F. Bidang Pertanian
1.
Umum Bidang pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Pamekasan. Perkembangan dua tahun terakhir (1ggg -
2000) sektor memiliki dominasi yang sangat besar. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2OOO dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peran sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pamekasan baik berdasarkan harga konstan dan harga berlaku, capaian prosentasenya dengan sektor sektor lain mampu
-
mencapai 63,670/0 (tahun 1999) dan 63,11o/o (tahun 2000) atas dasar harga berlaku, sedangkan atas harga konstan mencapai 53,44o/o (tahun lggg) dan S2,66vo (tahun 2000).
Kondisi
ini
merupakan potret kekuatan ekonomi
Kabupaten Pamekasan yang sekaligus juga mencerminkan adanya kelemahan di sektor ini. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kenaikan harga dan biaya produksi tidak diimbangi dengan kenaikan produksi, yang teryadi malah sebaliknya, yaitu terjadinya penurunan produksi terutama pada peran sub sektor tanaman bahan makanan dan peternakan. Sektor pertanian ini sebenarnya didominasi oleh peran beberapa sub sektor seperti: 1) tanaman
bahan makanan,
2)
tanaman perkebunan,
perkebunan, 4) kehutanan dan 5) perikanan. 109
3)
Walaupun sektor pertanian memiliki dominasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupat2-p.amekasan, bukan berarti bahwa tidak ada perma{alan }ang dihadapi dari sektor ini. Masalah - masalan y\ay(arus mendapatkan perhatian dan penanganan adalah:
a. Belum optimalnya sentuhan
teknologi
untuk
meningkatkan produksi dan produktifitasnya.
b. Semakin sempitnya lahan pertanian
untuk
mengembangkan dan mempertahankan produksi masing-masing komoditas. Cara pengembangan produksinya yang masih
c. tradisional. d. Masih dominannya
sektor alam dan iklim terhadap produksi masing- masing komoditas dibandingkan
dengan pengaruh tenaga kerja dan teknologi.
e. Lemahnya permodalan, bahkan sebagian besar para petanitidak memiliki akses ke bank. f. Minimnya informasi pasar yang diketahui petani. g. Sikap petani yang masih tradisional dan pasrah terhadap nasib.
Arah Kebijakan
a.
Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan dalam rangka menjamin tersedianya bahan pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat yang terjangkau masyarakat luas, mengurangi ketergantungan bahan pangan dengan tetap memperhatikan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. 110
b.
Mengembangkan kemampuan dan produktifitas usaha tani melalui optimalisasi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Pengembangan agribisnis dan peternakan berdasarkan pemetaan wilayah sesuai dengan kecocokan dan variasi komoditas, ekspansi pasar,
pengembangan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat serta swasta dalam membangun usaha pertanian. d.
Mengembangkan usaha bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan sistem pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem
secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah.
Mengembangkan sistem kebijakan harga komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang merefleksikan dinamika pasar serta merangsang produsen untuk meningkatkan produksinya.
3. Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 3.1. Sektor Pertanian dan Kehutanan Kebijakan Sektor Peftanian dan Kehutanan diarahkan pada : Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan
.
dan holtikultura melalui
intensifikasi
ekstensifikasi dengan peningkatan taraf hidup petani;
111
dan memperhatikan
Pengendalian penggunaan tanah yang tepat sehingga tanah yang berpotensi tanaman perkebunan dan hutan rakyat dapat ditata dan dikembangkan secara optimal;
Pemulihan
lahan kritis/tidak
produktif,
konservasi tanah dan meningkatkan kesuburan lahan;
Meningkatkan luas hutan rakyaUhutan milik
Negara serta pemerataan pembangunan perhutanan dan konservasi tanah seluruh daerah;
Pembinaan usaha kehutanan/perkebunan serta pemerataan pembangunan kehutanan dan konservasi tanah keseluruh daerah;
Meningkatkan kualitas dan produktifitas hasil ternak; I
Pembinaan usaha pasca produksi;
I
Menin gkatkan mutu/performance ternak;
Kemudahan akses informasi dan manajemen teknologi yang tepat dan intensif mengenai
proses produksi, penangkapan
ikan,
pengolahan serta pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
r12
Pengembangan, pemanfaatan, pelestarian sumber daya perikanan (termasuk lahan garam) dan kelautan; Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.
3.1.1. Sub Sektor Pertanian Rakyat Kebijakan
Sub Sektor Pertanian
Rakyat
diarahkan pada pengembangan pertanian rakyat terpadu.
a. Program Pembangunan Pertanian
Rakyat
Terpadu
Kegiatan peningkatan
produktivitas
tanaman pangan dan holtikultura selain komoditas padi, jagung dan kedelai;
Kegiatan perluasan areal
dan
peningkatan mutu intensifikasi melalui pemanfaatan lahan terlantar, lahan kering, tadah hujan dan peningkatan intensitas tanam;
Kegiatan pengembangan
sistem
pembenihan tanaman pangan
dan
holtikultura.;
Kegiatan pengembangan
sistem
perlindungan tanaman pangan dan holtikultura.
ll3
b.
Program Pembangunan Usaha pertanian:
. Kegiatan .
mengoptimalisasikan
merehabilitasi lahan pertanian;
Kegiatan pemantapan
kelembagaan
petani dan kelembagaan
. . '
.
dan
ekonomi
pedesaan; Kegiatan
pengembangan
dan
merehabilitasi pengairan;
sumber daya
air
dan
Kegiatan pengembangan sarana
dan
prasarana pertanian; Kegiatan . pemberdayaan
petani untuk meningkaikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui satu manajemen usaha tani yang benrvawasan agribisnis; Kegiatan pengembangan dan penerapan
teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
c.
Program Diversifikasi pangan dan Gizi
. Kegiatan peningkatan teknologi oleh petani,
penerapan
alih teknologi
spesifik, sistem tanam, pupuk alternatif, dsb;
tt4
Kegiatan pengembangan
komoditas
spesifik lokasi daerah menjadi komoditas unggulan yang diwujudkan melalui bentuk pem binaan sentra-sentra produksi;
Kegiatan pemanfaatan lahan
optimal melalui
secara
penganekaragaman
komoditas untuk meningkatkan
nilai
tambah serta pemenuhan gizi masyarakat;
Kegiatan penggalakan kesadaran akan
kecintaan terhadapn makanan
asli
lndonesia;
Kegiatan peningkatan ragam dan mutu produk pertanian tanaman pangan dan holtikultura
d.
Program Pengembangan Sumber
Daya,
Sarana dan Prasarana
.
Kegiatan pengembangan
komoditas
strategis yang berorientasi pasar dan berurawasan lingkungan
. Kegiatan
;
peningkatan
produktifitas
tanaman pangan dan holtikultura melalui
.
efisibnsi usaha tani;
Kegiatan peningkatan keterkaitan antar sub sistem dalam agribisnis di pedesaan;
115
Kegiatan untuk melakukan konsolidasi
lahan petani yang sempit
sehingga
terwujud kelompok usaha dengan skafa ekonomis dan dikelola secara manajemen perusahaan pertanian;
Kegiatan untuk mendorong tumbuh dan
berkembangnya kemitraan
usaha
agribisnis di daerah;
Kegiatan pengupayaan penyelamatan produksi melalui gerakan penerapan teknologi pasca panen;
Kegiatan untuk melakukan pengkajian
SDM pertanian dan
penyuluhan
pertanian;
Kegiatan untuk melakukan pembinagn kepada petugas pertanian dan petani; Kegiatan pengadaan upaya percontohan
atau praktek lapangan di tempat petani yang sudah berhasil; Kegiatan mengembangkan kelembagaan SDM pertanian;
Kegiatan memberdayakan
SDI\,f
perempuan pedesaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan; Kegiatan memberdayakan generasi muda pertanian;
Kegiatan peningkatan kewirausahaan petani.
ll6
kemandirian
3.1.2. Sub Sektor perkebunan Kebijakan Sub Sektor perkebunan
diarahkan
pada pengembangan perkebunan rakyat terpadu.
a. Program Pembangunan perkebunan Rakyat Terpadu
Kegiatan peningkatan pembangunan sektor perkebunan yang diarahkan pada upaya peningkatan ekspor yang didukung dengan
peremajaan, rehabilitasi
dan
penganekaragaman komoditi.
b. Program Pembangunan Usaha perkebunan
Kegiatan pengendalian harga
komoditi
perkebunan sesuai dengan dinamika pasar serta dapat merangsang peningkatan produksi perkebunan.
c. Program Pengembangan Sarana dan prasarana
Sumber
Daya,
Kegiatan peningkatan peran aktif swasta terutama dalam pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
3.1.3
Sub Sektor peternakan
Kebijakan Sub Sektor peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan rakyat terpadu.
t17
a. Program Pembangu nan
peternakan Terpad u
Kegiatan peningkatan daya dukung wilayah dalam penyediaan pakan ternak. b. Program Pembangunan Usaha peternakan :
'
Kegiatan untuk melakukan pemberdayaan kelembagaan (kelompok tani ternak dan koperasi);
Kegiatan pengusahaan dukungan kredit usaha:
Kegiatan penciptaan
terwujudnya
agroindustri yang berbasis ternak.
c. Program Pengembangan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana
. Kegiatan
pengembangan
kecamatan
Pakong diarahkan pada
prioritas
pengembangan sumber bibit sapi potong;
.
Kegiatan pengembangan Sub \Mlayah Pegantenan kecuali pakong diarahkan pada pengembangan sapi kereman dan unggas;
'
Kegiatan pengembangan Sub wilayah Pamekasan dan Galis diarahkan pada pengembangan aneka ternak.
118
3.1.4. Sub Sektor perikanan Kebijakan Sub Sekfo r perikanan diarahkan pada pengembangan perikanan rakyat terpadu. a. Program pembangunan perikanan Rakyat Terpadu
.
.
Kegiatan pengembangan Komoditas teri pada wilayah Kecamatan pademawu dengan wilayah. penunjang Kecamatan Larangan dan Kecamatan Galis;
Kegiatan pengembangan Komoditas ikan tongkol pada wilayah Kecamatan pasean dengan
.
penunjang
Kecamatan
Batumarmar;
Kegiatan pengembangan komoditas ikan
layang dan kembung pada Kecamatan Tlanakan dengan
.
wilayah
wilayah penunjang Kecamatan pasean; Kegiatan pengembangan komoditas udang windu pada wilayah Kecamatan pademawu
dengan wilayah penunjang Kecamatan
. '
Galis;
Kegiatan pengembangan komoditas rumput laut pada wilayah Kecamatan Tlanakan; Kegiatan pengembangan komoditas ikan lele pada wilayah Kecamatan pamekasan
dengan wilayah penunjang Kecamatan Pademawu.
l19
b. Program Pembangunan Usaha Perikanan Kegiatan pemberdayaan kelompok usaha perikanan;
. '
Kegiatan pengembangan kredit
usaha
perikanan.
c. Program Pengembangan
Sumber
Daya,
Sarana dan Prasarana
Kegiatan pengembangan komoditas unggulan perikanan.
3.1.5. Sub Sektor Kehutanan Kebijakan Sub Sekfor Kehutanan diarahkan pada pengembangan pemanfaatan dan pelestarian hutan.
a. Program Pembangunan
dan
Pembiayaan
Kehutanan
. ' '
Kegiatan penghijauan
dan
kegiatan
konservasi tanah dan air; Kegiatan persutraan alam;
Kegiatan Perlebahan. b. Program Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Kegiatan pengelolaan hutan rakyaUhutan
.
. ' .
milik;
Kegiatan pengelolaan hutan lindung; Kegiatan penYuluhan kehutanan; Kegiatan pengelolaan hasil hutan non kayu.
r20
3.2. Sektor Sumber Daya Air dan lrigasi Kebijakan Sektor Sumber Daya air dan lrigasi diarahkan pada Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya air bagi kepentingan masyarakat.
3.2.1. Sub Sektor Penge;nbangan Sumber Daya Air Kebijakan Sub Sekfor Pengembangan Sumber Daya Air diarahkan pada pengembangan sumber daya air. a. Program Pengembangan dan Konseruasi Sumber Daya Air Kegiatan peningkatan pengelolaan wilayah sungai.
. .
Kegiatan penyelenggaraan
konservasi
sumber air tanah dan permukaan.
b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Kegiatan pembangunan unit sumur pompa; Kegiatan pengembangan sumber air baku; pengembangan jaringan penyediaan air baku; f. Program Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan pengelolaan dan pelestarian daya tampung waduk dan bangunan penampang
. ' . Kejiatan
. .
air;
Kegiatan pelestarian DAS dan alur sungai.
121
3.2.2. Sub Sektor lrigasi Kebijakan Sub Sektor irigasi diarahkan
pada
peduasan jaringan irigasi.
Program Pengembangan
dan
pengelolaan
Jaringan Iigasi Kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi.
G. Bidang
1.
Tenaga Keria
Umum
Di
Kabupaten Pamekasan masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks. Hal ini tidak saja disebabkan karena pertambahan penduduk, tetapi juga disebabkan karena sempitnya lapangan kerja dan usaha sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus integral dengan bidang-bidang lain.
di
Kabupaten pamekasan pada tahun 1999 sebanyak 4.890 orang yang terdiri dari 3.260 laki-laki dan 1.630 perempuan. Berdasarkan kriteria pendidikan, jumlah tenaga kerja terdidik ini menempati persentase yang sangat besar, yaitu tamat SLTp
Jumlah pencari kerja
sebanyak 314 orang, SLTA sebanyak 2.319 orang,
Sarjana Muda sebanyak 314 orang dan Sarjana sebanyak 1.7SAorang.
122
Pada umumnya jumlah tenaga kerja terdidik ini minat untuk menjadi pegawai Negeri menduduki rangking
teratas, kedua sektor swasta, setelah
itu, sektor perdagangan; sedangkan untuk sektor pertanian sudah tidak diminati- Dari jumrah ini yang mampu ditempatkan
pada sektor-sektor pekerjaan hanya sebanyak 5g5 orang. Jumlah ini semakin diperparah dengan terbatasnya lapangan pekerjaan di desa karena sempitnya lahan pertanian yang dimiliki masyarakat. 2.
3.
Arah Kebijakan a. Memperluas lapangan kerja bagi tenaga pencari kerja dan menurunkan angka pengangguran.
b.
Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja agar
c. d'
mampu bersaing di era global, Meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Memperkuat perrindungan hukum bagi hak-hak azasi pencari kerja.
Kebijakan, Program dan Kegiatan prioritas Daerah 3.1. Sektor Tenaga Kerja Kebijakan Sektor Tenaga Kerja diarahkan pada : . Meningkatkan SDM (ketrampilan, etos kerja, mental spiritual dan budi pekerti). . Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas kerja; . Pemberdayaan tenaga kerja (tenaga kerja
.
mandiri). Perlindungan terhadap hak_hak tenaga kerja. 123
a. Program pelatihan dan
peningkatan
Ketera m pi I a n Ten ag a Ke rja
b.
Kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja. Program penyebaran dan pendayagunaan Tenaga Kerja
Kegiatan peningkatan penciptaan lapangan kerja baru.
c.
program pembinaan
dan pengembangan
Produktivitas dan Kesempata n Kerja
Kegiatan pengembangan sektor_sektor
potensial yang berpeluang
membuka
kesempatan kerja.
d.
Program pembinaan Hubungan tndustri dan Perlindungan Tenaga Kerja Kegiatan peningkatan kualitas tenaga kerja.
H. Bidang Perhubungan
1.
Umum Pembangunan di bidang perhubungan terutama di sektor
transportasi sangat berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. oleh karena itu pembangunan di sektor ini perlu terus ditata dan dikembangkan serta
disempurnakan
dengan tetap
memperhatikan kemampuan daerah, peningkatan partisipasi rakyat dan pengguna jalan, swasta, dan badan usaha lain.
r24
Kondisi jalan di Kabupaten pamekasan berdasarkan jenis permukaan pada tahun 2OOO memiliki panjang jalan
beraspal jenis jalan propinsi rc.A1O km dan jalan Kabupaten sepanjang 370,g7 km beraspal,74,S4 kerikil, dan 87,80 km tanah. Berdasarkan kondisi jafan: jalan propinsi dalam kondisi baik sepanjang 3i,390 km, sedang 36,720 km, dan rusak 4,600 km, rusak berat 0,300 km; sedangkan jalan kabupaten: kondisi baik 204,03 km, sedang 9g,54 km, rusak 1S1,g0 km, dan rusak berat 79.24 km.
2. Arah Kebijakan b. Meningkatkan
kemampuan daya tahan prasarana jalan melalui pembangunan jalan dengan cara memperhatikan keserasian dengan perkembangan
jalan raya, terutama keserasian beban dan
kepadatan lalu lintas dengan kemampuan daya
dukung, jaringan
jalan pada
pusat_pusat
pertumbuhan, produksi dan pemasaran, serta daerah pemukiman.
c.
Meningkatkan peran serta masyarakat pengguna
jalan dalam rangka
menunjang
keamanan,
kenyamanan, dan ketentraman lalu lintas sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, usaha dan wilayah.
r25
3.
Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 3.1. Sektor Transportasi Kebijakan Sektor Transportasi diarahkan pada :
.
Peningkatan pelayanan transportasi darat yang eflsien, handal, berkualitas, aman dengan harga terjangkau;
.
meningkatkan pelayanan
dan manfaat
bagi
masyarakat luas, termasuk daya jangkau untuk
jaringan
di
lokasi-lokasi ataupun desa-desa
terpencil;
.
Terciptanya keseimbangan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan;
.
Mewujudkan perangkat lunak dan perangkat
keras dalam sistem transportasi yang dapat menunjang kelancaran, kemudahan, keamanan
dan kenyamanan bagi masyarakat
maupun
peningkatan roda perekonomian;
. . .
Perluasan daerah sasaran transportasi laut;
Peningkatan frekwensi transportasi laut;
Penyediaan trasportasi laut yang aman dan nyaman;
.
Penyediaan dermaga
dan armada yang
memadai untuk menunjang industrialisasi dan perekonomian rakyat. 126
3.1.1. Sub Sektor Prasarana Jalan Kebijakan Sub Sekfor Prasarana Jalan diarahkan pada perluasan prasarana jalan.
a. Program
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan penanganan pada bagian ruas
.
jalan - jalan yang sangat mendesak agar lalu lintas pemakai jalan tidak sampai
. '
terputus.
Kegiatan pemeliharaan jalan diprioritaskan terhadap jaringan jalan strategis. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan diprioritaskan terhadap ruas jalan
cukup besar yang volume lalu lintasnya
. .
relatif besar.
Kegiatan pengaspalan
jalan
berbatu
diprioritaskan terhadap jalan yang menuju sentra produksi .
Kegiatan pelapisan ulang dengan HRS untuk jaringan jalan perkotaan yang telah mengalami degradasi.
'
Kegiatan pelapisan dengan HRS pada jaringan jalan strategis.
127
b.
Program Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan
Kegiatan peningkatan
jalan
beraspal diprioritaskan terhadap ruas jalan yang menuju
jalan Propinsi, Nasional atau ruas
jalan
Kabupaten yang mempunyai nilai strategis.
c. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan sinkronisasi perencanaan jalan dan jembatan Nasional, Propinsi dan Kabupaten.
3.1.2. Sub Sektor Transportasi Darat
Kebijakan
Sub Sektor Transpoftasi Darat
diarahkan pada pengembangan, peningkatan jaringan dan sarana transportasi darat.
a. Program Pengembangan Fasilitas
Latutintas
Jalan
. Kegiatan pengembangan
sistem
pengawasan dan pengendalian lalulintas
.
dan angkutan jalan.
Kegiatan peningkatan upaya penertiban dan pengaturan lalulintas.
'
Kegiatan peningkatan operasional sarana dan fasilitas lalulintas dan angkutan jalan.
r28
b.
Program Pengembangan Sistem Transportasi:
.
Kegiatan peningkatan sistem pelayanan angkutan umum perkotaan dan perdesaan.
. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
3.1.3. Sub Sektor Pelayaran Rakyat Kebijakan Sektor Pelayaran Rakyat diarahkan pada pengelolaan prasarana dan sarana pelayaran rakyat.
:'"1ili""J'Til:il:'"1:::ffi''
o"n
pelaksanaan sistem transportasi dengan pengembangan antar moda angkutan darat dan laut.
Kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayaran rakyat.
l.
Bidang Hukum
1.
Umum
Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998
yang
meruntuhkan kekuasaan Orde Baru, kepastian hukum dan keadilan masih sangat lemah. Keadaan ini ditandai
dengan adanya tindakan anarki dari pencari keadilan yang jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
t29
Lambatnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat menyebabkan semakin banyaknya
pelanggaran hukum dan penegakan hukum yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Pemahaman
akan makna
reformasi menyebabkan banyaknya penafsiran oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirinya paling benar, bahkan
sekelompok masyarakat
tidak jarang diantara mereka ada yang memanfaatkan kekuatan massa untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Jika dibandingkan dengan daerah lain, kondisi ketertiban masyarakat Pamekasan masih dapat terkendali dengan
baik. Hal ini ditandai dengan minimnya kerusuhan yang terjadi di masyarakat. Dalam beberapa hal diakui masih ada gejala unjuk rasa pada beberapa sektor kehidupan pelaksanaan Pilkades, masyarakat, sePerti operasionalisasi terminal, dan beberapa kasus masalah keadilan.
Dalam era reformasi ini perlu adanya antisipasi yang lebih cermat terhadap munculnya berbagai penafsiran hukum oleh sekelompok masyarakat, terutama dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999Pengembangan materi hukum, pembinaan aparatur
dan
negara, dan proses peradilan hukum harus benar-benar menjamin terlaksananya esensi otonomi daerah dan
130
tegaknya supremasi hukum. Kabupaten Pamekasan dituntut mengambil sikap tegas, cermat, cerdas dan inovatif untuk membenahi hukum, terutama dimensidimensi yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. 2.
Arah Keb'rjakan
a.
Pembangunan hukum sebagai satu-satunya supremasi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengaturan kegiatan pembangunan.
b.
Pembangunan hukum dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
c.
Pembangunan hukum dalam rangka perlindungan hak azasi manusia.
d.
Meningkatkan budaya taat hukum kepada seluruh masyarakat, penegak hukum dan aparat pemerintah.
e.
Terjaminnya kepastian hukum bagi semua masyarakat sehingga tumbuh adanya kesadaran hukum.
3.
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
3.1. Sektor Hukum Keb'rjakan Sektor Hukum diarahkan pada
.
Meningkatkan kesadaran antara kewajiban juga kepatuhan Hukum.
131
:
hak
dan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan advokasi dalam penegakan Hukum. I
Penegakan Supremasi Hukum.
I
Pembangunan hukum masyarakat
Perencanaan dan Pembentukan Hukum Kegiatan pembinaan materi hukum
a. Program
.
diprioritaskan pada perencanaan dan pembentukan hukum, pembinaan aparatur
.
hukum;
Kegiatan pembinaan Aparatur Hukum dalam
upaya peningkatan wibawa
diprioritaskan
pada pembinaan peradilan, penerapan dan penegakan serta pemasyarakatan hukum. b.
Program Pengembangan Jaingan
dan
Dokumentasi Hukum
Kegiatan peningkatan Sistem
Jaringan
Dokumentasi dan lnformasi Hukum. Program Penerapan dan Penegakan Hukum
Kegiatan penyusunan Perda - perda baru yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan didasari oleh UU Otonomi Daerah.
r32
Program Pel ayanan
H uku
m
Kegiatan peningkatan pelayanan
informasi
produk hukum.
e. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Kegiatan peningkatan penyuluhan hukum sec€lra berkesinambungan.
3.2. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum Kebijakan Sektor keamanan dan ketertiban Umum diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan aparat dan partisipasi masyarakat serta tersedianya
perangkat lunak
dan keras dalam
menjaga
keamanan dan ketertiban lingkungan. a. Program Bela Negara
. .
Kegiatan peningkatan sosialisasi bela Negara; Kegiatan pembangunan Ratih, Linmas, dan Penegakan peraturan daerah.
b. Program Pembinaan Kekuatan Rakyat
. Kegiatan peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketertiban umum, sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan;
.
Kegiatan peningkatan kualitas potensi Hansip melalui kursus dan pelatihan.
133
c
Program Kekuatan
Kegiatan peningkatan dukungan sarana dan
prasarana operasional dalam pelaksanaan, pembinaan
dan
kegiatan pengawasan
ketertiban umum.
J.
Bidang Agama 1. Umum Hal lain yang paling menonjol di Kabupaten Pamekasan
adalah kehidupan keagamaan yang begitu
kuat,
terutama lslam. Sekitar 96,63% penduduk Kabupaten Pamekasan beragama lslam. Karena itu kehidupan
keagamaan sangat mewarnai
kehidupan kemasyarakatan penduduk Pamekasan. Hal ini dapat diketahui dengan jumlah tempat ibadah yang begitu besar, baik mesjid ataupun surau ataupun tempat pendidikan keagamaan. Jumlah mesjid di Kabupaten Pamekasan dalam tahun 1998 sebanyak 769 buah dan pada tahun 1999 telah berkembang menjadi 786 buah. Begitu juga dengan jumlah surau, pada tahun 1998 sebanyak 1.876 buah menjadi 2.152 buah pada tahun 1999. Perkembangan pendidikan yang terkait dengan yaitu perkembangan kehidupan keagamaan pendidikan yang terjadi di Pesantren. Dari data tiga tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Jumlah pesantren tahun 1997 sebanyak 105 buah dengan jumlah santri sebanyak 33.210 santri. Pada tahun 1998 bertambah 2 buah sehingga menjadi 107 buah dengan jumlah santri menjadi dua kali lipat dari
ini,
t34
tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 70.179 santri. Sedangkan pada tahun 2001, perkembangan lembaga dan jumlah santri pada pesantren ini merosot kembali, yaitu 54.495 santri (Data tidak final). Walaupun demikian keadaan ini memberikan gambaran bahwa persepsi
masyarakat terhadap pendidikan
yang
bercorak keagamaan lebih besar dibandingkan dengan pendidikan umum. Karena itu peranan para pemuka agama dalam kehidupan masyarakat lebih dominan. Bahkan Kyai merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan
masyarakat. Kecenderungan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang banyak dipengaruhi oleh doktrin agama lslam telah membawa dampak dalam kehidupan sosialnya termasuk perilaku dalam bisnis dan ekonomi.
Mereka lebih mementingkan untuk mengejar simbolsimbol keagamaan daripada simbol pendidikan lainnya, karena dengan mencapai simbol-simbol tersebut mereka akan lebih banyak mendapatkan simpati masyarakat luas yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif
dalam setiap pekerjaan atau perilaku ekonominya. Persentase penduduk perempuan di Kabupaten Pamekasan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki laki. Apabila jumlah ini dikelola secara baik perempuan merupakan aset sumber daya potensial. Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus diimbangi dengan perbaikan kualitas kehidupan, sekaligus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas perannya dalam pembangunan.
-
135
2.
Arah Kebijakan Pembangunan di bidang agama diarahkan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan kehidupan kemasyarakatan.
3.
Keb'rjakan, Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
3.1. Sektor Agama Kebijakan Sektor Agama diarahkan pada
.
Memantapkan fungsi peran
:
dan kedudukan
lembaga keagamaan dalam pembentukan iman dan taqwa bagi seluruh lapisan masyarakat.
. Penataan kehidupan beragama yang diharapkan mampu menciptakan
dan
mendorong setiap warga masyarakat secara
bersungguh-sungguh
memperkokoh
keberadaan serta identitas hidupnya, baik secara pribadi maupun bersama-sama atas dasar nilai-nilai keagamaan guna membangun
masyarakat yang sejahtera maju, mandiri, demokratis dan beradab.
136
3.1.1. Sub Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama
Sub Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama diarahkan pada peningkatan Kebijakan
kehidupan beragama. a. Program Pelayanan Kehidupan Beragama
.
.
Kegiatan peningkatan penerangan dan bimbingan hidup beragama;
Kegiatan peningkatan sarana kehidupan beragama.
b. Program Penerangan Bimbingan
dan
Kerukunan Hidup Beragama:
Kegiatan penerangan bimbingan
dan
kerukunan hidup beragama.
c.
Program Peningkatan Pelayanan lbadah Haji
Kegiatan peningkatan pelayanan bimbingan lbadah Haji.
3.1.2. Sub Sektor Pembinaan Pendidikan Agama Kebijakan Sub Sektor Pembinaan Pendidikan Agama diarahkan pada fasilitasi pendidikan agama. Program Pembinaan Pendidikan Agama Kegiatan pembinaan pendidikan agama lslam.
t37
K. Bidang Politik 1. Umum Kabupaten Pamekasan merupakan kawasan yang cukup terbuka, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun politik. Sejak terjadinya reformasi yang melahirkan
perubahan struktur dan iklim politik, di Kabupaten Pamekasan telah terjadi perubahan-perubahan penting, antara lain:
Semakin menguatnya pengaruh pemimpin informal terutama kyai dikalangan masyarakat luas ataupun pemerintah. b,
Semakin kuatnya kontrol sosial masyarakat baik melalui lembaga DPRD ataupun Lembaga Sosial Kemasyarakatan terhadap jalan nya pemerintahan.
c.
Terjadinya pluralisasi wadah partisipasi politik rakyat, sehingga banyak melahirkan adanya partai-partai baru.
d.
Meningkatnya kesadaran
politik
masyarakat,
khususnya tentang hak azasi manusia dan demokrasi
yang disertai keinginan dan semangat
untuk
melakukan partisipasi dan tindakan politik secara aktif. e.
Kuatnya tuntutan, dorongan, dan kesadaran untuk
menyelenggarakan pemerintahan
secara
baik,
transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas KKN. f.
Kuatnya keinginan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan segala dampak positif dan negatifnya.
138
Perkembangan kesadaran politik ini ditandai juga dengan
adanya kesadaran dari Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan dan menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan munculnya beberapa produk hukum berupa Perda yang mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Kuatnya kontrol masyarakat terhadap kebijakan politik Pemerintah Daerah tidak terlepas dari peran dan pengaruh pengembangan sistem informasi dan media massa. Diakui bahwa sebagian penggunaan dan
penyebaran informasi dilakukan melalui beberapa kelompok binaan (Kelompok Wirausaha, Pusat Informasi Pesantren dan Pos lnformasi Pedesaan), media cetak,
elektronika, dan perpustakaan yang bergerak secara dinamis dan berkualitas serta memiliki kemampuan kemitraan di bidang informasi dan komunikasi. 2. Arah Kebijakan
Pembangunan di bidang politik diarahkan untuk mengembangkan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dan terbuka dengan mendorong kehidupan kepartaian yang harmonis, penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, meningkatkan kemandirian partai politik dan pengembangan fungsinya.
r39
3. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
3.1.
Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
3.1.1. Sub Sektor Politik Kebijakan Sub Sekfor Politik diarahkan pada
.
:
Menjadikan Agama sebagai sumber inspirasi
dan aspirasi dalam menyusun paraturan dan penyelenggaraan pemerintahan
.
Memantapkan dinamisasi
;
dan
harmonisasi
antara pelaku pemerintahan dan pembangunan (Non Governance Stakeholder dan Governance Stakeholder) dengan tetap menghargai hak-hak Politiknya;
.
Peningkatan kesadaran politik masyarakat.
a. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri
'
Kegiatan
'
penyelenggaraan pemilihan umum di daerah; Kegiatan memasyarakatkan dan
peningkatan
kualitas
meningkatkan penyuluhan kegiatan berpolitik yang melalui pendidikan
politik
berkesinambungan.
140
b.
Program Penyelengaraan Ku alita
s Oton omi
D a e ra
dan Peningkatan
h
' Kegiatan peningkatan
kualitas
penyelenggaraan otonomi daerah;
'
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan masyarakaUpublik.
c.
Program Pembinaan
dan
Pengembangan
Kerjasama
'
Kegiatan peningkatan kerjasama vertikal dan horisontal atau lintas sektoral dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik;
'
Kegiatan peningkatan hubungan eksekutif dan legislatif serta hubungan pemerintah daerah dengan ormas dan orsospol.
3.1.2. Sub Sektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Kebiiakan Sub Sekfo r Penerangan, Komunikasi dan Media Massa diarahkan pada peningkatan komunikasi dan media massa pada masyarakat.
a. Program Pengembangan
Operasi
dan
Penerangan Kegiatan peningkatan jaringan informasi antar pusat, dan antar daerah;
'
'
Kegiatan pengembangan jaringan informasi kepada masyarakat.
t4l
b. Program Pengembangan Radio, Televisi dan Film Kegiatan peningkatan pelayanan informasi radio.
c. Program Pembinaan dan pengembangan pers di Daerah Kegiatan pembinaan dan pengembangan pers di daerah.
3.2. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
Kebijakan Sekfor Aparatur Pemerintah
dan Pengawasan diarahkan pada : Mewujudkan Pemerintahan yang amanah yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan nepotisme dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GOOD GOVERNANCE.
'
.
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.
a. Program Peningkatan Prasarana dan
Sarana
Aparatur Pemeintah
Kegiatan peningkatan kualitas aparatur melalui
pengawasan fungsional untuk mendukung peningkatan hasil pembangunan sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang semakin bersih dan benivibawa.
t42
b. Program Peningkatan Efisiensi Pend ayag
.
unaa
Kegiatan Peningkatan Pengawasan
Penanganan pengembangan
' -
dan tentang pemerintahan dan wilayah Kecamatan dan
secara tepat
pelaksanaan
.
dan
n Ap a ratu r peme ri ntah
di
Desa
Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan tugastugas rutin kelembagaan dalam rangka peningkatan pola organisasi dan Tata Kerja unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.
c. Program Pendidikan dan petatihan
Aparatur
Pemerintah.
Kegiatan Pengembangan Pendidikan
dan
Pelatihan Aparatur Pemerintah berdasar pada Paradigma Otonomi Daerah.
Program Penetitian dan
Pengkajian
Kebijaksanaan
Kegiatan Pengembangan Penelitian dan Pengkajian Kebijaksanaan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
143
Bidang Ekonomi 1. Umum Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan saat ini menunjukkan fluktuasi yang tinggi. Pada tahun 2000 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,73o/o, pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 1,59o/o, kemudian tahun 2002 mengalami kenaikan 2,07o/o. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan 2,07o/o (berdasarkan atas Dasar Harga berlaku), ini disokong oleh sektor pertanian dengan pertumbuhan 7,48o/o. Meskipun sektor pertanian mempunyai andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi Pamekasan tahun 2002,
akan tetapi belum bisa dianggap sebagai
adanya
perbaikan ekonomi yang nyata. Hal ini disebabkan karena
kinerja sektor pertanian belum menggunakan faktor produksi secara penuh, seperti tenaga kerja, teknologi maupun modal. Pertumbuhan pada sektor pertanian disebabkan karena alam dan iklim. Kondisi ini membawa angin segar untuk tanaman tembakau yang menjadi
andalan
di
sektor tanaman perkebunan
sehingga
pertumbuhan menjadi 5,86%. Anatogis dengan keadaan tersebut, di sub tanaman bahan makanan terjadi kenaikan pertumbuhan menjadi 4,43o/o. Sub sektor peternakan
mengalami pertumbuhan 17,42o/o yang disokong oleh peningkatan produksi daging, telur, dan produksi ternak.
r44
Namun beberapa peningkatan komoditi ternak tersebut diimbangi dengan biaya produksi yang relatif masih tinggi sehingga tingkat pertumbuhannya relatif lamban. Sub
sektor perikanan mengalami peningkatan
beberapa
komoditi, yaitu produksi air tawar, tambak, perairan umum,
laut dan pengolahan ikan kering dengan
kumulatif
pertumbuhan 9,670/o.
Beberapa masalah penting di bidang ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan adalah: 1) belum terciptanya sistem perekonomian yang efisien dan efektif
yang mampu
memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, 2) belum mantapnya pemahaman masyarakat dan Pemerintah Daerah tentang sistem ekonomi kerakyatan, 3) lemahnya masalah permodalan, SDM dan tekonologi, 4) belum tertatanya seluruh Badan Usaha Milik Daerah secara efisien, transparan, dan profesional.
2. Arah Kebijakan
a.
Terciptanya sistem perekonomian yang efisien dan efektif, mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mampu memperluas dan memanfaatkan jaringan pasar dan membetuk harga yang wajar, mendorong terpenuhinya kebutuhan
pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya, peningkatan teknologi, permodalan, dan meningkatkan ekspor komoditi non migas.
t45
b.
Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Pemberdayaan PKMK (Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi) agar lebih efisien, efektif, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas luasnya.
d.
Melakukan penataan terhadap seluruh Badan Usaha
Milik Daerah secara efisien, transparan,.
dan
profesional agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
3.1. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi Kebijakan Sektor Perdagangatn, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi diarahkan
pada:
' Mengembangkan lembaga dan
sistem
pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
.
Menumbuhkembangkan koperasi yang memiliki
kompetensi membina kemampuan anggotanya;
r46
usaha
r .
Pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah agar efisien, produktif dan berdaya saing dengan membina mental kewirausahaan;
Terciptanya sistem perdagangan yang sehat
dengan tetap mengoptimalkan
peranan
pemerintah daerah;
.
Menumbuh kembangkan unit-unit dan jenis usaha daerah;
.
Mengembangkan
dan
mengusahakan modal
untuk kepentingan masyarakat.
3.1.1. Sub Sektor perdagangan Kebijakan Sub Sekfo r perdagangan diarahkan pada
pengembangan jaringan perdangangan lokal, nasional dan internasionat.
a.
Program Pengembangan perdagangan:
.
Kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah terutama untuk industri rumah tangga;
'
Kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM dalam proses produksi, manajemen dan pemasaran.
b.
Program Pengembangan tJsaha dan Lembaga Perdagangan
.
Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan;
147
.
Kegiatan penataan struktur perdagangan
.
diantaranya Tata Niaga, perdagangan barang 9 bahan pokok dan barang penting lainnya; Kegiatan pengembangan dan pembinaan Pedagang Kecil
. Kegiatan peningkatan
perlindungan
konsumen.
Program Pengembangan Kerja
sama
Intemasional
Kegiatan kerja sama dan promosi produk perdagangan luar negeri.
d. Program Pengembangan
' r
Ekspor Kegiatan pengembangan komoditi ekspor; Kegiatan peningkatan eksport non migas.
3.1.2. Sub Sektor Keuangan Daerah
Kebijakan Sub Sekfor Keuangan Daerah diarahkan pada penggalian potensi PAD dan pengelolaan hasil daerah.
a. Program Penerimaan Pendapatan Daerah
.
Kegiatan peningkatan tertib administrasi pungutan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan,
.
pengawasan;
Kegiatan pengembangan
dan
menggali
sumber dana penerimaan baru sebagai upaya ekstensifikasi. 148
b.
Program Pengembangan Lembaga Keuangan Kegiatan peningkatan penyuluhan pajak dan
.
retribusi daerah penerimaan daerah lainnya
.
kepada masyarakat;
Kegiatan memenuhi
dan
menyediakan
prasarana dan sarana pendukung lembaga keuangan.
c.
Program Pembinaan Kekayaan Daerah Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan inventarisasi kekayaan daerah.
d.
Program Pembinaan Perusahaan Daerah
.
Kegiatan pemberdayaan peran dan kinerja perusahaan daerah;
. Kegiatan peningkatan manajemen
dan
kemampuan
pengelolaan perusahaan
daerah;
3.1.3.Sub Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (uKM) Kebijakan Sub Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM.
149
a. Program Pembinaan dan
pengembangan
Koperasi
. Kegiatan pengembangan
.
lembaga
pembiayaan swadaya masyarakat; Kegiatan pengembangan lembaga pelayanan usaha kecil dan menengah.
b. Program Pembinaan dan pengembangan
usaha
Kecil
' .
Kegiatan. pengembangan kemampuan sumber
daya manusia dalam
pengembangan
kewirausahaan;
Kegiatan pengembangan model peran serta masyarakat dalam dunia usaha sehingga dapat meningkatkan potensi usaha daerah.
150
