r32 H:alr-t Hil.t ';*,
- Desember 2011 Jurnal llmu Sejarah' Vol' 1 No' 2' Juli
133
H^,A*t
Hilt^t,
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2011
Terdapat dua istilah bahasa Arab yang biasanya dan al-habs yang digunakan dalam kajian wakaf, al-waqf Secara istilahi memiliki makna yang sama, yaitu menahan' memiliki wakaf sangat beragam, para ulama sepertinya
tetapnya wakaf dalam kepemilikin si pemberinya meski hanya
definisi
lebih memilih pengertian wakaf sebagaimana Hadits Nabi
Beberapa pengertian sendiri-sendiri ketika membahasnya'
s.a.w. kepada Umar bin Khatab, bahwa wakaf
suatu pembanding' definisi tersebut perlu dimunculkan sebagai
"menahan asal dan mengalirkan hasilnya".
Untukdefinisiwakafmenurutulamaklasikkamikutipkandari (2004: 63): disertasi Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi
Definisi wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bab I pasal I ayat
Imam Nawawi mendefinisikan wakaf
dengan'
bukan untuk "menahan harta yang dapat diambi manfaatnya digunakan dirinya, sementara benda itu tetap ada dan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan
diri
kepada
perkiraan (pengandaian)". Setelah mencermati sekian banyak definisi, Al-Kabisi
(1) adalah
adalah
"perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".
Allah".
Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya
Dalam pasal 5 UU No. 4112004 dijelaskan bahwa
dalam hal yang dengan, "menahan harta untuk dimanfaatkan harta tersebut"' dibolehkan dengan menjaga keuntungan mendefinisikan wakaf dengan'
'wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis
harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
pemberian 'menahan harta di bawah tangan pemiliknya disertai
menyebutkan bahwa 'wakaf dilaksanakan dengan memenuhi
manfaat sebagai sedekah".
unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazir, Harta benda
Al-Murghinany
Ibnu Arafah mendefiniskan akaf adalah "memberikan bersamaan manfaat sesuatu Pada batas waktu keberadaannYa
memajukan kesejahteraan umum'. Pasal
6 UU No. 4ll20}4
Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf
.
f
LJ4t
H:ar*Htbit,Jurnd
- Desember 201'l llrnu Sejarah' Vol' 1 No' 2' Juli
ini
pokok dalam usaha
dan melebar antara golongan kaya Kesenjangan yang semakin kecenderungan meningkatnya golongan miskin di satu sisi, dan kepada pemilik modal dan ketergantungan kaum miskin negara maju di sisi yang lain' ketergantungan Indonesia kepada sedikitnya ada empat Adi Sasono (1985: 72) menambahkan' dakwah Islam' Pertama'
permasalahan dasar pergerakan
baik dari sisi ekonomi
permasalahan
kemiskinan umat adalah ketentuan dan rencana Tuhan.
dua tantangan bangsa Indonesia menghadapi menjalankan roda pembangunan'
masalah kemiskinan
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 20'l'l
Dalam penglihatan kaum tradisionalis,
PemberdaYaan Ekonomi Umat 1. Islam dan masalah kemiskinan Saat
135
H;n 't Hil.tl,
maupun
Kemiskinan dipandang sebagai ujian atas keimanan.
lain, pemikiran modernis menilai bahwa
Di
sisi
permasalah
kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya berakar pada persodlah karena ada yang salah dari sikap mental, budaya atau
teologi mereka. Oleh karena itu, agar keluar dari lembah kemiskinan umat Islam harus mengubah pemikiran dan sikap keagamaan sesuai dengan semangat modernitas.
Bagi penganut paham revivalis kemiskinan terjadi disebabkan karena semakin banyak umat Islam yang justru
fisik yang pada urutannya keterbatasan sarana dan kebutuhan Kedua' sebagai akibat dari melahirkan "budaya kemiskinan"' munculnya gejala
memakai ideologi atau "isme"
sikap eksklusif dan keterbelakangan. Ketiga, munculnya kelembagaan penampung
belenggu ideologi
pada landasan Islam, A-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan
mekanisme kerjasama untuk
pemikiran transformatif percaya bahwa kemiskinan rakyat
lilitan kemikinan mendorong involutif. Terakhir, lemahnya partisipasi
dan lemahnya
s' melancarkan perjuangan sistemati kemiskinan Sikap umat Islam dalam melihat"persoalan
Ultmul Quran (1997 6) dalam empat sudut pandang' yakni
beragam. Mansour Fakih dalam
memetakannya
ke
revivalis dan transformatif' perspektif tradisionalis, modernis'
lain
sebagai dasar pijakan
tinimbang menggunakan Al-Qur'an. Untuk menanggulangi kemiskinan, menurut mereka adalah dengan cara keluar dari
di luar Islam (baca: sekuler) dan kembali
disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan strukn-rr ekonomi,
politik dan kultur yang tidak adil. Oleh sebab itu,
agenda
mereka adalah melakukan transformasi terhadap struktur melalui penciptaan relasi yang secara fundamental baru dan lebih adil dalam bidang ekonomi, sosial-politk dan budaya.
li6 H:"Ar;t
H*b*,
- Desember 2011 Jurnal llmu Selarah, Vol' 1 No' 2' Juli
137
Hl,alr;t
H*lo;t, Jurnal llmu Sejarah' Vol' 1 No 2' Juli - Desember 2011
paling Menurut Sajogyo (1977 ' 52) garis kemiskinan atau "penghasilan senilai tepat diukur dari kecukupan pangan' 240 Untuk rumah tangga daerah pedesaan senilai
terpelihara' dan terjamin dan terjangkau, kesehatan yang dan memberikan pekerjaan yang halal dan terhormat
harga beras".
pendapatan Yang memadai'
beras per orang setahun kg beras per orang setahun, dan 360 kg harga beras saat ini rumah tangga perkotaan' Jadi kalau
untuk
sudah Dakwah lewat pemenuhan kebutuhan pokok 'ikan' kepada tentu tidak dengan cara langsung memberikan
pedesaan) diperoleh 3.300,- per 1 kg, di kalikan 240 (untuk per-kepalanya angka 7\2.OOO,'- Penduduk yang penghasilan
menambah ketergantungan' kaum miskin, karena akan semakin 'kail' sekaligus 'sungai'/'lautan' Tetapi dengan cara membuat
tidak mencapai itu bisa dikategorikan sebagai
penduduk
miskin.
2.
Dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat Melihat peta bumi masalah kemiskinan sebagaimana
digambarkan
di
yang atas, perlu dipikirkan media dakwah
paling relevan untuk mengentaskannya' Dalam
situasi
medium dakwah yang demikian, menurut Ace Partadiredja ' pokok efektif adalah dengan pendekatan enam kebutuhan permukiman' (basic need) manusia: makanan' pakaian' lewat pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan' Dakwah
sistemekonomiberkeadilansehinggamemungkinkanmereka mandiri dan bermartabat' dapat mengais nafkah hidup secara
AdiSasono(1985:3?)menawarkanorientasistrategi sebagai pengembangan masyarakat melalui tahap-tahap kebutuhan berikut. Pertama, dimulai dengan mencari memang memerlukan masyarakat, baik yang secara obyektif masyarakat setempat perlu pemenuhan maupun yang dirasakan
terpadu' berbagai aspek mendapat perhatian. Kedua, bersifat kebutuhanmasyarakattersebutdapatterjangkauolehprogram Ketiga' dan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat' memakaipendekatanpartisipatifdaribawah'sehinggaideyang
program dakwah pemenuhan kebutuhan pokok adalah suatu makan sehat dan berg\zi' dengan jalan pemenuhan kebutuhan menutupi aurat' perumahan beserta
lahirbenar.benarhasilkesepakatanmasyarakatsendiri. pemecahan masalah' Keempat, melalui proses sistematika
yang
Keenam,programdilaksanakanmelaluitenagalapanganyang
pakaian yang pendidikan lingkungannya yang bersih dan sehat'
dan tepat guna' Kelima, menggunakan teknologi yang sesuai
IJU
H;,a.* Hil**,Jurnal
2' Juli 'Desember 2011 lknu Sejarah' Vol' 1 No'
Terakhir' azas swadaya dan motivator' sebagai bertindak
139
H.ato"t l4rJ$;1,
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 201
I
a. hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan
peraturanperundang-undangan yang berlaku baik yang
kerjasama masyarakat'
sudah maupun yang belum terdaftar;
Ekonomi Umat Wakaf (Uang) untuk Pemberdayaan
Dimukatelahdisinggungsekilasperkembangan perundang-undangan di konteks dalam wakaf pemikiran No'28 tahun 1977 tentang Indonesia. Peraturan Pemerintah sebatas Milik masih memahami wakaf
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.
d. hak milik atas satuan rumah
susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Penvakafan Tanah
dijelaskan' pasal 1 ayat (1) PP tersebut tanah milik' Di dalam hukum seseorang atau badan 'wakaf adalah perbuatan hukum berupa dari harta kekayaan yang yang memisahkan sebagian untuk kepentingan
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
e.
benda tidak bergerak
lain sesuai dengan
ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.
Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa 'benda bergerak
tanah milik dan melembagakannya
ajaran umum lainnya sesuai dengan peribadatan atau keperluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah harta benda
agama Islam''
yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi.
Wakaf No' 41 tahun Sedangkan dalam Undang-undang menjadi dua' benda tidak
digolongkan 2(O4,harta benda wakaf
milik' tidak terbatas pada tanah bergerak dan benda bergerak' bahwa 'harta benda wakaf Pasal 16 ayat (1) menandaskan bergerak;. dan benda bergerak'' terdiri dari: a' benda tidak tidak diterangkan bahwa 'benda (2) ayat dalam Selanjutnya (1) huruf a meliputi: dimaksud pada ayat bergerak sebagaimana
a.
uang;
b.
logam mulia;
(,.
surat berharga;
d.
kendaraan;
e.
hak atas kekayaan intelektual
f.
benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
140
H;A** Hilt'fu,Jurnal
2' Juli 'Desember 20'11 llrnu Selarah' Vol' 1 No'
uang dan surat berharga Wakaf benda bergerak seperti besar (keluwesan) dan kemaslahatan
memiliki fleksibilitas
harta pada wakaf tanah, yang dapat menikmati pendistribusian. di hanya rakyat yang berdomisili wakaf tanah dan bangunan luas di lain' rakyat miskin sudah tersebar sekitarnya. Di sebelah dibutuhkan sumber
sehingga seluruh pelosok Indonesia' terikat ruang dan waktu' Wakaf pendanaan baru yang tidak lain' adalah salah satu alternatifnya' uang atau harta bergerak masalah wakaf uang Mengingat demikian pentingnya tanggal ekonomi umat' MUI pada dalam konteks keberdayaan masalah tersebut' mengeluarkan fatwa tentang
Mei
2002
Ada lima butir kePutusan
1.
2.
MUI'
Yaitu:
al-Niqud) adalah Wakaf Uang (cash wakaf/waqf kelompok orang' wakaf yang dilakukan seseorang' dalam bentuk uang tunai' lembaga atau badan hukum uang adalah surat-surat Termasuk ke dalam pengertian berharga.
3. 4.
H;**
Halz;t
,
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 201
1
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus
dijamin
kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
yangtidakdimitikiolehbendalain'sertatidakmengenalbatas
11
141
jawas (Boleh)' Wakaf Uang hukumnya dan digunakan Uang hanya boleh disalurkan
Wakaf
secara syar'iy' untuk hal-hal yang dibolehkan
Sepintas wakaf uang
itu
sama dengan lembaga
penghimpun keuangan lain semacam zakat, infak dan sedekah
(ZIS). Titik perbedaan wakaf uang dengan lembaga keuangan
Islam lain adalah pada uang pokoknya yang
akan
diinvestasikan terus-menerus, baru kemudian keuntungan investasi itu dipakai untuk mendanai kebutuhan rakyat miskin.
Sedangkan pada
ZIS uangnya bisa saja langsung
dibagi-
bagikan kepada pihak-pihak yang berhak.
Salah satu keunggulan wakaf uang ialah bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian. Di luar itu, wakaf uang juga memiliki beberapa manfaat dan keunggulan,
yaitu: (1) jumlah wakaf bisa bervariasi memungkinkan lebih banyak orang berwakaf; (2) aset-aset wakaf berupa tanah-tanah
kdsong bisa dimanfaatkan, baik dengan mendirikan bangunan maupun diolah menjadi lahan pertanian; (3) bisa dimanfaatkan
untuk membantu lembaga pendidikan yang kekurangan dana;
dan (4) umat Islam bisa mandiri dalam lembaga pendidikannya.
mengembangkan
142
HUI-"t l4aL;*,
Jurnal llrnu Sejarah, Vol. 'l No. 2, Juli ' Desember
Penggalakan wakaf uang
di
201
kalangan umat Islam
Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang
Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasinya menjadi modal sosial untuk membantu pengembangan
Menggugah kesadaran orang kaya untuk berbagi kepada sesama yang kurang mampu
b
sarana dan kegiatan pendidikan
yatim piatu, dan beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat Islam; dan e. kemajuan dan kesejahteraan umum
lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Pada
pasar modal.
4.
sarana dan kegiatan ibadah;
a.
dan kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar,
Sertifikat Wakaf Tunai.
3.
Sesuai dengan ketentuan UU wakaf No.4ll2004, pasal
22, Hana benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi:
berupa sertifikat berdenominasi.
2.
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 2011
1
bertujuan untuk:
1.
143
HUlo* Hilai*,
titik ini posisi nazhir, pihak yang menerima
harta
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan
sesuai peruntukannya, amat menentukan. Idealnya nazhir
.
bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki
Menurut Achmad Tohirin, sebagaimana dikutip Abdul
kemampuan agama, tetapi juga punya keahlian dalam melihat
Ghofur Anshori (2005: 29) dalam mempraktekan wakaf uang
peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf
harus diperhatikan
tiga hal. Pertama, bagaimana
metode
benar-benar berkembang secara optimal..Di luar
itu,
strategi
penghimpunan dana yang efektif sehingga dana umat dapat
pendistribusian hasil wakaf juga dapat dialokasikan untuk
termobilisasi, model sertifikasi adalah alternatif yang paling
mgningkatkan kualitas umat Islam baik secara spiritual maupun
memadai. Kedua, pengelolaan dana yang terhimpun secara
material.
baik sehingga memberi hasil yang optimal, yakni dengan cara
Sasaran pendistribusian
hasil harta benda wakaf,
diinvestasikan pada usaha-usaha protluktif. Ketiga, hasil
termasuk wakaf uang, adalah untuk kaum miskin, dan kaum
investasi wakaf uang dapat didistribusikan untuk program
pinggiran lainnya. Merujuk pada pembagian yang dilakukan
penyantunan (charity), pemberdayaan (enpowerment), investasi
Kuntowijoyo, sebagaimana dikutip Amir Fanzuri
sumber daya insani, dan investasi infrastrulctur.
,
mereka
145 H;,rt
*
t44
HalUt,
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember
201
ini terdiri atas: 1) yang tidak dapat memiliki produktif yaitu mereka yang tidak memiliki
pekerjaan, dan dengan demikian tidak memiliki pendapatan;2)
yang tidak memiliki kapasitas distributif, yakni mereka yang
memiliki pekerjaan, tanah ataupun modal,
yang luas tentang kewirausahaan secara aktual dan soirit berwirausaha.
2. Pemagangan. Setelah memiliki pemahaman dan motivasi kewirausahaan, maka dibutuhkan keterampilan.
tetapi
Distribusi hasil wakaf uang memang bisa diarahkan pada program penyantunan (charity) kaum miskin, tapi sebaiknya itu
dilakukan bila keadaannya benar-benar mendesak.
Sebab,
itu sekali pakai modal akan habis.
Sebisa
mungkin keuntungan investasi wakaf uang dipakai untuk program pemberdayaan (enpowerment) rakyat miskin sehingga
distributif ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).
Strategi pemberdayaan ekonomi bagi umat yang tidak
memiliki kapasitas produktif, tidak mempunyai keahlian (skill), modal dan tanah sehingga mereka belum memiliki usaha, dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:
bisa
akan diterjuninya. Learning by doing.
3. Penyusunan proposal. Menyusun proposal secara realistis berdasarkan pengalaman empiris perlu
dimiliki
untuk
mengindari penyimpangan sehingga bisa meminimalisir kerugian.
untuk memulai dan Dalam hal ini harus dicari
4. Permodalan sangat penting mengembangkan usaha.
lembaga keuangan yang dapat meminjami uang dengan
memungkinkan modal itu bisa diputar ke orang lain yang juga kapasitas
Itu
diperoleh melalui kegiatan magang di dunia usaha yang
modal dapat. digunakan secara berkelanjutan, bahkan kalau
baik dalam rangka memperkuat
dan
komprehensif sehingga mampu memunculkan motivasi
pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup secara layak.
membutuhkan,
1
1. Pelatihan usaha, bertujuan untuk memberikan wawasan
keahlian, modal dan tanah sehingga mereka tidak memiliki
dengan program
201
1
yang miskin kapasitas
H;a** Hal*^t,
Jurnal llmu Se,iarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember
bunga/bagi hasil seringan mungkin. Jangan sampai
'
keuntungan yang diperoleh habis untuk membayar utang'
5. Pendampingan, berfungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga mampu menguasai dan mengembangkan usahanya dengan mantap'
6. Membangun jaringan bisnis. Tahapan ini sangat berguna untuk memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat
146
HUlo;t H*/*;t, dipasarkan
Jurnal lknu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember
ke
daerah-daerah
201
r47 H:alaa^t
1
lain. Dengan jaringan ini
Hr.L,t;1,
Jurnal llrnu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 20'l
1
J. Memperbaiki manajemen usaha. Meski usahanya masih
akan melahirkan net-working bisnis umat Islam yang
kecil, jumlah karyawan sedikit, dan
tangguh.
pemasaran masih lokal, namun harus dikelola dengan
Demikianlah langkah-langkah pemberdayaan ekonomi untuk umat yang belum memiliki usaha permanen, benar-benar
jangkauan
manajemen yang sehat. 4.
Memperluas pemasaran. Pemasaran menjadi kendala
dimulai dari titik nol. Ini berbeda dengan model pemberdayaan
yang serius bagi usaha kecil dan menengah dalam
ekonomi bagi umat yang telah memiliki kapasitas distributif,
melempar produk-produknya
telah memiliki usaha. Strategi pemberdayaan ekonomi umat
tidak tersedia dana iklan. Oleh karena itu ethos kerja
yang telah memiliki rintisan usaha, menurut Musa Asy'ari
harus senantiasa dipompa, informasi tentang peluang-
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut
,
dari
pembimbingan penyusunan proposal yang memadai sehingga mampu meyakinkan pihak lembaga keuangan
5.
Masalah
dan
Teknis produksi, maksudnya kualitas produk
harus
dijaga terus-menerus seirama dengan tuntutan
pasar.
Kualitas produk harus benar-benar dijaga meskipun
administrasi adalah titik lemah para pelaku usaha kecil
dan menengah; tidak ada catatan transaksi jual-beli,
dan
menengah.
untuk mengucurkan dananya.
2. Menbrtibkan administrasi keuangan.
masyarakat, karena
peluang pasar baru harus di sediakan, pengembangan jejaring sesama usaha kecil
:
1. Membantu akses permodalan, diawali
ke
sudah laku di pasar. 6.
Teknologi, baik teknologi produksi maupun teknologi
campur aduk keuangan usaha dengan rumah tangga dan
informasi harus dimanfaatkan secara optimal sehingga
lain-lain. Harus ada bimbingan* untuk menertibkan
dapat menstimulasi peningkatan kualitas produksi.
administrasi keuangan sehingga bisa diaudit sesuai
Kerja-kerja pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana
dengan prinsip-prinsip akuntansi modern.
dijelaskan di muka, tidak dilakukan dalam ruang sosial-
ekonomi-politik yang hampa. Pengelola harta benda
148
H-A";* Hile*t,
Jurnal lhnu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 20'l
149
H:ql-"a Halt*;t,
1
wakaf di samping menguasai langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat, jugu dituntut kemampuannya dalam mentbaca realitas sosial budaya-
kelembagaan
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 201
ini
1
berhasil akan menghasilkan perbeiakan
masyarakat.
Kelompok Revolusioner berpikiran bahwa kemiskinan,
ekonomi-politik yang melatari umat Islam.
keterbelakangan dan kebodohan rakyat secara fundamental
M. Habib Chirzin (1995: 23) menengarai sedikitnya ada
merupakan akibat
dari sistem sosial yang ada
dan
tiga model pembacaan atas realitas sosial yang pada urutannya
kelembagaannya, yang merupakan alat untuk melestarikan
melahirkan paradigma pengembangan masyarakat yang
keterbelakangan. Kelompok
berbeda pula, yaitu: filantropis, reformis, dan revolusioner.
perubahan secara radikal terhadap struktur sosial ekonomi
Kelompok Filantropis berkeyakinan bahwa posisi dan
situasi masyarakat yang miskin dan terbelakang
diubah lewat upaya kemanusiaan, tanpa
itu
dapat
mengubah
kelembagaan dan struktur masyarakat. Upaya kemanusiaan
ini berupaya melakukan
rakyat. Paradigma pemikiran demikian menjadi
acuan
sebagaian besar aktivis-aktivis muslim yang berada pada jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketiga model pengembangan masyarakat sebagai upaya
ini
secara evolutif akan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan
pencerahan sosial ekonomi umat
budaya masyarakat. Asumsi dasar kelompok ini adalah bahwa
upaya untuk meningkatkan kondisi masyarakat itu berada di
harus dilakukan sesuai dengan kondisi obyektif dan karakteristik sosio-kultural dan ekonomi yang akan
dalam matriks dalam kelembagaan dan struktur masyarakat
ditransformasikan. Dengan pembacaan atas realitas sosial yang
yang ada, dengan cara upaya semata-mata humanitarian murni.
akurat, maka hasil harta benda wakaf sebagai instrumen
Kelompok Reformis berpendirian bahwa keterbelakangan dan
pemberdayaan ekonomi umat akan tepat sasaran sehingga
kemiskinan rakyat karena karena tidak ada, ataupun tidak
prinsip ekonomi Islam untuk membangun
berfungsinya, sistem sosial yang ada berikut kelembagaannya.
ekonomi umat benar-benar dapat terealisasikan.
Oleh karen itu, mereka berupaya menyehatkan fungsi dari
sitem sosial dan kelembagaannya. Jika usaha reformasi
dalam pelaksanaanya
keseimbangan
tsl
150
H:alo'.t H.,L4^;1,
Jurnal lknu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember
201
Hul";t Hb*,
1
Jurnal lhnu sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli- Desember
fil1
konsep, fungsi, ataupun pengelolannya. Kesadaran umat pada
Penutup
urutannya akan melahirkan partisipasi dalam bentuk akumulasi
Baik secara normatif maupun hukum, wakaf uang atau
modal wakaf.
benda bergerak lain memiliki landasan yang kuat. Secara
Kedua, pelatihan nazhir sebagai pengelola harta wakaf
normatif, MUI sebagai pemegang otoritas tertinggi keagamaan
sehingga bisa bekerja secara profesional disamping landasan
di Indonsia
keikhlasan.
sudah mengeluarkan fatwa yang membolehkan
praktek tersebut. Hal
ini
kemudian ditindaklanjuti
dan
diperkuat dengan diundangkannya Undang-undang Wakaf
No.4ll2004. Wakaf benda bergerak penggunaannya
amat
fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian sehingga dapat digunakan kapan pun dan dimana pun selagi sesuai dengan kaidah.kaidah syariah dan perundang-undangan yang
DAFTAR PUSTAKA Ace Partadiredja, "Dakwah Islam Melalui Kebutuhan Pokok Manusia" dalam Amrullah Achmad (ed.), Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: PLP2M,1985). Adi Sasono, "Peta Permasalahan Sosial Umat Islam dan
Pokok-pokok Pikiran Usaha Pengembangannya" dalam Amrullah Achmad (ed.), Dakwah Islam dan
berlaku.
Salah satu fungsi yang amat strategis dari hasil harta
Transformasi (Yogyakarta:PlP2M,
wakaf berlerak adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan strategi pemberdayaan ekonomi umat. Dalam usaha ini,
ada dua agenda yang harus dikerjakan. mensosialisasikan fatwa
Pertama,
MUI dan UU wakaf ke umat Islam
melalui saluran yang langsung menyentuh umat
seperti:
khutbah, pengajian, ataupun pertemuan kampung. Cara demikian akan efektif untuk memahamkan umat tentang pemahaman baru atas harta benda wakaf, baik menyangkut
_r .
Sosial 1
Budaya
985).
"Keadilan Sosial tema Abadi" dalam Muntaha Azhari & Abdul Mun'im Saleh (ed.), Islam Indonesia Menatap Masa Depan (Jakarta: P3M1989). "Dakwah Pembangunan: Permasalahan dan Alternatif' dalam Amrullah Achmad (ed.), Dakwah
Islam dan Transformasi Sosial
Budaya
(Yogyakarta:PLP2M, I 985).
Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta:Pilar Media, 2005).
152
HUlr-* H*/a;e,
Jurnal llmu Sejarah, Vol.
1 No. 2, Juli - Desember 20'l
Amir Fanzuri, "Gerakan Tabungan Sosial
Masyarakat: Pengalaman Mengimplementasikan Konsep dan Mekanisme Zakat dalam Kegiatan Pengembangan
Misyarakat" dlm. Ade Ma'ruf WS & Zulfan Heri [Ed.] Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat (Yogyakarta:Pustaka Pelaj ar, 1 995).
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (Bandung: Al-Maarif, 1 987). Asas-asas Hukum Muamalat [Hukum Perdata Islaml (Yogyakarta:Ull Press, 2000).
Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf
[terjemahan]
(Jakarta:trman,2004).
Bryan S Turner, "Islam, Kapitalisme dan Tesis Weber" dalam
Taufik Abullah [ed.] Agama, Etos kerja dan Perkembangan Ekonomi [terjemahan] (Jakarta: LP3ES,1993).
Abdul Hai Farooqi, "Ekonomi dalam Kerangka Islam" dalam Hakim Abdul Hameed [ed.] Aspek-Aspek Pokok Ajaran Islam [terjemahan] (Jakarta: Pustaka Jaya, 1e82).
Bryan S Turner, "Islam, Kapitalisme dan Tesis Weber" dalam
Taufik Abullah [ed.] Agama, Etos kerja dan Perkembangan Ekonomi [terjemahan] (Jakarta: LP3ES,1993).
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia
153
HUl"*t Hilt+:*,
1
(Jakarta:
Djambatan,l99l). Chaidar S Bamualim & Irfan Abubaliar (Ed.), Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Pusat bahasa dan Budaya UIN Jakarta, 2005.
Jurnal llmu Sejarah, Vol. 1 No. 2, Juli - Desember 201
1
di Indoenesia 0 [terj emahan] (Jakarta:Ul Press, 1992). Harun Nasution, Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid II) (Jakarta:Ul Press, 1986). G.F. Pijper, Penelitian tentang Agama Islam I 93 0- I 95
L.,ry, Reuben, Susunan Mayarakat Islam Jilid II [terjemahan] (Jakarta: YOI, i989). M. Habib Chirzin, "Pengembangan Masyarakat: Upaya Pencerahan Sosial" dlm. Ade Ma'ruf WS & Zulfan Heri [Ed.] Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat (Yogyakarta:Pustaka Pelaj ar, 1 995).
Mohammad Daud Ali, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique [ed.] Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1989). Mansour Fakih, "fslam, Globalisasi dan Nasib Kaum Marjinal" dalam Ulumul Qur'an 6N11197. Musa Asy'ari, Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta:Lesfi , 1997). Rifyal Ka'bah, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional" Makalah yang disampaiakan dalam Seminar Sehari menyongsong RUU Wakaf di Jakarta 29 Maret 2003.
Sajogyo, "Golongan Miskin
.
dan Partisipasi dalam
Pembangunan Desa" dalam Prisma No.3 Maret 1977.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1986).
Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Hukum Agraria (Jakarta: Tatanusa,2003 ).
Keputusan Fatwa l\/IlJU2002 tentang Wakaf Uang Inpres Islam.
No I tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum
rssN 2088-2289
g t.t'
,
Volume 1, No. 2,2011 Juli - Desember 2011
it:;::'ri; i:! ,,,1j .* ' -;:
.!!
..g.i:'
".j.f,-"i . -
w
:.
llmu Sejarah
$. P. _.
ffi
r'S.W f. :Y --.,*q . ;..: f;\-t #.[
''s-ta*-'
-,
-
*
ffir& ffi IHtf w a t,'1:: }1
t
,.te,
l:rttijJ.: l
_t 1.,:,
; :!::1lr:;ii.1'r;in: . '':rl!":;.r'' . '.::rn, i t'
!.
-:-.'!i:1:il
t::
F4
JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SUNAN CUNUNC DJATI BANDUNC
20LL
