FERATUR,AN PEMERINTAH REPUBI,IK INDONfi 8IA NOMOR 7 TAHUN 2OO8
TENTAI\G DEKONSENTRASI DAI\ TUGAS PEMBANTUAN l
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dinaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Mengingat
: l.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar,Negara Republik Indonesia Tahun 1945:'
2. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2]93 tg{tlqng_ Keuangan \egara (Lembaran Neg-ara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republit lndonesia Nomor 4286); 3.
I
Undang-Undang Nomor Tahun 2004-tgntang Perbendaharaqg \egara (Lembaran Nefara Republik Indongsla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriks-aan Pengelolg."
dan Tlnggung Jawab Keuangan Negarq (Lembgan N9g*u BtpuPliF IndonesiiTatrirn
ZOO+
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); i
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2004_ten$lg_Sistem : Perencanaan Pembaigunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang_Pemerintahan Daeratr (Lembiran Neg-ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomot 125, Tambahag Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang leneQry1 Peraturan Femerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Uqdagg Ng1ngt 32 Tahun 2004 tgntang Pemeri-ntahan Daerah. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
I W'RATA IIO. 64 TAHUN KE-WII TRIVf,J|./.N
2W
56
7.
Undang-Undang Nomorr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan.lGuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
MEMUTUSI(AI\:. Menetapkan
: PERATLIRAN PEMERINTAH TNNTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
\ BAB I KETENTUAiY T'MUM Pasal
I
Dalam PeraturanPemerintah ini yang dimaksud dengan
1.
:
Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, u.ddfh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Itidonesia sebagaimana dimaksud aaU* Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tatrun 1945.
2. Kementerian
negara, yang selanjutnya disebut kementerian, adalah lembaga pemerintatr. pelaksana kekuaJaaq pemerintatran yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintatran. negara dan instansi lain pengguna anggaran berdasarkan .Undang-Undang Dasar tertentu tugas yang dibentuk untuk melaksanakan Negara Republik Indonesia 1945 atauperat,uran perundang-undangan lainnya. '
3. Lembaga adalah organisasi.non-kementerian
4.
l
Pemerintatran daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daeratt Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pimbatrtuan dengan dan Dewan p.r*ut prinsip otonomi seluasJuiesnya dalam si,stem dan prinsip Negara Kesatuan Rc-nubl$ indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik hidonesia Tahun 1945.
it*
5. Pemerintah daerah adalatr gubernur, bupatl atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalatr lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintalran
daerah.
.
7.
Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus unrsan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia'
57
WIRATA NO.
6l
TAHUN I<E.XVII TR'MJ|./.N I
M
E, Dcsa atau yeng dicebut
dcngan na,sia lain, yang selanjutnya disebut desa, Edalah'-kesatuan memiliki batas-batas wilayah yang benvernang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia. rnasyarakat hukum yang
g.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasillembaga pada pemerintatr daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsenhasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
10. Dekonsenfiasi adalah pelimpahan
*roi.n*g
dari Pemerintatr kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayatr tertentu.
ll.Tugas Pembantauan adalah penugasan dari Pemerintatr kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintatr kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 12. fuiggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut
APBN, adalatr rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan
13. fuiggaran Pendapatan dan
Belu{a Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalatr
rencana keuangan tahunan pemerintah dacrah yang disetujui oleh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari
APBN yang dilaksanakan oleh gubernu
sebagai wakil Pemerintah yang mcncakup semua penerimaan dan pcngeluaran dalam rangka
pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 15.
Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daeratr dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengcluaran dalam rangka polaksanaan tugas pembantuan.
16.
Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanalmn oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pcngeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pomerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa,
17,
Dana Tugas Pembantuan Kabupaton/Kota adalah dana yang buasal dari APBD Ifubupatcry'Kota yang dilaksanakan olch desa yang mcncakup scmua pcnerimaan dan pongcluuan dalam rangka pclaksanaan tugas pcmbantuan dari Pcmcrintah Kabupatcn, atau Kota kopada Desa,
Kcrja Pcmcrintah, Iffig selanjutnya discbut RKP, adalah dokrunen percncanaana nasional untnk pcriode I (satu) tahun.
18. Renoana
W//RAIA NO,
A
IAHUN
KHNII
TRIWUUN I M8
58
19, Rencana Kerja
KeRrenterlarllembaga yang nelaniutnya disebut Ronja*KL, adalatrdokumen
percncanaan kementerian/lembaga.untuk periode
I
(satu) tahun.
20. Rgncana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalatr dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi progra; dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari,RenCana Kerja Pemirintah dan Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk ,,
melaksanakannya.
2l.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalatr suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat olei menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan blrfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaaq kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntaisi pemerintah.
22.Ptogtarradalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan sirta mlmperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikanoleh instansi pemerintatr. 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur'"pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber {aya bail yang bersiii* lersonil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralathn dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
pRrNsrp
pnoillTilrc
c ARAAN
Pasal2
(l) Pemerintah menyelenggarakan sebagian .*,tr*
yang menjadi kewenangannya di daerah
berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian *or*rlp..erintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga.
(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintatr kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupatenlkota, dan/atau des4 serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.
(4) Kementeriin/lembaga menetapkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
59
WRATA I{O,
A
TAHIIN KE.Wil TRIWU/L/IN I
M
+
Palnl9
\_.
..
..'
pemerintahan dari Pemerintah keppda instansi kementerian/ldmbaga. anggalan vertikal di daeratr didanai melalui
(l) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan
(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur dan penugasan dari Pimerintatr kepada pemerintatr daeratr dan{atau pemerintah desa didanai melalui anggaran kementerian/lembaga. anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan (3) ' ' Pengelolaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, pelaksanaatt rfiri.n, ekonomis, efekti.f; transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kePatutan.
Pasal 4
(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpatrkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dilaksanakan oleh SKPD provinsi berdasarkan penetapan.dari gubemur (2) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD provinsi atau kabupatenlkota berdasarkan penetapan dari gubernnr atau bupati/walikota. (3) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.
Pasal5
(l)
Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah tidak boleh dilimpatrkan kepada bupati/walikota.
(2) Urusan pemerintafran yang ditugaskan kepada pemerintatr provinsi tidak boleh ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintatr kabupatenlkota tidak boleh ditugaskan kepada pemerintatr desa.
Pasal6
(l) Pemerintah
dapat memberikan penugasan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintatran tertenfu
.
(2) Dalam hal kementerian/lembaga akan memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), penugasan tersebtrt harus mendapat persetujuan dari Presiden.
IURATA NO.i4TAH|INKEXVIITRIWIJ./'N I
M
60
".
(3) Prpsiden memberitan perretujuan penugasan sctelah mendapat pertimbangan dafr Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
Pasal T
(1) Menteri/pimpinan lembaga menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lernbaga untuk memberikan penugasan kepada perrierintah desa setelatr mendapat persetujua+ Presi-
(2) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan kepada kepala desa melalui bupati/walikota sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, menteri yang membidangi perencanaari pembangunan nasiortal, dan gubernur.
j-
nu,rNB$iJr{trup
Pasal8 ,
,
RuTg lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggzlraan, pengelolaan dana, pertanggungiawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.
Pasal g
(l) Penyelenggar&ut dekonsentrasi sebagaimana dimaksud a. pelimpahan urusan pemerintatran;
b.
c.
d.
dalam Pasal 8 meliputi
:
tatacarupelimpahan; tata carapenyelenggaraan; dan tata carapenarikan pelimpahan.
(2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi a. prinsip pendanaan;
:
:
b. perencanaan dan penganggaran; c. penyaluran aan pitatsaniin; dan d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanturn dekonsentrasi.
(3) Pertanggungiawaban dan pelaporan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:
a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan b. pengelolaan dana dekonsentrasi.
6l
WRATANO.8IIAHUNKE-XWWWU/./.N|?ftr
8
,,
,
Pasol
l0
:
(l) penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud a, penugasan urusan Pemerintahan; b. tata cara penugasani
c. d.
..* dalam Pasal 8 meliputi
:
tata canpenYelenggaraan; dan penghentian tugas Pembantuan.
(2) Pengelolaan'dana tugas pembanhran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mellputi a. prinsip pendanaan;
:
''
, b. perencanaandanPenganggaran;
c. penyaluran dan Pelaksanaan; dan
d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.
(3) Pertanggungiawaban dan pelaporan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:
a. b.
8
penyelenggaraan tugas pembantuan; dan pengelolaan dana tugas pembantuan.
BAB IV PEI{YELENG GARAAN DEKONSENTRASI Bagian Kesatu Pelimpahan Urusan Pemerintahan Pasal 11
(t)
Pelimpafran sebagian urusan pemerintatran dapat dilakukan kepada gubernur.
(2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada: a. instansi vertikal; b. pejabat Pemerintah di daerah. atas penyelenggar&m sebagian uusan pemerintatral yang dilimpahkan (3) ' ' Jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud iada ayat (2), dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintatran provinsi
(4) penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada gubernur masing-masing wilayah
Pasal 12
Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I ayat(2), wajib :
nRATANO
l4TAHuNKEWttTRtwuNtzON
62
berkoondinasi dengan gubernu atau bupatlAvallkota dan instansl terkait dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanasn tata nrang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan
memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan penyelenggaraan unrsan pemerintahan yang ditimpahkan.
Pasal 13
(l)
Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, yang didekonsenfrasikan, diselenggarakan oleh instansi vertikal di dacratr.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusat di daerah,'diselenggarakan sendiri melalui instansi vertikal tertentu di daerah. (3) Urusan pemerintatran yang dapat dilimpatrkan dari Pemerintah kepada gubemur sebagai wakil pemerintatr merupakan sebagian urusan 'pmerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah
(4) Tata cara penyelenggaraan urusan pernerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 14
(l)
Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditdtapkan datam Renja-KL yang mengacu pada RKP.
(2) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
'
',","?i;1,5;l;10". Pasal 15
(l)
:
Perencan&m program dan kegiatan dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. l
WMTA
M. U
TAHUN KE.WII TR/[ll/.]|./.N'
MN
(2) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi harus memperhatikan aspek kefienangan, efisiensi, efektifitas, kemarrpuan keuangan negara, dan sinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentasi dengan rencana kegiatan pembangunan daerah.
Pasal 16
(l)
Setelah ditetapkannya pagu indikatif, kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pi-E i"tut an yang akan dilimpahkan kepada gubernur sdbagai wakil pemerintah di daerah paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang.akan dilimpahkan kepada gubernur dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawaratr Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbanpas). (3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional bersama menteri/pimpinan lembaga melakukan penelaahan ranoangan Renja-KL yang memuat rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakan sebagai batran penyusunan Renja-KL dan RKP. ,a..
(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepada gubemur mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpalrkan paling lambat pertengatran bulan Juni untuk tahuri, anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara (5) Lingkup urusan pemerintatran yang akan ditimpatrkan ditetapkan dalam bentuk Peraturan l Menteri/Pimpinan Lembaga. (6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan kepada gubefnur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk tanhun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
Bagian Ketiga T ata Cara Penyelenggaraan Pasal 17
(l)
Dalam penyelenggar&rn urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, gubemur sebagai wakil Pemerintah melakukan : a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
TRMUL/|N I 2ON
W'RATA NO,'ITAHUN
'C.XVN
64
'|
:
(2) Gubemw rnornbonttrk tim koerdinasi yaag diiltnpkn, dengqn Poraturan Gube_rfrur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalap,Negeri berkaitan dengan penyeienggaraan urusan pemerintatran sebagaimana dimaksud ayat
(l).
(3) Gubemur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan ,penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimaria dimaksud pada ayat
.
(l).
Pasal lE
t
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpatrkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (l), gubernur berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintalran dan
ll
pembangunan daerah.
Bagian Keempat Tata Cara Penariken Fefmpnhan Passl 19
(l) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpatrkan dapat dilakukan apabila : a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan;
.
dan/atau
b.
ui
pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Penarikan pelimpatran dari Pemerintah dilatcukan melalui penetapan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. ,
(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Merrteri Keuangan sebagai 'dasar' pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi. ' l BAB V PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI Bagian Kesatu Prinsip Pendanaan Pasal 20
(l) Urusan pemerintahan
yang dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud (3) dalam Pasal 13 ayat didanai dari APBN bagian anggaran kemcnteriaMensaga ryelalui dana dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peratnan Pemerintah
65
ini.
W'RATA I/o,
U
TAHUN KE.Wil TRIMIIAN/,
:,
M
,
.
(2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan dewenang dari Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gqbernur'sebagai wakil Pemerintah di daerah.
(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik.
' p.".o."oll5T:^Siff"nssaran Pasal
2l
(l) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentasikan hanrs sesuai dengan Renja-KL dan RKP.
(2) Rencana lokasi dan anggaran urtuk program dan kegiatan yang akan didekonsentasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendariaan di daerah, dan kebututran pembangunan
daeratr.
,,
Pasel 22
(l)
Penganggaran dana dekonsenfiasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.
(2)
Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan
(3)
RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalam pembahasan bersama
RKA-KL. antara
kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.
(4)
RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan'dan menteri yang membidangi perencanaan pembangrrnan nasional untuk dilakukan penelaahan
(5) Hasil penelaahan RKA-KL
ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja
(SAPSK).
l
(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikan
kepada
kementerian/lembaga.
(7)
Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada guberntr.
(8)
Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejaba! Pembuat Komitnen, Pejabat Penguji TagihanlPenandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannya kepada Menterilpimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.
WIRATA
IN, il
TAHUN KE)NII TRIWJLAN I
2M
66
.
(9)
:
.'
RKA.--KT qpbageimana dimaksud pada ayat (7) dlberltahukan oleh gubernur kepata DPRD provinsi pada saat pembahasan RAPBD.
(10) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada k*entuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(l) RIG-KL
yang telatr ditetapkanlnenjadi SAPSK sebagaimana dimaksud dalam (6), menjadi dasar dalam penyusuran
DIPA.
iasal2l.ayat
i
(2) Tata cara penyusunan DIPA serta penetapan/pengesahannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undnagan
Pasal 24 Peraturan MenteriPimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud dalam.Pasal23 ayat (l) digwrakan ol"h'Menteti Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi darra dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.
Bagian Ketiga PenyalurandanPelaksanaan
'
Pasal 25
(l) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan
oleh Bendatrara Umum Negara atau kuasanya
melalui Rekening Kas Umum Negara.
(Z)Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(l)
Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi merupakan penerimaan negara dan
wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Q) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldo kas pada akhir tatrun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas'Umum
67
Negara.
WRATA Tfi. 61 TAIXIN
,
KH^I"
.)
TRIMJ|'/.N I 2(M
KeemPat
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Hesil Pelaksanaan Dekonsentresi
r
Pasal2T
(l)
Semua barang yang barang milik negara.
(2)
Barang sebagaimana dimaksud -pada ayat (l) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan
dibeli
atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan
kegiatindekinsentrasi.
(3)
'
SKPD melalnrkan penatausatraan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
(1)
Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pxal 27 ayat
(l),
dapat dihibatrkan
kepada daerah.
A)
Dalam hat barang dihibahkan kepada daeratr, penatausalraan, penggunaan dan pernanfaatan barang tersebut ditaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik
daerah.
Pasal 29
(l)
Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang dalam Pasal 28 ayat (2), -"*pat milik negara/daerah.
(2)
Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan
*
pengawasannya,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perattran perundang-undangan.
BAB VI PERTAI\IGGT]NGJAWABAI\I DAI\ PELAPORAN DEKONSENTRASI Pasal30 :
(l)
Pertanggungiawaban dan pelaporan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
(2)
Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
WIRATANO.ATA'11]NKf4(VII'TRIV8]LI.N'?il08 68
i
(3)
.1.,
,
t.
.
Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran,
catatan afas laporan
keuangan, dan laporan barang.
#iffiff:s. Pesal3l
(l)
Kepala SKPD provinsi bertanggungiawab atas pelaporan kegiatan dekonsentasi.
(2\ Penyusunan dan penyampaian laporirn kegiatan dekonsentasi dilakukan dengan tatrapan : a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi .perencanaan dan kepada
b.
(3)
kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi. Gubemw menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan m.6nyampaikannya setiap biwulan dan setiap berakhirnya tatrun angagran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pernbangrman nasional.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b
digunakan sebagai
batran perencan:uul, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. lt1 t (4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Pengelolaan l)ana Pasal 32
(1)
Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
dekonsentrasi
bertanggungiawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi.
(2\ Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan d* p"nyu-pui* lupot*t pertanggungj awaban keuangan dan barang.
(3)
Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentasi dilakukan secara terpisatr dari penatausahaan keuangan dan'barang dalam pelaksanaan tugas pembmtuan dan desentralisasi.
(4)
Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
69
WRATA I/o. 61 TA'ilUN KEJn/ll[. TR'JYI//./.N I
M
(1)
Penyusunan dan penyampaian laporan pgtgggg1ngialvaban keuangan dan barang sebigaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(2) dilalokan dengan tatrapan : dekonsentrasi atas nama gubemur pertanggungiawaban keuangandan barang sgtiap menyusun dan mEnyampaikan laporan mcnteri/pimpinan lembaga kepada anggaran tatrun triwilan dan setiai beiakhirnya -dengan kepada SKPD yang membidangi tembusan pemberi dana detonsentrasi, pengelolaan keuangan daerah.
a. Kepala SKPD provlnsi yang melaksanakan
b.
Gubemur menggabungkan laporan pertanggsngiSwaban keuangan dan barang ilas pelaksanaan ainla ae[onsentisi d g menyarrpaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun arggaran kepada Menteri Keuangan.
c. Menteri/pimpinan lembagja yang mengalokasikan dana dekonsentrasi
menyampaikan tahun anggaran setiap berakhirnya laporan irtt*gg*giawiban keuangan dan barang kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
(2)
Bentuk dan
isi
laporan,Frtanggungiawaban keuangen dan barang berpedoman pada
ketenfu an peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(l)
Laporan pertang$ngiawab keuangan segara tatrunan atas pelaksanaan dekonsenfiasi oleh APBD kepada S1f3*^dilanr!'irkan dalam Laporan Pertaoggungiawaban Pelaksanaan DPRD.
(2) '
Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat .(l) _dapat dilakukan_secara bersama-sama atau terpisah dengan Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD.
.
PEIYYELENGGAITAAN TUGAS PEMBANTUAI\I Bagian Kesatu Penugasan Urusan Pemerintahan Pasal 35
(l) ''
pembantuan- tcep@ pemerintah. provinsi atau Pemerintah dapat memberikan tugry -desa untuk melaksanakan sebagian un$an kabupatenlkota' dan/atau pemerin[atr pemerintatran
@
memberikan tugas- pembantuan kepa{a .pemerinta}r Pemerintah provinsi dapat kabupatenlkoti, dan/atau pemerintah desa unfuk melaksanakan sebagian pemerintahan
(3)
provinsi
memberikantugas
Pemerintab kabupatenAcoJa dapat untuk melaksanakan iebagian'lrusan pemerintahan kabupaterr&ota
. W'RATA
\fi.
4., 64 IA'IIJN'{€-'N|, TRIMJI,|N'
M
70
:
kepada pemerintah desa
Paral36 (1)
.n
Uturyn pemerintahan.yang dapat ditugaskan dari Pemerintahan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintatr desa merupakan sebagian urusan pemerinitatran ai luar 6(enam) un$an yang_ bersifat mutlak yang menurut perituran penrndang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah
(2)
Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan darirpemerintdr provinsi kepada pemerintah kabupatenlkota dan/atau pemerinjah dEsp. merynakan sebagian- urusan peineriniatran yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai trnrsan pemeiintatr provinsir.
(3)
Urusan pemerintahan yape dap-at ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian unsan pemerintatran yang menunrt perafuran perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintatr kabupater/kota. Pasal 37
(1) IJ*.r* ryng dapfl ditugaskan dari P,er,-ne-lntah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah RKP.
(2)
ditetapkan dalam Renja-Kt yang nienlacu pada
Urusan yaqg d9p?t ditugaskan dari pernerintatr prol,insi kepada pemerintah kabupatenlkota* dan pem-erin-tgtr de-sa dijalarkan d"l*l bentuk program ain teliatan pemerintah provinsi ^ dalamRencana-$eplsatuqlKgria Perangkat Pl"tuh (Rqnja-SKPD) ITg_:Y|* {tetapkan provinsi yang rnengacu para Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FU(PD) .'
provinsi.-
(3) Vy.r*- yang -dapa! ditu-gaskan dari pemerintatr kabupatenlkota kepada pemerintah desa dijabarkan dalam bentuk _prygaln dan kegiatan pernbrintah kabupiten/liota yang sudatr ditetapkan dalam Renja SKPD kabupatenlkota yang mengacu pada nfpn kabupateilkota. (4) V*tqg.yang dapa! ditugaskan w-ajib memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.
Bagian Ketiga Tata Cara Penugasan
Paragraf I Perencanaan Penugasan Pasal 38
(l)
Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang terpisahkan dari sistem perencarumn pembangunan nasional.
(2)
Perencanaan program dan kegiatan ,tugas pembantuan harus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi, efektivitas, kemampuan keuangan negara, dan sinkronisasi aniara rencana kegiatan fugas pembanfuan dengan rencanakegiatan pembangrxran daeratr.
7t
WRATA tIO. 61 TAHUN
IG.ru' TRtrIIIt,'N/,
M
(3)
Penyusunan p€rencanaan prograrn dan kegiatan tugas pembantuan dilakukan peraturan perundang-rmdangan.
penugesen
o"" iffi?[i,t"'o Kepade
r.t*id.ng*
Daereh
dan/atau Desa Pasat 39
(l)
Setelah ditetapkannya pagu indikatif, kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota" dan atau kepala desa paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran
berikutnya.
(2)
Rumusan tentang sebagian unsan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada gubemur atau bupati/walikota" dan/atau kepala desa dituangkan dalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepada menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai bahan koordinasi dalam Musyawaratr Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbanpas).
(3)
Menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional bersama menterilpirnpinan lembaga melakukan penelaahan rancangan Reqia-KL yang memuat rumusan tentang sebagian unrsan pemerintahan yang akan ditugaskan, dan hasilnya akan digunakm sebagai batran penyusunan Renja-KL dan RKP.
(4)
KementeriaMembaga memberitahukan kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara.
(5)
Lingkup un$an pemerintahan yang akan ditugaskan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.
(6)
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota danlatat kepala desa dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk tatrun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
Paragraf3 Penugasan dari Pemerintah Provinsi Kepada Kabupaten/I(ota dan/atau Desa Pasal 40
(l)
Pemerintatr provinsi memberitahukan kepada bupatilwalikota dan/atau kepata desa mengenai lingkup urusan pemerintahan provinsi yang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segera setelatr ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
W'RATA NO.
6l
TAHUN KE-XV'I TRIWUTfr'I I
M
72
(9\
perabiritahqan dilakukan untuk tufuan offslensl
dan c&ktlvltas p."y.rdngr**
pemerintahan, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan daerah kabupatenlkota dan/atau desa.
(3)
bagi pemerintah kabupatenlkota dan/atau desa dalam menyusun peroncanaan dan anggaran daeratr.
(4)
Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dinilai layak,"pemerintah kabupatenlkota dan/atau pemerintah desa membuat pernyataan menerima untuk
Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
melaksanakan penugasan dari pemerintah provinsi.
(5)
Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada bupatilwalikota
dan/atau
kepala desa dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.
(6)
Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapat masukan
dari Tim
Koordinasi
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi.
(7)
Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugas pembantuan provinsi. i 9',
Paragraf4 Penugasan dari Pemerintah iabupaten/l(ota Kepada Desa Pasal 41
(1)
Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan kepada kepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan pada tatrun anggaran berikutnya segera setelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Q)
Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan desa.
(3)
Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai batran pertimbangan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan d{n anggaran
desa.
j
(4)
Apabila pemberitatruan sQbagaimana dimaksud pada ayat (l) dinilai layak, pemerintah desa membuat pernyataan menerima unfuk melaksanakan penugasan dari pemeriritatr kabupaten atau kota.
(5)
Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada kepala desa ditungkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.
(6)
Peraturan BupatiAMalikota ditetapkan"setelatr mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan KabupatenA(ota.
73
MRATAIA.ATAHUNKE-XuilTRMU/./.NI?f0,
Fefaturan lupatl/Waliketa mcnJadi dasax dalarn pel4ks+nean dan pengalokasianLggaran tugas pembantuan kabuPaten/kota.
Ol
Bagian Keempat Tata Cara Penyelenggaraan i,tg"s Pembantuan
Paragraf I TugasPembantuanDariPemerintahKepadaPemerintahDaerah Pasal 42
(l) '
Dalam penyelenggarcan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, kepala daerah melakukan : a. sinkronisasi dengan penyelengg araarrurusan pemerintahan daerah; b. penyiapan prtutrgt ri daerah V*g akan meiaksanakan progrzmn dan kegiatan tugas
c.
pembantuan;dan koordinasin pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
(2)
Kepala daerah membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Perattran Kepala Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'
(3)
Kepala daerah memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
Pasal 43
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepala daerah berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintatran dan pembangunan daerah.
Paragraf 2 Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 44
(1)
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi, bupati/walikota melakukan : a. sir*ronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daeratr
flRATA
NO.
;'
61 TAHUN KE-XVtt TRlwuuN t
M
7
4
b,
c. (2)
peeyiagan perangkat daerah yang akaa melnkeaqekan pfegram dan kegiitan tugas pembantuan; dan koordinasi, pengendalian, pernbinaan; pengawasan, dan pelaporan.
Bupati/walikota membentuk
tim
koordinasi yang ditetapkan dengan
Peraturan
Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penyelengg araafiurusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ). (3)
Bupati/walikota memberitatrukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
Pasal 45
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (l), bupati/walikota berpedotnan pada norma, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, serta keserasian, kemanfaatan, kelancarin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Paqagraf3 Drri Pemeriniah dan/atau Pemerintah Provinsi Pembantuan Tugas dan/atau Pemerintah Kabupaten/I{ota Kepada Pemerintah Desa Pasal 46
(l) .
Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, dan pemerintatr kabupaten/kota berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah dan/atau pemerintatr provinsi.
(2)
Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasi dengan badan permusyawaratan desa dan kecamatan berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota.
(3)
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), kepala desa memperhatikan nonna, standar, pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah atau pemerintah provinsi dan pemerintatr kabupaten/kota
(4)
Camat atau dengan sebutan lainnya mengkoordinasikan penyelenggaraantugas pembantuan dari provinsi/Ikbupaten/Kota yang ditugaskan kepada desa.
Bagian Kelima Tata Cara Penghentian Penugasan Pasal 47
(1)
Penghentian urusan pemerintatran yang telatr ditugaskan dapat dilakukan apabila
75
:
WRATA I'IO. 61 TAHUN KE.Wil IRIMJ/'/.N I
M
uruann pemeflnfsh$n ttdak dppet dilEeiu*an kamnq nernherl penugasan*frengubatr kebijakan; dan/atau b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundangn.
ill#ffir##3lo (2)
*.n*usutkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintah dilakukan melalui penetapan Peratruan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangrrnan nasional.
(3)
Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana tugas pembantuan.
(4)
Apabila dalam waktu 30 (tiga pulutr) hari sejak diusulkan penghentian penugasan belum ditetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga" kepala daeratr'dan kepala desa dapat menghentikan sementara penyelenggaraan urusan pemedntahan yang ditugaskan.
(5)
Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapat masukan dari Tirti' Koordinasi Penyelenggaf,aan Tugas Pembantuan Provinsi, dengan tembusan kepalla DPRD provinsi.
(6)
Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten, atau kota dilakukan melalui Keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat masukan dari Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/I(ota, dengan tembusan kepada DPRD kabupatenlkota.
Tim
(7) Selama Peraturan MenterilPimpinan Lembaga atau
Keputusan Gubernur
atau
Bupati/Walikota belum ditetapkan, penerima penugasan dapat meiryelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan
BAB VIII PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN Bagian Kesatu Prinsip Pendanaan Pasal 48
(l)
Urusan pemerintatran yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintatr desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur aiUm Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Urusdn pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi.
WRATA NA,
il
TAHUN KE-XVII TRIWUIAN
I2W
':.
' '.!
,
(3)
U-
rusal-neqo4u!*gq
desa didanai dari
(4)
ttt'
y-ang ditugaskan dqri pemerintdr kabupatenlkota kepadi'pemerintafr
APBD kabupatenlkota.
Tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur lebih lanjut denqan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengar Uerpeaoman pala perafuran perundang-undangan.
Pasal 49
(l)
Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal43 ayat
(l)
dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian/lembaga [rpuau gubemur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa. (2)
Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.
Bagian Kedua Perencanaan dan Pengenggaran Pasal 50
(1)
Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.
Q) '
Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangao nrgara, keseimbangan p.trduiu- di daeral, dan kebutuhan pembanvgunan daerah.
, (l)
Pasal5l Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi
APBN.
(2)
Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkan dalam penyusunan
(3) RKA-KL yang telatr disusun
RKA-KL.
menjadi dasar delarn pembatrasan bersama
antara
kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR.
(4)
RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pemb*tg** nasional .untuk dilakukan penelaatran
(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan (SAPSK)
menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja
77
WRATA
tfi, 61IAI4]N
KE-WN TR'WUI/.N I
W
(6) RKA.KL yang telah ditetapkan monJadt gAFgK
disampaikan **kepada
kementerian/lembaga.
(V)
Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada gubernur atau bupati/walikota tmtuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau kalupatenlkota pada saat pembatrasan RAPBD.
(B) \-/
Setelatr menerima RKA-KL, gubernur atau bupati/walikota menyamp.qikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas p.tribrnto- untuk diietapkan oleh kementerian/lembaga.
(9)
Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
yang telatr ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.
(l) RIG-KL
Tatacuapenyusuran dan pengesatran DIPA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
(2)
undangan.
Pasal 53
peraturan Menteri/pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sJbagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (l) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana tugas pembantuan, serta penrmusan kebijakan dan pengendalian fi skal.nasional.
Bagian Ketiga Penyaluran dan Pelaksanaan Pasal 54
(l)
Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Rekening Kas Umum Negara.
(2)
Tata cam penyaluran dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
(l)
pemb
merupakan pcnerimaanje8ara Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan tugas dan wajib disetoioleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
MRAIA
I,JO.
6{ IAHUN'G,XY'I IRIWUI$NI?00,
78
(2)
:
Dalam hal pelaksanagr tugas pembantuall terdapat saldo'kas pa{a akhir tatrun.?nggaran, saldo tersebut harus disetor ke rekening Kas Uinurn Negara.
Bagian Keempat Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pasal 55
(1)
Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
(2)
SKPD melakukan penatausatraan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat sesuai dengan perafuran perundang-undangan.
(l)
Pasal 57
(l)
(l),
Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
dapat dihibatrkan
kepada daerah.
@
Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pananfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintatr provinsi atau kabupatenlkota sebagai barang milik daerah
.
Pasal 58
(l)
Penghibatran, penatausahaal penggunaan dan pemrinfaatan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dari pengelolaan barang milik negara/daeratr.
@
Tata cara pengelolaan barang milik n{gara serta pengendalian dan
i
pengawasannya,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturdn perundang-undangan. I
i
pnRrAr\rcc*.n
i*iil
DAr\ FELAP'RAN TUGAS PEMBAI{TUAN Pasal 59
(l)
Pertanggungiawaban dan pelaporan tugas pernbantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
79
W,RATA tto.
6l
TAHUN KE-ntil TR
r/'/lAN
t
M
G)
Agpek mpnqiErial tprdiri 4gri perkpmhsncqq r_egli,sas! Fprryerapgn dana, pencapaian target i
(3)
Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.
,".;f;il"ffl;:. ru
gas
Pembantu"'
Paragraf I u1p'"liffilil]:l"t
ffi|;
Pemerintah Provinsi;
Pasal 60
(l)
Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan.
(2)
Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan dilakukan dengan tahapan
:
a. Kepala SKPD provinsi yang
melaksanakan -tugas. pembantuan menyusun dan triwulan dan setiap berakhirnya tahun a$Sarg qeliap kegiatan laporan menyampaikan -gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kepada kernenteri-an/lembaga pemberi dana tugas pembantuan t
b.
Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tug3s pemlantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap_triwulan dan fgtiap berakhirnya tatrun anggaran kepada ilupati/walikota.melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada keinenterian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan dan meny4mpaikan tembusanriya kepada SKPD provinsi yang tugas dan kewenangannya sama;
c.
Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagairiana dimaksud pada huruf ? {an mgly?mpaikanny.a-setiap fi_wulan dan setiap berakfimya tatrun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan irenteri yan! membidangi perencanaan pembangunan nasional;
menugaskan SKPD yang membidangi - perencanaan untuk sebagaimana dimaksud pada hwuf b d?t menyampaikgltly: laporan me'nggabungkan berakhirnya tahun_ anggaran.ktp?4a gubernw melalui SKPD dansetiap setiai-fiwulan provmsr yang membidairgi perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, ian ment6ri iang membidangi perencanaan pembangunan nasional;
d. Bupati/walikota
(3)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud p$g ayal (2) huruf .c dan huruf d digunakan sebdgai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
(4)
Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
MRAII
t\,0, 6, IAHUN lGJUll IRIWUUN t mB
80
rugasp.-u"nioll?"*fffil;;;ilkepada:'
**
l
Pemerintah Desa Pasal 61
(l)
Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepala desa
(2)
Kepala desa bertanggungiawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan.
(3)
Pelaporan kegiatan tugas pembantuan dikoordinasikan oleh SKPD kabupatenlkota yang membidangi pemerintahan desa.
(4)
Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan dilakukan dengan tahapan:
a.
Kepala desa menyusun dan penyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tatrun anggaran kepada SKPD kabupatenlkota.
b.
Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hiwulan dan setiap berak*rirnya tatrun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan;
I
c. Bupatilwalikota
menyampaikan laporan kegiatan setiap tiwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada gubernur;
d.
Gubemur menugaskan SKPD yang membidangi perencaftuur untuk menggabungkan dan laporan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
c
(5)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.
(6)
Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf3 Tugas Pembantuan Provinsi fep"ada Pemerintah Kabupaten/I(ota Pasal 62
(1)
Kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/whlikota.
8l
W'RATA NO,
6l
TAHUN KE.XVI/, IRIWIII/,N I
W
'.r;
:::
I
:
'
(?)
f*n$n.f,I$FD kabupmnfteta bertenggungl*w*b
*al
il'
'l:
'
pelpperEn kpgiaran tugae pembantuan
provinsi.
(3)
Penyusnnan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan provinsi dilakukan dengan tahapan :
a.
Kepala SKPD kabupatenlkota menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang mcmbidangi ,
perencanaan;
b.
Bupati/walikota menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada hunrf a dan menyampaikannya setiap fiwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD provlnsi yang membidangi perencanaan
(4)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayet (3) hunrf bahan perencanaan, pembinaan, pongondalian, dan evaluasi.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mcngonai penpsunan dan'. penyampaian laporan kogiatan
b
digunakan sebagai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam .
Negeri. '
,
:riti.
Parrgrrf4 Tugar Pembrnturn Provlnrl Keprda Pemerlntrh
llcsa
.
Paral 63
(1)
Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kopala
(2)
Kepda desa bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi.
(3)
Pelaporan kogiatan tugas pembantuan provinsi dikoordinasikan oleh SKPD kabupatervkoa yang membidangi pemerintahan desa. i
(4)
Pcnyusunan dan penyampaian laporan kogiatan tugas pembantuan dilakukan dengan tahapan:
a.
Kcpala desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau kota;
b.
Kepala SKPD kabupatenlkota menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhimya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perenpanaan;
wTR
TANO.|ilTAHUNKE-XVI]qR|MIU{N:'{fI
g2
'
8,
BUBeflwalikgfa.penyarspjitgA laggFm kgpqtsn setiap ttiqn{qn den re{ep bqakhimya
tahun anggaran kepada gubernur.
(s) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
c
digrrnakan sebagai
bahan perencanaan, pembinaaru pengendalian, dan evaluasi.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Peragref5 Tugas Pembantuan Kebupeten/I(ota Kepede Pemerintah Desa Pesal 64
(l)
Kegratan tugas pembantuan kabupatenAcota kepada pemerintatr desa dilaksanakan oleh kepala desa.
Q) Kepala
desa bertanggungiawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan kabupaten atau
kota.
(3)
Pelaporan kegiatan tugas pembantuan kabup&nlkota dikoordinasikan oleh SKPD
kabupaten/kota yang membidangi pemerintahan desa.
(4)
Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan dilalnrkan dengan tahapan:
a. b.
$.p4u-desa menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap Ueratnirnya tahun anggaran kepada SKPD kabupaten atau kota; Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap dan setiap beralfiirnya tahun anggaran kepada bupatilwalikota melalui SKPD yang membidang perencanaan;
tiwulan
huruf b digunakan
(5)
Pe-nyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bahan perencanaao, pembinaan, pengendalian, dan waluasi.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan sebagaimarta dimaksud padaayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
sebagai
Bagian Kedua Pengelolaan l)ana Pasal 65
(t)
Kepala SKPD provinsi atau kabupntenlkota selalu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan dana tugas pemUantuan.
83
Uffi
TA t€.. 61
TilXn
KE XVI TNl,,'llAl! t
88
.
(Zl
Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggarrulpar wqiib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungiawab terhadap penyusunan dan penyampaian* laporan pertanggungi awaban keuangan dan barang.
(3)
Penatausahaan keuangan dan larang dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangari dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.
(4)
Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD provinsi atau kabupatenlkota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
'
Pasal 66
(l)
Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat(2) dilakukan dengan tahapan :
a.
Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan atas, nama gubernur
'
menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang setiap fiiwulan dan setiap berakhirnya tahun anggar€n ,kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi
pengelolaankeuangandaerah;
:
kabupater/kota yng melaksanakan tugas pembantuan atas nama bupati/walikota menyusun dan penyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang setiap triwulan dan setiap beraktrirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana tugas pembantuan dengan tembusan kepada SKPD yarng memtidangi pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala SKPD
c. Gubernur menggabungkan laporan pertanggungiawaban keuangan
dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantuan dan menyampaikanrnya setiap fiiwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangair;
d.
Bupati/walikota menggabungkan lapqran pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana tugas pembantiran dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, dengan tembusan kepada gubernur;
e. Menteri/pimpinan lembaga yang
mengalokasikan
dana tugas
pembantuan
menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang setiap berakhimya tahun anggaran kepada Presiden melalu Menteri Keuangan.
(2\
Bentuk dan
isi
laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang berpedoman pada
ketenfuan peraturan penrndang-undangan.
WRATA IIO. 64 TAHUN KE.Nil TRII,4/1.'|./.N I
M
84
Pmrl6?
(1)
Laporan pertanggungjawab keuangan dan barang atas pelaksanaan tugas pembantuan setiap berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) butir c dan d dilampirkan dalam Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
(2)
Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secaf,a bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
BAB X PEMBINAAN DAI\[ PENGAWASAN
Brgian Kesatu Dekonsentrasi Pasal 68
(1)
Menteri/pimpinan lembaga.mclakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan tuusan pemennEnan yang culmpanKan Kepada guDernur.
(2)
Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrast-yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
(3)
Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi.
(4)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja" transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dekonsenfasi.
Pasal 69 .
(1)
Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi.
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana dekonsentrasi.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan h.tju, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana dekonsentrasi.
(4)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada efisiensi pengelolaan dana dekonsentrasi.
ayat(l) dilaksanakan dalam rangka
85
pencapaian
WIRATANO.UTAHUNIG-XVilTRImII/,Ni'ff8
i
Feshn Hrdun TugaiiPembantuan Pasat 70
(l)
Menteri/pimpinan lembaga_melakukan pempinaln dan pengawasan dalam penyelenggararul unrsan pemerintatran yanE ditugaskan kepada gubernur atau bupati/walikota.
Q\
Gubernur atau bupatilwalikota selaku penerima penugasan unnan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembahtuan yang dilaksanakan oleh SKPD.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat. (l) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitas, dan biri'bingan teknis, sertapemantauan dan evaluasi atas penyelenggaf,aan tugas pembantuan.
(4)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja" transparinsi, dan akuntabilitas penyelurggaxaan tugas pembantuan.
Prrrl71
(l)
Menteri Keuangan melakukan pcmbinaan dan pengdwasan terhadap pengelolaan dana tugas pembantuan
(Z)
dimaksud pada ayat (1) meJipuli pemberian pedoman, fasilirui Pembinaan sebagaimana -teknis, serta pcmantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana tugas bimbingan dan pembantuan,
(3)
Pcmbinsan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakulgn dalam rangka pcningkaan kinerja transparaisio dan akuntabilitas pengelolaan dana tugas pembantuan.
(4)
Pengawasan sebagaimana dimaksud-pada ayat efisiinsi pengelolaan dana tugas pembantuan
(1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian
Beglen Ketlga
Koordlnatl Pomblnaan drn Pengrwamn Pasal 72
(1)
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan. pgngelolaan dana Aercnsrntraii dan dafa tugas pembantuari, irenrciilpimpinan lembaga melakukan jgg;dinrsi betsama dengan i,Ienferi Keuangan dan Mentff Dalam N-geri tertradap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
(2)
Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksu4 pada ayat bahan perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
W'RATA I,IO. 61'TAHUN
XF,NI' TR'WUI/.N'
M
86
(l)
digunakan sebagai
Pasal 73
pembinaan dan pengawasan dalam peny.elengg kegiatPn dan pengelolaan dana dilionsenuasi dan dani tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
*"*!fit€** Pasal 74
6)
pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas penrbantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(2) (3) \- /
Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan.
(4)
Pemeriksaan dengan tujgan te.rteqt3 meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain.di bidang keuangan, pemeri--ksaan- investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah
(5)
Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh unit pemeriksa internal kementerian/lembaga dan/atau unit pemeriksa ekstemal Pemerintah.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan_. keuangan, _ pemeriksaan !i+ttj-u, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
Pemeriksaan kineria berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pemeriksaan alas aspek el
(+) berpedoman pada p-eraturan perundang-undangan.
BAB
XII
SANKSI Pasal 75
(l)
SKPD yang secara sengaja danlatau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pi:mb-antuan dapat dikenakan sanksi berupa :-
a.-peirundaan penciiran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk triwulan
b.
berikutnya; atau penghenlian alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya
(2)
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPp dari kewi3iban menyampai[an laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimal<sud dalarnPerituran Pemerinta]r ini.
(3)
Ketentuan mengenai tata cara pemlerian sanksi -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
87
WRATA NO. 64
T
AHUN
KH(VII TRIW.JLAN I M8
K'r'Nrl*Rffitiorr"*
-*'
Pasal 76
(1)
Sebagian dari anggaran kementerian/lembaga yang digrrnakan untuk mendanai urusan yang merupakan kewenangan daerah, dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.
p_gmerintahan
(2)
p-alam lry-gta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), menteri/pimpinan lembaga,
jp
Menteri Keuangan, perencanaan pembanlrrnan nasioiai qe-nte1t_-yaqg -membi4gr-rgi terlebih dahulu melakukan identifikasi. dan pemilahan atas program ilan kegi-4tan yang akan didanai dari bagian pgsaran kementerian/lembaga.
(3)
Identifikasi dan perhilatran atas program dan kegiatan dilakukan pada saat penyusunan Renja-KL. Pasal 77
(l)
hasil identifikasi dan pemilatran sebagaimana dimaksud dul*.n Pasal 76 ayat
ftrdasarkan kementerian/lembaga (2)
meagajukan -ys$m besaran bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi'Dana Alokasi Khusuikepada MJntoi Keuangan.
.
(2)
Mentef Kauan-gan melakukan penetapan bgsaran bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.
(3)
Pengalihan be-saran bagian agggaran kementerian/lemb.aga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(4)
:Program. dan kegiatan kpmenterian/lembaga.yang mpnurutperaturan perundang-undangan
.
telah ditetapkan sebagai urusan Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan dekonsentrasi/tugas pelnbantuan, pendanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
alas
wajib mengikuti ketentuan yang telah
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 78 Pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah
1.
ini, maka:
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungiiwaban
Stuuttgln -da-lam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan_Tugas Pembantuan (Lembaran Negara !.epublik Indonesia_ Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
2.
Peraturan Pemerintatr Nomor 39 Tatrun 20Ol tentang Penyelenggaran Dekonsentrasi (Lembaran Negar? !.epublik Indonesia Tatrun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a095);
WIRATA NO, Cl TAHUN KE.X/]II TRIWUUN I
M8
88
3. geratluaa P_e.rnerintah
Nornor 52 Tar,run Z00l tpntang Fenyelenggaraan Tugas petbantuan (Lembaran {egary $gnublit fndonesia Tahun 2001 Nomor 77, T-arr.trlahan L6mbaran Negara Republik Indonesia Nomor al06);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut rnengenai pp{oman pengelolaan dana dekonsentrasi dan {ana hrgas pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 80
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi, p.eny:elenggaraair.tugas fembantian, ierti pendanqan delionsehnaisi Ad-i"g.t pembantuan wajib medasarkan dan menyesuaikan pengatur-annya dengan Peraturan Pemeriniah Iru.
Pasal
8l
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diunAanfukan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintallan peflsfidangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negala Republik
Indoneiia.
i
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal4 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, trd DR. H; SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA, trd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHIJN
89
2OO8
WRATA NO,
6l
NOMOR 20
TAHUN KE.XW
MWUUN I 2N8
PEHJEIASAU
!
PEME*$ffi
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2OO8 TENTAI\G DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBAI\ITUAN
PERATURTAN
I.
UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelengg draarr pemerintalrannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesenhalisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpatrkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daeratr, dalam pengertian untuk menjembatani dan mer.rperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggarmn urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu : a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah; c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah; d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah; e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintatran, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
f.
Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintatr provinsi kepada kabupatenlkota dan/atau desa, serta dari pemerintatr kabupaten/kota kepada desa trntuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungiawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua w€wenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan,dimaksudkan unttrk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangffim, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.
}y,Rltl iro, cl f
AHUN
lExvil nMUUN I NAe
90
Tugaq ppmharrtpaq yaas dibedknn elblr peeprintnh hegnde daerah dan/atair desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daeratr otonom kepada kabupatenlkota darlatau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupatenlkota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupatenlkota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diseralrkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintatr harus didanai dari APBN melalui bagian' anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskair kepada daerah provinsi dan kabupatenlkota berdasarkan asas tugas pembantuan Hal ini sejalan dengan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungiawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyeratran wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.
Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian
anggaran
kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungiawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupatenlkota, dan/atau desa sesuai dengan beban danjenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintatr desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintatran tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden.
9l
WRAiA
I'IO,
U
TAHUN KEXVil /F{MUUN I
M8
Fengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuafr tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaruuur pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan progam dan kegiatan, yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKl. Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusutan RKA-KL terlebih datrulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpatran wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupateSrlkota dan/irtau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan. Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaxan yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telatr dirinci menurut unit organisasi berikut pfogram dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara unfuk pendanaan .,kegiatan dekonsnetrasi dan fugas pembanfuan
Berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagaimana yang ndiuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secaf,a lebih mendasar dan komprehensif dalam Peraturan Pemerintah ini.
II,
PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal 2
Ayat
(l) Selain berdasarkan asas dekonsenfiasi dan tugas pembantuan Pemerintah, dapat pula menyelenggarakan sendiri debagian urusan pemerintahan yang menj adi kewenangannya.
Ayx (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
wtRATA NO. 64 TAHUN KE-XVlt
TRtwuN t m08
92
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada instansi vertikal di daerah adalatr sebagian anggaran yang dialokasikan untuk kantor pusat (KP) dar/atau kantor daerah (KD). Ayat(2) ' butup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4
Ayat (1) Penetapan SKPD oleh gubernur dilaksanakan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Juli tahun berjalan setelah ditetapkannya pagu sementara. Ayat (2)
Penetapan SKPD oleh gubernur, bupati, atau walikota dilaksanakan selambatlambatnya minggu pertama bulan Juli tahun berjalan setelah ditetapkannya pagu sementara.
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud urusan pemerintahan tertentu adalatr un$an pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yarrg bersifat khuzus dan efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Ayat(2) Cukup
jelas. :
Ayat (3) Kementerian/lembaga dalam mengajukan permintaan persetujuan dari Presiden, disertai dengan jenis urusan pemerintahan tertentu yang akan ditugaskan kepada pemerintatr desa. Pasal 7
Cukup jelas.
93
WRATA t,IO,
A
TAHUN KE.XVII TRIWUII/.N I
M8
I
Pasal
Cukup jelas. Pasal 9
Cukup jelas
l0
Pasal
Cukup jelas. Pasal
11
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan melampaui satu wilayah administrasi pemerintatran adalah pelimpahan urusan pemerintatran dalam penyelenggaraan dekonsentrasi kepada instansi vertikal yang wilayahnya mencakup l-€,bih dari satu provinsi. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 12
Cukup jelas. Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan kepada instansi vertikal adala?r urusan pemerintahan yang ditetapkan menjadi tugas dan fungsi instansi vertikal pada saat pembentukan organisasinya. Apabila di daeratr belum terbentuk instar,rsi vertikal yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, maka sebagian urusan dimaksud dilimpatrkan kepada guberntr selaku wakil Pemerintah.
Ayat(2) Yang dimaksud dengan instansi vertikal tertentu instansi pusat yang berada di daerah dan merupakan bagian dari kementerian/lembaga selain kementerian/lembaga yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, keanranan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Ayat (3) Peraturan perundang-undangan. dimaksud adalatr Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Uruasan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
MRITI I''0,
6ITAHUNKE.'(VIITRIWULI.NI?f0S
94
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat(2) Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau regional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintatr.
Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungiawaban Pemerintah, pemerintahar daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya
dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan
daerah
kabupatenlkota bertanggungiawab mengatur dan mengurus urusaR pemerintahan tersebut. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh'lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungiawab mengatur dan mengurus urusan pemerintatran tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka Pemerintah bertanggungiawab untuk mengatur dan -mengrus urusan pemerintahan dimaksud. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdyaguna ditangani pemerintahan daerah kabupatenlkota, maka diserahkan kepada pemerintahan daeratr kabupatenlkota. Apabila urusan pemerintatran akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsio maka diserahakan kepada pemerintahan daerah provinsi. Apabila suatu urusan pemerintahan yang berdayaguna bila ditangani Pemerintah, maka akan tetap menj adi kewenangan Pemerintah. Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalatr kriteria pembagian urusan
pemerintahan dengan memperhatikan
tata hubungan
kehormonisan antar
penyelenggara pemerintahan.
95
WRATA NO.
A
TAHUN
KH$III
TRIWU.I.N I
M
Pasal
1S Ayat
*
(l) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Peraturan perundang-undangan dimaksud adalatr Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (4) Tujuan dari pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikan hasil-hasil penetapan pagu sementara untuk menjadi pertimbangan gubemur dalam rangka penunjukan SKPD yang akan melaksanakan program dan kegiatam dekonsentrasi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)
Peraftran Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh gubernur sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan. Pasal 17
.
Ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi di dalam melaksanakan kewenangan abibutif dan kewenangan yang dilimpahlcan oleh Pennerintah, pendanaannya dibebankan kepada APBN pada bagian anggaran Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi. Bagian anggaran tersebut dikelola secara tertib, taat pada peratumn penurdang-undangan, efisien, ekonimis, efektif, transparan, dan bertanggungiawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemampuan keuangan negera.
Huruf a Sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaxan.
W|RATANO.$ITAH|IN!G,.if/.|1TRIWAI/.N|?@A
"
96
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Ayat(2) Cukup jelas.
Ayat (3) Pemberitatruan oloh gubernrn kepada DPRD provinsi dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi. Pasal 18
Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20
- (l)
Ayat
dukup jelas.
Ayat(2) Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang pemerintahan adalah pelimpahan dari kementerian/lembaga.kepada gubemur untuk melaksanakan sebagian kewenangan
:
tertentusesuaiperaturanperundang-undangan.
Ayat (3) Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi, pgrencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
.
Sebagian besar dari dana dekonsen0asi digunakan wrtuk kegiatan non-fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan barang yang dapat menghasilkan aset tetap.
Besar kecilnya belanja untuk kegiatan penuqiang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi.
Pasal2l Ayat (1) Cukup jelas.
97
mRAIANo.AIAHUNKEXVilffi/[l/')UN|aff
Ayat
(2)
.,*
Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian dana dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.
Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian dana dekonsentrasi mempertimbangkan besarnya tansfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah, agar alokasi dana dekonsentrasi menjadi le.bih efektifi efisien, dan tidak terkonsenhasi di suatu daerah tertentu.
Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian dana dekonsentrasi disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daeratr. Pasal,22
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup
jelas.
:
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas
-
Ayat (5)
Y*g
dimaksud dengan SAPSK adalah pagu alokasi dana untuk satuan keda dari bagian anggaran kementerian/lembaga yang disusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerj a anggaran.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat(7)
RKA-KL yang disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada gubernur
dalam
bentuk dokumen resmi yang disertai data elekuonik.
Ayat (8) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendatrara Pengeluaran oleh Gubemur dilaksanakan selambatJambatrya minggu pertama bulan Desember tahun berjalan setelah diterimanya Peratuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai
pelimpahan sebagia4 urusan pemerintah.
wntrA lllo 6l
TAHUN
t
t
2M
98
Ayat (9) Pernberitaliuan RKA-KL oleh gubernur kepada DPRD provinsi dimaksudkan untuk mensinkronisasikan kegiatan Pemerintah yang didanai melalui ApBN kegiatan yang menjadi unrsan daerah yang akan ciaanai dari APBD.
d"il;
Ayat (10) Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah peratwan pemerintah tentang Relc.ana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, peraturan pelaksanaannya.
#;rrk F;;
Pasal23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyunrnan DIPA Dekonsentrasi dilakukan oleh gubemur sebagai wakil pemerintah
di daeratr.
Pasal24
Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada kementerian/lembaga dalam p"nfro**r t n.*u p.ngAok;iurrd; dekonsnehasi tahun anggaran berikutnya Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal26 Ayat
(l) Yang dimaksud dengan p:tT*T .penurdang-undangan adalatr Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan pajak.
Ayat (2)
Saldo kas pada akhir tahun anggaran-merupakan sisa kas yang ada di bendahara yang belum dan/atau tidak digunakan untuk melaksanakan tegiatan dekonsentrasi.
Pasal2l Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Penatausahaan mencakup aspek' pembukuan yang tediri dari pendaftaran dan pencatatan barang milik negara, aspek inventarisasi, dan aspek pelaporan.
gg
WMTAM.6ITA|UNKE_W/,|TR\W)Ii'N|2U8
Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalatr Peraturan P6merintatr Negara/Daerah, termasuk peraturan tentang Pengelolazft . Barang
Milik
pelaksanaannya. Pasal 28
Ayat
(l) Yang dimaksud dengan 'dihibatrkan" adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada femerintah, antar pemerintah daerah, atau dari Pemerintalr/pemerintatr daeratr kepada pihak.lain, tanpa memperoleh penngantian.
Barang milik negara yang dapat dihibatrkan adalah barang milik negara yang sudah ditatausatrakan oleh kementerian/lembaga.
,
Ayat(2) Dalam hal barang milik negara tersebut dihibahkan, maka mekanisme, proses, dan waktu pelaksanaan penghibahan tersebut rnengikuti ketenhran perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal 29
Ayat (1)
Proses penghibahan barang milik negara yang diperoleh -atas pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga selaktr pengguna barang setelatr mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pengelgla barang milik negara.
Ayat(2) Ketenluan perahran perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintatt
tentang Pengelolaan Barang
Milik
Negara/Daer*r, termasuk
peraturan
pelaksanaannya. Pasal 30
Ayat
(l) Aspek akuntabilitas mencakup akuntabilitras keuangan dan akrmtabilitas barqng.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal
3l Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
WIRATA NO.
6l
TAHUN
KE-Wil TRIWUTAN I NN
100
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat(4) Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Perafiran Pemerintatr tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Paserl32 Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Penyampaian laporan pertanggrrngiawaban keuangan dan barang dilakukan dalam bentuk dokumen resmiyang disertai dengan data elektronik.
Ayat (3) Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana dekonsentasi dengan dana tugas pembantuan dan dana desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daeratr.
Ayat (4) Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan dekonsenfrasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem aktrntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan desenfalisasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatrn tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 33
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hunrf b Gubernru dapat menunjuk SKPD yang membidangi pengclolaan keuangan untuk membantu penyiapan laporan gabungan dari seluruh SKPD yang menerima dana dekonsentrasi. Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi
:
a. laporan keuangan yang ditqir*an kepada Dirrldorat
b.
Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jonderal Perimbangan Keuangan; laporan barang dan laporan kondisi buang milik negara hasil pelaksanasn dekonsensasi yang ditujukan kcpada Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai batran a. perumusan kebijakan dan pengcndalian fiskal nasional;
t0l
MMil
:
ilo. 6I
'
IR'WJIJ/I Ia(M
'Arufl'GJil,,
b.
c.
d.
* '.. penyelenggaraan sistem informasi keuangan pengelolaan barang milik negara; penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan dekonsentrasi, serta penghibahan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.
daerah;
Huruf c
Laporan pertanggungan perundang-undangarl dimaksud adatalt Perafinan Menteri Keuangan tantang Sistem Akuntansi dan Pelaporaq Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Barang MilikNegara. Pasal 34
-
Ayat (1)
keuangan secara tahunan atas pelaksanaan pertanggungiawaban dekonsentrasi bukan meruPakan satu kesatuan dari laporan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
Lupot*
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 35 Ctrkup jelas. Pasal
36
,
.
;
Peraturan perundang-undangan dimaksud adalatr Peraturan Pemerintah teltang Pembagian Urusan Pemerintahan fuitara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daer*r Kabupaten/Ifuta. Pasal 37
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) bkstemalitas adalatr kriteria pembagian urusan pernerintahan dengan memperhatikan dampak yang tirnbul scbagai akibat dari pcnyelenggaram suafir untsan pemerintahan. npalita dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut mlqiaAi kewinangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Apabila dampaknya Uersiftt fintas kabupaten, atau kota dan/atau regional, maka unrsan pemerintahari itu menjadi kewenangan pemerintatran provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka irnrsan itu menjadi kewenangan Pemerintah.
vflRATA t/f'.
a
IAHaN KF-)$t't TRIWUN1
M
102
Akuntabilitas adalatr kriteria pembagian urusan pemerintatran dengan memferhatikan pertanggungiawaban Pemerintatr, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daeratr kabupatenlkota dalam penyelenggaraan bagian urusan pemerintatran tertentu kepada"rnasyarakat, Apabila:Smrpak,rpenyelenggaraan bagian un$an pemerintahan secara langsung hanytl dialami.'separa lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan
daeratr kabupaten/kota bertanggrrngiawab,,mengattr dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secaxa langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungiawab mengatur dan mengrrrus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintatran dialami lebih dati satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka Pemerintah bertanggungiawab.untuk mengatur dan mengrrrus urusan pemerintahan dimaksud. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila un$an pemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerah kabupatenlkota, maka diseratrkan kepada pemuintahan daerah kabupatenlkota. Apabila urusan pemerintatran akan lebih berlayaguna bila ditangani pemerintatran daerah provinsi, maka diserahkan kepada perherintatran daerah provinsi. S,ebdiknya, apabila suatu urusan pemerintahan yang berdayaguna bila ditangani Ppmerintah, ,' maka akan tetap menjadi kewenangan Keserasian pembanguran nasional dan wilayah adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan pembangunan di daerah dan desa dalam meningkatkan kinerja pelayanan umum.
Pemerintah.
Pasal 38
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat(2) Cukup jelas
Ayat (3) Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perattran Pemerintatr tentang Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 38
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat(2) Cukup jelas.
103
WRATA NO. 61 TAHUN XE.W'I TRIWUI/.N I zON
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Tujuan dari pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikan hasil-hasil penetapan pagu sementara, untuk menjadi pertimbangan bagi kepala daeratr dalam rangka penunjukan SKPD yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan.
-
Ayat (5) b,rtup
jrt"t.
Ayat (6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh kepala daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan. Pasal 40
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat
Q)
:
Ctrkup jelas.
Ayat
(3)
:
Cukup jelas.
Ayat (4) Ctrkup jelas:
Ayat (5) Substansi Rancangan Peraturan Gubemw antara lein meliputi lingkup urilsan pemerintahan yang akan ditugaskan, prcgtffi dan kegiatan yang akan dilaksanakan" termasuk pendanaannya. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas
Pasal
4l Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat(2) Cukup jelas.
W,RATA
t't'.
61TA'4JN KE-rVn fRtmtlAr( t
m
I
04
,
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Substansi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota antara lain meliputi lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan, program dan kegiatan yang akan ditut termasuk pendanaannya.
'
r*"t*,
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat(7) Cukup jelas.
Pasal42 Ayat (1) Sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran.
Ayat(2) Cukup jelas
Ayat (3)
Pemberitahuan
oleh kepala daerah kepada DPRD
dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaf,aan tugas pembantuan.
,
Pasal 43 Cnkup jelas. Pasal 44
Ayat (1) Sinkronisasi termast* dalam hal perencanaan dan penganggaran Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Pemberitatruan
oleh
bupati/walikota kepada
DPRD dimaksudkan untr*
menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi. Pasal 45
Cukup jelas.
l
0S
V{RATA t{O.
6l
TAHUN KEXttil TRrVttit./'N ,
Zffi
Pasal 46
Cukup jelas Pasal 47
Ayat
(l) Cukup jelas
Ayat(2'l Hwuf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Usulan penghentian un$an dilahtkan apabila terjadi kejadian luar biasa yang tidak mimungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 48
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat(2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
wtF/iTANO.0lTAHUNKE-YVttfRtvutattt2w'
106
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penugasan Pemerintah adalatr penugasan dari kementerian/lembaga kepada gubernur atau bupatilwalikota untuk melaksanakan sebagian penugasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat(2) kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan dan mesin,.gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (outputfdan menambah nilai aset Pemerintatr. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan urtuk kegiatan murni berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya.
fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang
Besar kecilnya belanja untuk kegiatan penur{ang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efi siensi. Pasal 50
Ayat(1)
C*up jelas. Ayat(2) Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian dana tugas pembantuan disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai uruian Pemerintah melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Keseimbangan p€ndanaan di da€rah dimatcsudkan bahwa perigalokasian dana tugas pembantuan mempertimbangkm besarnya transfer belanja pusat ke daeratr dan kemampuan keuangan daerah, agar alokasi dana tugas pembantuan menjadi lebih efekti4 efisien, dan tidak terkonsenhasi di suatu daentr tertentu.
Kebutuhan pembangunan dacrah dimaksudkan bahwa pengalokasian dana tugas pembantuan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangrrnan daerah. Pasal
5l Ayat
(l) Cr*up jelas.
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas.
107
wRATAN0,ATA'tUNtG)NilnyiltuNttrf8
Ayat (4) Penelaa6an
RKA-KL mencakup kesesuaian dan kewajaran dokumen pendrilmg yaog
disiapkan oleh penerima tugas pembaryuan
-
Ayat (5) Yang dimaksud dengan SAPSK adalatr pagu alokasi dana untuk satuan kerja dari bagian anggaran kementeriaMembaga yang disusun berdasarkan penelaahan atas anggaran. \r@u 4uE6aar. rencana kerja dan Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7)
'
i.nyu*paian RKA-KL kepada gubernur atau bupati/walikota dimaksudkan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun dokumen pendukung (Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, spesifikasi barang, pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas pembantuan, Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan SKPD dan surat pengusulan tentang pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan).
Pemberitatruan RKA-KL oleh gpberntr atau bupati/walikota kepada DPRD provinsi atau kabupatenlkota dimaksudkan untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintair yang didanai melalui APBN dengan program dan kegiatan yang menjadi urusan daerah yang akan didanai dari APBD
Ayat (8) Pejabat pengelola keuangan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintatr Membayar, dan Bendatrara Pengeluaran.
Usulan penetapan pjabat pengelola keuangan memp€rtimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi serta kompetansi surnber daya manusia uituk melaksanakan kegiatan yang ditugaskan. Penetapan pejabat pengelola keuangan paling lambat minggu pertama bulan Desember tatrun berjalan setelah diterimanya Peraturan Menteri/?impinan Lembaga mengenai penugasan sebagian urusan pemerintahan Ayat (9) Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembag4 termastrk juga peraturan pelaksanaarmYa. Pasal 52
Ayat
(l) Penyusunan
DIPA Tugas Pembantuan dilakukan
sedangkan pengesahannya oleh Menteri Keuangan.
0RATA tto.
6l
TAHUN
| KE XVttrRt}/lt]/lAN t 2w8
108,
oleh kementeriarr/lembagq
Ayat (2) Cukup jelas.
.,
53 -Pasal ---ffas!f
pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat dijadikan sebagai batran pertimbangan kepada kementerian/lembaga dalam penyusunan rencana pengalokisian dana tugas pembantuan tatrun anggaran berikutnya.
Pasal 54
Cukup jelas. Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pjryturan perundang-undangan adalatr Undang-Undang
tentang Penerimaan Negara Bukan pajak.
Ayat Q) Saldo kas pada akhir tahun anggaran merupakan lsa kas yang ada di bendahara yang belum dan/atau tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan tugas pembantuan. Pasal 56
Ayat (1)
Ct*up jelas. Ayat(2) Penatausahaan mencakup aspck pembr*uur yang tordiri dari pendaftaran dan milik negua, asplk inventarisasi, &!r aspek pelaporan.
pencatatan barang
Ketentuan peratruan perundang-undangan dimaksud adalah'Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, termasuk peraturan
Milik
pelaksanaannya. Pasal 57
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal larpe..milik legara tersebut dihibahkan, p-lo-s9! dan waktu penghibahan tersebut mengikuti ketentuan perundang-undangan'ii uiaang prnilLiriiilb;r*d milik negara/daerah. Pasal 58
Ayat
(l)
Proses p:t_49,4utt b*Tg qegga.yang.dip-eroleh atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan ole-h Tilik. Menteri/pimpiirai leribaga rcirt barfirc setelah mendapat persetujuan dari Meriteri Keuangan sitaSupengrioi.'E
u'p"n"**
r*fi1ifl
negara.
I
09
W,RATA
,n.
il
TAHUN
Kil(vil nrytli./'N , ZUn
Ayat Q) Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalatr Peraturan Pemerintah Negara/Daerah, termasuk peraturan tentang Pengelolaan Barang pelaksanaannya.
Milik
P^df;vu, (r) Aspek akuntabilitas mencakup akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas b.arang.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) CtrkuP jelas Pasal 60
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas Ayat
(3)
l
Cukup jelas.
Ayat (4) Perafinan pcrurdang-undangan dimaksud adalsh Pemtuan Pcmerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaltrasi Pelaksanaan Rencana Pembangrrnan.
Pasal 60
Ayat
(l)
Ayat (2) bukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)
Ayat (4) Cukupjelas
wRATAtn.6lrAHuNtG.x/-{tTRtufl4l'J148
I
l0
Ayat (6) Peraturan perundang-ur{dangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah teitang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pasal62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyampaian laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang dilakukan dalam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan data,elektronik. Ayat (3) Pemisahan penatausahaan keuangan antaf,a dana tugas pembanfuan dengan dana dekonsentrasi dan dana desentualisasi dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah.
Ayat (4) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Perafiran Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan,Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri'Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pasal 66
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Gubernur dapat menunjuk SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan untuk membantu penyiapan laporan gabungan dari seluruh SKPD yang menerima dana fugas pembantuan.
II
I
MRATA ito. 64 TAtlUN
KHNil
TR
WJI/.N t 2008
Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi I , a. laporan keuangan yang ditujukan i kepada Direktorat .."Jenderal
b.
Perbendatraraan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; laporan barang dan laporan kondisi barang milik negara hasil pelaksanaan
tugas pembantuan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan
i
Negara; Laporair kepada Menteri Keuangan digrrnakan sebagai batran a. perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; b. penyelenggaf,aan sistem informasi keuangan daerah; c. pengelolaan barang milik negara;
d.
:
penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta penghibatran barang milik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan.
Huruf
\
d
Bupati/walikota dapat menunjuk SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan untuk membantu penyiapan laporalr'gabungan dari slqruh SKPD yang
menerima danatugas pembantuan Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi
:
,
:
a. laporan keuangan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal b.
Perbendatraraan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; laporan barang dan laporan kondisi barang milik negaf,a hasil pelaksanaan
tugas pembantuan yang dittrjukan kepada Direk:torat Jenderal Kekayaan Negara; Laporan kepada Menteri Keuangan digrrnakan sebagai bahan a. penrmusan kebijakan dan pengendaliar fiskal nasional; b. penyelenggraan sistem informasi keuangan daeratr; c. pengelolaan barang milik n€gara;
'
d.
:
penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatan hrgas pembantuan, serta penghibatran barang rnilik negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan
Huruf e Laporan pertanggungiawaban keuangan dan barang digunakan oleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
AyatQ)
Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan terrtang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintatr Pusat dan Perattran Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.
W,FdTA t'lo. 61 TAHUN KE-XV|/I TRIWU|.AN I
2W
tt2
Pasal 67
Ayat
(l) Laporan pertanggungiawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan tugas pembantuan bukan merupakan satu kesatuan dari laporan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
Ayat(2) Cukupjelas.Pasal 68
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)
Pedoman dan standar untuk penyelenggaraan dekonsentrasi yang diberikan kemnterian/lembaga kepada daeratr perlu disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. ... i
Ayat (4) Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk mensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang dicapai, dampak pelaksanaan dan kesesuaian dengan peraturan penurdang-undangan. Pasal 69
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk mensinlronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang dicapai, dampak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Selain dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasan atas pengelolaan dana dikonsentasi juga dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan pengalokasian dana dekonsentrasi. Pasal 70
Ayat
(l) Cukup jelas.
I
13
mRATANO.AIAHUNIG-XVilTRIWU/./|NI2(M
Ay*
-
(2)
.
Cukup jelas.
Ayat (3) Pedoman dan standar untuk penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kementerian/lembaga kepada daerah perlu disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah. Ayat (4) Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan unttrk mensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yang dicapai, dampak pelaksanaan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Pasal
Tl Ayat
(l) Cukup juelas.
Ayat(2) Cukup
jelas.
:
Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untuk mensinlaonisasikan antara lencana kegiatan dengan hasil yang dicapai, dampak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-rurdangan.'
Ayat(4) Selain dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasan atas pengelolaan dana tugas pembmtuan juga dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan pengalokasian dana tugas pembantuan. PasalT2 Ctrkup jelas. Pasal 73
Cukup jelas
PasalT4 Ayat
(l) Cukup jelas
Ayat(2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas
wRATAtto.llTNlUNtlEXttt
rqqt,W',trtl'?lll8
I 14
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pemeriksa intemal kementerian/lembaga dapat mendelegasikan kepad a dan/atau bekerjasama dengan apalat pengawas daerah.
Pemeriksa eksternal pemerintatr adalah auditama
BPK yang
membidangi
kementerian/lembaga terkait.
Ayat (6)
Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 75
Ayat
(l) Cukup jelas.
Ayat(2) Cukup jelas
'
Ayat (3)
Kete
peraturan perundang-undangan dimaksud termasuk diantaranya Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Pasal 76
Ayat
(l) Bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialitrkan mer{adi Dana Alokasi Khusus adalah anggaran yang secara nyata masih digunakari untuk melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan un$an daerah, terutama yang tertuang di dalam Renja/RKA-KL. Pengalihan anggaran kementerian/lambaga tersebut mempertimbangkan kebutuhan anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai bidangAegiatan yang menjadi skala nasional/prioritas nasional, baik yang bersifat kebijakan maupun operasional.
Ayat (2)
Identifikasi dan pemilahan dilakukan berdasarkan database program dan kegiatan kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari urusan pemerintahan yang menj adi kewenangan Pemerintah. Ayat (3)
Hasil identifikasi dan pemilahan digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penetapan besaran anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.
It
j
w,MtAN0,6ttAHuNKE")(rilnMuUNtZff/g
Pasal ??
Ayat
(l) Pengusulan hasil identifikasi dan pemilahan oleh kementerianAembaga kepada Menteri Keuangan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
-
Ayat Q) bukup jelas.
Ayat (3) Tatrapan pengalihan dimaksud selesai dilaksanakan paling lana 2 (dua) tahun anggaran sejak Peratruan Femerintatr ini diundangkan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada kementerian/lembaga dalanr menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan pola pembagian urusan pemerintatran. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 78
Cukup jelas. I
PasalT9 Cukup jelas. Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal8l Cukup jelas
TAMBAHAI{ LEMBARA}.I NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4816
!r4F
n
ilo,
61 fAltt)N
r$xv,l
nml;/f{, 2ffi
il6
