ب س م الله ال رح من ال رح یم

PUTUSAN Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Msh

‫ﺑِﺳْ مِ ﷲِ اﻟرﱠ ﺣْ ﻣ ِن اﻟرﱠ ﺣِﯾم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI mengadili

pada

tingkat

pertama

dalam

persidangan

majelis,

telah

menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara: Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; Melawan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; Pengadilan Agama tersebut. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara. Telah Rekonvensi

mendengar dan

keterangan

Termohon

Pemohon

Konvensi/Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi

serta

memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan. Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan. TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Msh mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa

pada

tanggal

12

Juni

2014,

Pemohon

dan

Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/120/VI/2008, seri: AN, tanggal 12 Juni 2008; 2. Bahwa setelah nikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan memilih tinggal bersama di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah hingga Pemohon dan Termohon pisah sejak tanggal 19 Juli 2014; Salinan Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Msh, Hal. 1 dari 34

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan; 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Oktober 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering timbul percekcokan yang disebabkan karena: 4.1. Pemohon mendapati Termohon berbicara secara serius melalui HP dengan seorang laki-laki yang menurut pengakuan Termohon, lakilaki tersebut adalah teman lama Termohon yang dikenal sejak di bangku SMP dan pernah berjanji akan menikah dengan Termohon; 4.2. Termohon memiliki sifat dan karakter tidak menghargai Pemohon, sehingga dalam beberapa hal urusan rumah tangga, Termohon mengenyampingkan fungsi dan peran Pemohon sebagai seorang suami, seperti dalam pengurusan sertifikat rumah dan tanah harus atas nama Termohon sendiri; 4.3. Termohon juga sering meremehkan, bahkan menghina Pemohon dengan mengatakan bahwa "Termohon sudah membeli Pemohon, jadi Pemohon jangan macam-macam" dan juga Termohon katakan bahwa "Pemohon tinggal di rumah hanya makan gaji Termohon saja". 5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 Juni 2014, dimana saat itu Pemohon duduk mangkal di pangkalan ojek hingga pulang pagi hari, lalu Termohon marah kepada Pemohon, dan Pemohon katakan kepada Termohon bahwa memang Pemohon sengaja keluar lama-lama dari rumah karena sudah tidak betah tinggal dalam rumah bersama Termohon lantaran ulah dan perbuatan Termohon sendiri, sejak saat itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur, hingga tanggal 19 Juli 2014 Pemohon dan Termohon benar-benar pisah tempat tinggal bersama; 6. Bahwa setelah pisah tersebut, Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon

bahwa

Pemohon

akan

mengurus

perceraian

kepada

Pengadilan Agama Masohi, lalu dijawab Termohon lewat pesan SMS

Salinan Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Msh, Hal. 2 dari 34

kepada adik Pemohon bahwa silahkan Pemohon mengurus perceraian dan Termohon siap menunggu surat cerai. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dalam persidangan. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai dalam persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. MURSIDIN, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Masohi) selaku mediator. Bahwa

berdasarkan

surat

Laporan

Mediasi

nomor

0086/

Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 21 Agustus 2014, Mediator ditunjuk melaporkan tentang mediasi tidak berhasil, hal itu dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan. Bahwa

Termohon

selaku

Pegawai

Negeri

Sipil

(PNS)

telah

memperoleh surat keterangan melakukan perceraian Nomor: kd.25.02/I/ KP.03/04/2014 tanggal 8 Agustus 2014.


Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut: 1. Betul, bahwa kami menikah pada tang 12 Juni 2008 sesuai salinan pada surat nikah; 2. Betul, kami memilih tinggal di Masohi, karena tugas saya sebaga PNS, namun kami berpisah pada tanggal 19 Juli 2014 tidak betul, yang betul dia meninggalkan rumah pada tanggal 12 Juli 2014 jam 04 dini hari; 3. Betul, kami belum dikarunai keturunan tapi selama ini saya sendiri yang disuruh untuk berusaha dengan cara melakukan pengobatan tapi Pemohon sebagai suami tidak berusaha berobat malah Termohon berulang kali menganjurkan Pemohon agar kami memeriksa ke dokter tapi

tidak

ditanggapi

oleh

Pemohon,

disamping

itu,

Pemohon

meninggalkan Termohon sebagai istri ke Papua berbulan-bulan telah mendekati 2 (dua) tahun dengan alasan mencari nafkah walaupun nafkah itu tidak Termohon dapatkan sepersenpun malah hampir setiap bulan Termohon selalu mengirimi Pemohon uang atas permintaan Pemohon, karena Termohon sebagai istri selalu patuh dan taat atas semua ucapan Pemohon sebagai seorang suami maka Termohon tidak pernah menolak permintaan dan perintah Pemohon sebagai suami sampai biaya pulang perginyapun Termohon yang menanggung dan baru kembali pada tanggal 17 Mei 2014, itupun Termohon tetap berusaha sabar dan memahami Pemohon sebagai suami istri. 4. Tidak betul, karena sejak kami menikah tidak pernah ada percekcokan dan kami hidup tenang hingga tanggal 09 Juli 2014, Pemohon mulai mencari alasan untuk meninggalkan Pemohon sebagai istri. Dan Termohon memandang perlu menjawab point demi point pada dictum 4: 4.1. Tuduhan itu tidak benar karena sejak menikah saya selalu menjaga kehormatan

saya

sebagai

seorang

istri

dan

tidak

pernah


berhubungan dengan siapapun, malah sebaliknya pada awal Juni 2014 saya mendapatkan foto-foto dan SMS mesra seorang wanita kepada suami saya dan saya tanyakan, dia menjawab bahwa itu mantannya saya berusaha sabar dan mempercayainya, tetapi terselang beberapa hari kemudian saya mendapati suami saya sedang bertelepon mesra dengan wanita itu di atas tempat tidur rumah tangga kami dan saya masih sempat mendengar beberapa saat kemudian dia kaget karena menyadari kehadiran saya dan berusaha menyembunyikan HPnya tetapi saat itu juga saya sempat menelpon kembali wanita itu, tetapi dia memarahi saya dan menanyakan apa mau saya, saya tidak pernah ribut, saya hanya menjawab

dengan

linangan

air

mata

bahwa

saya

akan

mempertahankan rumah tangga saya; 4.2. Tidak betul, karena sejak kami menikah saya tidak pernah membantah atau melawan perkataan suami saya dan saya selalu berusaha sabar dan tidak pernah mengenyampingkan fungsi Pemohon sebagai suami karena yang mengurus surat-surat tanah adalah Pemohon sendiri sebagai suami, saya hanya memberikan uang untuk pengurusan itu dan saya sempat bertanya mau memakai nama siapa tapi dia sendiri menjawab bahwa pakai nama saya saja, karena saya pegawai supaya tidak repot dalam pengurusan selanjutnya; 4.3. Saya tidak pernah meremehkan Pemohon seperti perkatannya, saya hanya pernah mengucapkan kata dengan kelak bahwa karena dia menikah dengan saya tidak ada harta sepersenpun maka itu istilah orang Ambon bilang kawin masuk maka saya hanya minta sayangi saya sebagai istri dan mengerti pekerjaan saya hanya itu. Dan perkataan bahwa tinggal di rumah hanya makan gaji Termohon tidak benar, yang sebenarnya setelah Pemohon meninggalkan Termohon dia mengirim pesan SMS yang menghina, memaki dan mencaci Termohon maka Termohon hanya menjawab salah satu


hinaanya dengan berkata “muka busu ini yang kase makan dan kase pake dia selama ini”, bukti SMS masih saya simpan; 5. Bahwa, puncak perselesihan pada tanggal 21 Juni 2014 itu tidak benar, Pemohon memang pernah pergi sore pulang pagi, istri mana yang tidak marah tapi Alhamdulillah saya masih berusaha sabar dan tidak marah saya hanya bertanya darimana dan Pemohon menjawab tidur di temannya yang bernama Agil saya percaya saja dan diam; dan Pemohon mengatakan bahwa kami pisah tempat tidur sejak itu tidak benar, karena di dalam bulan Ramadhan itu kami beberapa kali melakukan hubungan suami istri, malah sampai pada tanggal 7 Juli 2014 kami masih melakukan hubungan suami istri, hingga pada tanggal 9 Juli 2014 dia masih tidur di kamar keluarga kami, dan paginya tiba-tiba tanpa tahu sebabnya apa? Dia bilang mau meninggalkan saya selamanya dan tidak akan kembali lagi, lalu saya menjawab perlahan “Bapa kalau ada suami yang bicara begitu kecuali dong su bapisah atau bacere” tapi tujuannya bukan ke kami, saya hanya memberikan pemahaman, demi Allah hanya itu. Dan saat itu juga dia keluar rumah dan tidak tidur di rumah, hingga tanggal 12 Juli 2014, jam 04 pagi dia datang dan saya masih sempat meminta maaf tapi dia menolak saya, malah mengatakan akan mencereraikan. Karena keluar perkataannya itu saya terdiam, dan keluar dari rumah, setelah itu pada jam 10 pagi di hari yang sama dia menelpon mengancam dan menghina saya, bahwa dia dan wanita itu sudah sampai di Tulehu dan saya tinggal busu di tempat karena dia sudah membawa surat nikah kami berdua, dan setelah telepon itu di ikuti dengan SMSSMS hinaan dan makian dari dia dan wanita itu, semua SMS masih saya simpan, karena SMS-SMS itu maka saya membalas seperti terjawab pada diktum 6; 6. Betul saya SMS ke adik Pemohon karena saya berpifikr kalau ada masalah rumah tangga maka saya harus mengadu kepada keluarga pihak laki-laki, SMS itupun saya lakukan karena saya diancam dan dimaki-kami oleh selingkuhan Pemohon dengan mengatakan bahwa saya


telah merusak rumah tangganya dan Pemohon adalah suaminya, maka saya menyampaikan kepada adik Pemohon agar masalah ini dibawa ke Pengadilan Agama, maksudnya saya agar Pengadilan Agama yang melihat dan memeriksa kebenaran ini, apakah saya yang merusak rumah tangga wanita itu atau wanita itu yang merusak rumah tangga saya, malah wanita itu mengatakan bahwa saya diberikan surat cerai oleh suami saya dan saya merobek surat cerai itu. Dan dalam kesempatan ini saya meminta Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil wanita itu dan mencari kebenaran sejak kapan mereka menikah dan KUA atau Penghulu mana yang menikahkan mereka tanpa sepengetahuan saya sebagai istri pertama, dan pengadilan mana yang pernah mengeluarkan surat cerai buat saya sebagai istri, pengakuan, ancaman serta makian wanita itu kepada saya melalui SMS masih tersimpan. Bahwa jawaban dan tanggapan saya sebagai Termohon atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon maka saya meminta Pemohon untuk menghadirkan saksi atas fitnah dan tuduhan yang ditunjukan kepada saya pada diktum 4. Dan saya mengharpkan Majelis Hakim yang terhormat melalui Pemohon untuk memanggil wanita yang mengaku istrinya agar kita semua mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa selain jawaban secara tertulis tersebut, Termohon secara lisan mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut: 1. Bahwa selama menikah, Tergugat Rekonvensi telah tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar biaya tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya; 2. Bahwa

selama

pernikahan

Tergugat

Rekonvensi

dan

Penggugat

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pernah pergi ke Papua selama 18 bulan dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Maka khusus untuk yang 18 bulan tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi


dibebani biaya nafkahnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya; 3. Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan sekarang Tergugat Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah batin, untuk itu kepada Tergugat Rekonvensi dituntut agar mengganti rugi atas kelalaiannya itu. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, Pemohon telah pula mengajukan replik dalam konvensi secara tertulis dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan. Adapun replik dalam konvensi sebagai berikut: 1. Bahwa jawaban Termohon point 2 bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama bukan tanggal 19 Juli akan tetapi tanggal 12 Juli

2014

2014 itu menurut Termohon, akan tetapi

seingat saya adalah tanggal 19 Juli 2014 dan menurut Termohon yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon itu benar, akan tetapi disebabkan Termohon menuduh bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan tidak ada lagi saling percaya dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon; 2. Bahwa pada point 3 jawaban Termohon itu tidak benar, tidak sesuai dengan fakta selama ini, karena Pemohon juga telah berusaha untuk berobat namun belum juga ada hasilnya, dan juga bahwa Pemohon pergi ke Papua selama 2 tahun itu tidak benar, yang benar adalah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan itupun tidak menetap alias pulang pergi, dan pada

saat

Pemohon

berangkat,

Pemohon

telah

memberitahuan

Termohon bahwa Pemohon ke Papua untuk mencari nafkah, dan selama di Papua Pemohon sering telpon berkomunikasi dengan Termohon bahkan kalau mendapat rezki Pemohon selalu mengirimkan Termohon sebagai rasa tanggung jawab sebagai seorang suami. Bahwa Termohon sering kali mengirim uang kepada Pemohon pada saat berada di Papua itu tidak benar, yang benar adalah pada saat Pemohon sakit dan itupun Pemohon tidak meminta dikirim tetapi Termohon sendirilah yang


mengirim sehingga tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut; 3. Bahwa jawaban Termohon point 4.1. bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada percekcokan itu sangat bertentanan dengan fakta yang selama ini Pemohon dan Termohon rasakan dan alami sendiri dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga; 4. Bahwa jawab point 4.2. itu sama sekali tidak benar, karena apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon itu fakta yang Pemohon melihat dan mendengar sendiri, sehingga Pemohon sebagai suami merasa kecewa, malu, dan merasa sangat tidak dihargai dan dilecahkan oleh

Termohon

sebagai

istri

Pemohon

sendiri.

Dan

Termohon

menyatakan bahwa Termohon mendapatkan saya menelpon seorang wanita di kamar keluarga itu, benar tapi yang Pemohon telepon itu adalah saudara Pemohon tidak rasional dan tidak wajar kalau Pemohon menelpon wanita lain yang dicurigakan Termohon di dalam kamar keluarga Pemohon dan Termohon sendiri, itu hanya dalil Termohon saja karena yang ada dalam pikiran Termohon pada saat itu hanya kecurigaan dan kecurigaan semata kepada Pemohon; 5. Bahwa jawaban point 4.3. itu sama sekali tidak benar karena apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon itu yang Pemohon alami dan rasakan, Pemohon merasa tidak lagi punya harga diri dengan bahasa penghinaan seperti itu, apakah wajar seorang istri biasa mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada suamianya sendiri dan itu dikatakan sebagai kelakar, suami mana yang bisa menerima kalimatkalimat seperti itu yang keluar dari mulut istrinya sendiri, Pemohon sangat kecewa dan merasakan tidak lagi punya harga diri dihadapan Termohon, apakah

pantas rumah

tangga

seperti ini masih

dipertahankan?

Jawabannya tidak; 6. Bahwa jawaban pada point 5 itu hanya dalil Termohon dan itu sama sekali tidak benar dan apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon itu adalah fakta yang terjadi, dimana tanggal 19 Juli 2014


Pemohon dan Termohon benar-benar pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang. Bahwa adapun jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi secara lisan sebagai berikut: 1. Bahwa, tidak benar yang dikatakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengenai Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak menikah hingga sekarang. Yang benar ialah selama menikah, Tergugat Rekonvensi sering memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi medapat uang dari hasil ojek sering membeli ikan dan sayur, kadang memberikan uang sejumlah Rp.20.000,00 kadang Rp.15.000,00 perhari tergantung dari penghasilan perhari; 2. Bahwa,

tidak

benar

dalil

gugatan

Penggugat

Rekonvensi

yang

menyatakan Tergugat Rekonvensi selama 18 bulan di Papua tidak memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yang benar ialah bahwa Tergugat Rekonvensi di Papua selama 18 bulan itu Tergugat Rekonvensi sering pulang balik Ambon Papua dan pernah dua kali Tergugat Rekonvensi mengirim uang Rp.3.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi dan selebihnya Tergugat Rekonvensi sakit hingga tidak dapat mengirim uang untuk Penggugat Rekonvensi; 3. Bahwa, benar Penggugat Rekonvensi pernah mengirim uang kepada Tergugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit di Papua dan itupun Tergugat Rekonvensi tidak meminta, namun Penggugat Rekonvensi sendiri yang berinisatif mengirim uang kepada Tergugat Rekonvensi; 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dalam rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon telah pula mengajukan duplik dalam konvensi secara tertulis dan replik dalam rekonvensi secara lisan. Adapun duplik dalam konvensi sebagai berikut:


1. Memang benar Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 12 Juli 2014 bukan tanggal 19 Juli 2014, karena setelah kepergiannya dia menelpon kembali pada jam 10 pagi hari yang sama diikuti dengan sms ancaman dan hinaan pada Termohon hari itu tanggal 12 Juli 2014; 2. Termoohon berpegang pada jawaban pertama kami itu yang sebenarnya Termohon alami, dan perkataan Pemohon pergi ke Papua pulang pergi itu tidak benar yang sebenarnya Pemohon pergi ke Papua pertama kali tanggal 03 November 2012 kembali seminggu sebelum lebaran pada tanggal 20 Juli 2013, setelah itu pada tanggal 06 Agustus 2013 dia pergi lagi ke Papu dan baru kembali pada tanggal 17 Mei 2014, jadi kalau dilihat dari waktu keberangkatan dan kembali itu kurang lebih 18 bulan; Pemohon mengatakan bahwa dia sering mengirimi uang pada Termohon sebagai istri tidak benar. Memang dia pernah mengirim uang melalui rekening Termohon tapi itu adalah uang kerja temannya yang bernama Sukri yang pulang terlebih dahulu, uang itu sebesar Rp. 4.750.000,00 yang dikrim pada tanggal 25 Novemver 2013 dan melalui telepon Pemohon mengatakan bahwa Termohon memberikan Rp. 1.750.000,00 kepada Sukri, sedangkan Rp. 500.000,00 mengganti uang Termohon yang dipinjam Sukri waktu berangkat untuk ongkos dan Rp. 2.500.000,00 mengganti uang Termohon yang dipinjam teman-teman kerjanya untuk membayar kos di Papua. Pada saat itu Termohon menanyakan uang kerja Pemohon sendiri, tapi Pemohon menjawab bahwa uang kerjanya sedang dipinjam temannya karena temannya sedang susah dan membutuhkan, sampai dia kembali bulan Mei katanya temannya belum mengembalikan uang itu dan saya berusaha untuk memahami dia dan tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Memang benar Termohon juga mngirimi Pemohon uang pada saat dia sakit karena dia meminta untuk periksa ke dokter dan Termohon sebagai istri pasti kirim, sedangkan dia tidak sakit saja sering diminta untuk Termohon kirimi apalagi kalau dia bilang sedang sakit.


3. Atas replik yang disampaikan Pemohon pada point 3, 4, 5, dan 6 Termohon berpegang pada jawaban pertama Termohon karena itulah yang sebenaranya. Sedangkan berkaitan dengan tuntut balik Termohon tentang nafkah yang harus dipenuhi. Maka atas anjuran dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali dan penawaran Pemohon sendiri melalui telepon Termohon untuk pembayaran nafkah Rp100.000,00 saya turunkan menjadi Rp50.000,00 dan untuk Rp250.000,00 saya uturunkan menjadi Rp. 200.000,00. Dan dalam kesempatan ini Termohon meminta itu harus dipenuhi sebelum ikrar talak atau pada saat ikrar talak dijatuhkan/ditetapkan. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi. Bahwa terhadap replik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan reduplik (duplik rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan dan jawabannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: § Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 07/120/VI/2008, seri: AN tanggal 12 Juni 2008, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P) Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: § Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon. § Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar pertengahan 2013;


§ Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon pada saat Saksi membangun rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon; § Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; § Bahwa tempat tinggal Saksi berjauhan denga tempat tinggal Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi sering bermain di rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi membangun rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) bulan; § Bahwa rumah yang dibangun adalah dari hasil usaha Pemohon dan Termohon; § Bahwa pada saat Saksi membangun rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tingal di rumah kontrakan; § Bahwa pada saat Saksi membangun rumah Pemohon dan Termohon, Saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun-rukun; § Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah, keduanya sudah pisah tempat tinggal; § Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon tinggal bersama saudaranya, dan Termohon tinggal sendiri di rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi mendengar dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Termohon menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, juga disebabkan Termohon menyatakan bahwa surat rumah dan surat-surat harta Pemohon dan Termohon terdaftar atas nama Termohon sendiri; § Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar; § Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Termohon, akan tetapi Saksi sering bertemu dengan Pemohon; § Bahwa Saksi tahu adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Termohon,

karena

Pemohon

menceritakannya

setelah

didaftarkan perkaranya pada Pengadilan Agama;


§ Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi; § Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama-sama; § Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai tukang ojek, dan juga sebagai kuli bangunan; § Bahwa setahu Saksi, penghasilan ojek setiap harinya terkadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga

Rp60.000,00 (enam

puluh ribu ruiah); § Bahwa yang Saksi dengar dari cerita saudara sepupu Termohon ialah Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah punya pacar lakilaki lain; § Bahwa pada saat Saksi membangun rumah Pemohon dan Termohon, Saksi pulang bersama Pemohon, kemudian Pemohon ceritera tentang surat rumah dan surat-surat lain dari harta Pemohon dan Termohon terdaftar atas nama Termohon. 2. Saksi II,

umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan,

bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan tidak ada hubungan nasab dengan Termohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut: § Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama. Dan Saksi kenal Termohon sejak

membangun

rumah

Pemohon

dan

Termohon

sekitar

pertengahan 2013; § Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon; § Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; § Bahwa Saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu saat mengerjakan pagar rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi mengerjakan pagar rumah Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) hari;


§ Bahwa Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukunrukun saja; § Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama kakak kandung Saksi, dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah lebaran Idul Fitri tahun 2014; § Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; § Bahwa Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya pada Saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak akur; § Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon pernah bertengkar; § Bahwa Termohon tidak pernah menanyakan kepada Saksi tentang pacar baru Pemohon; § Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh bangunan dan tukang ojek; § Bahwa penghasilan tukang ojek setiap harinya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupah); § Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama keduanya berpisah tempat tinggal; § Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya damai dari pihak keluarga. Bahwa setelah Pemohon mengajukan pembuktiannya, kemudian Termohon juga melakukan pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut: § Bahwa Saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, dan kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;


§ Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi tahu mereka sudah menikah; § Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; § Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja; § Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar; § Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon atas Termohon; § Bahwa Pekerjaan Pemohon sebagai tukang ojek; § Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama keluarganya, dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang berlokasi di MA Negeri Seram; § Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi melihat Termohon tidak pernah meremehkan Pemohon; § Bahwa Pemohon pernah bekerja di Irian; § Bahwa Saksi tidak tahu soal Pemohon mengirim nafkah untuk Termohon saat di Irian; § Bahwa Saksi melihat Termohon tidak ada hubungan dengan laki-laki lain; § Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran tahun 2014; § Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; § Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain; § Bahwa Saksi melihat Termohon bersikap baik terhadap Pemohon; § Bahwa Saksi tidak tahu adanya upaya pihak keluarga Pemohon dan Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon. 2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan (PNS), bertempat

tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:


§ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010; § Bahwa Saksi tidak hadir di acara pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi tahu mereka sudah menikah; § Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak; § Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga; § Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah bulan Ramadhan tahun 2014; § Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal; § Bahwa Saksi tidak tahu tentang Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejak keduanya pisah tempat tinggal; § Bahwa Saksi pernah mendengar dari Termohon, bahwa Pemohon sudah mempunyai perempuan lain; § Bahwa Saksi melihat Termohon tidak pernah bersikap tidak baik pada Pemohon; § Bahwa Pemohon pernah bekerja di Irian; § Bahwa Saksi tidak tahu soal Pemohon mengirim nafkah untuk Termohon saat di Irian; § Bahwa Saksi melihat Termohon tidak ada hubungan dengan laki-laki lain; § Bahwa Saksi melihat Termohon bersikap baik terhadap Pemohon; § Bahwa Saksi pernah menasehati Termohon untuk rukun dengan Pemohon, akan tetapi Termohon mengatakan Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon § Bahwa Saksi tidak tahu adanya upaya pihak keluarga Pemohon dan Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon. Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak menyangkalnya;


Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Pemohon tidak menyangkalnya; Bahwa

selanjutnya

Pemohon

dan

Termohon

menyampaikan

kesimpulan sebagai berikut: § Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta tetap pada permohonan dalam konvensi juga jawaban dalam rekonvensi dan mohon putusan. § Bahwa Termohon mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta tetap pada jawaban dalam konvensi juga gugatan dalam rekonvensi serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk mengikrarkan talak pada Termohon, karena Pemohon sudah berketetapan hati tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya mohon putusan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara aquo, dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas; §

Dalam Konvensi Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh

pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama, vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pemohon memiliki legal persona standi in yudictio untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.


Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara prbadi di persidangan. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg, tentang upaya damai, serta upaya intensifikasinya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibakan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Dan berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara, Ketua Majelis menunjuk Drs. Mursidin, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Masohi) selaku mediator. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melampirkan surat keterangan melakukan perceraian dari atasan. Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dilakukan

pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan

dibacakan permohonan Pemohon, vide Pasal 155 RBg. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi dalil-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas dalam duduk perkaranya, kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik.


Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat mengidentifikasi alasan-alasan perceraian sebagai berikut: 1.

Bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering timbul percekcokan yang disebabkan:

2.

Pemohon mendapati Termohon berbicara secara serius melalui HP dengan seorang laki-laki yang menurut pengakuan Termohon, laki-laki tersebut adalah teman lama Termohon yang dikenal sejak di bangku SMP dan pernah berjanji akan menikah dengan Termohon;

3. Termohon memiliki sifat dan karakter tidak menghargai Pemohon,

sehingga dalam beberapa hal urusan rumah tangga, Termohon mengenyampingkan fungsi dan peran Pemohon sebagai seorang suami, seperti dalam pengurusan sertifikat rumah dan tanah harus atas nama Termohon sendiri; 4. Termohon juga sering meremehkan, bahkan menghina Pemohon dengan

mengatakan bahwa "Termohon sudah membeli Pemohon, jadi Pemohon jangan macam-macam" dan juga Termohon katakan bahwa "Pemohon tinggal di rumah hanya makan gaji Termohon saja". 5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcokan antara Pemohon dan

Termohon terjadi pada tanggal 21 Juni 2014, yaitu saat Pemohon duduk mangkal di pangkalan ojek hingga pulang pagi hari, lalu Termohon marah kepada Pemohon, dan Pemohon katakan kepada Termohon bahwa memang Pemohon sengaja keluar lama-lama dari rumah karena sudah tidak betah tinggal dalam rumah bersama Termohon lantaran ulah dan perbuatan Termohon sendiri, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur, hingga tanggal 19 Juli 2014 Pemohon dan Termohon benar-benar pisah tempat tinggal bersama; Menimbang,

bahwa

bersandar pada alasan-alasan perceraian

tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon ialah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi hukum Islam (KHI).


Menimbang,

bahwa

untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg,

tentang pembuktian, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani beban pembuktian (burden of proof), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Menimbang,

bahwa

Pemohon

untuk

meneguhkan

dalil-dalil

permohonannya telah mengajukan bukti P dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi. Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil

yang

diajukan, telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi. Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, vide Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, vide Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah oleh Termohon, maka akta tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan mendukung dalil permohonan poin (1) tentang adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka dalil permohonan Pemohon poin (1) tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Saksi kedua Pemohon adalah sepupu Pemohon dan kedua Saksi Termohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon serta para Saksi Pemohon dan Termohon telah dewasa dan tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk memberikan keterangan


sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana maksud Pasal 174 R.Bg., dan para Saksi Pemohon dan Termohon secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formiil dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya. Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua Saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian sebagai berikut: § Bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah, keduanya sudah pisah tempat tinggal bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menyatakan Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama kakak kandung Saksi, dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon; § Bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon tentang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan, Pemohon tinggal bersama saudaranya, dan Termohon tinggal sendiri di rumah Pemohon dan Termohon bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menyatakan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah lebaran Idul Fitri tahun 2014; § Bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon tentang pekerjaan Pemohon sebagai tukang ojek, dan juga sebagai kuli bangunan serta penghasilan ojek setiap harinya terkadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu ruiah) bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menyatakan penghasilan tukang ojek setiap harinya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupah). Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua Saksi Termohon yang didasari atas pengetahuannya dan bersesuaian sebagai berikut: § Bahwa keterangan Saksi pertama Termohon tentang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama keluarganya, dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang berlokasi di MA Negeri Seram bersesuaian dengan keterangan


Saksi kedua yang mengatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat setelah bulan Ramadhan tahun 2014; § Bahwa keterangan Saksi pertama Termohon tentang Pemohon pernah bekerja di Irian bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang mengatakan hal yang sama; § Bahwa keterangan Saksi pertama Termohon tentang Saksi melihat Termohon bersikap baik terhadap Pemohon bersesuai dengan keterangan Saksi kedua Termohon yang mengatakan hal serupa; § Bahwa keterangan Saksi pertama Termohon Saksi melihat Termohon tidak pernah meremehkan Pemohon bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua Termohon yang mengatakan hal yang sama; § Bahwa Saksi pertama Termohon tentang melihat Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Termohon bersesuaian

dengan

keterangan

Saksi

kedua

Termohon

yang

mengatakan hal yang sama; § Bahwa keterangan Saksi pertama Termohon tentang pekerjaan Pemohon sebagai tukang ojek bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang mengatakan hal yang sama; Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua Saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya dan bersesuaian. Serta keterangan kedua Saksi Termohon yang didasari atas pengetahuannya dan bersesuaian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 308 RBg., dan 309 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut: § Bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah, keduanya sudah pisah tempat tinggal telah mendukung dalil permohonan Pemohon poin (5) yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Terhadap dalil permohonan Pemohon poin (5) sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti; § Bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon tentang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan


keterangan Saksi kedua yang menyatakan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah lebaran Idul Fitri tahun 2014, oleh Majelis Hakim dinyatakan masih bersesuaian, yakni setidak-tidaknya setelah lebaran Idul Fitri tahun 2014, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keterangan kedua Saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon poin (5) yang menyatakan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juli 2014, yang oleh Majelis Hakim dinyatakan setidaktidaknya setelah lebaran Idul Fitri tahun 2014 hingga sekarang. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin (5) tersebut sepanjang mengenai waktu terjadinya pisah tempat tinggal setelah lebaran Idul Fitri tahun 2014 dinyatakan terbukti; § Bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon tentang pekerjaan Pemohon sebagai tukang ojek, dan keterangan Saksi kedua yang menyatakan penghasilan tukang ojek setiap harinya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupah) adalah bersesuaian, yakni setidak-tidaknya menjelaskan tentang pekerjaan Pemohon. Keterangan ini mendukung dalil jawaban dalam rekonvensi poin (1) yang

menyebutkan Tergugat Rekonvensi sering memberikan

nafkah pada Penggugat Rekonvensi dari hasil ojek. Dengan demikian dalil jawaban

rekonvensi

sepanjang

mengenai

pekerjaan

Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan terbukti; § Bahwa keterangan kedua Saksi Termohon yang melihat Termohon bersikap baik dan tidak meremehkan Pemohon telah mendukung dalil jawaban poin (4.2) yang menyebutkan sejak menikah saya tidak pernah membantah atau melawan perkataan suami saya dan tidak pernah mengenyampingkan fungsi Pemohon sebagai suami, juga mendukung dalil

jawaban

poin

(4.3)

yang

menyebutkan

saya

tidak

pernah

meremehkan Pemohon. Sikap Termohon pada Pemohon tersebut pada poin (4.2 dan 4.3) oleh Majelis dinilai telah memberikan maksud Termohon bersikap baik pada Pemohon. Untuk itu dalil permohonan Pemohon poin (4.2 dan 4.3) sepanjang mengenai sikap baik Termohon pada Pemohon dinyatakan terbukti;


§ Bahwa keterangan kedua Saksi Termohon melihat Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Pemohon

mendukung

dalil

gugatan

rekonvensi

poin

(3)

yang

menyebutkan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian dalil gugatan poin tersebut dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon yang tidak didasari atas pengetahuannya dan/atau tidak saling bersesuaian dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dan dalil yang diajukan Termohon yang tidak didukung oleh bukti atau tidak terbukti dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi Pemohon dan para Saksi Termohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil yang diajukan Termohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut: § Bahwa

pada

tanggal

12

Juni

2014,

Pemohon

dan

Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat; § Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setelah bulan Ramadhan tahun 2014 atau setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2014; § Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek; § Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu bersikap baik pada Pemohon; § Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah meremehkan Pemohon; § Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan/atau tidak menafkahi Termohon; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta-fakta

hukum

tersebut,

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya sebagai berikut;


Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama, maka Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekurang-kurang setelah bulan Ramadhan/setelah lebaran atau sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang hingga tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, merupakan fakta yang memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak logis tanpa ada perselisihan dan pertengkaran dapat membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, maka meskipun para Saksi Pemohon tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun fakta hukum “pisah tempat tinggal” telah dapat dijadikan petunjuk dan dugaan (presumtion), selanjutnya menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kemudian salah satu pihak dari suami atau istri meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali. Keadaan ini merupakan sinyalemen perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus juga sinyalemen

keengganan

salah

satu

pihak

antara

suami

istri

mempertahankan ikatan perkawinannya. Menimbang,

bahwa

meskipun

tidak

terungkap

sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim bersandar pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534k/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidak menitikberatkan kepada terbukti tidaknya adanya alasan pemicu perselisihan dan pertengkaran dan/atau tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun melihat kepada apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjurus pada perpecahan dan


keretakan rumah tangga (brojekn marriage), serta apakah perpecahan dan keretakan tersebut masih dapat dirukunkan; Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disinyalir oleh sebab perelisihan dan pertengkaran, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan

Pemohon

untuk

rukun

dan

mempertahankan

ikatan

perkawinannya dengan Termohon telah tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik

yang

harus

ditempuh

oleh

Pemohon

dengan

Termohon.

Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan

menjadi

mudharat bagi keduanya. Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri mengatakan: “tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya bersekutu dengan kekuatan hukum sementara


mereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok denganmu namun juga tidak berpisah darimu”. Hal ini juga telah disyariatkan dalam Islam sebagaimana disinyalir dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat (130) yang berbunyi:

- ‫ﺳ َﻌﺗِ ِﮫ‬ َ ْ‫ﷲُ ﻛ ًُّﻼ ﻣِن‬ ‫َوإِنْ َﯾ َﺗﻔَرﱠ ﻗَﺎ ﯾُﻐْ ِن ﱠ‬ Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memeberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tuntutan Pemohon petitum angka 2, yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi patut dikabulkan. Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi dukhul (ba’da dukhul). Menimbang, bahwa Termohon tidak terbukti meninggalkan Pemohon ataupun melakukan perbuatan nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah tidak berlaku tidak patuh (nusyuz) pada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek.


Menimbang, bahwa mut’ah dan nafkah iddah yang dipandang layak dan mampu diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. §

Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam

konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi. Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan secara bersamaan dalam jawaban dan pada tahap jawaban, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

dan

tuntutan

dalam

rekonpensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi, kemudian masing-masing telah mengajukan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi; Menimbang, bahwa bersandar pada gugatan rekonvensi dan jawabmenjawab dalam rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam rekonvensi sebagai berikut: §

Bahwa selama menikah, Tergugat Rekonvensi telah tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar biaya tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;


§

Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah pergi ke Papua selama 18 bulan dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Maka khusus untuk yang 18 bulan tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani biaya nafkahnya setiap harinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

§

Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi telah tidak memberikan nafkah batin, untuk itu kepada Tergugat Rekonvensi dituntut agar mengganti rugi atas kelalaiannya itu. Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil-

dalil gugatanya telah mengajukan bukti saksi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dan dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkanya dalam pertimbangan berikut; Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, namun demikian istri dapat pula membebaskan kewajiban tersebut, vide Pasal 80 ayat (6).

Menimbang, bahwa terhadap suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan istri rela akan halnya dapat dianggap istri telah membebaskan suami dari kewajiban nafkah atas dirinya. Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sejak nikah, yakni telah lebih dari 6 bulan tidak memberikan

nafkah

pada

Penggugat

Rekonvensi,

dan

Penggugat

Rekonvensi telah ternyata tidak mengadukan halnya ke Pengadilan Agama karena rukun dan masih tinggal serumah, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat Rekonvensi rela dan membebaskan Tergugat Rekonvensi dari kewajiban nafkah atas dirinya, sehingga harus dinyatakan gugur hak gugat nafkah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangan tidak terbukti menurut fakta di persidangan tentang Tergugat

Rekonvensi

tidak

memberikan

nafkah

kepada

Penggugat

Rekonvensi selama pernikahan termasuk selama Tergugat Rekonvensi berada di Irian, maka dalil gugatan rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, termasuk selama Tergugat Rekonvensi berada di Irian, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sekurangkurangnya sejak Ramadhan/setelah Idul Fitri 2014 atau sejak Juli 2014 hingga

sekarang

Tergugat

Rekonvensi

meninggalkan

Penggugat

Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sejak tanggal 12 Juli 2014, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan. Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi membebankan nafkah madhiah kepada Tergugat Rekonvensi akan diperhitungkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai

tukang

ojek

yang

berpenghasilan

setiap

harinya

minimal

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah yang tidak ditunaikan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari sejak tanggal 12 Juli 2014 hingga sekarang selama 111 hari sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam enam puluh lima ribu rupiah). Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan/tuntutan

Penggugat

Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan sekarang, telah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu kepada Tergugat Rekonvensi dituntut agar mengganti rugi atas kelalaiannya itu, oleh Majelis Hakim dinilai tidak berdasar atas hukum, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.


§ Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang,

bahwa

perkara

a

quo

termasuk

dalam

bidang

perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdata, R.Bg., hukum syar’i dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini. MENGADILI Dalam Konpensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang wilayahnya

meliputi

tempat

perkawinan

Pemohon

Termohon

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


Dalam Rekonpensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonveni untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hari selama 111 hari sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dalam Konpensi dan Rekonpensi §

Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1436 H, oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. ALAWIAH MONY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis ttd ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti ttd


Dra. ALAWIAH MONY

Rincian Biaya Perkara: 1.

Biaya Pendaftaran

:

Rp

30.000,00

2.

Biaya Proses

:

Rp

50.000,00

3.

Biaya Panggilan

:

Rp

150.000,00

4.

Biaya Redaksi

:

Rp

5.000,00

5.

Biaya Meterai

:

Rp

6.000,00

Jumlah

:

Rp

241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada tanggal 14 November 2014 Panitera,

Drs. HAMJA TUHULELE


ب س م الله ال رح من ال رح یم

Recommend Documents