JARINGAN INFORMASI
ASISTEN DEPUTI URUSAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
BIDANG INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN INFRASTRUKTUR EKONOMI
BIDANG INFRASTRUKTUR INDUSTRI & PERDAGANGAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN INFRASTRUKTUR ENERGI
BIDANG INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
BIDANG INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT & UDARA
BIDANG INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
BIDANG INFRASTRUKTUR KESEHATAN & PERMUKIMAN
BIDANG INFRASTRUKTUR PERTANIAN
BIDANG INFRASTRUKTUR MIGAS & ENERGI ALTERNATIF
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
SUB BIDANG EVALUASI
123
DEPUTI III BIDANG PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA
ASISTEN DEPUTI URUSAN INVESTASI
BIDANG PROMOSI INVESTASI
ASISTEN DEPUTI
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR INDUSTRI
BIDANG INDUSTRI PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
BIDANG USAHA MIKRO
ASISTEN DEPUTI URUSAN KEMITRAAN USAHA
BIDANG KERJASAMA PERMODALAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
BIDANG PROMOSI PARIWISATA
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS POTENSI
SUB BIDANG INDUSTRI PERTAMBANGAN
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS PROMOSI
SUB BIDANG INDUSTRI KEHUTANAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN
BIDANG INSENTIF INVESTASI & PEMBIAYAAN
BIDANG INDUSTRI PERTANIAN KELAUTAN DAN PENGOLAHAN
BIDANG USAHA KECIL
BIDANG KERJASAMA PRODUKSI & PERDAGANGAN
BIDANG KERJASAMA & PENGEMBANGAN PARIWISATA
SUB BIDANG INSENTIF FISKAL & NON FISKAL
SUB BIDANG INDUSTRI PERTANIAN DAN KELAUTAN
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALSIS
SUB BIDANG PEMBIAYAAN INVESTASI
SUB BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PEMANFAATAN
BIDANG USAHA MENENGAH
SUB BIDANG IDENTIFIKASI & ANALISIS SUB BIDANG PEMANFAATAN
124
DEPUTI IV BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIALDAN BUDAYA
ASISTEN DEPUTI URUSAN LEMBAGA PEMUDA DAN OLAH RAGA
BIDANG KELEMBAGAAN PEMUDA
ASISTEN DEPUTI URUSAN PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN ADAT
BIDANG LEMBAGA KEAGAMAAN
ASISTEN DEPUTI URUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN & KESEHATAN MASYARAKAT
BIDANG LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT
SUB BIDANG IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
SUB BIDANG KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
SUB BIDANG PENDIDIKAN KURSUS
SUB BIDANG PEMANFAATAN
SUB BIDANG PENINGKATAN KERJASAMA KEAGAMAAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN KESETARAAN
BIDANG KELEMBAGAAN OLAHRAGA
BIDANG LEMBAGA ADAT
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA OLAHRAGA
SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT TERPENCIL
SUB BIDANG KUALITAS LEMBAGA OLAH RAGA
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
BIDANG LEMBAGA KESEHATAN MASYARAKAT
ASISTEN DEPUTI URUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG KESEHATAN IBU
ASISTEN DEPUTI URUSAN SENI DAN BUDAYA
BIDANG PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA
SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP IBU
SUB BIDANG PEMBINAAN KESENIAN
SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN IBU
SUB BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN
BIDANG KESEJAHTERAAN ANAK
BIDANG PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA
SUB BIDANG PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK
SUB BIDANG PROMOSI SENI DAN BUDAYA
SUB BIDANG PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK
SUB BIDANG PENINGKATAN KERJASAMA SENI DAN BUDAYA
125
DEPUTI V BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS ASISTEN DEPUTI URUSAN WILAYAH PERBATASAN
BIDANG POLITIK & KEAMANAN
SUB BIDANG DAERAH PERBATASAN DARAT SUB BIDANG DAERAH PERBATASAN LAUT
BIDANG SOSIAL EKONOMI
ASISTEN DEPUTI URUSAN DAERAH RAWAN BENCANA DAN PASCA KONFLIK
BIDANG DAERAH RAWAN BENCANA
ASISTEN DEPUTI URUSAN PERDESAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT I
ASISTEN DEPUTI URUSAN KAWASAN ANDALAN DAN CEPAT TUMBUH
BIDANG KAWASAN ANDALAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUB BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG URUSAN DAERAH PASCA KONFLIK
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT II
SUB BIDANG DAERAH PERBATASAN DARAT
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
SUB BIDANG DAERAH PERBATASAN LAUT
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUB BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
BIDANG KAWASAN CEPAT TUMBUH
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ASISTEN DEPUTI URUSAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN REGIONAL
BIDANG KERJASAMA ANTAR DAERAH
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN BIDANG KERJASAMA REGIONAL
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT III
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
SUB BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
126
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEKRETARIS MENTERI NEGARA
BIRO PERENCANAAN DAN KLN
BAGIAN SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA
BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BAGIAN DATA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SUB BAGIAN PENYAJIAN DATA
SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN
BIRO UMUM
BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI
SUB BAGIAN PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA BILATERAL
SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA MULTILATERAL
SUB BAGIAN INFORMASI HUKUM DAN PERPUSTAKAAN
SUB BAGIAN EVALUASI KERJASAMA
BAGIAN KEPEGAWAIAN & TATA USAHA
BAGIAN, KEUANGAN
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB BAGIAN KAS DAN PERBENDAHARAAN
SUB BAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP
SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN
UNIT TATA USAHA PIMPINAN
BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN PENGADAAN
SUB BAGIAN PEMELIHARAAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUB BAGIAN PROTOKOL
SUB BAGIAN DOKUMENTASI
Sub Bagian TU Pimpinan Meliputi : Sub Bagian TU Menteri PDT Sub Bagian TU Sesmeneg Sub Bagian TU Sahli Menteri Sub Bagian TU Deputi I Sub Bagian TU Deputi II Sub Bagian TU Deputi III Sub Bagian TU Deputi IV Sub Bagian TU Deputi V
127